Live Streaming
super me

super me

Page 4 of 85

Jakarta - Kondisi pandemi Covid-19 dialami hampir semua negara di dunia, dari negara maju sampai negara berkembang, termasuk Indonesia. Setiap negara memiliki strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah Indonesia selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menyeimbangkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi Covid-19.

Terkait perkembangan ekonomi nasional terkini, pemerintah pun selalu mengawasi dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian, yang antara lain berdasarkan:

• Nilai tukar Rupiah, yang pada awalnya melemah pada posisi year to date (ytd), namun menguat akhir-akhir ini.
• Ekspor Indonesia di Maret 2020 meningkat 2,9% (ytd).
• Pada kuartal I-2020, investasi naik 8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2019.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun mengalami tekanan (ytd), tapi juga membaik dalam beberapa waktu ini.
• Penjualan ritel menurun cukup tajam pada Februari 2020, yakni minus 1,9% year on year (yoy).
• Per 20 April 2020, penyebaran Covid-19 berdampak kepada lebih dari 2 juta pekerja.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan ekonomi untuk mengatasinya, yaitu: Paket Stimulus I (Februari 2020), untuk menguatkan perekonomian domestik melalui: (a) Akselerasi proses penyebaran pengeluaran modal (capital expenditure), penunjukkan pejabat perbendaharaan resmi, implementasi lelang, dan penyaluran bantuan sosial (bansos); (b) Transfer Dana Desa; dan (c) Ekspansi jumlah penerima manfaat Kartu Sembako.

Kemudian, Paket Stimulus II (Februari 2020), ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, likuiditas perusahaan dan kemudahan ekspor-impor, yaitu melalui: (a) Stimulus fiskal untuk menyokong industri melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (sekitar Rp70,1 triliun); (b) Stimulus non fiskal dengan menyederhanakan dan mengurangi hambatan ekspor-impor (manufaktur, makanan dan obat-obatan/alat kesehatan), akselerasi proses ekspor-impor untuk reputable traders, dan layanan ekspor-impor melalui Sistem Logistik Nasional.

Untuk Paket Stimulus Tambahan (April 2020) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp405,1 triliun, dibagi menjadi:

• Jaring Pengaman Kesehatan (Rp75 triliun) => untuk pengeluaran layanan kesehatan dan insentif tenaga medis;
• Jaring Pengaman Sosial (Rp110 triliun) => untuk Program Keluarga Harapan, Program Makanan Pokok/Sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA selama tiga bulan, insentif perumahan, dan Program Padat Karya;
• Jaring Pengaman Ekonomi (Rp70,1 triliun) => untuk ekspansi stimulus fiskal kedua dan subsidi bunga kepada debitur KUR, PNM dan Pegadaian; serta
• Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Rp150 triliun) => untuk paket stimulus di bidang keuangan.

“Rencana kerja strategis pemerintah yang telah ada saat ini tetap diimplementasikan berdasarkan pertimbangan matang dan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan ketahanan perlindungan kesehatan yang juga didukung industri,” tutur Menko Airlangga, dalam Konferensi Pers tentang “Penanganan Pemerintah Indonesia dalam Memitigasi Pengaruh Covid-19”, di hadapan media massa internasional pada acara Konferensi Pers yang dihelat Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (23/4).

Dua program ekonomi prioritas telah diformulasikan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, termasuk: (a) Program ekuitas infrastruktur dan wilayah: 1) Pengembangan layanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan ketahanan kepada komunitas yang sangat rentan dan berisiko; 2) Infrastruktur ekonomi untuk menjamin proses produksi dan distribusi untuk mempertahankan sektor UMKM dan ekonomi informal; dan 3) Program ekuitas wilayah yang bertujuan memperluas pengaman sosial, memperbaiki akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan inklusi keuangan. Dan, (b) Pengembangan ekonomi bernilai tambah, industrialisasi dan ekspansi kesempatan kerja secara nasional dan global dengan saling terhubung.

“Kebijakan yang telah dibuat selama masa pandemi ini akan selalu dievaluasi setiap minggu, bahkan setiap hari, sehingga kami bisa mengambil langkah lanjutan untuk menjamin implementasi yang lebih baik dan tepat sasaran dari kebijakan tersebut,” jelasnya.

Per 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid- 19.

Di samping meluncurkan berbagai inisiatif dan stimulus keuangan untuk menjamin roda ekonomi terus bergerak, salah satu inisiatif adalah untuk menjaga pertumbuhan investasi adalah melalui pengembangan infrastruktur. “Mempertahankan pertumbuhan investasi untuk penciptaan bisnis dan lapangan kerja, maka pemerintah telah berkomitmen melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.

Tak lupa, pemerintah pun menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya selama Ramadan, dan otoritas terkait akan mengawasi rantai pasok dan suplai makanan meskipun sedang masa pandemi untuk mencegah kenaikan harga. Ketersediaan stok beras juga dijamin untuk tiga bulan ke depan, ditambah lagi pemerintah telah menyetujui impor bawang putih dan gula.

“Jadi, keseluruhan pasokan makanan telah tersedia dan dapat diakses masyarakat (selama dan sesudah Ramadan). Di sini, kami juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjaga pasokan bahan pokok, termasuk distribusinya ke seluruh negeri,” pungkasnya. (nck)

Jakarta - Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Program Kartu Prakerja tak hanya ditujukan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, melainkan juga untuk para pekerja yang dirumahkan akibat pandemi ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian M. Rudy Salahuddin menuturkan bahwa jumlah pendaftar yamg kini mencapai 7,6 juta orang merupakan awal yang bagus untuk mengidentifikasi kelompok baru yang belum dikelompokkan dalam bantuan sosial (bansos) mana pun.

“Sebab, bansos yang pemerintah siapkan (hanya) kepada 25% masyarakat terbawah yang dilihat berdasarkan aksesnya terhadap keuangan, namun sekarang ada kelompok baru akibat pandemi Covid-19 yang dalam waktu beberapa minggu terakhir (menjadi) dirumahkan. Kita dorong kelompok yang baru diidentifikasi ini bisa inklusif dalam program ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers tentang Update Kartu Prakerja, di Jakarta, Rabu (22/4).

Saat ini telah terpilih sebanyak 168.111 orang sebagai peserta Gelombang I. Mereka telah melalui beberapa layer verifikasi data, mulai dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia, riwayat pendidikan, sampai facial recognition melalui foto selfie yang telah dilakukan masing-masing peserta.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan, memang jumlah tersebut masih berada di bawah target 200 ribu peserta per gelombang setiap minggu. Namun, hal itu dikarenakan proses verifikasi satu layer lanjutan lagi, guna memastikan bahwa anggaran pemerintah betul-betul turun kepada yang membutuhkan.

“Kami masih menunggu arahan lanjutan dari Menko Perekonomian (untuk tambahan jumlah peserta), karena tim TI kami masih berproses. Sekarang kami konservatif dulu, nanti semua (jumlah peserta) akan ditambah, dengan sistem TI yang tentunya lebih baik lagi. Ke depan, kami akan mengembangkan sistem khusus dengan lembaga-lembaga keuangan yang jadi mitra kami, karena mereka punya sistem know your customer (KYC), jadi tidak perlu facial recognition lagi di awal. Tapi ini mungkin baru akan dilakukan di Gelombang 3,” jelasnya.

Denni pun menerangkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses transfer dana Kartu Prakerja kepada para peserta terpilih yang telah mendapatkan notifikasi SMS. Dana tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening virtual BNI atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik masing-masing peserta. Dengan jumlah peserta terpilih yang cukup banyak, maka proses transfernya ditargetkan akan memakan waktu 3-5 jam. Per pukul 17.36 WIB tadi, telah ada sekitar 64.251 peserta yang sudah ditransfer dananya.

“Dana yang telah ditransfer, sejumlah Rp1 juta silakan dibelanjakan untuk modul pelatihan pertama. Peserta diberi waktu maksimal 1 bulan untuk mempertimbangkan dan memilih pelatihan yang dibutuhkan dari berbagai platform itu. Bagi mereka yang sudah dapat bantuan, tapi tidak membeli modul dalam 1 bulan, maka anggarannya akan hangus dan diberikan kepada yang lain. Untuk yang Rp600 ribu akan diberikan setelah peserta menyelesaikan pelatihan pertama, dan ini akan diberikan selama 4 bulan (total Rp2,4 juta),” ucapnya.

Pemerintah, tegas Denni, tidak memiliki penilaian tertentu terhadap digital platform yang dijadikan mitra. Karena pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator yang menyediakan banyak menu pelatihan yang dapat dipilih oleh masing-masing peserta. Ada sekitar 1500 jenis pelatihan yang bisa dipilih peserta sesuai minat, kebutuhan dan preferensi masing-masing.

“Nanti ke depannya, (karena sekarang) kami ibaratnya bayi yang baru lahir, jadi kami terus belajar dari proses yang ada. Kami berjanji akan memperbaiki layanan kami, sehingga ke depannya (ditargetkan) akan ada menu untuk sorting harga dan rating pelatihan, bahkan nanti setelah pandemi berlalu akan bisa diukur jarak dari rumah, kalau sudah bisa pelatihan offline,” katanya.

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sebagai wakil pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap penyedia dan pelatihan berdasarkan review dan rating yang diberikan masing-masing peserta setelah pelatihan. Caranya, masing-masing peserta harus mengisi survei paskapelatihan, dengan insentif Rp50 ribu per survei, untuk total tiga kali survei (sejumlah Rp150 ribu). (nck)

Batam, Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau melakukan Operasi Makan Gratis, kali ini ACT Kepri melibatkan warung makan yang biasa disinggahi pekerja harian seperti ojek online, pekerja bangunan, juga pekerja yang terpaksa di rumahkan di tengah pandemi.

Sejak senin (20/4) Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau menggandeng lima warung makan di kota Batam untuk operasi makan gratis, ratusan penerima manfaat merasakan lezatnya hidangan yang disediakan warung makan yang bekerja sama dengan ACT. Di perumahan Bida Asri misalnya, Rabu (21/4) warung nasi campur pak erwe yang biasa penghasilannya selalu stabil sejak pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis.

“Semenjak corona menyebar ini, warung jadi sangat sepi sehingga pendapatan menurun, beberapa pengunjung yang datang memang mengakui mereka takut keluar rumah juga ekonominya cukup terganggu” ungkap Suparmin selaku pemilik warung.

Ratusan pekerja harian menerima hidangan lezat “terima kasih banyak, program ini sangat membantu kami di keadaan yang melanda batam saat ini” kata seorang pekerja kebersihan.

“Program ini bermanfaat sekali, bagi masyarakat, apalagi saat ini kita mengalami situasi yang sulit, untuk naik ojek saja banyak yang tidak mau karena takut” ungkap wawan seorang pengendara ojek.

Operasi Makan Gratis di Batam rencananya akan berlangsung menjelang awal Ramadan di hari kamis (23/4), “variasi program akan terus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar terbaik kita bagi masyarakat di tengah pandemic ini, operasi makan gratis sendiri direncanakan hingga menjelang awal Ramadan” ungkap Agus Suprianto Branch Manager Aksi Cepat Tanggap Kepulauan Riau.

Berpedoman dengan anjuran pemerintah pada operasi makan gratis ini juga relawan ACT Kepri menerapkan sistem take away sehingga menghindari terjadinya penumpukan masa di satu titik.

Sebar virus optimis menjadi bagian dari ikhtiar ACT, beragam program untuk melawan corona terus dilakukan, operasi baras gratis, operasi makan gratis, hingga aktivasi humanity food truck untuk mendukung aksi di Rumah Sakit Darurat Pulau Galang.

Hari ini (21/4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti Rapat Terbatas Kabinet tentang Antisipasi Kebutuhan Bahan Pangan Pokok. Pemerintah terus memantau dan menjamin stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, serta stabilitas harga.

“Secara keseluruhan bahan pangan pokok kita relatif tersedia. Presiden RI dalam rapat tadi juga memberi arahan untuk mengamankan cadangan beras pemerintah,” ujar Menko Airlangga saat memberikan keterangan pers usai ratas.

Airlangga menjelaskan, stok beras relatif mencukupi kebutuhan ramadan dan lebaran. Pasalnya, 3 (tiga) bulan ke depan akan panen raya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian juga mengawasi 168.000 rice mill yang tentunya diharapkan bisa diserap oleh Bulog maupun para distributor.

Pemerintah pun memperhatikan nilai tukar petani dan sedang menyiapkan stimulus untuk para petani. Petani diharapkan bisa mendapatkan semacam insentif untuk melakukan tanam di musim pascapanen raya nanti.

“Jagung dan bawang merah juga cukup. Mulai dari Brebes, Agam, dan beberapa daerah lain juga sedang menjelang panen bawang merah,” terangnya.

Kemudian untuk bawang putih, Pemerintah sudah memberikan perizinan impor dan akan masuk dalam jumlah yang cukup menjelang lebaran. Ia juga mengatakan, masuknya impor bawang putih juga diharapkan mampu menurunkan harga.

“Begitupun dengan cabe merah, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, dan gula pasir. Semua aman,” papar Menko Airlangga.

Sementara dari sisi harga per 20 April 2020, rincian harga di pasar-pasar basah di 34 provinsi adalah sebagai berikut:

• Beras medium = Rp12.000,- per kilogram
• Beras premium = Rp12.750,- per kilogram
• Gula pasir = Rp18.400,- per kilogram
• Daging sapi = Rp117.800,- per kilogram
• Cabai rawit = Rp39.600,- per kilogram
• Cabai merah = Rp31.200,- per kilogram
• Bawang merah = Rp43.750,- per kilogram
• Bawang putih = Rp41.500,- per kilogram
• Minyak goreng curah = Rp12.450,- per liter
• Minyak goreng kemasan = Rp14.700,- per liter
• Daging ayam ras = Rp28.450 per kilogram
• Telur ayam ras = Rp25.750 per kilogram

Saat ditanya wartawan mengenai gula, Menko Airlangga menjelaskan adanya pengalihan dari gula pabrik yang terkait dengan makanan minuman ke pasar domestik. “Namun ini masih berproses termasuk soal izin edarnya. Dalam waktu dekat, ini akan masuk ke pasar,” sambungnya.

Untuk impor gula, baru akan masuk di awal Mei 2020 sehingga untuk bulan April 2020 bisa diisi dari produksi dalam negeri. “Dari gula rafinasi yang dimasukkan untuk operasi di dalam negeri”, tutur Menko Perekonomian.

Menko Airlangga juga menyinggung kebijakan sektor pangan lainnya yang tengah disiapkan pemerintah. “Termasuk memperbaiki infrastruktur pertanian terutama terkait dengan pipanisasi, drainase, irigasi, dan pengembangan lebih banyak lagi embung untuk memanfaatkan curah hujan yang ada,” pungkasnya. (nck)

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan mengenai beredarnya informasi di masyarakat terkait analisis kondisi perbankan akibat dampak virus Corona yang isinya menggambarkan kondisi perbankan nasional dengan berbagai skenario, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis. OJK menyampaikan bahwa dokumen dan informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak 13 Maret 2020 OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Melalui kebijakan restrukturisasi ini, perbankan memiliki ruang mengendalikan potensi kredit bermasalah sebagai langkah countercyclical dampak penyebaran virus Corona untuk menopang sektor riil dan kinerja perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Hal tersebut juga ditopang dengan kebijakan OJK mengenai penerapan PSAK 71 yang menggolongkan debitur yang mendapatkan restrukturisasi dalam stage-1 dan tidak diperlukan tambahan CKPN. Selain itu, OJK dalam penerapan PSAK 68, menunda pelaksanaan harga pasar (mark to market) selama 6 (enam) bulan dan menggunakan kuotasi per 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank.

Dari berbagai kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh OJK tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa dokumen yang berisikan analisis yang beredar dimasyarakat adalah hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (nck)

Jakarta - Di tengah pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah terus mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya menjelang bulan Ramadan. Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

Hingga 15 April 2020, pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19.

Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp15,76 triliun. Pada 8 April, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa. Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengalokasikan sebesar Rp20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 11 April melalui website www.prakerja.go.id, di mana hingga 14 April, calon peserta yang telah terdaftar sebanyak 4,3 juta orang.

Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR. Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada bulan April – Agustus 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya ialah fasilitas bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Pada Kementerian Perhubungan, total alokasi berjumlah Rp1,87 triliun yang tersebar untuk Perhubungan laut sebesar Rp1,38 miliar; Perhubungan udara sebesar Rp226,1 miliar; BPSDMP sebesar Rp6,1 miliar; Perhubungan Darat sebesar Rp522,3 juta, serta Perkeretaapian sebesar Rp1,64 triliun.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada total alokasi Rp95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman. Pada Kementerian PUPR, ada total Rp10,23 triliun yang diperuntukkan bagi Sumber daya air sebesar Rp2,29 triliun, Bina Marga Rp629,0 miliar, Cipta Karya Rp2,5 triliun dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp4,81 triliun.

Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga (K/L) akan terus berkoordinasi untuk mempercepat implementasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik sehingga dapat menekan dampak Covid-19. Kemenkeu juga telah melakukan inovasi dalam tatacara pembayaran, di mana pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara online dan pencairan dapat dilakukan bila data dukung sudah dinyatakan lengkap. (nck)

Dukungan pangan dari ACT terus berlanjut. Kali ini, Humanity Food Truck siap menyajikan makanan siap santap bagi tenaga medis, petugas keamanan, dan pasien Covid-19 di Pulau Galang.
BATAM – Pulau Galang di Batam, Riau telah siap menjadi lokasi karantina penduduk Indonesia sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19. Di pulau yang pernah menjadi tempat mengungsi penduduk Vietnam ini, disediakan berbagai fasilitas pendukung medis. Harapannya, dengan adanya rumah sakit covid-19 di Pulau Galang semakin mempercapat penanganan wabah corona.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) sendiri mendukung langkah yang diambil pemerintah untuk mendirikan rumah sakit covid-19 di Pulau Galang. Dukungan ini berbentuk pengerahan dua armada ACT dari Jakarta, ialah satu unit kendaraan dobel kabin beserta Humanity Food Truck. Belasan relawan koki pun turut diberangkatkan ke Pulau Galang pada Senin (13/4) kemarin.

Joni Kusumahadi, Koordinator Koki Humanity Food Truck, mengatakan truk berdapur itu dibekali juga dengan tim relawan koki yang siap menyediakan makanan siap santap bagi petugas medis, pasien ,hingga masyarakat di Pulau Galang. Dua orang koki berangkat dari Jakarta bersama dua pengemudi armada Humanity Food Truck. Sedangkan akan ada tambahan tim koki yang didatangkan dari Batam untuk ke Pulau Galang sebanyak 11 orang. “Total ada 15 relawan yang siap memberikan pelayanan makan gratis di Humanity Food Truck,” jelas Joni yang juga pernah menjadi koki di salah satu hotel di Batam ini.

Tim relawan koki yang ditugaskan ke Pulau Galang nantinya setiap hari akan menyediakan seribu porsi makanan siap santap. Petugas medis, pesien hingga penduduk Pulau Galang jadi penerima manfaatnya. Ditargetkan layanan Humanity Food Truck akan dimulai pada Sabtu (18/4). Untuk saat ini truk masih dalam perjalanan dari Humanity Distribution Center, Gunung Sindur, Bogor menuju Pulau Galang via Jambi.

Terkait menu yang disajikan, tim koki ACT akan mengikuti rekomendasi dari ahli gizi di Rumah Sakit Covid-19 Pulau Galang. Pasalnya, makanan yang dikonsumsi bisa berpengaruh pada proses penyembuhan pasien yang sedang dalam pemantauan. Hal ini serupa yang dilakukan saat ACT menyajikan makanan siap santap bagi petugas medis dan pasien di Rumah Sakit Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta.

Dukungan kebutuhan pangan selama pandemi corona ini memang menjadi salah satu fokus ACT di samping aksi sosialisasi medis. Armada pangan serta berkolaborasi dengan berbagai berbagai pihak dilakukan demi memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang perekonomiannya melemah sejak wabah.
Direktur Program ACT Bambang Triyono mengatakan, pemenuhan pangan ke masyarakat ini akan terus berlangsung dan meluas. Yang terbaru adalah aktivasi ribuan warteg untuk menyediakan makanan siap santap serta pemberangkatan Humanity Food Truck ke Pulau Galang. “Di sana (Pulau Galang), ACT akan hadir selama 14 hari. Selain penyediaan makanan, juga kami telah menyiagakan relawan jika masyarakat membutuhkan bantuan penyemprotan disinfektan di lingkungan tempat tinggal,” jelas Bambang, Senin (13/4).[]

Walikota batam menyampaikan release perkembangan kasus Corona di Kota Batam Pada hari ini Kamis, 09 April 2020 "kami mendapat data hasil pemeriksaan Swab dari Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian kesehatan RI, terhadap Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang pengambilan sample swabnya dilakukan oleh Tim Analis kesehatan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Batam dan diperoleh kesimpulan terdapat 5 (lima) Orang Warga Kota Batam yang terdiri atas 2 (dua) Orang Laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dengan hasil Terkonfirmasi “Positif”

5 pasien positive dengan gambaran umum sebagai berikut :

  1. Kasus 06 adalah seorang anak laki-laki berusia 13 Tahun, Pelajar, beralamat di Perumahan Kawasan Batam Centre.
  2. Kasus 07 adalah seorang perempuan berusia 57 tahun, ASN beralamat di perumahan kawasan Lubuk Baja.
  3. Kasus 08 adalah seorang perempuan berusia 57 Tahun, ASN (satu kantor dengan Kasus 07) yang beralamat diperumahan kawasan Sekupang Kota Batam.
  4. Kasus 09 adalah seorang perempuan berusia 32 Tahun, ASN-P3K, beralamat di perumahan kawasan sekupang Kota Batam dan yang bersangkutan merupakan anak dari kasus 08 dan tidak memiliki riwayat perjalanan keluar kota/keluar negeri.
  5. Kasus 010 adalah seorang laki-laki berusia 64 Tahun, Pensiunan, yang beralamat diperumahan kawasan Sekupang Kota Batam.

Walikota Batam menyampaikan bahwa Kota Batam saat ini sudah terjadi transmisi lokal yang terdiri atas 2 (dua) Cluster yaitu dari kasus 04 dan kasus 08. Dengan situasi demikian saat ini telah dan terus dilakukan proses kontak tracing terhadap semua orang yang ditenggarai telah kontak dengan kasus dari kedua Cluster tersebut, terutama terhadap orang-orang yang berinteraksi dan beraktifitas di lingkungan kedua cluster tersebut baik pada tempat tinggal maupun ditempat bekerjanya.

Jakarta (9/4) - Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan cuti bersama tahun 2020. Perubahan ini akan mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020.

"Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait Himbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin RTM terkait Revisi SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, pada Kamis (9/4).

Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini, lanjut Menko PMK, dituangkan kembali dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menko PMK meminta masyarakat senantiasa taat terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam PSBB. "Mari kita terapkan protokol kesehatan untuk melawan Covid-19" imbuhnya. Menko PMK meminta masyarakat agar tidak melakukan mudik dan piknik, mengingat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan kesepakatan rapat, beberapa perubahan cuti bersama adalah sebagai berikut:

- Libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada tanggal 24-25 Mei 2020.

- Tambahan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Oktober 2020.

- Tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri semula sejak tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

Pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid 19 Insya Allah telah tertangani dengan baik. Selain itu akhir tahun anak-anak libur sekolah. Keluarga juga punya waktu cukup utk merencanakan liburannya.

Menutup RTM, Menko PMK menegaskan kembali agar masyarakat merayakan Hari Raya di daerah setempat dan tidak melakukan mudik lebaran. Mobilitas antar provinsi akan benar-benar dibatasi dan diprioritaskan untuk distribusi logistik dan keperluan medis.

RTM dilakukan melalui Video Conference diikuti oleh : Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menag Fachrur Razi, Menparekraf Wisnutama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Kapolri Idham Aziz dan perwakilan K/L terkait lainnya. (nck)

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan courtesy call dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan (Korsel) Yoo Myung Hee, dalam situasi work from home di kediamannya, Senin (6/4).

Terdapat beberapa isu yang diangkat dalam pertemuan secara online tersebut, antara lain mengenai perkembangan isu pandemi Covid-19 di Korea Selatan; serta potensi kolaborasi antara Indonesia dan Korsel dalam memerangi Covid-19, antara lain dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta Korsel untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Selama ini kedua negara mempunyai hubungan bilateral yang cukup baik, khususnya dalam bidang investasi (bisnis), perdagangan (ekspor-impor), dan pariwisata. Total perdagangan antar dua negara Asia ini sebesar US$1.311 juta pada Januari 2020. Indonesia menjadi pemasok bahan mentah dan energi untuk industri Korsel.

Indonesia merupakan salah satu tujuan utama investasi dari banyak perusahaan Korsel. Negeri Ginseng itu adalah investor terbesar ke-9 untuk Indonesia di 2019.Total investasi dari Korsel ke Indonesia pada tahun tersebut senilai US$1,1 miliar (2.952 proyek), menurun 33% dari tahun sebelumnya yang sebesar US$1,6 miliar (2.412 proyek).

Menyoal “perang” terhadap pandemi Covid-19, Menko Perekonomian mengatakan bahwa kondisi ini malah menyatukan negara-negara di seluruh dunia yang mengalami kejadian sama. Dibuktikan dengan kerja sama yang lebih kuat lagi untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan memitigasi pengaruhnya terhadap bidang ekonomi dan sosial.

Contoh yang bagus untuk “persatuan dunia” itu adalah Extraordinary G20 Leaders’ Summit on COVID-19 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil dari konferensi tingkat tinggi tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di antara negara-negara dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

Menko Airlangga menekankan jika Korsel telah berhasil menekan kurva dari jumlah korban Covid-19. Sejauh ini, jumlah kasus baru di sana sudah berkurang signifikan dan jumlah yang sembuh semakin meningkat. Sehingga, Korsel dapat dijadikan role model dalam keberhasilan penanganan pandemi ini.

“Saya mau sharing bahwa beberapa minggu lalu saya meminta laporan khusus dari Regional Economy and Policy Institute (REPI) yang berlokasi Daegu tentang bagaimana Korsel telah berhasil menangani Covid-19 secara efektif. Laporan itu membuka mata kami jika salah satu faktor kuncinya adalah kemampuan Pemerintah Korsel mengadakan rapid test besar-besaran, sehingga memungkinkan pemerintah melacak dan merespon cepat terhadap penyebaran virus corona,” papar Menko Airlangga.

Tes secara masif itu juga didukung oleh produksi yang masif pula dari peralatan tes (testing kits) virus corona yang berhasil dibuat oleh dua perusahaan bioteknologi asal Korsel, Kogene Biotech dan Seegene. Harapannya kedua perusahaan itu dapat memproduksi peralatan tes bersama dengan perusahaan di Indonesia. Tak lupa, Alat Pelindung Diri (APD) juga akan diproduksi bersama, yaitu bahan mentahnya dari Korsel dan akan dijahit di sini.

“Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Korsel yang telah memutuskan memberi bantuan dalam bentuk in-kind kepada Pemerintah Indonesia senilai US$500 ribu guna mendukung upaya kami memerangi wabah Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Bantuan kepada Indonesia terdiri dari Covid-19 test kits dan rechargeable battery power sprayers. Saat ini 300 sprayers sudah siap dikirim ke Indonesia. Sementara, untuk pengiriman Covid-19 test kit masih dipersiapkan teknisnya. Pihak yang ditunjuk Kementerian Luar Negeri Korsel untuk pelaksanaan teknis pengiriman bantuan tersebut adalah Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sementara, sebagai bagian dari sektor swasta Korsel, LG Group akan menyumbang 50 ribu Covid-19 diagnostic kit (tipe RT-PCR), kemudian Hyundai Motor juga menyumbang 40 ribu APD, kepada Indonesia.

Menteri Perdagangan Korsel Yoo Myung Hee mengungkapkan, Pemerintah Korsel telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk ekspor alat kesehatan dan karantina, di samping Amerika Serikat (AS) dan Uni Arab Emirat (UAE).

Pada sisi lain, kondisi pandemi seperti saat ini mendorong pemerintah setiap negara untuk melakukan langkah pengamanan terhadap keuangan global melalui skema pertukaran mata uang (currency swap). Maka itu, Menko Perekonomian Indonesia dan Mendag Korsel pun mengapresiasi penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada 5 Maret 2020 lalu. Plafonnya senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun, yang berlaku efektif mulai 6 Maret 2020 sampai 5 Maret 2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Selain itu, Indonesia juga mendorong skema keuangan lain yakni Local Currency Settlement with Appointed Cross Currency Dealer (LCS ACCD). Hal ini adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing, di mana penyelesaian transaksinya dilakukan dalam yurisdiksi wilayah masing-masing.

Skema ini mengharuskan penunjukkan Appointed Cross Currency Dealers, yaitu bank untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negaranya. LCS ACCD dilakukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam penyelesaian perdagangan, sehingga mengurangi tekanan Dolar AS terhadap mata uang lokal.

“Saya berharap ini dapat memberikan jaring pengaman untuk transaksi finansial di antara kedua negara. Sebab, saya juga percaya jika situasi ekonomi global saat ini menjadi alasan utama untuk menguatkan kerja sama kita dalam menjaga stabilitas keuangan dan moneter di negara masing-masing,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Page 4 of 85

Tentang Kami