Live Streaming
super me

super me

Page 5 of 81

Boulogne Perancis, 29 Januari 2020 . Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan bahwa pengembangan program keuangan berkelanjutan di Indonesia telah mencapai banyak kemajuan sesuai dengan yang ditargetkan.

Demikian disampaikan Wimboh dalam dua acara rangkaian Konferensi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Boulogne, Perancis Selasa waktu setempat.

Wimboh mendapatkan kepercayaan menyampaikan sambutan pembuka pada Tri Hita Karana Roadmap di the OECD Private Finance for Sustainable Development Conference serta menjadi pembicara penutup pada Roundtable on Country Platform Collaboration yang digelar oleh Sustainable Development Investment Partnership.

“The Sustainable Banking Network (SBN) Global Progress Report pada tahun lalu telah mengumumkan bahwa Indonesia pada posisi dua negara teratas dunia yang telah mencapai tahap matang dalam pengembangan dan reformasi keuangan berkelanjutan,” kata Wimboh.

Menurutnya, hal itu dicapai antara lain karena semua Bank Umum (kecuali BPR) telah mematuhi peraturan keuangan berkelanjutan dengan mengajukan rencana aksi mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

“Ketentuan ini akan diikuti oleh BPR satu tahun dari sekarang. Oleh karena itu, kami diharapkan sektor perbankan hijau akan berjalan secara keseluruhan pada tahun 2021,” kata Wimboh.

Dijelaskannya, pengembangan keuangan berkelanjutan di sektor perbankan berjalan dengan meningkatnya portofolio untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan seperti bangunan hijau, ekowisata, energi terbarukan, pertanian organik, dan proyek infrastruktur berkelanjutan.

Pencapaian portofolio dalam kategori kegiatan bisnis yang berkelanjutan pada tahun 2019 mencapai sekitar Rp763 triliun pada tahun 2019 atau 9% dari total pembiayaan yang didistribusikan, dan salah satu bank telah menerbitkan Obligasi Keberlanjutan Global (Global Sustainability Bonds) dengan tenor 5 tahun, tingkat kupon 3,95% dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS.

“Angka-angka itu merupakan pencapaian di pasar kami, menandakan peningkatan kepercayaan pasar dalam pembiayaan proyek yang berkelanjutan,” kata Wimboh.

Pencapaian itu, menurut Wimboh juga bersumber dari infrastruktur keuangan berkelanjutan yang telah dibangun OJK. Roadmap Keuangan Berkelanjutan pertama diluncurkan pada tahun 2014.

Roadmap ini, yang merambah ke seluruh sektor keuangan, termasuk bank, non-bank dan pasar modal, terbukti sangat berguna dan berkontribusi positif pada komitmen nasional dalam mengatasi perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif.

Saat ini, OJK sedang menyusun arah baru untuk tahap dua dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan.

Sebelumnya, pada Juli 2017, OJK juga telah mengeluarkan Kebijakan Holistik Keuangan Berkelanjutan, dengan tujuan untuk “menghijaukan” seluruh sistem keuangan. Hal ini mencakup definisi keuangan berkelanjutan, prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, dan rencana kerja untuk perbankan, pasar modal, dan sektor non-bank.

Mengenai pengembangan ke depan pembiayaan keuangan berkelanjutan, Wimboh mengatakan perlu dirumuskan campuran pendekatan top-down dan bottom-up untuk mempercepat implementasi keuangan berkelanjutan. Pendekatan top-down dilaksanakan melalui penetapan pedoman dan standar implementasi, sedangkan pendekatan bottom-up berasal dari good practice yang ditemukan pada proyek kerja lapangan.

Wimboh mencontohkan Forum Tri Hita Karana tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) pada tahun 2018 yang berhasil membangun 33 proyek keuangan berkelanjutan yang sebagian besar telah dilaksanakan pada tahun 2019, dan menyisakan beberapa proyek untuk diluncurkan dalam waktu dekat.

Sebagian besar proyek ini telah dimulai 2019 lalu dan bervariasi dari panas bumi ke tenaga air, transportasi dan satelit telekomunikasi.

OJK juga tengah mengembangkan skema blended finance (proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan) sebagai salah satu solusi alternatif pembiayaan berbagai proyek dalam menggerakkan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan namun sesuai bagi private investor, termasuk di Indonesia.

Sebagai regulator di sektor jasa keuangan, OJK memandang pengembangan skema blended finance sangat penting tidak hanya untuk mendorong pembiayaan proyek-proyek pembangunan ekonomi tetapi juga dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk itu, OJK siap untuk membangun ekosistem yang diperlukan, mereformasi regulasi dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan agar pembiayaan skema ini dapat diterima dan menarik investor global. (nck)

Para Peserta Seleksi Sekolah Inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke - 49 Tahun Anggaran 2020

menjalani Tes Psikologi bertempat di Ballroom Golden Prawn, Bengkong Laut, Kota Batam pada Senin

(27/1/20). Hadir dalam kegiatan tersebut Karo SDM Polda Kepri, Kombes Pol Djoko Susilo, S.IK., SH.,

Kabagdalpers Ro SDM Polda Kepri, Kabagpsi Ro SDM Polda Kepri, Kasubbid Provos Bidpropam Polda

Kepri, Pengawas Internal Polda Kepri dan Para Panitia serta Peserta Seleksi SIP T.A. 2020.

 

Seleksi yang diikuti oleh 432 peserta terdiri dari 420 Polisi Laki-laki dan 12 Polisi Wanita yang

keseluruhannya berpangkat Bintara Polri dari Polda Kepri dan Polres Jajaran. Hasil seleksi yang

dilaksanakan pada hari ini sebanyak 245 Peserta memenuhi Syarat terdiri dari 237 Laki-laki dan 8 Wanita

dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 187 peserta terdiri

dari 183 Laki-laki dan 4 Wanita, Jelas Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK.,

M.Si.

Selanjutnya dalam kesempatan seleksi tersebut Karo SDM Polda Kepri menyampaikan kepada

seluruh peserta yang mengikuti seleksi terutama kepada peserta Yang Belum Memenuhi Syarat jangan

berkecil hati dan tetap semangat untuk mencoba mengikuti seleksi di tahun yang akan datang. Begitu juga halnya kepada peserta yang memenuhi syarat jangan berbesar hati karena perjalanan seleksi masih

panjang, masih banyak tes lain yang akan dilalui untuk itu terus persiapkan diri dan kemampuan untuk

mengikuti tes berikutnya.

 

Jakarta, 28 Januari 2020. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan tentang proyeksi ekonomi dan kebijakan utama ekonomi nasional di tahun 2020. Beberapa kebijakan tersebut mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, dan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law, baik RUU Cipta Lapangan Kerja maupun RUU Perpajakan.

Pemerintah juga memberi fokus perhatian pada bidang usaha prioritas, peningkatan pengembangan industri orientasi ekspor, dan perdagangan internasional. Tak hanya itu, insentif fiskal, jaminan, bantuan sosial (bansos), pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta transformasi ekonomi 2020-2024 juga menjadi prioritas kebijakan nasional di bidang ekonomi.

“Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 2020, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 5,3%, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM dan implementasi kebijakan untuk penguatan perekonomian Indonesia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara Manager Forum MNC Group XLIII, Selasa (28/01) di Jakarta.

Dari sisi pengembangan SDM, pemerintah menyasar 6 (enam) sektor prioritas, antara lain agribisnis, manufaktur, pariwisata, pekerja migran, tenaga kesehatan, dan ekonomi digital.

“Pemerintah berkomitmen membangun kompetensi SDM yang memenuhi syarat di era industri 4.0 melalui strategi pengembangan pendidikan dan pelatihan kejuruan dengan berfokus pada 3 lembaga kejuruan, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Balai Latihan Kerja (BLK), dan Politeknik,” terang Airlangga.

Pemerintah juga memperkenalkan kartu Prakerja dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Program ini adalah bantuan pelatihan vokasi yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh aktif dan/atau pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

“Pemerintah juga mendorong peran Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam kegiatan Pengembangan SDM Indonesia melalui kegiatan vokasi dengan insentif pajak berupa fasilitas pemotongan pajak hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan vokasi,” tutur Airlangga.

Dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah akan terus menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pemerintah pun sedang menyusun Daftar Prioritas Investasi (DPI) yang merupakan bagian dari upaya merelaksasi bidang usaha yang diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Selain itu, untuk mendorong masuknya investasi dan terciptanya industri pioneer, pemerintah mengeluarkan berbagai insentif fiskal. “Harapannya defisit CAD bisa ditekan, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan ekonomi meningkat,” papar Airlangga.

Perluasan program jaminan dan bantuan sosial juga menajadi komitmen pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas SDM, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Kebijakan industri berorientasi ekspor diprioritaskan untuk industri 4.0 dan industri lainnya dengan menyelesaikan akar permasalahan industri prioritas tersebut, seperti modernisasi permesinan untuk industri makanan dan TPT, serta pemberian insentif industri lainnya yang membutuhkan

“Kemudian untuk meningkatkan produk ekspor dan mendorong industri substitusi impor, Pemerintah menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat neraca perdagangan,” tegas Menko Airlangga.

Ia pun menjelaskan bahwa di tengah situasi global yang tidak menentu, posisi Indonesia dan ASEAN menjadi penting. “Saat ini, kawasan yang paling stabil di dunia adalah ASEAN dan menjadi satu-satunya wilayah dengan pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi dunia,” ujarnya.

Untuk itu, Menko Perekonomian berharap agar seluruh elemen masyarakat optimistis untuk menuju ekonomi yang maju dan unggul. “Karena penggerak dari pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya bergantung pada fundamental, tapi juga sentimental. Jadi mari kita optimistis,” pungkasnya. (nck)

Satu orang pelaku berinisial P R alias M, Perempuan, Warga Negara Malaysia yang berperan sebagai perekrut serta penjemput PMI diamankan oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri dan berhasil menyelamatkan dua orang korban perempuan berasal dari Kota Batam.

Dijelaskan oleh Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Kombes Pol Arie Dharmanto, S.Sos., S.IK didampingi Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S., S.IK., M.Si. menjelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 22 Januari 2020 diperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga negara Malaysia yang sedang memasang iklan di media sosial Facebook dengan judul Lowongan Kerja Batam, dan dapat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.

Menindaklanjuti hal tersebut dilakukan penyelidikan oleh Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri dan tim memperoleh informasi bahwa pelaku yang merupakan Warga Negara Malaysia akan datang langsung ke Kota Batam untuk merekrut dan menjemput PMI yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia. Kemudian pada jam 15.00 wib bertempat di Pelabuhan Batam Center, Kota Batam, tim berhasil menemukan dan mengamankan 1 (satu) orang pelaku berinisial P R alias M, perempuan, Warga Negara Malaysia dan 1 (satu) orang saksi atas nama Cheryl Tai Xur Li, perempuan, Warga Negara Malaysia yang merupakan rekan pelaku serta menyelamatkan 2 (dua) orang korban perempuan asal Kota Batam atas nama Noviana dan Poibe dan tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa paspor, tiket dan boarding pass keberangkatan kapal dengan tujuan Batam - Situlang Laut, Malaysia.

Sampai dengan saat ini tim Subdit IV Ditrreskrimum Polda Kepri masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan untuk Pelaku dikenakan pasal 81 dan 83 Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Jakarta, 22 Januari 2020. Tren penurunan suku bunga perbankan telah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) untuk mengurangi porsi penempatan dana di deposito dan beralih ke instrumen investasi.

"Saat ini return atau imbal hasil dari penempatan dana lebih besar di investasi, karena suku bunga perbankan berada dalam tren menurun," kata Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan BPKH Acep Riana Jayaprawira di Jakarta, Rabu (22/1).

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) BPKH di 2019, jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp63,81 triliun atau menurun dibandingkan perolehan di periode yang sama 2018 sebesar Rp72,33 triliun (audited).

Acep menyebutkan, penurunan aset lancar tersebut dipicu oleh pengalihan penempatan dana dari deposito ke instrumen investasi. "Jumlah dana di bank menurun porsinya dan meningkat di investasi, karena kami mengejar target untuk memberi subsidi ke jamaah," ucapnya.

Dia menjelaskan, selama ini DPR menetapkan biaya menunaikan haji senilai Rp35 juta per jamaah, pada total yang ideal untuk membiayai jamaah mencapai Rp72 juta. "Jadi, setiap tahunnya pasti defisit untuk PIH (Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jumlah jamaah haji juga meningkat terus setiap tahun," tutur Acep.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada masa mendatang porsi penempatan dana di investasi mencapai 70 persen dari total aset investasi, sedangkan sebesar 30 persen di deposito perbankan. "Sekarang ini porsi penempatan di perbankan sebesar 44 persen," ujarnya.

Hingga akhir Desember 2019, nilai aset (dana kelolaan) BPKH mencapai Rp125 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp7,2 triliun. Penempatan pada investasi mencapai Rp69,99 triliun (56 persen), sedangkan di deposito sebesar Rp54,3 triliun (44 persen).

Imbal hasil sebesar Rp7,2 triliun tersebut, terdiri dari Rp4,3 triliun dari penempatan dana di instrumen investasi, sedangkan pada deposito hanya menghasilkan Rp2,9 triliun. "Jadi, sangat jelas return atau imbal hasil lebih besar di investasi dibandingkan dengan deposito," tegas Acep. (Nck)

Kinerja kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada tahun 2019 tidak terlepas dari ketangguhan bisnis internasionalnya yang dijalankan oleh kantor-kantor BNI cabang luar negeri. Bisnis Penyaluran Kredit atau pelayanan digital yang membuahkan Fee Based Income (FBI) yang dihimpun kantor-kantor BNI cabang luar negeri, sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis BNI secara keseluruhan. Bisnis internasional BNI menyumbangkan penyaluran kredit yang tumbuh menjadi Rp 41,65 triliun, plus setoran FBI yang menyumbangkan 27,4% dari total non interest income BNI.

Bisnis internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI semakin dapat diandalkan dan menjadi unsur pembeda utama antara BNI dengan bank-bank yang berbasis pada pembiayaan korporat lain di Indonesia. BNI tidak hanya merupakan bank korporat yang melayani nasabah lokal, melainkan juga nasabah lokal yang beranjak menjadi pebisnis global.

Dari seluruh nasabah korporat BNI, sebanyak 15 – 25% diantaranya adalah para pebisnis global. Untuk itu, keberadaan kantor BNI Cabang luar negeri diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi para nasabah BNI yang bermain global. Dengan demikian keberadaan kantor BNI cabang luar negeri adalah To Follow the customer and follow the trade.

Keberadaan kantor cabang luar negeri juga memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam rangka memfasilitasi perolehan devisa. Kantor-kantor BNI cabang luar negeri tersebut telah mencatatkan profit, sehingga terdapat sumber devisa baru untuk Indonesia yaitu pajak. Kapabilitas kantor BNI cabang luar negeri juga dapat menyalurkan kredit kepada para eksportir Indonesia, dan dengan cara ini, ada kepastian devisa yang dihasilkan dari perdagangan luar negeri tersebut.

BNI optimis telah berada pada jalur yang seharusnya dalam pengembangan bisnis internasionalnya. Ini terlihat dari pertumbuhan CAGR aset pada periode 2014 – 2019 yang mencapai 20,6% per tahun. Pada periode yang sama, kredit yang disalurkan pun tumbuh CAGR 30,7% per tahun, dan pertumbuhan CAGR FBI sebesar 8,6% per tahun. Pada 5 tahun terakhir ini, kantor-kantor BNI cabang luar negeri mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak (EBT) sebesar 45,5% per tahun.

Kinerja kantor – kantor BNI cabang luar negeri tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kredit yang disalurkan melalui kantor BNI cabang luar negeri tumbuh 9,9% year on year (yoy) yaitu dari Rp 38,59 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 42,39 triliun pada akhir tahun 2019.

Terkait dengan funding, kantor-kantor BNI cabang luar negeri kini semakin mandiri karena ketergantungan pendanaan dari kantor pusat semakin menurun. Dimana sebelum tahun 2014, 80% sumber pendanaan kantor BNI cabang luar negeri masih berasal dari kantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2019, tinggal 40%. (Nck)

Polda Kepri mengadakan pelatihan bagi Operator Command Center kepada personil Polda Kepri dan Polres Tanjungpinang, bertempat di Ballroom Hotel Sahid Batam Center, Kota Batam pada Rabu, tanggal 22 Januari 2020.

Pada acara pembukaan Pelatihan tersebut hadir Kabag Renmin DIV TIK Polri Kombes Wiyarso, perwakilan Itwasum Polri Kombes Pol. Marzuki Ali Basyah, Kabid TIK Polda Kepri Kombes Pol. Set Lumowa, SIK, M.Si, Biro Ops Polda Kepri dan para peserta pelatihan.

Pelatihan yang digelar selama 3 hari ini akan menjelaskan dan memberikan pengetahuan kepada personil yang bertugas dibagian Operator Command Center, mengingat dengan perkembangan pesat teknologi serta perkembangan modus kejahatan/kriminalitas di Indonesia khususnya diwilayah Provinsi Kepri maka Polda kepri terus melakukan perkembangan dengan melakukan peningkatan kemampuan sarana prasarana disetiap bidang khususnya yang membidangi Multimedia dan ITE.

Selanjutnya dalam sambutan Karofaskon Slog Polri yang dibacakan oleh Kabag Renmin DIV TIK Polri Kombes Pol Wiyarso menyampaikan kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mengawaki sarana dan prasarana yang ada di Command Center dan diharapkan kepada peserta pelatihan agar sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan ini sehingga

mendapatkan pembelajaran yang dapat di implementasikan dalam tugas dan tanggung jawab Kedinasan sehari-hari.

Disamping itu pelatihan yang diberikan agar setiap operator dapat melakukan pemantauan dan

pengendalian terkait dengan tindak kejahatan yang terfokus di satu layar sehingga kejadian segera dapat diketahui dengan cepat jelas Kombes Pol Wiyarso.

Jakarta, 21 Januari 2020. Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global tidak terlepas dari kontribusi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan pengembangan UMKM diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis ekonomi pasar yang adil.

Menyadari strategisnya peranan UMKM tersebut, Pemerintah secara bertahap meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 5 tahun ke depan dengan target penyaluran mencapai Rp325 triliun di tahun 2024.

“Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, 60 persen PDB kita disumbangkan oleh UMKM. Jadi kalau mau pertumbuhannya tinggi, basisnya harus kita dorong tinggi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat menyampaikan pidato kuncinya pada acara Sosialisasi Program KUR 2020, Selasa (21/01), di Jakarta.

Peningkatan target penyaluran KUR ini diikuti dengan relaksasi kebijakan seperti peningkatan maksimum plafon KUR mikro dan peningkatan akumulasi plafon KUR Mikro.

“Maksimum plafon KUR mikro semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Untuk akumulasi plafon KUR Mikro sektor perdagangan juga meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Perubahan kebijakan KUR ini telah berlaku sejak 2 Januari 2020,” ujar Iskandar.

Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas, suku bunga KUR diturunkan kembali menjadi 6%. Penurunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Kebijakan penurunan suku bunga tersebut diikuti dengan peningkatan penyaluran KUR sebesar 36% dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp190 triliun pada tahun 2020.

Pencapaian Kebijakan KUR

Sejak disalurkan kembali dengan skema subsidi bunga pada Agustus 2015, total akumulasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2019 telah mencapai Rp472,8 triliun disertai Non Performing Loan (NPL) yang relatif rendah sebesar 1,1%.

“Pada tahun 2019 ini saja,  target penyaluran KUR sebesar Rp140 triliun, dengan realisasi penyaluran sampai Desember 2019 telah mencapai sebesar Rp139,5 triliun atau 99,65% dari target,” tutur Iskandar.

Peningkatan tidak terjadi hanya pada nominal penyaluran KUR saja, namun UMKM penerima KUR juga meningkat pesat dari 2,4 juta debitur pada tahun 2014 menjadi 4,4 juta debitur pada tahun 2018. Adapun total akumulasi debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai Desember 2019 telah mencapai 18,6 juta akad kredit atau sebesar 12,9 juta (berdasarkan NIK).

“Capaian ini menunjukkan bahwa penerima KUR didominasi oleh UMKM yang baru mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, bukan UMKM yang berulang,” ujar Iskandar.

Selain itu, sejak ditetapkan target penyaluran KUR di sektor produksi (sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa) pada tahun 2017, pangsa penyaluran KUR di sektor perdagangan menurun, sementara pangsa KUR di sektor produksi terus mengalami peningkatan. (Nck)

Jakarta, 20 Januari 2020. PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) merilis film pertama di tahun 2020 dengan judul ‘DIGNITATE: Ketika Terlalu Gengsi Menyatakan Rasa’ di Epicentrum XXI, Jakarta. Film remaja dengan produser Manoj Punjabi dan disutradarai Fajar Nugros ini diangkat dari wattpad best seller karya Hana Margaretha dengan lebih dari 9 juta pembaca.

Film Dignitate didukung aktor dan aktris kenamaan seperti Al Ghazali, Caitlin Halderman, Giorgino Abraham, Teuku Ryzki, Sophia Latjuba, Izabel Jahja, Sonia Alyssa, Naimma Aljufri, Kiara Mckenna, Lania Fira, Kenneth Santana, Bramanta Sadhu, Dinda Kanya Dewi, Arief Didu, Mat Oli, Budiman Sudjatmiko, Brandon Salim, Joshua Suherman, Ibnu Jamil dan Lia Waode. Film Dignitate akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 23 Januari 2020 mendatang.

Sebelumnya, dua film MD Pictures yaitu Danur 3: Sunyaruri serta Habibie & Ainun 3 berhasil mencapai Top 5 Box Office Indonesia tahun 2019 dengan jumlah penonton lebih dari 2 juta.

Selain film Dignitate, pada kuartal pertama di tahun 2020 MD Pictures akan mengandalkan film franchise serta film andalan lain seperti Rasuk 2, Janin, Mekkah I’m Coming dan KKN Desa Penari.

NATUNA – Aksi Cepat Tanggap membagikan 1.000 paket pangan kepada nelayan di Kabupaten Natuna. Paket pangan dibagikan kepada nelayan di sejumlah desa di Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Pulau Tiga. Hingga 4.000 jiwa dapat menikmati bantuan tersebut. Paket pangan dibagikan secara bertahap selama satu pekan, mulai Kamis (9/1) hingga Selasa (14/1).

Koordinator Program Aksi Bela Indonesia untuk Natuna Apiko Joko Mulyanto mengatakan, pendistribusian paket pangan merupakan bentuk apresiasi ACT kepada para nelayan yang pada saat ini hampir tidak berangkat melaut karena musim angin utara. "Selain itu, mereka juga melaut di perairan yang memungkinkan bertemu dengan nelayan-nelayan asing, sehingga daerah tangkapan mereka terganggu,” kata Apiko, Rabu (15/1).

Kepedulian ACT pun diapresiasi Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti. Ia mengatakan, langkah ACT dapat menjadi teladan kemanusiaan dan sikap nasionalisme bagi sesama. “Banyak yang tidak melaut, angin utara gelombangnya kuat, dari segi keamanan pun kemarin mereka (nelayan) sempat takut. ACT sangat membantu nelayan-nelayan kita yang tidak dapat melaut,” kata Ngesti saat menghadiri pembagian paket pangan untuk masyarakat kampung Meso, Desa Batu Gajah, Bunguran Timur, Kamis (9/1) lalu.

Zurmanto (45), nelayan Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, amat bersyukur dengan adanya kepedulian ini. Ia tidak menyangka ada masyarakat yang turut peduli dengan kehidupan para nelayan di Natuna. “Alhamdulillah, bertepatan dengan musim ini, ada beras. Saya berterima kasih,” kata Zurmanto.

Selain pembagian paket pangan, ACT pun juga bersilaturahmi dengan warga dan TNI. Total lima ekor sapi disantap bersama warga di Kecamatan Bunguran Timur, antara lain di Desa Batu Gajah, Kodim 0318 di Desa Sungai Ulu, serta di Kecamatan Pulau Tiga, tepatnya di Desa Sabang Mawang Barat.[]

Page 5 of 81

Tentang Kami