Live Streaming
super me

super me

Page 4 of 13

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Perindustrian mendorong Batam menjadi pusat pengembangan klaster industri elektronik bernilai tambah tinggi. Upaya ini dilakukan untuk mendukung implementasi Making Indonesia 4.0, karena industri elektronik merupakan salah satu dari lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan dalam penerapan teknologi di era revolusi industri keempat. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga saat ini yang telah berkembang di Batam adalah industri berbasis perkapalan, yang juga mensuplai marine offshore.

Dengan merosotnya harga minyak mentah dunia beberapa waktu lalu, pertumbuhan sektor industri galangan kapal di Batam sempat mengalami penurunan. Airlangga meyakini industri elektronik memiliki peluang besar karena di kota tersebut terdapat kawasan industri yang 70 persennya diisi oleh produsen elektronik beserta penghasil beragam komponen pendukungnya.

Contohnya, di kawasan industri Batamindo, telah berdiri PT Infineon Technologies sejak tahun 1999 yang memproduksi semikonduktor dan solusi sistem untuk kebutuhan komponen elektronik di sektor otomotif, komunikasi dan energi.Salah satu produk unggulan dari perusahaan asal Jerman ini adalah mikroelektronik yang diaplikasikan pada powertrain kendaraan untuk efisiensi mesin listrik atau hibrida. Secara global, Infineon memiliki 36 pusat R&D dan 18 pabrik. Keuntungan Infineon dari penjualan produk semikonduktor secara global pada tahun 2017 diperkirakan mencapai USD414 miliar atau naik dibanding perolehan tahun sebelumnya sebesar USD339 miliar. Di kawasan Asia Pasifik, Infineon menyerap tenaga kerja sebanyak 18 ribu orang, dengan kontribusi dari Batam sekitar 2.000 karyawan

 

Sumber: SindoBatam.com

Tarian erotis mengumbar syahwat di Dataran Engku Putri, Batam Centre, yang menjadi tontonan masyarakat ramai menimbulkan kontroversi. Wali Kota Batam Muhamad Rudi meminta pihak polisi untuk menindak kejadian ini sesuai hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan tanggapan orang nomor satu di Batam ini atas viralnya video tarian erotis di media sosial (medsos) dalam dua hari terakhir. Tarian yang menimbulkan kontrovesi ini terjadi pada Pesta Rakyat 3S (Silaturrahmi, Saudara, Selamanya) yang digelar oleh panitia acara dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) DPP PMR dan New Vixion Lighting Family (NVLF Batam).

Dalam video tersebut, terdapat tarian sambil mencuci mobil oleh tiga wanita berpakaian seksi. Dua wanita mengenakan baju merah dan satu lainnya berbaju hitam. Mereka kompak mengenakan celana pendek hitam dan ketat. Memakai sepatu boots wanita hak tinggi, sang penari meliuk-liukan tubuhnya dengan mengumbar syahwat di depan penonton sambil diiringi musik dan disiram air. Penonton yang kebanyakan kaum pria langsung heboh dan kompak meneriaki ketiga wanita yang sedang menari tersebut. Ketika tengah asyik menari, tiba-tiba musik berhenti lalu timbul teriakan dari penonton menanyakan kenapa musik berhenti. Tak lama kemudian, tarian eksotis ini terus dilanjutkan di tengah Engku Putri yang selama ini dikenal sebagai fasilitas umum warga Batam.

Ketua Penjaga Marwah Rudi (PMR) Kota Batam, Aksa Halatu mengaku bertanggungjawab dan meminta maaf kepada masyarakat Kepri, khususnya umat Islam atas pertunjukan Sexy Bike Wash di Dataran Engku Putri. Aksa mengatakan, kegiatan itu bukanlah bagian dari acara pelantikan PMR. Tapi merupakan agenda dari NVLF Batam. Komunitas ini numpang menyelenggarakan di agenda PMR karena memiliki keterbatasan anggaran jika membuat even sendiri.  Pihaknya sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan NVLF terkait persiapan agenda. Termasuk menanyakan konsep kegiatan Sexy Bike Wash. Dalam persentas yang disampaikan dalam rapat terakhir, sambungnya, NVLF memastikan bahwa perempuan yang mencuci mobil dan motor tidak menggunakan pakaian seksi.

 

Sumber:economy.okezone.com

Wakil Presiden periode 2009-2019, Boediono mengatakan untuk membangun bangsa dibutuhkan birokrasi bersih dan efektif, selain arah dan intensitas pemanfaatan yang benar. Dia mengatakan, Singapura bisa menjadi negara maju karena keberhasilan reformasi birokrasinya. Sejak 1959, Perdana Menteri Singapura fokus mengubah birokrasi korupsi menjadi bersih dan efektif.

Karenanya, guna meningkatkan kualitas birokrasi, pemerintah Indonesia harus fokus pada besarnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, sebaiknya dituntaskan atau ditata beberapa Kementerian/Lembaga lebih dulu, supaya kualitas ASN meningkat. Sebenarnya, kata Boediono, pada 2010 pemerintah sudah buat roadmap reformasi birokrasi. Di mana semua K/L diberi kesempatan ikut proses reformasi.

Pada putaran pertama dilakukan penilaian pada 4 K/L yakni Kemenkeu BPK, MA dan Setneg. Selanjutnya proses bergulir untuk sektor lain yang akhirnya dinilai 36 K/L. Hasilnya, diperlukan berbagai perbaikan misalnya sistem penilaian dengan reward perlu dipertajam, komitmen K/L an kapasitas masing-masing instansi bervariasi.

 

 

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebut kepemilikan asing terhadap 40 persen surat berharga negara (SBN) atau obligasi dalam utang luar negeri tidak menjadi masalah. Pemerintah sebelumnya merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.034 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data yang ia paparkan dalam presentasi, utang tersebut terbagi dalam dua jenis. Pertama, utang dalam bentuk pinjaman luar negeri yang tercatat sebesar Rp 777,54 triliun atau sekitar 19,27 persen dari total keseluruhan. Sementara kedua adalah utang dalam bentuk SBN sebesar 3.257,2 T atau 81,73 persen. Sebanyak Rp 2.146,7 triliun dari total SBN tersebut dapat diperdagangkan atau tradeable. Sekitar Rp 858,7 triliun atau 40 persen diantaranya dimiliki asing dan 60 persen sisanya, sekitar Rp 1.288,2 triliun, dimiliki oleh domestik seperti Bank Reksadana, Asuransi, dan BPJS.

Dari data yang sama, sebanyak 41,7 persen dari SBN yang dimiliki asing, atau sekitar Rp 358,09 triliun, dimiliki oleh lembaga keuangan. Sebanyak 19,05 persen atau Rp 163,61 triliun dimiliki oleh reksadana. Bank sentral dan pemerintah asing memiliki sekitar 16,74 persen atau Rp 143,77 triliun. Sementara 12,85 persen atau Rp 110,34 triliun dimiliki oleh lainnya. Kemudian 5,43 persen atau Rp 46,63 triliun dimiliki oleh dana pensiun, 2,56 persen atau Rp 22,01 triliun dimiliki korporasi, serta Rp 10,21 triliun atau 1,19 persen dimiliki oleh asuransi. Kemudian 0,22 persen atau 1,91 triliun dimiliki oleh sekuritas, 0,20 persen atau Rp 1,75 triliun dimiliki oleh yayasan, dan terakhir 0,05 persen atau Rp 0,47 triliun dimiliki oleh perorangan.Pihak asing yang memiliki SBN Indonesia untuk utang, lanjut Suminto, merupakan investor jangka panjang dan bukan sekedar spekulan. Meski begitu, ia mengaku pemerintah tetap memahami adanya potensi risiko penarikan modal oleh asing.

 

KOMPAS.com

Senior Economist Bank Dunia Derek Chen menilai pemerintah Indonesia tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi terlalu lama. Hal itu dikarenakan resiko yang melekat pada kebijakan tersebut, di mana tujuan hal itu adalah untuk menjaga tingkat inflasi di tengah tekanan kenaikan harga. Menurut chen Memang pemerintah sedang menjaga inflasi dengan menempuh kebijakan itu. Namun, pada saat bersamaan, bahwa dirinya berfikir bahwa pemerintah tidak bisa menahan harga bahan bakar minyak untuk seterusnya. Harga minyak dunia terus naik, dan suatu saat Indonesia harus mengikuti harga pasar.

Chen mengatakan, bila Indonesia terlalu lama menahan harga BBM non subsidi, akan ada penyesuaian yang besar ketika harga tersebut tidak lagi ditahan atau dikontrol. Dampak penyesuaian yang besar ini kemudian dikhawatirkan oleh Chen akan merembet ke sejumlah sektor yang nantinya bisa mempengaruhi perekonomian di masyarakat. Selain itu, Chen juga mengkhawatirkan dampak terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan harga BBM non subsidi ini, seperti Pertamina dan PLN. Di satu sisi, perusahaan punya kewajiban menghasilkan profit dan salah satu caranya adalah dengan mengikuti perkembangan pasar global

Sumber: Batampos.co.id

Penyelundupan narkoba ke Batam dari luar negeri melalui jalur hijau, beberapa kali terjadi. Hal ini salah satu alasan Bea Cukai meningkatkan pengawasan impor barang. Terkait jalur hijau dan merah ini, diterangkan oleh Kepala Bidang Penindakan dan  Penyidikan (P2) Bea Cukai Batam (BC) Batam, Sulaiman untuk membedakan bentuk pengawasan dilakukan Bea Cukai. Jalur merah adalah barang impor yang masuk kawasan pabean dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Sedangkan jalur hijau barang impor masuk ke Batam tanpa pemeriksaan fisik barang. Namun tetap dilakukan penelitian dokumen.

Pemberlakuan ini, kata Sulaiman sudah diterapkan sejak dua bulan lalu. Sulaiman menuturkan pengawasan ini diberlakukan tidak hanya barang dari Singapura atau Malaysia saja. Terkait adanya pengawasan ketat Bea Cukai ini, Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoieng menuturkan pihaknya sangat mendukung hal ini. Barang industri yang dari luar negeri, kata pria disapa Ayung kebanyakan masuk melalui jalur hijau. Sehingga tak ada halangan dalam proses produksi di seluruh industri di Batam.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Meski ada rumah sakit lokal, tak sedikit warga Indonesia masih berobat ke luar negeri, termasuk dari Kepulauan Riau. Hal itu disampaikan Ketua IDI Wilayah Kepulauan Riau, dr.Rusdani, dalam pertemuan ilmiah tahunan yang berlangsung Hotel Swiss Bell Harborbay.Karena fakta itu, pertemuan ilmiah ini untuk transfer ilmu dengan harapan tak ada lagi pasien pergi ke luar negeri.Terkait fakta itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dalam sambutannya mengatakan, tidak ikhlas dengan kenyataan masih banyaknya warga Batam yang pergi berobat ke luar negeri, sementara di Batam sudah tersedia. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri dr Sulastri mengatakan, dokter merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia berharap IDI bisa memberikan manfaat yang sangat besar.

Sumber: RADARMALANG.id

Sejumlah pengusaha di Batam menyampaikan beberapa keluhan yang menghambat investasi di Batam saat Rapim Kadin, yang paling banyak disuarakan adalah mahalnya ongkos kontainer masuk ke Batam. menurut Presiden direktur Panbil Group Johanes Kennedy ,Ongkos kontainer ke Batam itu tidak kompetitif dan sangat mahal dibandingkan dengan ke negara dan daerah lain. Menurutnya, arus keluar masuk barang harus bisa bersaing. Ini menjadi indikator bagi investor untuk menanamkan modalnya di satu daerah. Selain itu, arus lalu lintas orang dari bandara juga harus terus dibenahi. Di mana Hang Nadim yang dirancang mantan presiden Habibie kini sudah kalah bersaing dengan beberapa bandara di Sumatera. Padahal bandara adalah infrastruktur utama saat ini untuk arus manusia. Selain itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam dan menjadikan Batam menjadi kota Metropolitan, maka harus diperbanyak dan diperluas peluang investasi. Salah satu caranya adalah menggabungkan Batam dan Bintan.

Sumber: Detik.com

Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Rakor tersebut mengangkat tema Pengembangan Industri Berorientasi Ekspor Melalui Perluasan Akses Pasar dan Optimasi Kawasan Industri. Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menjelaskan dalam rapat ini akan dibahas sejumlah kebijakan untuk penguatan industri nasional. Cont ohnya pengembangan kawasan ekonomi khusus lengkap dengan kebijakan insentif perpajakan, kemudahan perizinan, akses pasar serta dukungan infrastruktur berkualitas untuk meningkatkan penguatan industri.

Dody menambahkan, untuk mendorong hal tersebut dibutuhkan penguatan sumber daya manusia (SDM) untuk menopang pertumbuhan yang berkualitas dalam industri. Batam dipilih menjadi lokasi rakor karena wilayah ini berkontribusi 17% dari ekspor nasional. Produk ekspor dari Batam memiliki nilai tambah karena sudah diolah dan memiliki hasil yang lebih baik ke perekonomian. Deputi Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan rakor ini mengajak pemerintah untuk memetakan permasalahan di sektor industri. Menurut Iskandar untuk mendukung pertumbuhan dibutuhkan kawasan ekonomi khusus (KEK), karena bisa menimbulkan bergeraknya perekonomian dan menciptakan skala ekonomi yang baik. Dia mengungkapkan, dalam rakor juga akan dibahas terkait pengembangan kawasan ekonomi untuk meningkatkan investasi, ekspor dan tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi. Menurut dia, investasi juga harus diiringi dengan perizinan yang cepat agar ease of doing businessnya bisa lebih baik.

Sumber:Batam fm

Pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S Erlangga menerangkan Tentang Pengambilan Sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas Panitia, Orangtua/Wali dan peserta penerimaan Anggota Polri T.A. 2018 Sebagai Berikut :

Kegiatan Pengambilan Sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas Panitia, Orangtua/Wali dan peserta penerimaan Anggota Polri T.A. 2018 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di GOR Temenggung Abdul Jamal, Muka Kuning, Batam, dipimpin oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Drs. Didid Widjanardi, Sh dihadiri oleh Irwasda Polda Kepri, Para Pejabat Utama Polda Kepri, Kapolresta Barelang, Ombudsman Kepri, Para Kepala dinas Kepri dan Kota Batam yang terkait, Rektor Universitas Internasional Batam, Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia cabang Kepri, Himpunan Psikologi Batam, LSM FKPM Kepri, Para orang tua / Wali peserta serta panitia seleksi Penerimaan Polri T.A. 2018.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh para hadirin, selanjutnya Kapolda Kepri memimpin pengambilan Sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas dan di dalam sambutan Kapolda Kepri, Kapolda Menyampaikan perjalanan Polri  dimana pergeseran Paradigma Polri menuju paradigma baru merupakan implementasi dari tuntutan Reformasi Nasional atas lahirnya ketetapan MPR nomor VI tahun 2000 tentang pemisahan TNI/Polri dan ketetapan Mpr nomor VII tahun 2000 tentang peran TNI/Polri, dimana hal ini menjadi momentum yang baik dalam rangka penataan kelembagaan Polri khususnya merubah kultur Polri guna menuju Polisi Sipil (Civilian Police) yang profesional.

Dibidang rekrutmen calon anggota Polri yang berkualitas, baik itu dari aspek mental, kepribadian, jasmani maupun intelijensianya, maka proses penyelenggaraan penerimaan anggota Polri didasarkan pada prinsip–prinsip ”Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis”. Guna menjamin pelaksanaan prinsip tersebut, Polda Kepri telah mengimplementasikan salah satunya adalah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak eksternal dalam rangka mengawal dan mengawasi pelaksanaan rekrutmen di Polda Kepri pada tahun 2018 ini melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan 9 (sembilan) instansi.

 Tiga hal yang menjadi perhatian dan penekanan Kapolda : Pertama, bagi seluruh Anggota Polri/ASN dan Panitia Polda Kepri, saya tekankan untuk mendukung terselenggaranya Rekrutmen Taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri Tahun Anggaran 2018 ini. Kedua, bagi para orang tua/wali calon peserta didik, pupuk serta tumbuhkan kepercayaan bahwa pelaksanaan proses Rekrutmen terpadu ini akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Bersih, Transparan,Akuntabel dan Humanis, sehingga terwujudnya hasil rekrutmen yang Clear And Clean, serta unggul dan kompetitif. Ketiga, kepada calon peserta yang melaksanakan seleksi sebagai anggota Polri, apabila calon peserta menggunakan Sponshorship / Koneksi dengan cara menghubungi via telepon/surat kepada panitia dan pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain dikenakan sanksi diskualifikasi.

Page 4 of 13

Tentang Kami