Live Streaming
super me

super me

Page 3 of 81

PT. Adhya Tirta Batam (ATB) mengabstraksi air baku Waduk Duriangkang melalui 3 Instalasi Pengolahan Air (IPA). Diantaranya IPA Duriangkang, dengan kapasitas 2.200 liter perdetik. IPA Tanjungpiayu dengan kapasitas 200 liter perdetik.

Air baku dari Waduk Duriangkang juga dialirkan ke IPA Mukakuning sebesar 300 liter perdetik. Waduk ini melayani 80% kebutuhan masyarakat kota Batam. Sehingga, total pelanggan yang mendapat suplai air dari Waduk Duriangkang adalah sekitar 228.900 sambungan.

Per tanggal 5 Maret 2020, penyusutan volume air baku di Waduk Duriangkang telah mencapai minus 3,06 meter dari permukaan bangunan pelimpah. Pemerintah (BP Batam) memutuskan untuk melakukan penggiliran (Rationing) di waduk Duriangkang.

"Langkah ini akan mulai dilakukan pada Minggu kedua Maret 2020, dengan skenario 2-5. Artinya, operasional di waduk Duriangkang akan berhenti selama 2 hari, dan akan berjalan seperti biasa selama 5 hari dalam seminggu," jelas Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus Kamis (5/3)

Program penggiliran ini akan berdampak kepada sekitar 228.900 pelanggan yang dilayani melalui waduk tersebut. Tidak hanya berdampak pada 196.000 pelanggan domestik, penggiliran suplai juga akan berimbas pada 2.900 pelanggan Industri dan 30 ribu pelanggan Komersil.

Adapun daerah yang akan terdampak penggiliran meliputi Tanjungpiayu, Mukakuning, Sagulung, Batuaji, Tanjunguncang, Marina, Batam Centre, Nagoya, Jodoh, Bengkong, Batuampar, Kabil, Punggur dan sekitarnya.

Pelanggan akan mengalami pemulihan suplai setelah Instalasi Pengolahan Air (IPA) kembali beroperasi.

Waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan suplai air pasca penggiliran sangat tergantung kepada perilaku konsumen. ATB berharap, konsumen yang ada di area hulu (berdekatan dengan Instalasi Pengolahan Air) lebih bertoleransi, agar pengguna yang berada di ujung pipa atau tempat yang tinggi dapat segera mendapat aliran air setelah penggiliran selesai.

"Pentingnya bertoleransi saat penggiliran sangat di perlukan, agar pelanggan yang di ujung suplai tetap bisa menikmati aliran air," harap Maria.

Menurut estimasi, sebagian pelanggan akan kembali mendapatkan aliran air dalam 24 hingga 79 jam setelah terjadi penggiliran.

"Jika tidak dilakukan penggiliran, menurut perhitungan air di Waduk Duriangkang akan mencapai batas minimum pada 13 Juni 2020," lanjut Maria.

Dengan dilakukannya penggiliran ini, maka diharapkan akan memperpanjang umur Waduk Duriangkang selama 23 hari. Sampai kapan penggiliran akan dilakukan? ATB akan mengikuti petunjuk dan arahan pemerintah, dalam hal ini BP Batam.

JAKARTA - Protokol penanganan kasus penyebaran COVID-19 kini telah tersusun. Sejumlah kementrian akan menjalankan protokol tersebut sesuai bidangnya. “Protokol ini harus disebar,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/3).

Moeldoko menyampaikan pesan tersebut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Protokol Penanganan COVID-19. Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar rakor sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi penanganan COVID-19. “Ini merupakan instruksi presiden. Kita serius, kita siap dan kita mampu tangani COVID-19,” kata Moeldoko.

Pelaksanaan protokol ini melalui beberapa langkah. Pertama, penyusunan protokol penanganan kasus COVID-19 dari orang dalam pemantauan (ODP) hingga sehat kembali. Kemudian langkah kedua membentuk protokol penanganan orang-orang yang masuk dari luar negeri di beberapa pintu perbatasan. Terkait hal ini, presiden sudah menekankan ada sebanyak 135 pintu masuk di wilayah perbatasan. Ketiga menyusun protokol komunikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo). Terakhir, pembentukan protokol pendidikan, baik itu dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud). Misalnya, melalui akses atau jaringan pesantren-pesantren dan sebagainya. Selain itu, Direktoral Jenderal (Dirjen) Bea Cukai juga perlu menjelaskan kelangkaan bahan baku impor masker.

“Ini yang harus kita atur, jangan sampai berbeda ucapan dari gubernur atau walikota,” tegas Moeldoko. Sejak awal Februari, KSP berperan sebagai Pusat Informasi Terpadu (PINTER) COVID-19. Peran penting ini sudah dilakukan sejak awal adanya kasus COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan antisipasi terhadap COVID-19 sudah dilakukan.

Rakor ini dihadiri beberapa menteri dan pejabat. Diantaranya Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, dan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ary Dwipayana.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Dr. Anung Sugihantono, juga menyampaikan informasi mengenai dua orang Warga Negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal (ABK) dari kapal Diamond Princess yang dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19. “Mereka akan pulang dengan pesawat komersial, tapi akan kami lakukan karantina di Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Cikarang,” ungkap Anung.

Hadir pula pada acara Rakor tersebut di antaranya Staf Khusus Kemendikbud, Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi, Sesmenkopolhukam, Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Kemenko Polhukam, Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kemenkumham, Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Kemenkeu; Koordinator Staf Khusus Presiden; Dr. Fuadi Darwis, Unsur Pengarah BNPB; Menkominfo, Sesmensesneg, Asdep dari Kedeputian PMK Setkab, Asdep dari Kedeputian Polhukam PMK, Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur MPBK (Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran) BNPB Dr.Syafrizal ZA.
Caption Foto: Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko saat memimpin Rakor Protokol Penanganan COVID-19 di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (4/3). Rapat dihadiri Menkominfo Jhonny G Plate, Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi dan sejumlah pejabat kementerian. (nck)

Di hadapan para seluruh pimpinan daerah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan bahwa RUU Cipta Kerja sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

“Tidak ada satu pun pasal yang mengatakan resentralisasi. Hal yang kita dorong adalah perbaikan ekosistem perizinan, salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga kita bisa bergerak lebih cepat, termasuk dalam hal mengantisipasi dinamika ekonomi global,” ujarnya dalam lokakarya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Rabu (4/3).

Airlangga menjelaskan, kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK. Penetapan NSPK mengacu atau mengadopsi praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional. NSPK ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

“Selain itu, aspek lingkungan dan keamanan bangunan gedung pun tetap dijamin dalam RUU ini,” sambung Menko Airlangga.

Kemudian, mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), tidak akan mengalami penurunan. RUU Cipta Kerja tidak menghapus PDRD sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD sesuai ketentuan.

“Bahkan dengan mendorong perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, maka Pemda akan memiliki basis data terkait dengan perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha sehingga lebih dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang ada,” terang Airlangga.

Menko Perekonomian pun menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menginventarisasi berbagai Perda yang perlu direvisi dalam rangka pelaksanaan UU Cipta Kerja serta Perda yang dipandang menghambat pengembangan investasi dan pencipataan kerja di daerah.

Satu hal yang juga Ia garisbawahi, RUU Cipta Kerja mengubah konsep perizinan berusaha yang semula berbasis izin (license approach) ke konsep perizinan berbasis risiko (risk based approach). Hal ini dimaksudkan untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan masuk ke konsep penerapan standar.

“Prinsip utama dalam penerapan konsep Perizinan Berbasis Risiko adalah Trust but Verify, artinya untuk kegiatan yang bersifat rendah dan menengah tidak diperlukan izin, sebagai bentuk persetujuan Pemerintah untuk melakukan usaha tersebut,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah, lanjut Airlangga, memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah, namun Pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

Adapun tujuan utama dari adanya RUU Cipta Kerja adalah terciptanya peluang usaha untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui kemudahan dan simplikasi perizinan, pemberdayaan UMK-M dan koperasi, serta penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan.

“Sasaran jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yaitu menjadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia dan bisa keluar dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah,” tegas Menko Airlangga.

RUU Cipta Kerja ini akan dibahas dan diharmonisasikan oleh DPR. Masukan dan penyempurnaan rumusan akan dimuat dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun DPR. Untuk itu, DPR dapat mengundang masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembahasan DIM dimaksud sesuai dengan mekanisme yang ada.

“Pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan tetap dapat menyampaikan tambahan penjelasan untuk penyempurnaan rumusan RUU Cipta Kerja dalam pembahasan di DPR,” pungkas Airlangga. (

Jakarta, 24 Februari 2020

Pencapaian visi “Indonesia Maju” pada 2045 dan kebebasan dari middle income trap pada 2036 dapat terwujud jika dilakukan dengan strategi terpadu antara pemerintah dan segenap stakeholders-nya. Strategi tersebut termasuk dalam bidang teknologi.

Pada 2045, Indonesia diproyeksikan akan masuk dalam kelompok lima besar negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Hal ini akan dicapai melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi. Pembangunan di periode ini (2020-2024) menjadi krusial karena berperan sebagai titik tolak menuju visi 2045 tersebut.

Sebagai target jangka pendek, setidaknya terdapat 4 (empat) langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat sisi permintaan, yaitu: (1) menjaga daya beli masyarakat; (2) mendorong investasi terutama di sektor manufaktur yang memiliki nilai tambah tinggi, transfer teknologi terkini, dan/atau investor besar, dengan dukungan penyederhanaan prosedur investasi; (3) fiskal sebagai stimulus ekonomi yang berfungsi sebagai counter-cyclical policy; dan (4) peningkatan net ekspor yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan impor, substitusi impor dan safeguards, serta pengembangan pariwisata.

Sedangkan, untuk jangka menengah, dilakukan transformasi sisi produksi melalui peningkatan produktivitas, serta mendorong inovasi dan transfer teknologi.

“Kami berharap Badan Pengembangan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) dapat banyak berkontribusi dalam pelaksanaan transformasi sisi produksi ini. Sisi produksi termasuk dalam fokus pengembangan industri nasional,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) BPPT 2020, di Auditorium BJ Habibie, Gedung BPPT-Jakarta, Senin (24/2).

Dalam Raker yang bertema “Penguatan Daya Saing Melalui Inovasi, Transformasi Digital, dan Kualitas SDM”, Menko Airlangga melanjutkan, pengembangan industri secara garis besar difokuskan kepada lima kelompok, yaitu industri berorientasi ekspor, hilirisasi industri, industri substitusi impor, industri berbasis kimia, dan industri lainnya.

Pengembangan industri berorientasi ekspor difokuskan kepada lima sektor prioritas Revolusi Industri 4.0, yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan kimia. Kelompok ini perlu dikembangkan karena memiliki nilai ekspor tinggi, serta revealed competitive advantage lebih besar dari satu.

Pada kelompok hilirisasi industri, gasifikasi batu bara menjadi prioritas. Sumber batu bara Indonesia cukup melimpah, yaitu sekitar 125,28 miliar ton dalam bentuk sumber daya dan 32,36 miliar ton dalam bentuk cadangan, namun belum dilakukan pengolahan untuk memberikan nilai tambah. Di sisi lain, konsumsi LPG Indonesia besar, yaitu 7,11 juta ton (2017) yang mana 67% di antaranya dipenuhi melalui impor.

“Langkah kami mendorong gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME) diambil sebagai upaya substitusi LPG. Selain itu, hilirisasi produk turunan CPO dilakukan untuk memperkuat produk CPO dalam negeri dalam rangka mendorong kinerja ekspor,” tutur Menko Airlangga.

Menko pun menganjurkan kepada BPPT untuk membantu proses uji coba Biodiesel 40 (B40), sehingga akan bisa diimplementasikan pada Juli 2021, yang mana ini akan membantu mengurangi impor pemerintah.

“Lalu, ke depannya juga bisa diciptakan minyak berbasis algae. Chevron sudah mempromosikan, lalu ini jadi tantangan BPPT untuk menerapkan. Sebagai negara penghasil algae yang cukup besar, jangan sampai kita ketinggalan oleh negara lain untuk memanfaatkan ini,” ujarnya.

Kemudian, untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan memberikan kepastian ketersediaan bahan baku, pengembangan industri substitusi impor difokuskan kepada farmasi (obat dan bahan baku obat). Saat ini 90% bahan baku obat masih mengandalkan impor.

“Jadi, perlu didorong pengembangan penelitian dan pengembangan (litbang) industri farmasi guna meningkatkan kemampuan industri farmasi ke arah litbang yang memprioritaskan bahan baku dalam negeri,” ujarnya.

Kami harapkan BPPT secara konsisten menghasilkan inovasi teknologi produksi bahan baku obat yang untuk 5 (lima) tahun ke depan diprioritaskan pada produksi antibiotik amoksisilin, parasetamol, insulin, adjuvant vaksin dan herbal, sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Kami meyakini bahwa transformasi ekonomi akan berjalan lebih cepat dan kuat jika dibarengi oleh transformasi digital. Pada prinsipnya, transformasi digital terdiri dari tiga pilar yang saling mendukung, yaitu sektor pemerintah (digital government), sektor bisnis (digital economy), dan sektor publik/masyarakat (digital society).

Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things, machine learning, big data, pada sektor bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, menciptakan nilai tambah, dan menghasilkan inovasi. Transformasi digital tak hanya terjadi di sektor bisnis yang terbilang “modern”, seperti sektor perdagangan dan sektor finansial, tapi juga di sektor konvensional seperti sektor pertanian.

Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, transformasi digital dapat diwujudkan antara lain melalui pemanfaatan internet of things yang dapat memprediksi cuaca, kondisi tanah, dan debit air secara real time, sehingga memudahkan petani untuk mengimplementasikan budidaya yang lebih baik.

Pemerintah juga akan membangun Digital Capability Center, jadi akan diterapkan antara lain pada sektor packaging makanan-minuman, sehingga dapat menunjukkan kemanfaatan dari revolusi industri 4.0 kepada industri menengah.

“Di ASEAN, yang baru punya adalah Singapura, kedua diharapkan Indonesia, dan ini akan setara dengan yang dimiliki AS. Ini akan bekerja sama dengan perusahaan di tier 1 (technology provider), tier 2 (software), tier 3 (user),” jelas Menko.

Hal ini, kata Menko Airlangga, tak akan terwujud tanpa fasilitasi pemerintah untuk memastikan tersedianya infrastruktur digital sampai ke pedesaan dan tanpa social engineering untuk memberikan literasi digital kepada petani dan masyarakat sekitar.

Transformasi digital pada sektor pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan
pemanfaatan sumber daya, serta meningkatkan kualitas dan kecepatan penyediaan layanan publik, pengambilan keputusan, dan perencanaan pembangunan.

“Saat ini kita mengupayakan roll out broadband di seluruh wilayah Indonesia dan sedang bersiap memasuki era 5G. Inovasi BPPT sangat diharapkan untuk mendukung transformasi digital, terutama dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (PP) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” katanya.

BPPT sendiri sudah berperan besar dalam melahirkan IPTEKnet di Indonesia pada 1986, yang diawali dengan visi Ketua BPPT (saat itu) B.J. Habibie untuk membuat jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh Indonesia. Sampai akhirnya, pada 1994, IPTEKnet menjadi internet service provider pertama di Indonesia. Saat itu, koneksi internet dilakukan secara dial up dengan kapasitas bandwidth 64 kbps.

Salah satu tantangan terbesar dari pelaksanaan transformasi ekonomi adalah menciptakan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Beberapa langkah diambil Pemerintah, seperti (1) pendidikan dan pelatihan vokasi di SMK, politeknik, dan Balai Latihan Kerja (BLK); (2) Kartu pra kerja yang merupakan bantuan pelatihan vokasi untuk peningkatan kompetensi; serta (3) Pemberian super deduction tax guna menstimulasi dunia usaha/dunia industri menelenggarakan kegiatan vokasi (kegiatan praktik kerja dan pemagangan) dan litbang.

Program lainnya yakni pengembangan creative and digital talent juga dilaksanakan melalui (1) pelatihan singkat (tiga bulan) untuk meningkatkan kemampuan di bidang digital, seperti cloud computing, cyber security, AI, big data, blockchain; (2) peningkatan kemampuan wirausaha (usaha start-up) di bidang digital melalui berbagai program inkubator, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun dunia usaha dan perguruan tinggi; dan (3) peningkatan kemampuan pelaku industri kreatif, khususnya di subsektor animasi, film, komik, dan games, untuk mengembangkan berbagai property intelektual lokal dan mengomersialkannya.

“Kami harap BPPT dapat berkontribusi meningkatkan kesiapan SDM Indonesia dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi. Proses alih teknologi dan pengembangan teknologi lokal diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah telah menyerahkan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan, untuk dibahas dan disahkan kemudian. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7%-6,0% di 2024.

“RUU Cipta Kerja memasukkan bab khusus tentang litbang, dan adanya pemberian super deduction tax untuk pelatihan/vokasi yang akan menstimulasi kegiatan litbang,” imbuh Menko Airlangga.

Sebagai penutup, Menko mengatakan, “Mari kita lihat lagi database hasil riset dan inovasi dari BPPT. Kita percaya bahwa riset dan inovasi dapat memberi multiplier effect terhadap perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas peluang usaha.” (nck)

Jakarta, 12 Februari 2020. Pemerintah secara resmi menyerahkan Surat Presiden (Supres), Draft dan Naskah Akademik RUU Cipta Kerja (Ciptaker) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (12/2), di Gedung Nusantara III, Komplek DPR Senayan, Jakarta. Pemerintah dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Draft tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dan Azis Syamsuddin.

Menko Perekonomian mengungkapkan alasan baru diserahkannya draft saat ini adalah karena menyesuaikan waktu antara pemerintah dan DPR. “Semuanya sudah dilengkapi. Tentunya pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk diproses dengan mekanisme yang ada,” katanya.

Setelah itu, tutur Menko Airlangga, akan dilakukan sosialisasi ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini akan dilakukan bersama pemerintah dan anggota DPR yang akan terlibat pembahasan.

“Diharapkan seluruh masyarakat akan mengetahui apa yang akan dibahas, diputuskan dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Isinya murni untuk menciptakan lapangan kerja, karena dengan situasi global, baik karena terjadinya wabah virus corona, salah satu solusi menciptakan lapangan kerja adalah mentransformasi struktural ekonomi, yang seluruhnya ada dalam RUU Ciptaker ini,” tuturnya.

Menurut Menko Airlangga, draft resmi adalah hanya yang diserahkan kepada DPR, sehingga jangan sampai ada spekulasi lebih jauh tentang isi-isi pasal. “Tidak ada versi lain di luar itu,” tegasnya.

Ke depannya, draft tersebut akan dibahas dalam rapat-rapat di DPR dan akan melibatkan 7 komisi.

Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, RUU Ciptaker ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal, dengan menggunakan metode Omnibus Law yang berdampak terhadap 79 Undang-Undang (UU).

Puan mengakui bahwa DPR baru menerima draft-nya saja, namun masih belum tahu isi lengkapnya. “Ini akan melibatkan kurang lebih 7 (tujuh) komisi. Ini akan saya jalankan sesuai (mekanisme) yang ada di DPR, melalui Baleg atau pansus, untuk membahas 11 klaster,” paparnya.

Ketua DPR juga mengingatkan bahwa jangan sampai belum dibahasnya draft RUU Ciptaker ini malah akan memunculkan prasangka dan kecurigaan lain.

“Sebelumnya Menkeu sudah mengirimkan draft RUU Perpajakan. Ini rencananya masih akan dibahas di DPR, yaitu Komisi XI. Tetapi, ini belum menjadi suatu keputusan final, karena masih akan dibicarakan di tingkatan rapat pimpinan (rapim) semua fraksi DPR,” ujarnya. (nck)

JAKARTA – Wabah virus Corona yang menyebar dari Cina masih menjadi ancaman bagi masyarakat di berbagai belahan dunia. Penularannya masih belum pasti diketahui dan obatnya juga belum ditemukan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Kamis (30/1) lalu bahkan telah menyatakan, wabah virus corona Cina sebagai darurat kesehatan global atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Dengan adanya status ini, diperlukan respons internasional yang terkoordinasi untuk menghadapinya.

Melalui konferensi pers bertajuk "Lindungi Pahlawan Devisa dari Wabah Virus Corona", Aksi Cepat Tanggap turut merespons dampak fatal atas penyebaran virus Corona. Ketua Dewan Pembina ACT Ahyudin menyampaikan, epidemi virus Corona ini merupakan masalah kemanusiaan. Oleh karenanya, dibutuhkan peran lembaga kemanusiaan dan publik untuk bersama mengatasi krisis kemanusiaan global ini.

"Sebagai tragedi kemanusiaan, tentu kita harus melihat ini bukan perkara latar belakang masyarakat terdampak. Dia dari negara mana, bangsa apa, agama apa. Yang harus kita lihat adalah ada manusia yang menjadi korban. Sudah selayaknya kita, dunia menjadikan peristiwa ini menjadi momentum kemanusiaan global. Yakni, menggerakkan masyarakat global untuk menghadapi krisis kemanusiaan global ini. Apalagi ada juga saudara-saudara kita yang ikut terdampak, seperti WNI di Hong Kong," jelas Ahyudin.

Bahaya virus Corona ini turut mengancam kesehatan warga negara Indonesia yang bekerja atau menetap di Hong Kong. Yana, salah satu Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong mengatakan, kondisi di negara tersebut saat ini mulai kurang kondusif akibat ancaman virus Corona. Pasalnya, banyak masyarakat yang mencari cara untuk tetap menjaga kesehatannya, salah satunya dengan menggunakan masker. Sedangkan stok masker di wilayah Hong Kong mulai berkurang. Di Hong Kong, 265.000 Pekerja Migran Indonesia tertahan dan mulai panik akibat minimnya ketersediaan masker dan paket sanitasi yang dibutuhkan untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

“Permintaan masyarakat tinggi, sedangkan persediaan semakin menipis karena masker jadi alat untuk mencegah virus corona menyebar,” ungkap Yana kepada Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (6/2).

Jakarta, 07 Februari 2020. Faktor keamanan pangan (food safety) semakin mendapat perhatian konsumen. Masyarakat sekarang lebih sadar soal keamanan dan kesehatan dari makanan yang dikonsumsinya. Untuk itu, industri minyak sawit yang berperan penting dalam konsumsi produk makanan seperti biskuit, coklat, es krim, dan roti perlu memenuhi standar keamanan pangan. Apalagi kebutuhan akan minyak sawit pun diyakini akan terus meningkat di seluruh dunia, melebihi minyak nabati.

Sebagai salah satu negara produsen minyak sawit, Indonesia akan memperoleh keuntungan yang cukup besar mengingat hampir 80% dari produksi tersebut digunakan di pabrik bahan pangan. Pemerintah pun mengupayakan agar standar food safety tersebut telah terpenuhi, di samping sudah ada pula rekomendasi praktik-praktik pencegahan dan mitigasi pembentukan 3-monochloropropan-1,2-diol (3-MCPD), sejenis kontaminan pemrosesan makanan yang ditemukan dalam beberapa makanan olahan dan minyak nabati.

“Sosialisasi kepada industri minyak sawit atas kebutuhan mitigasi terhadap 3-MCPD untuk food safety sangatlah penting dan harus menjadi prioritas,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka Forum on 3-monochloropropan-1,2-diol and Glycidyl Ester (3-MCPD dan GE) yang diselenggarakan oleh Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), di Grand Sahid Hotel – Jakarta, Jumat (7/2).

Hal ini disebabkan oleh kenaikan standar dari pasar global, antara lain kebijakan Uni Eropa (UE) tentang batas maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm untuk minyak sawit jika ingin digunakan sebagai bahan makanan. Kebijakan ini akan diterapkan mulai Januari 2021. Namun, UE sendiri menerapkan batas 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di negara anggotanya.

CPOPC telah menyatakan keberatan atas kebijakan dua batas maksimum 3-MCPD UE tersebut, khususnya penetapan 1,25 ppm untuk minyak nabati yang diproduksi di sana. Pasalnya, batasan maksimum 3-MCPD sebesar 2,5 ppm adalah batas keamanan (safety level) yang dapat diterima untuk konsumsi. Dengan demikian UE juga perlu menerapkan satu batas maksimum yang berlaku untuk semua minyak nabati.

“Konsumen akan disesatkan untuk percaya bahwa minyak sawit itu lebih buruk daripada minyak nabati yang sebenarnya memiliki batas 3-MCPD lebih rendah,” ujar Menko Airlangga.

Menurut Menko Airlangga, negara-negara CPOPC dengan tegas menolak kebijakan UE tersebut. Terutama karena keputusan terhadap proposal pemisahan dua level maksimum tersebut akan disahkan hari ini di Brussels, Belgia.

Di samping soal ekspor, tujuan membuat batasan yang adil dan jelas untuk 3-MCPD juga penting untuk melindungi pasar domestik. “Karena masyarakat adalah perhatian utama kami,” imbuhnya.

Forum 3-MCPD dan GE merupakan kegiatan internasional pertama untuk isu ini di Indonesia. Forum dihadiri lebih dari 450 peserta dari pelaku industri hulu hingga hilir minyak sawit, akademisi, penyedia teknologi, dan pemerintah, serta dihadiri oleh duta besar dan perwakilan negara-negara produsen sawit di Indonesia, yakni Malaysia, Kolombia, Guatemala, Thailand, Peru dan Nigeria.

Forum ini diadakan sebagai tindak lanjut dari mandat Pertemuan Pejabat Senior CPOPC pada November 2019 guna menyiapkan kalangan industri dalam merespon kebijakan batas maksimum 3-MCPD pada minyak sawit yang akan dikeluarkan UE.

Konkretnya, dalam forum ini sebagai wadah bertukar informasi hal-hal apa saja yang sudah dilakukan untuk memitigasi pembentukan kontaminan 3-MCPD/GE dalam rantai suplai di industri, terutama dalam hal riset dan teknologi. Teknologi itu harus efisien dalam mengurangi level kandungan 3-MCPD/GE dalam berbagai produksi minyak sawit dari hulu sampai hilir.

“Sehingga ke depannya, kita bisa membuat spesifikasi crude palm oil (CPO) baru yang sudah dimodifikasi sebagai usaha mitigasi dan meningkatkan kualitas minyak sawit itu sendiri,” kata Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun menegaskan negara-negara CPOPC harus bersatu untuk mengatasi hambatan perdagangan minyak sawit, termasuk kampanye negatif yang dilakukan beberapa negara. Misalnya, minyak sawit yang disebut sebagai minyak nabati hasil deforestasi.

“Di sini sebaiknya kita tak hanya memikirkan deforestasi, tapi juga masalah keberlanjutan lingkungan ketika memproduksi CPO. Semua stakeholders, dari pelaku industri minyak sawit, peneliti sampai pemerintah, harus bergerak dalam usaha kolektif ini, sehingga dapat meningkatkan kualitas CPO dan produk konsumsi lainnya. Karena kita terapkan zero tolerance untuk food safety,” tutupnya.

Turut hadir dalam acara ini antara lain adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud; Duta Besar Kolombia untuk Indonesia H.E. Juan Camilo Valencia Gonzalez; Duta Besar Guatemala untuk Indonesia H.E. Jacobo Cúyub Salguero; Eksekutif Direktur CPOPC Tan Sri Datuk Dr. Yusof Basiron; dan Wakil Perwakilan Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia Dupito Simamora. (nck)

Dzikir dan Doa Istighotsah Bersama yang mengangkat tema *"Dari Natuna Selamatkan Indonesia"* dilaksanakan di Masjid Agung Kabupaten Natuna pada kamis malam tanggal 6 Februari 2020. Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto S.IK ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Dzikir dan Doa Bersama juga dihadiri oleh Menkopolhukam RI Prof. Dr. Mahfud MD, Menkes RI Letjen TNI (purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.(Rad)K, Stafsus Daniel Tjen, Ka BNPB Letjen TNI Doni Monardo, Pangkogabwilhan I Laksdya TNI Yudo Margono, Danrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema S.Sos, Forkopimda Kepri dan Forkopimda Kabupaten Natuna, Personil TNI-Polri serta masyarakat Natuna.

Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal M.Si dalam sambutan nya menyampaikan Dzikir dan Doa Istighotsah Bersama yang bersama dilaksanakan ini bertujuan untuk memohon kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan seluruh Masyarakat yang berada di Natuna mupun Warga Negara Indonesia dari Wuhan yang saat ini di Observasi di Natuna. Dan ucapan terima kasih kepada bapak Menkopolhukam beserta Rombongan yang hadir di Natuna dalam rangka dzikir dan doa bersama ini.

Selanjutnya Menteri Menkopolhukam RI Prof. Dr Moh Mahfud MD menyampaikan bahwa Doa Istighotsah Bersama ini merupakan Doa Khusus yang kita laksanakan bersama-sama dalam menghadapi musibah atau memohon keselamatan kepada Allah SWT, Semoga dengan Istighotsah yang kita laksanakan bersama-sama ini diijabah oleh Allah SWT dengan upaya yang telah dilakukan yakni mengirimkan Dokter-dokter Profesional dan semoga Allah SWT mengirimkan Keajaiban-keajaiban Keesaanya untuk menangkal maupun menyembuhkan, sehingga kita terhindar dari segala mara bahaya maupun segala penyakit.

Masjid Agung Natuna dipadati oleh masyarakat yang mengikuti Dzikir dan doa bersama untuk Dzikir bersama dipandu oleh Imam Besar Masjid Agung Kab. Natuna H. Tirtayasa, S.Ag., M.A., C.NLP dan doa Bersama dipandu oleh Ketua MUI Kabupaten Natuna H. Mustafa Sis, S.Pd.I. selesai pelaksanaan Dzikir dan Doa Istighotsah Bersama dilanjutkan dengan Penyerahan secara Simbolis Bantuan alat Kesehatan dan Obat-obatan oleh Menkopolhukam RI dan Menteri Kesehatan RI kepada Bupati Natuna.

 

 

Tim Psikologi Biro SDM Polda Kepri dan Tim Kesehatan Biddokkes Polda Kepri adakan

penyuluhan kesehatan dan Psikologi kepada Pelajar di SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

pada Selasa tanggal 4 Februari 2020. Dihadiri oleh Kabag Sumda Polres natuna Kompol Zuljufri, Tim

Psikologi, Tim kesehatan, Kepala sekolah SMAN 1 dan para siswa SMAN 1.

 

Dalam kegiatan tersebut Kepala sekolah SMA Negeri 1 Bunguran Timur, Kabupaten Natuna

menyampaikan ucapan terima kasih atas penyuluhan yang diberikan oleh tim, dan semoga penyuluhan

tentang Virus Corona tersebut dapat menambah wawasan para siswa dan disampaikan kepada

keluarganya agar semua terlindung dari penyakit yang mewabah tersebut.

 

Kabag Sumda Polres natuna Kompol Zuljufri mengatakan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini

untuk memberikan penguatan psikologi tentang virus corona dan pemahaman tentang apa itu virus corona yang sedang viral di berita belakangan ini, serta mengajak para siswa saat sesampainya nanti di rumahagar sampaikan kepada keluarga dan lingkungannya agar tidak takut yang berlebihan dan harus selalu waspada untuk memprotect diri sendiri. Hal terpenting lainnya agar kondisi tubuh tetap prima denganberolah raga dan menjaga kebersihan tangan untuk menghindari bakteri serta virus yang dapatmenimbulkan penyakit", jelas Kompol Zuljufri.

 

Dalam kesempatan tersebut dibagikan juga masker kepada para siswa SMA Negeri Bunguran

Timur Kbaupaten Natuna.

BP Batam menerima kunjungan perusahaan pengembang energy Iceberg yang merupakan anggota dari United Shipbuilding Corporation JSC yang berasal dari Rusia di Gedung Marketing Center BP Batam, Senin (3/2/2020).

Kunjungan Iceberg Rusia diterima oleh Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar, Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Purnomo Andiantono, Kabag Promosi Ariastuty Sirait, Kepala Unit Layanan Terpadu BP Batam Evi Elfiana dan Kasubag Hubungan Investor Afthar Fallahziz.

Tujuan kedatangan mereka ke BP Batam adalah untuk mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan industri di Batam, khususnya industri shipyard.

Iceberg merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan energi listrik untuk menopang kebutuhan industry. Iceberg JSC juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang desain pembuatan kapal, R&D dan pembangunan instalasi energi atom.

Iceberg JSC menawarkan kepada BP Batam untuk dapat melakukan pengembangan Floating Power Plant (pengembangan tenaga listrik yang berada di atas air) dengan sumber energi atom sebagai inti dari sumber energi.

Aleksey Petrov dan Sergey Korneevets yang didampingi oleh Ilya Shirmanov, perwakilan dari Pemerintah Rusia di Jakarta, menyampaikan ketertarikannya untuk dapat melakukan kerja sama, khususnya rencana pengembangan Floating Power Plant di wilayah Batam dan mereka juga membahas bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengembangan pertumbuhan industri di Batam.

"Kami hadir di sini sebagai mitra kerja yang ingin menawarkan apa yang sudah kami lakukan selama beberapa tahun ini dalam upaya pengembangan energi untuk menopang kebutuhan industry, khususnya di Batam. Mengingat potensi yg di miliki oleh Batam sebagai kawasan industri dan investasi," ujar Aleksey Petrov.

Mereka juga membahas mengenai upaya membangun floating power plant di Batam yang memiliki status free trade zone (Kawasan Perdagangan Bebas Batam) yang memiliki banyak keuntungan apabila mereka berinvestasi di Batam, dan dalam pertemuan tersebut juga dibahas bagaimana prosedur membangun perusahaan di Batam baik dari perizinannya, lokasi maupun informasi mengenai upaya pembiayaan dalam mewujudkan rencana proyek tersebut.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Dendi Gustinandar menjelaskan kepada mereka mengenai potensi yang dimiliki Batam sebagai kawasan tujuan investasi di wilayah Kepri dengan status kawasan perdagangan bebas.

"Saat ini adalah waktu yang tepat bagi Batam untuk dapat bangkit kembali sebagai daerah tujuan investasi di wilayah Kepulauan Riau. Kami berharap dengan kunjungan Iceberg ke sini akan memberikan angin segar bagi perkembangan Batam ke depan. Tentunya melalui mereka informasi mengenai Batam akan dapat tersampaikan mengingat masih banyak yang belum mengetahui potensi yang dimiliki oleh Batam," kata Dendi Gustinandar.

Dendi juga menyampaikan kepada mereka apabila mereka mau lakukan kerja sama dengan perusahaan, khususnya di Batam pihaknya akan membantu dan mendampingi mereka sehingga hal tersebut dapat terealisasikan.

Setelah dari Batam, Iceberg JSC Rusia berencana akan berkunjung ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan juga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta. (afr)

Page 3 of 81

Tentang Kami