Live Streaming
super me

super me

Page 5 of 13

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah mengaku masih perlu waktu untuk mengkaji penambahan masa libur dan cuti bersama jelang perayaan Idul Fitri. Libur lebaran rencananya akan ditetapkan lebih awal agar masyarakat bisa lebih awal pula melakukan mudik Lebaran. Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan kajian tersebut masih perlu dibahas oleh dirinya, Menteri Agama Lukman Hakim dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri.

Menurutnya, ketiga menteri tengah mempertimbangkan apakah libur dan cuti bersama jelang Lebaran yang lebih awal bisa memberikan keuntungan, terutama dalam mengatur kepadatan arus mudik seperti diwacanakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain itu, keputusan untuk libur dan cuti bersama lebih awal perlu pula memperhatikan hak cuti pegawai.

Cuti bersama jelang lebaran sebelumnya ditetapkan pada 13-14 Juni 2018, Itu karena pemerintah telah memperkirakan Hari Raya Idul Fitri akan jatuh pada Jumat-Sabtu, 15-16 Juni 2018. Bila libur dan cuti bersama jelang Lebaran dibuat lebih awal, maka kemungkinan Senin-Selasa (11-12 Juni 2018) akan dijadikan tanggal cuti bersama.

Sumber:KOMPAS.com

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tengah merancang Ummart (Umat Mart), toko ritel yang akan didirikan di lingkungan pondok pesantren. Guna mewujudkan hal tersebut, Kemendag bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) memilih Jawa Timur sebagai pilot project.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, ide ini didasari pada potensi memajukan ekonomi di sektor ritel melalui keberadaan pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Mendag juga menilai, masih banyak daerah yang mengalami kesenjangan dalam hal toko ritel modern dengan warung dan toko tradisional yang ada di suatu wilayah. Melalui program tersebut, para santri akan dibekali dengan kemampuan berbisnis dan mengelola toko ritel.

Kemendag bersama Aprindo dan Hipmi juga akan memfasilitasi bantuan perbankan untuk kredit modal usaha para santri dalam membuka Ummart di pondok pesantren mereka. Selama ini, kehadiran toko tradisional dan warung belum bisa menyaingi jaringan toko ritel dengan sistem yang sudah mereka jalani. Nantinya, melalui program ini, Ummart akan memiliki standar yang sama dengan toko ritel lainnya di wilayah, bahkan diklaim memiliki keunggulan tersendiri.

Info: INFONAWACITA.COM

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Eko Sulistyo meyakini jika Indonesia dibawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bisa maju dengan Afrika. Oleh karenanya pada momen Africa Forum (IAF) 2018 di Bali Eko menyarankan untuk Indonesia bisa kedepankan kerjasama “Dasasila Bandung”. Yakni kerjasama yang bisa saling menguntungkan satu sama lain. Pada kolomnya yang diunggah Ksp.go.id pada Senin (9/4/2018) Eko menjelaskan jika pada 10-11 April besok Indonesia akan menjadi tuan rumah pada forum tersebut.

Dijadwalkan Presiden Jokowi akan membuka forum di hari pertama yang kemudian disusul Wakil Presiden Jusuf Kalla di hari kedua. Presiden Jokowi kata Eko, memang sangat konsern untuk bisa terus memajukan kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Misalnya pada KTT G20 di Berlin, 8 Juli 2017 lalu Presiden menekankan pentingnya negara-negara Afrika untuk dijadikan prioritas dalam diplomasi, kerja sama pembangunan, investasi dan perdagangan Indonesia.

Setidaknya ada beberapa hal yang membuat negara-negara di Afrika akan bisa bergabung untuk kuasai ekonomi dunia di tahun 2050 nanti. Faktor tersebut yakni populasi muda bekerja yang tinggi dan urbanisasi. Saat ini berdasarkan data perdagangan Indonesia-Afrika dari Kementerian Perdagangan, selama 2017 total perdagangan dan investasi Indonesia dengan Afrika senilai 8,83 miliar dolar (4,86 miliar dolar ekspor dan 3,97 miliar dolar impor). Lebih 28 perusahaan swasta dan BUMN Indonesia melakukan perdagangan, bisnis dan investasi di Afrika. Sementara investasi Afrika di Indonesia secara kumulatif sejak 2010 mencapai 5,23 miliar dollar AS untuk 1.270 proyek.

Sumber: batampos.co.id

Memasuki triwulan pertama, realiasi pajak dan retribusi daerah Kota Batam berada diangka 17,45 persen, atau Rp 219,5 miliar dari target sebesar Rp 1,25 triliun. Angka tersebut terdiri dari realiasi pajak sebesar Rp 166,2 miliar dan retribusi Rp 20,3 miliar. Dari sembilan sektor pajak, pajak reklame yang berada diangka 32,97 persen atau realisasi Rp 2,2 miliar dari target Rp 6,9 miliar. Pajak hotel realisasi 23,06 persen dengan angka Rp 27 miliar. Begitu juga dengan pajak restoran, terealisasi Rp 16,8 miliar atau 24,55 persen.

Adapun realiasi pajak yang masih rendah yakni pajak mineral bukan logam sebesar 494 juta atau 5,85 persen. Pajak PBB-P2 Rp 9,3 miliar atau sebesar 5,88 persen. Selain itu ada juga pajak bea perolehan hak tanah bangunan yang baru terealiasi Rp 62,8 miliar atau 16,5 persen. Sementara untuk retribusi daerah sendiri, pelayanan persampahan terealisasi 21,31 persen atau Rp 7,4 miliar dari target Rp 35 miliar. Untuk parkir tepi jalan umum Rp 1,9 miliar atau19,38 persen dari target Rp 10 miliar. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 24,8 persen.

Paling rendah retribusi izin mendirikan bangunan yakni targt Rp 30 miliar baru realisasi 4,75 persen atau sebesar Rp 1,4 miliar. Kondisi yang sama juga terlihat di retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari target Rp 5,6 miliar tercapai Rp 81 juta atau 1,45 persen. Terpisah, anggota komisi III DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Di mana diprediksi akan banyak OPD penghasil yang tidak akan memenuhi target. Ia mengaku dalam waktu dekat akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD penghasil. Ini untuk melihat realisasi pendapatan asli daerah. “Kita akan lihat berapa nantinya di triwulan pertama yang sudah didapatkan. Tetapi saya yakin, pendapatannya tidak akan terlalu jauh dibanding tahun lalu,” katanya.

Sumber: batampos.co.id

Walikota Batam Muhammad Rudi menyentil BP Batam terkait pelaksanaan Batam Menari yang telah sukses digelar. Ia menyampaikan bahwa Batam Sukses bukan karena menari-nari, Ia mengatakan justru pertumbuhan ekonomilah yang harusnya menjadi salah satu yang harus dicapai dalam target dua tahun ke depan pasca pergantian kepala BP Batam. Pembangunan PM PIK yang saat ini tengah dikerjakan diharapakan bisa memperbaiki perekonomian di Batam.

Rudi juga mengungkapkan dari kepemimpinan kepala BP Batam yang lama dan sekarang dipimpin baru, belum ada kemajuan yang dirasakan. Terkair dengan usaha untuk memajukan kota Batam Rudi juga mengatkan bahwa dirinya telah menganggarkan Rp 1,1 miliar yang diharapkan bisa memperbaiki infrastruktur di permukiman warga, Proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat ini ikut membantu perekonomian masyarakat setempat.

Sumber: Metrobatam.com

Jajaran Ditresnarkoba Polda Kepri melaksanakan razia tempat hiburan malam di Batam dengan melibatkan anggota Ditresnarkoba Polda Kepri, Sub Den Pom, BNNP Kepri, Dit Sabara Polda Kepri, Bid Dokkes Polda Kepri, Propam Polda Kepri, Yanma Polda Kepri dan Polresta Barelang. Ia menyampaikan kepada anggota pada saat razia agar berjalan sesuai prosedur dan hindari sikap arogan. Dalam razia tersebut, petugas akan melakukan pengecekan terhadap pengunjung serta barang bawaannya kemudian dilakukan test urine.

Razia berlangsung mulai dari pukul 00.00 Wib hingga 02.30 malam. Sasaran lokasi razia ada di 8 tempat hiburan malam yakni PUB F1, Discotik Newton, Discotik Planet 3, Discotik Spink, Discotik Pasific Palace, Karaoke M One Harbour bay, Pub Noname dan Pub Karaoke kampung Bule Nagoya.Dari hasil cek urine dari 8 lokasi tersebut, ditemukan 2 orang laki-laki Positif menggunakan Narkotika jenis Ampetamin. Selanjutnya terhadap pengunjung yang positif menggunakan Narkotika di bawa ke Polresta Barelang untuk di Introgasi lebih lanjut sebelum diserahkan ke BNNP Kepri untuk dilakukan rehabilitasi.

Sumber: TRIBUNBATAM.ID

Ada kabar baik bagi para ASN yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Menteri Penyadayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur memastikan THR (Tunjangan Hari Raya) akan diberikan sebelum labaran. Berbeda dengan tahun lalu, THR juga akan diberikan untuk pensiunan. Ada lagi yang membahagiakan PNS yang aktif. Besaran THR mereka akan lebih besar dibanding THR Lalu.Asman mengungkapkan rencananya, pencairan THR tersebut dilakukan sebelum lebaran atau hari raya Idulfitri 2018 yang jatuh pada 15-16 Juni 2018. Waktu pencairan THR ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya.Lebih lanjut Asman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 ini.

Sumber: TRIBUNBATAM.ID

Setelah sempat ditunda, sidang tuntutan kasus pungli Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan terdakwa Dendi Purnomo kembali dilaksanakan. Jaksa penuntut Kejati Kepri menuntut terdakwa hukuman penjara selama 15 bulan. Sekitar pukul 14 .00 WIB, Dendi datang menggunakan mobil tahanan Kejati Kepri. Tak lama menyusul JPU yang akan membacakan tuntutan. Menggunakan baju batik lengan bercorak hitam kolaborasi kuning ini, ia nampak tenang.

Sesekali ia menyapa orang-orang yang dikenalinya Di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang. Keluarga pun nampak setia menunggu Dendi. Pada kesempatan sidang sebelumnya ia juga selalu ditemani oleh anak istri dan kerabat dekatnya.Selain tuntutan tersebut Dendi juga dikenakan denda Rp 50 juta dan subsider 1 satu bulan penjara. Dalam tuntutannya, Dendi dinyatakan bersalah setelah terbukti dalam fakta persidangan dan keterangan para saksi

Dendi menerima uang senilai Rp 25 juta dari Amirudin Direktur PT Telaga Biru dalam pengurusan berita acara pembuatan tank cleaning yang diajukan Amirudin kepada DLH kota Batam. Pekan depan Dendi pun akan menggunakan haknya untuk mengajukan pledoi. Kasus ini merupakan Operasi Tangkap Tangan Polda Kepri kepada dua orang Dendi Purnomo dan Amirudin di rumah Dendi Purnomo yang berada di kota Batam.

Suber: TEMPO.CO

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyelesaikan masalah penolakan sawit oleh Uni Eropa.  Pemerintah Indonesia menolak keputusan Parlemen Eropa, yang tetap menyetujui penghentian penggunaan biofuel berbahan dasar kelapa sawit sebagai sumber energi terbarukan pada 2021. Tahun ini, Indonesia menargetkan ekspor biofuel ke Eropa mencapai 1,8 juta kiloliter atau sama dengan 2014, saat belum dikenakannya bea masuk anti-dumping oleh Uni Eropa. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengirim surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa. Pramono menuturkan, lewat surat protes yang diteken Presiden itu, pemerintah Indonesia menilai perlakuan Uni Eropa tersebut sebagai bentuk proteksionisme, untuk itu, pemerintah Indonesia juga tengah menimbang untuk melakukan hal yang sama.

Sumber: Industri.Bisnis.com

Keberpihakan pemerintah membangun desa pesisir dinilai masih lemah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang dapat digarap. Regulasi dan dukungan pendanaan dipandang belum memihak. Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti problem klasik pembangunan desa pesisir, yakni perencanaan yang tidak terpadu serta konektivitas pembangunan antarsektor dan hubungan pusat-daerah yang lemah. Koordinator Nasional DFW-Indonesia M. Abdi Suhufan mengatakan pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang teralokasi di desa-desa pesisir yang berkategori daerah tertinggal dan pulau terluar. Menurut dia, pemerintah harus melihat kembali efektivitas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal. Regulasi yang berbasis kabupaten itu tumpang-tindih dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau Terluar yang berbasis pulau.

Berdasarkan studi DFW Indonesia, dari 11 kabupaten/kota di Maluku, 8 kabupaten tergolong daerah tertinggal. Salah satu kabupaten itu adalah Maluku Tenggara Barat dengan tingkat kemiskinan 28,1% dari 111.883 jiwa penduduk dan indeks pembangunan manusia yang hanya 61,1 atau berada di peringkat 10 dari 11 kabupaten yang ada. Padahal, melihat potensi perikanan yang gemuk di Maluku bagian selatan yang meliputi Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kepulauan Aru, pemerintah mestinya menyusun grand design pembangunan berbasis perikanan terpadu dan terkoneksi antardaerah.

Abdi memberi contoh wilayah itu memiliki potensi produksi rumput laut yang luar biasa, tapi tidak memiliki unit pengolahan rumput laut yang seharusnya bisa memberi nilai tambah. Data produksi produksi rumput laut kering Maluku Tenggara Barat pada 2016 tercatat sebanyak 10.714 ton dengan nilai Rp96,4 miliar. DFW mengusulkan agar pabrik rumput laut di Maluku Tenggara Barat yang dibangun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diaktivasi. Pabrik di Saumlaki itu dibangun pada 2010, tapi belum beroperasi hingga kini. Padahal, keberadaan pabrik akan mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan mendongkrak harga jual rumput laut di tingkat pembudi daya.

Page 5 of 13

Tentang Kami