Live Streaming
super me

super me

Page 4 of 23

Sumber:BATAMNEWS.CO.ID,

Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif menggelar deklarasi penolakan FTZ menjadi KEK. Penolakan ini bersama Kadin Kepri, Kadin Batam serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) Batam. Deklarasi ini ditujukan sebagai bentuk kegundahan pelaku UMKM Batam terkait rencana penerapan KEK oleh pemerintah. Mereka menyampaikan kegundahan terkait status keadaan ekonomi di Batam. Ketua Kadin Kepri, Ahmad Maruf Maulana mengatakan, jika KEK disahkan maka akan berpengaruh ke UMKM. Menurut dia, di luar kawasan KEK itu akan dikenakan segala BNPM dan segala macamnya. Menurutnya juga, pemerintah tidak melihat resiko yang akan terjadi kepada pengusaha, kondisi sosial dan soal kepastian hukum bagaimana membangun Indonesia itu secara berkeadilan.Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, dalam penetapan KEK ada 12 fasilitas intensif yang telah disampaikan. 

Namun belum disetujui karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.  Mulai dari persyaratan jenis perusahaan, jenis produk, tenaga kerja yang dibutuhkan. Sampai minimal investasi, yakni Rp 500 miliar. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini meminta kepada pemerintah agar jangan ada keberpihakan dan keadilan dalam berusaha. Wakil Ketua Kadin Kepri dan Dewan Koperasi Indonesia Kota Batam, Andi Bola menegaskan bahwa pada hari ini para pelaku usaha sedang berjuang bagaimana mempertahankan FTZ di Batam. Lanjut Andi, sekali lagi dia menegaskan bahwa hari ini UMKM Batam akan membuat penyataan bahwa mereka menginginkan FTZ Plus plus. Persoalan yang ditakutkan oleh pelaku UKM, Andi menyebutkan yaitu adalah, kalau KEK itu hanya khusus daerah di dalamnya hanya pengusaha saja. 

Sumber: Kompas.com

Perekonomian Batam, Kepulauan Riau yang saat ini terpuruk, diyakini mulai membaik. Hal ini seiring dengan mulai banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya investor asal Singapura, PT Cipta Adil Industries yang menanamkan investasinya di Batam sebesar Rp 50 miliar. Ketua Kadin Kepulauan Riau (Kepri) Maruf Maulana  mengatakan dengan berinvestasinya salah satu PMA di Batam, hal itu menandakan bahwa Batam masih menjadi pusat industri bagi perusahaan asing.

Selain Cipta Adil, dalam waktu dekat ini juga akan ada investor asal Jepang yang masuk ke Batam, Di bagian lain, Deputi Bidang Pelayanan Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwiyanto Eko Winaryo mengatakan PT Cipta Adil Industries merupakan PMA yang kesekian kalinya melakukan investasi di Batam setelah perekonomian Batam terpuruk. Bahkan untuk memberikan kemudahan PMA asal Singapura tersebut dalam berinvestasi di Batam, BP Batam memberikan proses perijinan melalui program Ijin Investasi 3 Jam (i23J) BP Batam. Perusahaan ini akan memproduksi daur ulang barang bukan logam (KBLI 38302) bijih plastik di Batam dan diolah menjadi jumbo bag, dan diperkirakan akan memperkerjakan sekitar 10 orang karyawan.

Sumber: ekbis.rmol.co

Pemerintah diminta memetik pelajaran dari buruknya pengelolaan utang negeri tetangga, Malaysia. Saatnya ngerem utang dan lebih bijak mengelola anggaran. Terlebih lagi menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Puspa Ghani Talat­tov menilai, gerakan penggalangan dana rakyat Malaysia membantu pemerintahnya, sulit diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ada dua alasan mendasar. Pertama, rasio utang Malaysia sudah mencapai 51 persen, mendekati batas aman yang ditetapkan konstitusi mereka sebesar 55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, rasio utang Indone­sia masih 30 persen dari PDB. Hal ini akan membuat banyak kalangan menganggap rasio utang masih aman.

Kedua, gerakan rakyat Ma­laysia sulit ditiru karena keper­cayaan masyarakat Indonesia rendah terhadap pengelolaan anggaran negara. Selain utang yang terus naik, menurut Abra, pemerintah inkonsisten dalam melakukan reformasi fiskal. Misalnya, semula pada awalnya pemerintah mengalihkan subsidi untuk infrastruktur. Namun men­jelang pemilu, subsidi dikem­balikan lagi. Selain itu, ada beberapa proyek infrastruktur dinilai publik tidak urgent tetapi terus dipaksakan jalan.

 

Kondisi tersebut, lanjut Abra, berbeda dengan Malaysia. Masyarakat negeri Jiran me­naruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad. Rakyat Malaysia memandang Mahathir memi­liki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah keuangan.  Pertama, Mahathir memo­tong gajinya sendiri, beserta menteri dan pegawai-pegawai di pemerintah. Kedua, Mahathir melakukan revisi terhadap proyek-proyek yang memakan anggaran banyak dan tidak men­desak. Contoh teranyar, Mahatir merevisi proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Abra menambahkan, gerakan moral rakyat Malaysia sebe­narnya tidak memiliki dampak besar terhadap pengurangan utang negara mengingat jumlah­nya yang besar. Tetapi, gerakan tersebut menimbulkan sentimen positif yang akan menguatkan kepercayaan iklim investasi.

Seperti diketahui, rakyat Malaysia baru-baru ini melakukan penggalangan dana untuk membantu pemerintahan Mahathir membayar utang. Sang inisiator, Nik Shazarina Bakti mengaku melakukan gerakan tersebut sebagai rasa cintanya terhadap negara.

Sumber: economy.okezone.com

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi 51% saham. Pasalnya, perundingan ini dijanjikan selesai pada April 2018, namun hingga kini belum selesai. Menjawab hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kelanjutan negosiasi terkait divestasi 51% saham kepemilikan Freeport ke pemerintah Indonesia, bukan lagi berada di ranah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, lanjut mantan Menteri Perhubungan ini, pihak Freeport Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa participating interest Rio Tinto sebesar 40% di Freeport akan dikonversi menjadi saham 40%. Sedangkan sisanya sehingga bisa capai 51%, maka akan dibeli dari saham Freeport McMoran. Ia juga mengatakan mudah-mudahan Juni akuisisi selesai dan penuhi itu syarat perpanjangan. Sisanya 5% dari Freeport McMoran dan pemerintah sudah miliki saham Freeport sehingga kita akan miliki 51% Sebenarnya, kata Jonan, proses perundingan Freeport dan pemerintah hanya tinggal menunggu hasil divestasi. Pasalnya, tiga poin sudah disepakati seperti pembayaran total royalti lebih besar, pembangunan smelter, perubahan status IUPK menjadi KK.

Sumber:finance.detik.com

Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin lalu menerbitkan keterangan pers bersama (KPB) terkait koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Konferensi pers itu menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik dan kuat.  Menanggapi hal tersebut Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan keterangan tersebut diberikan karena pemerintah menyadari bahwa ada sesuatu yang serius dalam perekonomian Indonesia yang membuat pelaku pasar gelisah, sehingga tidak tradisinya menerbitkan keterangan pers.

Ia juga menambahkan argumentasi dan pernyataan pernyataan yang dikemukakan dalam KPB tersebut terkesan ngambang dan tidak full disclosure sehingga bagi orang yang mengerti ekonomi seketika saja tahu bahwa KPB itu semacam propaganda untuk menutup kepanikan sekaligus mengantisipasi ancaman krisis.Dia menyebut dengan cara KPB ini Pemerintah telah menyeret atau mencoba berbagi tanggung jawab dengan BI, OJK, dan LPS. Menurut dia ada hal-hal yang tidak disampaikan secara penuh dalam keterangan tersebut. Seperti angka defisit transaksi berjalan yang meningkat pada kuartal I 2018 namun masih lebih rendah dibandingkan kuartal I 2013.

Menurut Fuad, perbandingan harusnya dengan target dan pencapaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Selain defisit, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 yang hanya disebutkan tumbuh tanpa disebutkan dengan targetnya ataupun tahun sebelumnya. Menurut dia, angka defisit transaksi berjalan tahun ini 2018 diperkirakan di bawah 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Fuad menjelaskan argumentasi normatif dan formalitas seperti ini juga biasa digunakan pemerintah untuk menjustifikasi defisit APBN yang maksimum 3% PDB dan utang negara yang maksimum 60% PDB sesuai UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. 

Menurut dia keterangan tersebut tidak memberikan informasi yang semestinya. Ini karena pemerintah juga membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang Turki dan Brazil, padahal seharusnya pemerintah membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang sesama negara ASEAN.Sedangkan terhadap jatuhnya IHSG di BEI disebutkan sebesar 5,98% masih terkendali dan itu karena keluarnya arus modal asing dari pasar saham. Dia mengaku kasihan dan prihatin pada BI, OJK dan LPS yang harusnya menjalankan sistem keuangan secara independen. Namun kini ketiga lembaga tersebut diajak bertanggung jawab pada kondisi perekonomian pada umumnya.

Sumber: batampos.co.id

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menjamin ketersediaan bahan pokok jelang hari raya Idul Fitri mendatang. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam untuk ketersedian bahan kebutuhan ini. Ia mengingatkan kepada distributor dan pedagang jangan bermain harga karena permintaan cenderung meningkat. Tim satgas pangan Batam yang dikepalai Kapolresta Barelang juga telah melakukan inspeksi dan menindak pedagang yang nakal beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan dari Disperindag kebutuhan daging di Batam cukup terpenuhi dari stok daging yang dimiliki distributor. Dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengintensifkan operasi pasar guna intervensi harga. Amsakar menyebutkan saat ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tengah dalam pembahasan bersama distributor dan beberapa instansi terkait mengenai kegiatan pasar murah.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Kota Batam, Zurniati mengakui daging memang menjadi primadona selama pasar murah digelar. Pihaknya menggandeng dua distributor sekaligus guna menyanggupi permintaan warga. Mengenai waktu pelaksanaan pasar murah tahap dua akan digelar palig lambat satu minggu jelang hari raya Idul Fitri 15 Juni mendatang. Selama pasar murah, setiap harinya daging beku laku hingga 500 kilogram. Harga yang murah yang ditawarkan membuat permintaan meningkat.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Untuk memberi rasa aman kepada warga selama Ramadan dan menjelang lebaran Idul Fitri 1439 Hijiriah, Polresta Barelang akan mengerahkan 1.100 personel untuk berjaga di pos-pos selama operasi ketupat.Dalam pengamanan itu, Polresta Barelang juga akan mendapat tambahan bantuan personel sebagai back up dari Polda Kepri.Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki mengatakan ada 1.100 proseonel yang akan diterjunkan. Mereka ini akan disebarkan di sejumlah pos-pos selama operasi ketupat. Untuk memberi rasa aman, Kapolres tidak mengizinkan seorang pun anggota polisi cuti selama musim mudik, kecuali Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polresta.

Sumber: batampos.co.id

Arus balik banyak dimanfaatkan sebagian orang untuk datang ke Batam membawa turut serta keluarga mereka. Hal ini sudah menjadi tradisi, meskipun belum memiliki pekerjaan yang jelas mereka nekat datang ke Batam untuk mengadu nasib. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar mengakui pasca lebaran jumlah warga pendatang memang mengalami peningkatan.

Pasca lebaran kegiatan pendaftaran penduduk menjadi salah satu pelayanan yang sibuk. Karena pendaftaran pindah masuk ini bisa mencapai ratusan orang per harinya.Menghadapi hal ini, ia mengimbau kepada perangkat RT/RW untuk senantiasa mengecek jika ada pendatang baru yang masuk ke pekarangan mereka. Ia belum bisa memprediksi berapa jumlah pendatang yang akan masuk pasca lebaran nanti. Kendati demikian ia meminta pendatang untuk melengkapi dokumen kependudukan mereka sebelum tiba di Batam.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti mengatakan permasalahan pendatang baru juga turut mejadi perhatian dinas yang dipimpinnya. Keterbatasan lowongan tidak sebanding dengan pencari kerja yang ada baik lokal maupun pendatang baru.Masuknya tenaga unskill ini dikhawatirkan menambah jumlah penncari kerja yang sudah ada. Kondisi yang belum membaik serta banyaknya pemutusan hubungan kerja membuat persaingan kerja semakin tinggi.

Sumber: KONTAN.CO.ID

Investasi di bidang properti kini menjadi pilihan yang menarik di Batam. Salah satunya adalah apartemen yang memiliki prospek cerah. Menurut Andri Yuliawan Manager Marketing disalah satu Appartment di Batam, salah satu investasi properti terbaik di Batam saat ini adalah apartemen. Sebab, apartemen yang umumnya di inner city (tengah kota) mudah sekali disewakan kepada turis baik domestik maupun mancanegara. Andri mengatakan, masih banyak investor tetap optimistis perekonomian Batam akan segera bangkit. Meski aktualnya kondisi ekonomi Batam saat ini belum sebaik 3 tahun lalu, namun tingkat kunjungan turis asing (Singapura dan Malaysia) dan domestik tetap stabil.

Tinggi minat investor terhadap apartemen di Batam, kata Andri, dapat dilihat tinggi minat investor terhadap CitraPlaza Nagoya. Selain investor dari Batam dan sekitarnya, ternyata investor di luar Batam juga banyak tertarik berinvestasi di kawasan mega superblock ini. Menurut Andri, ketertarikan konsumen terhadap CitraPlaza Nagoya tidak terlepas dari lokasinya yang sangat strategis di Central Business District (CBD) di Kota Batam. Kawasan Nagoya adalah distrik komersial yang menjadi icon sentra perdagangan modern dan pusat lifestyle, sekaligus kawasan hunian terbeken di Kota Batam. Sekarang ini, harga sewa apartemen di kawasan Nagoya rata-rata Rp 8 juta per bulan. Sementara ekspektasi harga sewa konsumen tadi sangat konservatif yaitu Rp 6 jutaan per bulan, itu sudah bisa menutupi cicilan 2,5 tahun berikutnya setelah serah terima. Diperkiraan dalam 10 tahun, investor sudah balik modal.

Sumber:TRIBUNBATAM.id

Setiap tahun Pemerintah Kota (Pemko) dan DPRD kota Batam menganggarkan gaji ke-13 atau Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai honorer dan tenaga harian lepas. Serupa dengan karyawan lainnya, besaran THR dihitung satu bulan dari gaji pegawai honor. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam, Sallon Simatupang, Ia mengatakan penganggaran THR untuk THL dan honorer sejalan dengan undang-undang tenaga kerja. Dimana pegawai honor yang dikontrak di atas satu tahun wajib menerima sebulan dari gaji mereka untuk THR. Biasanya, kata dia, pengajuan THR ini sudah diajukan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) setiap pembahasan APBD murni. Pengajuan ini kemudian dibahas sebelum akhirnya disetujui oleh DPRD Batam. Sama halnya dengan Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho, yang dimana Dirinya mengakui jika tahun-tahun sebelumnya juga ia telah menganggarkan dana untuk membayar THL honor dan THL.

Page 4 of 23

Tentang Kami