Live Streaming
super me

super me

Page 3 of 89

Jakarta, 26 Agustus 2020 – Bangkitnya perekonomian nasional terus menyeruak ditengah Pandemi Covid-19. Salah satunya dari sektor properti yang terkena dampak cukup parah di saat awal pademi.

Optimisme akan bangkitnya pasar properti dimasa pandemic covid-19 ini muncul dari keyakinan pelaku pasar property bahwa masa pandemic covid-19 adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di dunia properti.

Kenapa jadi saat yang tepat untuk membeli properti? Sebab, banyak pemilik properti ingin melepas asetnya untuk kebutuhan bisnis atau personal, selain itu, pelaku pasar properti saat ini tengah menahan diri.

Demikian yang mengemuka dalam webinar bertajuk “Pademi Covid -19 Saat Tepat Investasi Properti,” yang digelar Urban Forum, Rabu (26/8/2020). Webniar Urban Forum kali ini menghadirkan narasumber Romeo Daniel Makenru Van Enst, Manager Non-Subsidized Mortgage and Consumer Leanting Division Bank BTN, Rieza Arif, Sales Sales Manager Crown Group Indonesia, Piter Simponi GM Marekting & Sales Harvest City, dan M. Gali Ade Novran, Pengamat Properti dari Epic Property.

Salah satu optimism bergeliatnya invesatasi property adalah besarnya minat masyarakat terhadap produk property yang ditawarkan secara virtual oleh BTN. Manager Non-Subsidized Mortgage and Consumer Leanting Division Bank BTN Romeo Daniel Makenru Van Enst mengungkapkan bahwa program dan promo-promo yang diluncurkan BTN di masa pandemi mendapat respon positif dari masyarakat.

“Program dan promo BTN selama pandemi sangat diminati, amat sangat efektif. Target kita bulan ini 875 milyar untuk KPR, saat ini dengan sisa waktu yang ada sudah capai 70%. Tapi ada notice nya, harga yang diatas 1 milyar masih perlu effort,” ungkapnya.

Guna memfasilitasi konsum dalam mencari hunian saat pandemic, BTN meningkatkan layanan digital mereka di www.btnproperti.co.id, dan menggelar pameran properti virtual bertajuk Indonesia Property Expo 2020 dari 22 Agustus 2020 hingga akhir September mendatang.

“Sahabat keluarga Indonesia bisa mencari hunian lewat website kami. KPR from Home, Stay at Home, investasi lebih mudah dengan BTN. Dirumah bisa pilih unit, pilih property,” ungkap Romeo.

Romeo mengungkapkan program KPR From Home merupakan terobosan yang dilakukan BTN dimasa pandemic ini. Program ini melibatkan 38 develover dengan ratusan project pilihan.

M. Gali Ade Novran, Pengamat Properti dari Epic Property mengungkapkan, dampak Covid-19 hanya mengkoreksi pejualan pasar property di bulan Maret dan April. Setelah itu, recoverinya sangat cepat. Ini menandari bahwa industry property akan bisa bangkit kembali.

Novran mengungkapkan membeli property di masa pandemic ini sangat menguntungkan karena covid 19 adalah right time to buy, sangat tepat untuk membeli property. “Sekarang pemilik property lama sebetulnya cenderung ingin melepas asetnya untuk kebutuhan bisnis dan personal. Selain itu, pelaku pasar saat ini hold,” ujarnya. (nck)

Jakarta, 26 Agustus 2020. BNI Syariah mencatatkan total aset Rp50,76 triliun sampai triwulan II tahun 2020 atau naik sebesar 19,46% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 yaitu Rp42,49 triliun. Pertumbuhan aset ini semakin mengokohkan posisi BNI Syariah sebagai bank syariah BUKU III dengan peringkat aset kedua terbesar di Indonesia.

Kenaikan aset tersebut didorong oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah, tercermin dari realisasi Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah sampai triwulan II tahun 2020 sebesar Rp43,64 triliun atau naik 20,15% secara year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar Rp36,32 triliun.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan, pertumbuhan DPK ini didorong oleh pertumbuhan dana murah (CASA) dalam bentuk tabungan dan giro. Rasio CASA BNI Syariah pada triwulan II tahun 2020 sebesar 67,83% atau mengalami kenaikan dibandingkan periode sama tahun 2019 sebesar 63,48%.

Pertumbuhan dana murah BNI Syariah didukung oleh transaksi mobile banking BNI Syariah pada semester I tahun 2020 sebanyak 21,36 juta transaksi atau naik sebesar 127% secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebanyak 9,4 juta transaksi.

BNI Syariah juga telah memperoleh tambahan modal dalam bentuk penyertaan modal secara non tunai (inbreng) berupa aset kantor di Pejompongan sebesar Rp255,6 miliar dan aset Aceh dari BNI sebesar Rp164,2 miliar yang turut mendorong kenaikan aset dan memperluas jaringan kantor BNI Syariah. “Inbreng ini membuat BNI Syariah naik kelas menjadi BUKU III atau mempunyai modal inti diatas Rp 5 triliun. Diharapkan hal ini bisa memperkuat permodalan perusahaan dan memberi dampak positif terhadap pengembangan bisnis BNI Group,” kata Abdullah Firman Wibowo.

Menurut Abdullah Firman Wibowo, setelah menjadi BUKU III, BNI Syariah melakukan beberapa inisiatif bisnis diantaranya adalah fokus bisnis digital, pengembangan bisnis remittance, penguatan bisnis Financial Institution (FI) &Trade, roll out bisnis mikro di seluruh outlet, dan implementasi Financing Excellence Program.

Pada triwulan II tahun 2020, BNI Syariah mencetak laba sebesar Rp266,64 miliar didorong oleh komposisi pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dengan komposisi CASA yang tinggi. Dalam menjalankan bisnis, BNI Syariah berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan berfokus pada Halal Ecosystem.

Dari sisi pembiayaan, BNI Syariah mencatat realisasi pembiayaan sebesar Rp31,33 triliun dengan komposisi pembiayaan yang seimbang dimana pada triwulan II tahun 2020, segmen Konsumer berkontribusi sebesar Rp15,87 triliun menyumbang 51%, diikuti segmen Komersial sebesar Rp7,59 triliun (24%), segmen Kecil dan Menengah Rp6 triliun (19%).

Jumlah transaksi e-banking BNI Syariah yang berasal dari BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, dan BNI Internet Banking tercatat sebesar 10,6 juta transaksi atau meningkat 114,7% secara year on year (yoy) menjadi 22,8 juta hingga triwulan II tahun 2020. E-Banking merupakan salah satu bentuk layanan BNI Syariah dalam rangka memberikan kenyamanan kepada nasabah untuk bertransaksi saat pandemi COVID-19.

Kinerja BNI Syariah triwulan II tahun 2020 ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, dimana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah.

Saat ini BNI Syariah tetap fokus untuk memberikan yang terbaik bagi segenap nasabah dan stakeholders melalui produk, layanan, dan inovasi. BNI juga masih terus fokus melaksanakan program Pemerintah terkait Pemulihan Ekonomi Nasional di tengah pandemi COVID-19. “Teriring doa agar Pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” kata Abdullah Firman. (nck)

Bandung - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kembali menegaskan komitmennya memulihkan Indonesia dari pandemi Covid-19. Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang digelar di Bali hari ini, Ia yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjelaskan bahwa Pemerintah kini berfokus pada akselerasi realisasi anggaran program-program strategis penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan program di kementerian/lembaga.

“Saya dan para Menteri di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian membahas hal-hal terkait strategi percepatan realisasi belanja program-program strategis, supaya ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh positif,” tutur Menko Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) Jumat (21/8), di Nusa Dua, Bali.

Rapat Koordinasi ini membahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Salah satunya melalui percepatan realisasi belanja pemerintah dan program strategis jangka pendek untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Menko Airlangga meyakini, percepatan belanja pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020 dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Untuk itu Pemerintah tengah mendorong strategi tersebut dengan berbagai upaya ekstra.

“Tidak lupa, kami juga menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi yang rutin dan secara regular dilaksanakan koordinasi untuk percepatan realisasi belanja ini,” kata Menko Airlangga.

Adapun usulan Program yang sedang disiapkan antara lain (i) Pinjaman PEN Daerah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan no. 105/2020); (ii) Tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Program PEN; (iii) Program Padat Karya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR); (iv) Pengembangan Desa Digital dan UMKM Digital; (v) Penambahan kuota alokasi Program Kartu Prakerja; (vi) Program Gerakan Belanja di Pasar Rakyat; serta (vii) Program Padat Karya dalam Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Sementara itu, sejumlah Kementerian dan Lembaga juga mengajukan beberapa Usulan Program, yakni: (i) Program Bangga Buatan Indonesia; (ii) Program Beli Karet untuk Aspal 2020-2021; (iii) Program Beli Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah; (iv) Program Beli (Discount) Produk UMKM; (v) Program Beli Produk Rakyat melalui Pegadaian; serta (vi) Program Padat Karya Penyangga Wisata.

Usulan-usulan program tersebut diajukan karena memenuhi kriteria: (a) mendorong pemulihan ekonomi; (b) berdampak signifikan terhadap penyerapan pekerja (padat karya), maupun share pertumbuhan ekonomi; dan (c) Nilai programnya yang cukup besar.

Upaya akselerasi government spending dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi kini memang diupayakan dari berbagai aspek. Dari sisi ketenagakerjaan, Program Kartu Prakerja kini telah memasuki gelombang ke-5 yang pendaftarannya akan ditutup pada Minggu, 23 Agustus 2020.

Dari empat gelombang sebelumnya terdata lebih dari 13 juta orang dari seluruh provinsi di Indonesia yang melakukan pendaftaran. Sebanyak 9 juta orang telah melakukan verifikasi email dan sekitar 7 juta orang telah dilakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dari aspek pangan dan pertanian, Pemerintah telah berhasil mendorong Produk Domestik Bruto sektor pertanian triwulan II 2020 memasuki jalur pertumbuhan positif 2,19% year on year,” ujar Menko Airlangga.

Pengembangan kawasan food estate berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah juga tengah dikembangkan. Food estate ini diarahkan dapat membangun sistem produksi pangan modern dan berkelanjutan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Tahun 2020 ini, Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan food estate di lahan rawa tersebut seluas 30.000 hektar.

Dalam rangka memberikan sentimen positif kepada para investor dan mempercepat proses pemulihan ekonomi, dari aspek perniagaan dan industri, Pemerintah terus memberikan berbagai fasilitas investasi baik berupa fasilitas perpajakan maupun non-perpajakan. Seperti kemudahan ketersediaan tanah dan kesiapan infrastruktur.

“Selain itu, guna memberikan dorongan terhadap kegiatan ekspor dan impor, khususnya impor bahan baku dan bahan modal, maka Pemerintah juga terus mengurangi hambatan impor bahan baku/penolong khususnya untuk industri yang berorientasi ekspor,” kata Airlangga.

Untuk membantu sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah mempercepat penyaluran dana bantuan produktif UMKM dan pinjaman super lunak Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro untuk pekerja yang terkena PHK dan Ibu Rumah tangga yang berusaha.

“Percepatan penyaluran bantuan modal kerja dan pinjaman lunak tersebut akan mempercepat pemulihan usaha mikro dan membantu penyelesaian pekerja yang terkena PHK,” tutur Airlangga.

Dari segi riset dan inovasi, Pemerintah segera bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta yang bergerak di bidang farmasi. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan vaksin dapat segera diperoleh dalam jumlah yang lebih banyak. Kerjasama antar negara dan antar lembaga dalam melakukan uji coba vaksin juga telah dilakukan.

Periode 2020-2024, kata Airlangga, sebagian Proyek Strategis Nasional (PSN) dikerjakan dengan program padat karya yang memberikan tambahan tenaga kerja langsung sebesar 209.139 orang. PSN ini meliputi sektor Bendungan, Irigasi, Jalan Tol, Penyediaan Air Bersih, Sanitasi, Bandara, Pelabuhan, Perkeretaapian, dan Infrastruktur Kawasan.

“Kegiatannya meliputi pekerjaan saluran, pemasangan pagar, galian dan timbunan, land clearing, instalasi pipa sambungan rumah, site cleaning, pemasangan rel, balas, wesel kereta api dan lain-lain,” imbuhnya.

Dari koridor kerja sama ekonomi international, guna mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia dengan mitra, Pemerintah bekerjasama dengan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan guna memberlakukan Travel Corridor Arrangement (TCA). TCA merupakan fasilitas kunjungan singkat bagi sektor pebisnis esensial dan diplomatik yang akan melanjutkan berbagai proyek kerja sama investasi dan bisnis secara bilateral tanpa mengorbankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

“Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah membahas pengaturan TCA dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT),” pungkas Menko Airlangga.

Rapat Koordinasi ini dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.

Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (nck)

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis kinerja perdagangan luar negeri Indonesia Juli 2020. Tercatat, kinerja ekspor-impor mengalami surplus US$3,26 miliar pada Juli 2020, sehingga bila diakumulasikan sepanjang semester pertama 2020 telah terjadi surplus perdagangan sebesar US$8,74 miliar. Kondisi itu menunjukkan bahwa Indonesia telah memperoleh surplus perdagangan selama tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

“Ini sesuatu yang sangat positif di tengah situasi pandemi sekarang. Hal lain yang lebih menggembirakan, surplus perdagangan pada Juli 2020 merupakan yang tertinggi sejak 9 tahun lalu atau tepatnya Agustus 2011,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Kamis (20/8).

Pada Juli 2020, nilai ekspor sebesar US$13,72 miliar, lebih tinggi dibandingkan nilai impor sebesar US$10,46 miliar. Hal ini menyebabkan surplus neraca perdagangan sebesar US$3,26 miliar. Surplus pada Juli 2020 terutama dipengaruhi oleh membaiknya kinerja ekspor, khususnya ekspor non-migas, dan menurunnya permintaan impor barang konsumsi.

Ekspor non-migas pada Juli 2020 mencapai US$13,03 miliar atau meningkat 13,86% (mtm) dibandingkan Juni 2020. Ini disumbangkan ekspor sektor industri yang meningkat 16,95% (mtm), dengan kontribusi lebih dari 82% dari total ekspor. Beberapa komoditas penyumbang ekspor di sektor industri di antaranya: logam mulia, perhiasan/permata, kendaraan, besi dan baja, serta mesin dan perlengkapan elektrik.

“Artinya komoditas utama ekspor Indonesia masih berdaya saing tinggi di tengah penurunan permintaan global sebagai dampak pandemi Covid-19. Sesuatu yang sangat positif mengingat saat ini Indonesia sedang membutuhkan sektor-sektor pengungkit agar pertumbuhan ekonomi di Kuartal III-2020 bisa lebih baik dibandingkan Kuartal II-2020,” jelas Menko Airlangga.

Sedangkan, menurunnya impor barang konsumsi memang lebih besar daripada impor bahan baku/penolong. Total nilai impor pada Juli 2020 senilai US$10,47 miliar, dengan pangsa barang konsumsi sebesar 10,63%, barang modal sebesar 18,79%, dan bahan baku/penolong sebesar 70,58% dari total impor Juli 2020.

Impor barang konsumsi mengalami penurunan permintaan sebesar -21,01% (mtm) menjadi US$1,11 miliar. Salah satunya dikarenakan keberhasilan program peningkatan konsumsi barang produksi dalam negeri, di tengah penurunan permintaan domestik akibat pandemi.

“Penurunan impor bahan baku/penolong juga diharapkan memberikan peluang bagi industri/pelaku usaha dalam negeri untuk mampu memasoknya, sekaligus mengambil alih pangsa impor. Khususnya di masa-masa penuh tantangan saat ini,” imbuh Menko Airlangga.

Peningkatan dialami oleh impor barang modal yang tumbuh 10,82% (mtm). Hal itu merupakan sinyal positif yang sejalan dengan peningkatan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur yang memperlihatkan aktivitas produksi juga mulai meningkat.

Surplus yang terjadi pada neraca perdagangan di April sampai Juni 2020 juga telah mendorong penurunan defisit transaksi berjalan Indonesia. Berdasarkan rilis Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulan II Tahun 2020 oleh Bank Indonesia, defisit transaksi berjalan tercatat sebesar US$2,9 miliar (1,2% dari Produk Domestik Bruto/PDB), lebih rendah dari defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar US$3,7 miliar (1,4% dari PDB).

Berkurangnya defisit transaksi berjalan didukung juga oleh surplus transaksi modal dan finansial yang tercatat sebesar US$10,5 miliar, setelah pada triwulan sebelumnya mencatat defisit US$3,0 miliar. Dengan angka ini, secara keseluruhan NPI pada Triwulan II-2020 mengalami surplus sebesar US$9,2 miliar.

“Itu cukup tinggi untuk menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia. Jadi, saya optimis momentum perbaikan kinerja eksternal ini dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan, sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh positif sampai akhir 2020,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

JAKARTA, 17/8/2020 - Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan resmi merilis Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia.

Peluncuran ini dilakukan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani secara virtual pada Senin (17/8/2020).

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perencanaan serta penentuan jumlah rupiah yang dicetak, khususnya untuk pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI telah melalui koordinasi yang baik antara berbagai pihak, seperti BI, Kemenkeu, Kemensos, Kemensetneg, dan para ahli waris pahlawan.

"Pengeluaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI juga telah melalui berbagai perencanaan matang yang dilakukan sejak 2018," ujarnya.

Sri Mulyani melanjutkan pengeluaran uang ini bukan merupakan pencetakan uang baru yang diedarkan secara bebas dan tersedia di masyarakat. Selain itu, bukan juga sebagai tambahan likuiditas untuk pembiayaan pelaksanaan ekonomi.

Peluncurna uang khusus ini, lanjutnya, dilakukan dalam rangka memperingati peritiwa atau tujuan khusus, dalam hal ini peringatan HUT ke-75 RI.

"Peringatan HUT ke-75 RI dirayakan BI dan Kemenkeu untuk menerbitkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun RI," Sri Mulyani.

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan peluncuran tahun ini merupakan kali keempat setelah sebelumnya penerbitan peringatan Kemerdekaan ke-25 Tahun pada 1970, Kemerdekaan ke-45 Tahun pada 1990, dan Kemerdekaan ke-50 tahun pada 1995.

"Ke depan Insya Allah Uang Peringatan Kemerdekaan RI akan dikeluarkan setiap 25 tahun sekali," ujar Perry.

Uang khusus ini secara total dicetak sebanyak 75 juta lembar dan ditandatangi oleh Menteri Keungan, selaku wakil pemerintah, dan Gubernur BI.

Uang baru pecahan Rp75.000 yang dirilis bergambar Proklamator RI Soekarno–Hatta belatar kereta api dan pengibaran bendera saat Proklamasi Kemerdekaan 1945.

Di sisi lain uang ada siluet ragam wajah Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Selain itu ada gambar gambar satelit di sebelahnya.

Jika melihat tren sebelumnya, BI selalu menerbitkan Uang Rupiah Khusus sebagai bagian dari perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia. Penerbitan uang baru tersebut dilakukan setiap 25 tahun sekali.

Pada 1970 diterbitkan sembilan uang koin dengan ragam nominal antara Rp200 sampai Rp25.000. Pecahan tersebut dikenal sebagai uang Seri 25 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pada 1995 atau pada perayaan 50 tahun kemerdekaan Indonesia, diterbitkan dua Uang Rupiah Khusus yakni uang koin bernominal Rp300.000 dan Rp850.000.

Dua uang yang menyematkan gambar Presiden Ke-2 RI Soeharto di dalamnya ini dikenal sebagai uang Seri 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. (nck)

Jakarta, 17 Agustus 2020. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 yang dilakukan secara virtual dan diikuti sekitar 3.805 pegawai di semua kantor OJK di seluruh Indonesia.

Upacara dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso yang bersama Anggota Dewan Komisioner lainnya berada di Kantor OJK Menara Radius Prawiro Kompleks Bank Indonesia Jakarta. Sementara komandan upacara serta petugas upacara lainnya berada di halaman Kantor Kementerian Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta.

Upacara ini digelar OJK untuk tetap menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75 meski dalam suasana pandemi Covid 19.

“Peringatan HUT Kemerdekaan RI pada tahun ini kita laksanakan di tengah pandemi Covid-19. Daya juang kita sebagai satu bangsa dalam menghadapi momen ini, mengingatkan kita akan perjuangan dan semangat para pejuang kemerdekaan yang pada 17 Agustus 1945 berhasil mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” kata Wimboh Santoso dalam sambutan di upacara tersebut.

Wimboh mengatakan, langkah menuju cita-cita Indonesia Maju tidak akan terhenti dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Hal ini terlihat dari kondisi kondisi stabilitas sektor jasa keuangan yang masih solid melewati paruh pertama tahun 2020 dan juga berperan optimal dalam percepatan pemulihan ekonomi di tengah keterbatasan akibat pandemi Covid 19.

Ke depan, lanjut Wimboh OJK dituntut untuk senantiasa hadir dan siap berada di garda depan dalam membawa Indonesia bertahan melewati masa sulit ini dan berperan besar mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Wimboh, ada tiga hal fokus OJK dalam program pemulihan ekonomi nasional, yaitu peningkatan kapabilitas dan fleksibilitas untuk mampu bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini membutuhkan perubahan yang fundamental dalam cara OJK bekerja, dibarengi dengan etos kerja yang cepat dan berorientasi pada hasil terbaik.

Kedua, mengarahkan kebijakan untuk menjaga aspek prudensial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan peran besar sektor jasa keuangan dalam memberikan jump start dan engine of growth bagi upaya pemulihan ekonomi nasional.

Ketiga, mempercepat transformasi digital di sektor jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan berbasis teknologi informasi khususnya di era pandemi ini.

“Kita juga harus segera menyiapkan ekosistem keuangan berbasis teknologi informasi ini dengan cepat, komprehensif dan tepat sasaran, terutama bagi upaya penyediaan akses keuangan bagi masyarakat di kawasan terpencil dan kalangan UMKM agar dapat bertahan dan segera bangkit kembali,” kata Wimboh. (nck)

Jakarta - Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penguatan Reformasi”. Sejalan dengan itu, APBN 2021 diarahkan untuk Melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional; Penguatan reformasi struktural; Reformasi APBN; dan Prioritas pembangunan nasional.

“Sejumlah indikator memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, seperti: Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Survey Kegiatan Usaha. Harga komoditas juga mulai meningkat, tekanan pasar keuangan mulai mereda (khususnya di pasar Surat Berharga Negara/SBN), serta PMI Global yang berada di level ekspansi,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021, di Jakarta, Jumat (14/8).

Pada Juni 2020, PMI Manufaktur tercatat menyentuh angka 46,9 setelah di Maret 2020 sekitar 27,5. Penjualan ritel menanjak ke -14,4% dari -20,6% di Mei 2020. Sementara, Indeks Keyakinan Konsumen sejumlah naik menjadi 86,2 di Juli 2020 dari 83,8 di Juni 2020; dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) membaik jadi -5,1 pada pertengahan triwulan ketiga ini, dari -13,1 di triwulan kedua 2020.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan beberapa negara setelah dihantam pandemi Covid-19 yang efeknya merembet dari persoalan kesehatan ke ekonomi atau keuangan. Untuk perekonomian Indonesia sendiri, di triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy) sebagai akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Supaya ke depannya tidak semakin meluas ke permasalahan sosial, maka aturan PSBB itu mulai dilonggarkan. Sejak Juni 2020, masyarakat Indonesia sudah bekerja secara kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan pelonggaran PSBB dan kebijakan program PEN tersebut memberikan sinyal positif terhadap perekonomian.

Dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta menjawab tantangan-tantangan fundamental perekonomian, selain membentuk Komite Penangangan Covid-19 dan PEN beberapa waktu lalu, pemerintah juga menuangkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Tema RKP 2021 adalah: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional. Yakni sebagai berikut:
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pada 2021 perekonomian Indonesia diproyeksi membaik pada tingkat 4,5%-5,5%. Faktor utama pertumbuhan ekonomi di tahun depan tersebut adalah Keberhasilan penanganan Covid-19, termasuk dengan ketersediaan vaksin; Akselerasi Reformasi, yaitu dalam hal produktivitas, daya saing dan iklim investasi, termasuk dengan RUU Cipta Kerja, reformasi anggaran dan Lembaga pengelola.

Kemudian, ada Dukungan ekspansi fiskal untuk melanjutkan program PEN, terdiri dari dukungan sisi demand melalui penguatan bansos dan bantuan langsung tunai (BLT), serta bantuan sisi supply berfokus pada insentif pajak serta bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi; dan Membaiknya pertumbuhan ekonomi global meskipun masih dibayangi ketidakpastian.

“Untuk tahun depan, pagu anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 23,1% jika dibandingkan tahun ini. Hal ini diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja,” tuturnya. (nck)

Jakarta - Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif.

“Suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp10 juta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Komite, Kamis (13/8) di Jakarta.

Dalam skema KUR Super Mikro, yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR, dan tidak diperlukan agunan tambahan. Pekerja terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha dapat memperoleh kredit lunak KUR Super Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masuk kategori usaha mikro.

2. Lama usaha calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan:

a. Mengikuti program pendampingan (formal atau informal); atau

b. Tergabung dalam suatu kelompok usaha; atau

c. Memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

3. Bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman KUR, tapi dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru dengan persyaratan sebagaimana butir 2.

4. Belum pernah menerima KUR.

Adapun stimulus berikutnya, Pemerintah menetapkan tambahan subsidi bunga KUR dari yang sebelumnya sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada triwulan III tahun 2020, utamanya melalui percepatan pemulihan usaha Penerima KUR,” jelas Airlangga.

Selain itu, rapat juga menegaskan pemberian tambahan subsidi bunga KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada seluruh Penerima KUR dengan Kolektibilitas 1 atau Kolektibilitas 2, termasuk Penerima KUR restrukturisasi dan non restrukturisasi serta Penerima KUR yang mengajukan fasilitas maupun tidak mengajukan fasilitas.

“Ketentuan penegasan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR pada masa pandemi Covid-19,” lanjut Menko Perekonomian.

Realisasi Kebijakan KUR Selama Pandemi

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 8 Agustus 2020, realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 terbukti telah dimanfaatkan signifikan oleh debitur KUR, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 5.944.348 debitur dengan baki debet Rp121 triliun.

b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.550.009 debitur dengan baki debet Rp46,3 triliun.

c. Relaksasi KUR, berupa:

• Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.557.271 debitur dengan baki debet Rp46,2 triliun.

• Penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 14 debitur dengan baki debet Rp3 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 telah mencapai Rp89,2 triliun dan diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,07%.

Sebagai informasi, sebelumnya total plafon KUR untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp190 triliun. Kemudian, dalam masa Pandemi Covid-19 dan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional terdapat permintaan tambahan plafon KUR baru sebesar Rp8,87 triliun, sehingga total plafon KUR untuk tahun 2020 menjadi Rp198,87 triliun.

“Serangkaian kebijakan stimulus ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat usaha mikro rumah tangga, pekerja informal, dan pekerja terkena PHK melalui dukungan pembiayaan usaha,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

Jakarta - Sebagai salah satu langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-5. Gelaran ini sejalan dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak Mei lalu.

Gelar Buah Nusantara ini bertujuan untuk menggali potensi bisnis komoditas buah asli nusantara, mensosialisasikan buah asli nusantara kepada masyarakat konsumen Indonesia dalam rangka mengurangi konsumsi buah impor, sekaligus mendorong peningkatan agribisnis buah asli nusantara.

“Pemerintah mendorong agar buah asli nusantara menjadi pemain utama pasar buah dalam negeri sekaligus guna peningkatan ekspor, agar dapat meningkatkan pendapatan petani,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Gelar Buah Nusantara ke-5 pada Senin (10/8), di Jakarta.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS September 2019, rata-rata konsumsi buah oleh masyarakat Indonesia hanya 41,95 kkal/kapita/hari, atau sekitar 67 gram/kapita/hari.

“Angka tersebut masih jauh di bawah rekomendasi konsumsi buah oleh WHO yaitu sebesar 150 gram/kapita/hari,” tutur Menko Airlangga.

Selain itu, ditinjau dari aspek perdagangan, saat ini Neraca perdagangan buah-buahan Indonesia masih defisit Rp19,1 triliun. Besarnya defisit ini dipengaruhi terutama oleh impor 4 jenis buah-buahan yaitu anggur, apel, jeruk, dan pir dengan total nilai impor sebesar Rp16,7 triliun. Sedangkan untuk jenis buah-buahan yang memberikan kontribusi ekspor yang besar adalah manggis, nanas, pisang, salak, dan mangga dengan nilai Rp986,1 miliar.

Terlebih dalam masa pandemi Covid-19, impor buah pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebanyak 14,5 ribu ton, turun 45 persen dibandingkan impor di bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, impor buah turun hingga 54 persen.

Sementara dari sisi produksi, buah lokal mengalami tren kenaikan produksi rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,12 persen.

“Kenaikan produksi buah lokal meningkatkan peluang ekspor sekaligus juga substitusi buah impor, mengingat permintaan akan buah lokal juga meningkat sejak pandemi Covid-19, khususnya buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memberikan manfaat kesehatan,” kata Airlangga.

Di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020, memang sektor pertanian justru tumbuh mencapai 16,24%, tertinggi di antara sektor terbesar lainnya seperti industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini tak terlepas oleh beberapa kondisi yaitu: (i) sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan pangan, sehingga permintaannya stabil; (ii) kegiatan pada sektor pertanian lebih mudah beradaptasi dengan protokol kesehatan; dan (iii) bertambahnya tenaga kerja yang beralih ke sektor pertanian.

“Saya berharap program ini dapat terus digulirkan dan dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang dapat menjadi momentum kebangkitan buah nusantara dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mencintai produk buah lokal, serta meningkatkan konsumsi buah nusantara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menko Airlangga.

Tidak lupa Menko Airlangga juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian atas pencapaian baiknya di tengah pandemi ini. (nck)

Jakarta, 6 Agustus 2020. Otoritas Jasa Keuangan menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI.
Laporan disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK Gedung Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan jajaran pimpinan kedua lembaga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid – 19.

“Kami menyampaikan terima kasih dan menyambut baik seluruh temuan, masukan, koreksi, dan langkah-langkah peningkatan perbaikan yang disampaikan oleh BPK-RI selama proses audit atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Mei 2020,” kata Wimboh Santoso dalam sambutannya di acara itu.

Menurut Wimboh, temuan dan masukan yang diberikan oleh BPK-RI akan sangat berguna bagi OJK dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif . Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan upaya perbaikan yang telah dilakukan pada seluruh aspek organisasi agar menjadi semakin berkualitas, efektif, efisien dan lebih matang sejalan bertambahnya usia OJK.

Wimboh menjelaskan bahwa OJK juga akan tetap menegakkan tata kelola yang baik dalam menerapkan kebijakan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Pemerintah.

“Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan PEN serta mengawal implementasinya. Tentunya tidak hanya kelancaran penerapannya tapi juga tata kelola yang baik tetap akan kami tegakkan dan kualitas pengambilan keputusan tetap terjaga,” katanya seraya mengharapkan dukungan BPK dalam mengawal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan LPS dalam forum KSSK.

Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelesain pemeriksaan BPK dan penyampaian LHP OJK tahun ini merupakan yang tercepat selama BPK mengaudit OJK mengingat cepatnya respon OJK dalam menyediakan data yang diminta.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Ketua dan Anggota Dewan Komisioner serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang tetap menjaga kualitas Tata Kelola Keuangan Negara sehingga kembali meraih Opini WTP sejak disusunnya Laporan Keuangan OJK pada tahun 2013,” kata Pius.

Selama tahun 2019, OJK banyak melakukan perbaikan untuk mewujudkan OJK sebagai otoritas yang kredibel, antara lain menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat pengendalian internal serta governance penggunaan keuangan di OJK.

Peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan akan dilakukan dengan berbagai langkah yaitu:
Mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan; Mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan yang mengotomatisasi proses penyusunan Laporan Keuangan untuk meminimalisir potensi kesalahan; Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran OJK melalui percepatan tindak lanjut pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020; dan Melakukan koreksi klasifikasi anggaran beban Pajak Penghasilan Pasal PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan menjadi kelompok Kegiatan Administratif.
Selain itu, OJK sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK sebagai bagian untuk menjalankan continuous improvement untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

OJK juga tengah melakukan peningkatan kapasitas internal dengan melakukan beberapa perbaikan kebijakan di berbagai bidang, di antaranya:
Meningkatkan efektivitas organisasi; Memperbaiki sistem manajemen keuangan menjadi sistem otomasi yang terintegrasi; Mengoptimalisasi sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas.

Wimboh juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai OJK yang telah bekerja keras dengan tetap memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga OJK mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 dan terus meningkatkan governance untuk menjadikan OJK sebagai lembaga yang semakin kredibel dan bermanfaat kehadirannya bagi masyarakat, negara dan pemangku kepentingan lainnya. (nck)

Page 3 of 89

Tentang Kami