Live Streaming
super me

super me

Page 2 of 74

Jakarta, 21 November 2019. Pemerintah telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil guna menghadapi tantangan ekonomi di tahun depan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pertama, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional.

Kedua, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Ketiga, meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

“Peningkatan daya saing juga menjadi satu hal yang menjadi fokus perhatian. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pun diperlukan untuk bisa keluar dari garis kemiskinan dan mendorong pembangunan manusia,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat memberikan sambutan dalam acara US-Indonesia Investment Summit 2019, Kamis (21/11), di Jakarta.

Menko Perekonomian meyakini, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh antara 5,3%-5,6% di tahun 2020. Angka tersebut terutama didukung oleh investasi yang diperkirakan akan meningkat sebesar 7,0%-7,4% dan ekspor yang juga naik di angka 5,5%-7,0%.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan didukung oleh sektor industri yang akan meningkat antara 5,0%-5,5%. Sementara tingkat pengangguran diperkirakan akan turun menjadi 4,8%-5,0%, disertai penurunan tingkat kemiskinan di kisaran 8,5%-9,0%.

Kemudian mengenai investasi, Pemerintah akan mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS), meningkatkan efektivitas Satuan Tugas Percepatan Investasi, Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi.

Selain itu, implementasi tax holiday dan super deduction tax serta pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri juga menjadi kebijakan andalan.

“Pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang bertujuan untuk semakin menyederhanakan proses perizinan,” terang Airlangga.

Dari sisi makro, ekonomi Indonesia sebenarnya masih tumbuh berkualitas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi ini juga diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan rasio gini.

“Dibandingkan dengan rekan-rekan kita di ASEAN, Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2019 ini,” ujar Menko Airlangga optimistis.

Sebagai informasi, stabilitas ekonomi berdampak positif terhadap daya tarik investasi. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, neraca modal dan finansial mencatat surplus USD7,6 Miliar pada kuartal ketiga 2019, didukung oleh aliran masuk investasi langsung dan investasi portofolio.

Akibatnya, neraca pembayaran Indonesia mencatat defisit yang terkendali sebesar USD46 Juta pada kuartal ketiga, jauh di bawah defisit pada kuartal kedua 2019 yang mencapai USD 2 Miliar. Kinerja neraca pembayaran juga didukung oleh defisi transaksi berjalan yang dikelola pada 2,7% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun menunjukkan kinerja investasi terjaga. Angka realisasi investasi untuk Domestic Direct Investment (DDI) dan Foreign Direct Investment (FDI) untuk kuartal ketiga 2019 mencapai jumlah Rp205,7 Triliun, meningkat 18,5% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Artinya, secara fundamental kondisi perekonomian kita cukup kuat dan stabil, tapi juga senantiasa berhati-hati terutama dalam menyikapi gejolak ekonomi global belakangan ini.

Turut hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan, President of Amcham Indonesia Scott Hanna, serta perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan kementerian/lembaga terkait. (Nck)

Program Corporate Social Responsibility (CSR) memegang peranan yang sangat besar dalam mewujudkan keberlangsungan usaha Perusahaan. Karena itulah PT PLN Batam memiliki komitmen jangka panjang untuk melaksanakan program CSR sebagai bagian dari tanggung jawab Perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Salah satunya adalah membentuk komunitas binaan yang berkelanjutan (sustainable).

Program itu bertajuk Penghijauan Kampung Wisata Binaan CSR bright PLN Batam yang dilakukan di Kelurahan Sijantung, Kecamatan Galang Kota Batam, Provinsi Kepri pada Kamis (20/11/2019) pagi.

Sebanyak 200 pohon jenis Tabebuya diserahkan/ditanam secara langsung oleh manajemen bright PLN Batam bersama instansi terkait hingga masyarakat setempat di kawasan tersebut. Selain itu, manajemen bright PLN Batam juga menyerahkan 50 bak sampah untuk warga dan perangkat desa serta kelurahan.

Direktur Operasi bright PLN Batam Awaluddin Hafid disela-sela prosesi tersebut terlihat antusias dan bersemangat melakukan tahapan - tahapan penanaman bersama warga dan perwakilan beberapa instansi dan FKPD.

“Kegiatan ini merupakan tanggung jawab lain yang harus dipenuhi, selain memastikan kehandalan pasokan listrik dan peningkatan mutu layanan kepada pelanggan”, kata Awal dalam sambutannya.

"Kita menanam 200-an pohon Tabebuya, serta melakukan penyerahan bak sampah secara simbolik. Bahwa apa yang dilakukan ini sebagai bentuk mengajak masyarakat untuk menjaga dan lebih peduli terhadap lingkungan. Sehingga anak dan cucu kita nanti bisa menikmati lingkungan dan alam yang jauh lebih bersih kedepannya," terangnya.

"Jadi nantinya, untuk bisa menikmati keindahan bunga yang bermekaran tidak harus ke Jepang atau ke Korea. Cukup di Sijantung saja. Dan mudah-mudahan 3 tahun kedepan, kita sudah bisa menikmati keindahan pohon ini. Sehingga program untuk Kampung Wisata di Sijantung juga dapat terwujud," kata Awal.

Awal juga menjelaskan CSR bright PLN Batam menjadikan Desa Sijantung sebagai Kampung Binaan bright PLN Batam dengan program lingkungan serta pemberdayaan masyarakat. Melalui penanaman pohon, pembuatan wisata hutan mangrove, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan budaya khas Sijantung. Harapan kedepannya desa binaan bright PLN Batam akan menjadi salah satu destinasi pariwisata baru di Galang, Batam.
"Jadi, disamping untuk mempertahankan hutan mangrove, juga berpotensi untuk dijadikan objek wisata. Dengan adanya hal ini tentunya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat," tutup Awal.

Sementara itu, Lurah Sijantung Danang Prilasandi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas apa yang telah dilakukan oleh bright PLN Batam.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada bright PLN Batam. Mengingat, selain memberikan listrik, PLN juga telah memberikan binaan, berupa binaan kampung wisata," jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan perangkat RT di perkampungan tersebut yang mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung program dan rencana kerja dari bright PLN Batam.

"Kami mendukung rencana bright PLN Batam untuk berbagai program penghijauan dengan menanam ratusan pohon jenis Tabebuya di kawasan ini. Kami juga berharap binaan yang diberikan oleh PLN Batam ini bisa berhasil dan saya ucapkan terima kasih," terangnya.
Rombongan tamu yang hadir dalam kegiatan tersebut juga diajak untuk menelusuri jalur mangrove menggunakan perahu, melihat potensi wisata mangrove kampung Sijantung yang luasnya mencapai ratusan hektar dan jarang dikunjungi oleh wisatawan.
Sebelumnya sebanyak 200 pohon jenis Tabebuya juga sudah ditanam secara langsung oleh manajemen bright PLN Batam di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Tanjung Uncang. Kegiatan tersebut juga diikuti dengan penyerahan bak sampah dan gotong royong lingkungan bersama masyarakat setempat. Hal ini merupakan komitmen bright PLN Batam terhadap usaha pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Keinginan ini juga bagian dari rangkaian HUT bright PLN Batam ke-19 dan Hari Listrik Nasional ke-74.

BARU pagi tadi kami memberitakan Kota Batam memborong 5 penghargaan Kota Cerdas, saat ini sudah muncul berita Kota Batam kembali mendapat penghargaan. Kota Batam mendapat penghargaan Swasti Saba Padapa, Kota Sehat level pertama. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Achmad (HAM) di Jakarta, Selasa (19/11/2019). “Hari ini kita bersyukur karena Batam mendapat penghargaan Swasti Saba Padapa. Memang kategori kota sehat pertama. Kita harap ke depan kategorinya dapat meningkat lagi. Seiring waktu kita juga ingin kota sehat Batam semakin membaik,” tutur HAM.

Selain itu ia juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam agar langsung lakukan pembenahan-pembenahan saat pulang dari menerima penghargaan. Supaya pelaksanaan kota sehat ini bisa mengikutsertakan kelompok masyarakat yang lebih luas.

“Karena sejatinya penghargaan ini tidak sekadar hanya formalitas belaka, tapi memang terimplementasi di tingkat masyarakat,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut HAM juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan kesehatan di Batam yang sudah berinovasi. Sehingga Batam mendapat penghargaan kota sehat untuk pertama kalinya.

Mulai dari membentuk komunitas keluarga di program Kampung KB Tanjunggundap. Kemudian pemanfaatan tanaman toga yang diolah menjadi jamu kering dan minuman sehat. Selanjutnya inovasi Tu Ma Ma, satu rumah lima toga. Dan dibentuknya kampung anti narkotika.

“Lalu ada juga inovasi dari kesehatan untuk anak-anak agar tidak menggunakan bahan styrofoam, dan bawa kotak minuman ke sekolah, sehingga tidak ada lagi plastik. Ini diperkuat dengan kebijakan baru di Pemerintah Kota Batam, Pak Wali Kota yang komitmen ingin mengurangi sampah plastik. Nanti akan dibuat surat edaran,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan ada tujuh tatanan yang dinilai untuk kota sehat ini. Yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum; kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi; kawasan industri dan perkantoran sehat; kawasan pariwisata sehat; ketahanan pangan dan gizi; kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; serta kehidupan sosial yang sehat.

“Untuk level padapa ini hanya dua tatanan. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum. Dan tatanan ketujuh, kehidupan sosial yang sehat,” terangnya.

Lokasi yang dikunjungi saat penilaian ada beberapa titik. Di antaranya Kaveling Mangsang dan Puri Agung IV untuk kegiatan permukiman sehat. Kemudian SMPN 26 sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, Puskesmas Tiban Baru untuk fasilitas pelayanan kesehatan sehat, kampung anti narkoba Kibing, kampung toga Kaveling Sambau, dan bank sampah Allium Sei Langkai. ***

 


Sumber: Media Center Pemko Batam

Kuala Lumpur, 18 Nopember 2019-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (18/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, PNG, Ghana, Honduras dan Brazil.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Bali, 2 November 2017 silam, pada kesempatan kali ini dibahas beberapa masalah penting bagi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk (1) meningkatkan produktivitas petani kecil, (2) mengatasi pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit di negara-negara konsumen utama, dan (3) mengatasi masalah pasar konsumen utama.

Menko Airlangga, dalam opening remarks-nya mengutarakan keberhasilan Indonesia dalam implementasi program B20, dan saat ini Pemerintah Indonesia menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020. Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kepala sawit di atas US$600 per ton.

“Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahas sejumlah isu terkini tentang minyak kelapa sawit, termasuk perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, dan kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar dan kebijakan perdagangan internasional.

Selain itu, pertemuan ini coba menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Kemudian, guna memberikan informasi dan gambaran terkini dari industri kelapa sawit juga dihadirkan dua narasumber terpercaya, yaitu Dr. James Fry dan Prof. Pietro Paganini.

Setelah mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, dilanjutkan diskusi dengan para peserta, kegiatan yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian Indonesia dan Menteri Industri Utama Malaysia tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik terutama untuk petani/pekebun rakyat.
2. Melanjutkan kegiatan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global, termasuk melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020, di mana pada saat ini proses uji coba (trial) sedang berlangsung. Hasil sementara memperlihatkan tidak ada dampak negatif signifikan dari program tersebut. Sementara, pada 2020 juga, Malaysia berkomitmen mengimplementasikan B20 dan Thailand akan mengimplementasikan B10.
3. Komitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020.
4. Terus melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).
5. Mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC); dan
6. Meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat. Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Saat ini, kebun rakyat di Malaysia dan Thailand menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan Indonesia. (Nck)

JAKARTA - Dompet Dhuafa bersinergi dan berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk program filantropi dan kemanusiaan.

Dalam event Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), yang dihadiri Wakil Presiden Prof Dr KH Maruf Amin, Ketua MES Dr Wimboh Santoso menyerahkan donasi MES secara simbolik kepada Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Madjidi.

Donasi yang merupakan program charity MES ini diperuntukkan untuk pemulihan fasilitas publik pasca bencana di Sembalun, NTB.

Ketua Umum MES Dr Wimboh Santoso memaparkan MES memiliki program MES Charity Golf untuk progran kemanusiaan. Perolehah dana tersebut disalurkan melalui Dompet Dhuafa untuk program recovery pasca bencana.

Disamping itu, MES juga memberikan beasiswa pemimpin kepada para aktivis ekonomi syariah di berbagai kampus di Indonesia. Penyerahan disanpaikan di Jakarta Convention Center, Jumat, 15 November 2019.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi mengapresiasi dan menyambut baik donasi MES yang disampaikan melalui Dompet Dhuafa. Donasi dari MES akan digunakan membangun sarana fasilitas publik yang rusak akibat bencana gempa di NTB beberapa waktu lalu.

Dompet Dhuafa sejak perisitiwa bencana mebantu masyarakat korban bencana NTB, antara lain mulai penanganan darurat hingga pembangunan hunian sementara hingga fasilitas kesehatan, sekolah, fasilitas umum, dan lainnya. (Nck)

Pemimpin di industri penyediaan TV Cable Dan Fixed Broadband Cable Internet di Indonesia, secara resmi memperluas jangkauan layanan untuk ikut mendukung pengembangan ekonomi digital di Kota Batam. Seremonial acara peluncuran layanan First Media yang ber langsung di CTV Cinema Grand Batam Mall pada kamis (14/09/2019) disaksikan langsung oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berserta Eksekutif PT. Link Net Tbk. Acara ini mendapat sambutan dari masyarakat Dan juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Firts Media memahami peran Dan kontribusi Kota Batam tehadap percepatan Ekonomi di provinsi kepulauan Riau (Kepri) Dan Indonesia, Dan penting nya infrastruktur jaringan Broadband untuk memastikan keberlanjutan serta keberadaan kebutuhan segmen perumahan, bisnis, Dan pemerintah ditengah tengah transformasi digital yang dinamis.
Dengan mengedepankan inovasi, First Media selalu menjadi Pionir dalam mempersembahkan layanan hiburan terbaik bagi pelanggan melalui produk Dan layanan premium yang kompetitif Dan superior, internet broadband tercepat Dan Unlimited hingga 1Gbps , lebih dari 200 TV channel Dan High Definition (HD) yang paling banyak ditawarkan di Indonesia dengan 80 HD channel 4K Chanel, juga Value added service (VAS) lainnya.

"Kota Batam merupakan Salah pusat Bisnis Dan ekonomi di Indonesia. saat ini batam menyumbang 70% dari per ekonomi an diprovinsi Kepulauan Riau . Untuk terus dapat meningkatkan sumbangannya bagi perekonomian bagi Kepri, Batam harus mempunyai infstruktur teknologi yang canggih sehingga ekonomi terus tumbuh dengan pesat termasuk tumbuh nya ekonomi digital di Batam. First Media secara konsisten melakukan ekspansi layanan, dimana perluasan layanan ke Batam merupakan bagian dari strategi ekspansi kami diwilayah Sumatera untuk turut membantu pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan high -Speed internet broadband Dan konten-konten TV berkualitas, " kata Malon Budiman, Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk.


Kota Batam merupakan Kota dengan potensi yang sangat baik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk di Batam pada tahun 2019 ini sebanyak 1.376.009 jiwa, meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Dengan penduduk yang cukup besar, lokasi yang strategis berdekatan dengan Singapore serta iklim ekonomi yang kondusif membuat Batam akan terus tumbuh Dan memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia. kami dengan senang hati menyambut kehadiran First media di Kota Batam, " ungkap wakil wali Kota Batam Amsakar Achmad.

selain seremonial, acara peluncuran First Media di Kota Batam dilanjutkan dengan pameran (Costumer Experience) bertemakan "Discover Possibilities" bertempat di Main Atrium Grand Batam Mall yang diselenggarakan selama 4 hari, mulai 14 November 2019 sampai 17 November 2019.

SIARAN PERS
No. HM.4.6/140/SET.M.EKON.2.3/11/2019

Peluncuran Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018:
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan

Jakarta, 14 November 2019 Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau.

“Juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, saat memberikan sambutan pada acara “Peluncuran Hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018”, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/11).

Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia dilaksanakan berselang tiga tahun setelah ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016. Survei tersebut dijalankan pada akhir 2018 hingga awal 2019 dengan mengukur beberapa pencapaian dari target utama.

Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan menggunakan sampel yang merepresentasikan Indonesia, dalam rangka mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal. Inklusi keuangan diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Anggota Satuan Tugas Survei adalah berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Selain itu, survei juga difasilitasi oleh Kantar Worldpanel Indonesia dan didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation.

Survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa (usia di atas 15 tahun) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018, terdiri dari penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin. Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel. Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional, dan untuk daerah perkotaan/pedesaan secara terpisah.

Iskandar, yang juga merupakan Ketua Sekretariat DNKI, mengatakan bahwa sebanyak 70,3% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7% orang dewasa memiliki akun.

“Lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri,” ungkapnya.

Terjadi juga peningkatan kepemilikan uang elektronik berbasis seluler menjadi 4% di 2018, dari jumlah 1% di 2016. Pengguna uang elektronik berbasis seluler memang mayoritas generasi muda (20-34 tahun), namun uniknya peningkatan penggunaan naik signifikan pada kalangan usia 35-44 tahun. Lalu, hasil survei ini juga menunjukkan kepemilikan akun, tingkat penggunaan layanan dan produk perbankan, lebih besar di luar Jawa daripada di Jawa, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Hal tersebut disinyalir terdorong oleh keberhasilan elektronifikasi program bantuan pemerintah yang telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun tersebut. Sehingga, diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dan sebagian besar dari mereka adalah penerima bantuan pemerintah melalui transfer digital.

“Ini seiring dengan capaian realisasi program kerja DNKI yang ingin mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan nontunai. Pasalnya, bantuan pemerintah diberikan melalui akun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Iskandar.

Sejak diluncurkan dengan skema nontunai, tercatat 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 12 juta keluarga penerima manfaat BPNT melalui akun perbankan maupun uang elektronik. Pada 2019, pemerintah telah menetapkan target kelompok penerima manfaat BPNT sebesar 15,6 juta jiwa.

Pemerintah juga telah bekerjasama dengan OJK dan BI melalui program Agen Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Agen Laku Pandai dan LKD merupakan salah satu upaya bersama dalam menjawab tantangan dalam penyediaan titik-titik akses keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini, sudah terdapat lebih dari 1 juta agen di tengah masyarakat.

Selain itu, jaringan agen teknologi finansial (tekfin) menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melansir bahwa terdapat sekitar 5 juta jaringan agen tekfin sebagai komplemen dari 1,3 juta jaringan agen keuangan saat ini. “Value proposition dari pemanfaatan agen tekfin perlu dioptimalkan,” imbuh Iskandar.

Iskandar juga menuturkan jika hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan secara umum ke depannya. Sebab, meningkatnya saving rate di Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena tabungan masyarakat tersebut juga sebagai salah satu bentuk investasi domestik. “Ini akan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap short term capital inflow, dan mencegah kurangnya likuiditas di dalam negeri,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tubagus Achmad Chusni, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, CEO LinkAja Danu Wicaksana, Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus, dan Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati. (Nck)

TERNYATA OH TERNYATA!

Ada menu Mini Chizza di Kombo Gebyar 1! Nggak cuma itu, di dalam Kombo ini juga ada Chicken Balls, loh! Lengkap dengan pudding, Kombo ini pas buat kamu yang mau makan kenyang!

Cobain yuk MINI CHIZZA di Kombo Gebyar 1, bisa dapet MOBIL GRATIS loh!
-
Beli Kombo Gebyar 1 dan isi data diri kamu di form yang dikasih dari kasir kami! Masukkan form tersebut ke kotak undian, lalu tunggu pengumuman pemenangnya!
-
Syarat dan Ketentuan:
1. Kupon undian bisa didapatkan dengan memesan menu Kombo Gebyar 1, Kombo Gebyar 2, Kombo Super Star (2 kupon) atau pembelian menu lainnya minimal Rp 70.000 setelah pajak (1 kupon).
2. Periode undian 1 Oktober - 31 Desember 2019 dengan 3 tahap pengundian:
• Tahap I : Undian ditutup tanggal 25 Oktober 2019. • Tahap II : Undian ditutup tanggal 25 November 2019. • Tahap III : Undian ditutup tanggal 31 Desember 2019.
3. Syarat & ketentuan berlaku. Info lengkap kunjungi

Syarat dan Ketentuan undian Gebyar Original bisa dibaca selengkapnya di kfcku.com/kfcgebyaroriginal⁠

#gebyaroriginal #kfc40tahun #kfcindonesia

Jakarta, 11 November 2019. PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di MD Place, Jakarta. RUPSLB yang dipimpin oleh Komisaris MD Pictures, Sanjeva Advani, antara lain menyetujui perubahan susunan direksi dan menghapus jabatan direktur independen menjadi direktur, penggunaan dana penawaran umum saham perdana, serta persetujuan perubahan pasal 3 anggaran dasar.

“Sehubungan dengan makin berkembangnya era digital, dengan ini kami memutuskan untuk penambahan anggota direksi.” ujar Manoj Punjabi, Presiden Direktur FILM.

RUPSLB menyetujui pengangkatan David Elliot Ulmer Jr sebagai direksi dengan periode 2019-2023. David Elliot Ulmer Jr memiliki banyak pengalaman di industri hiburan digital setelah bekerja di berbagai perusahaan global sepanjang karirnya. Sebelum diangkat sebagai direktur untuk FILM, beliau menjabat sebagai Chief MD Digital dan antara lain bertanggung jawab atas kemitraan OTT (over-the-top) dan broadband termasuk hubungan distribusi dan produksi.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan jabatan Sajan Lachmandas Mulani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Independen menjadi Direktur.

Untuk menghemat waktu dan biaya mobilitas, RUPSLB menyetujui investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia dengan menggunakan dana penawaran umum saham (IPO) perdana. PT Barakuda Film Galeri Indonesia akan menjadi penyedia kebutuhan peralatan shooting One Stop Shop di area Jakarta Film Studio yang dimiliki Perseroan saat ini sehingga proses produksi film dapat didukung dengan peralatan dan perlengkapan secara maksimal.

Sementara itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hadir juga dalam RUPSLB Komisaris Independen, Bachtiar Effendi; Direktur, Sanjay L. Mulani, Direktur; Shania Punjabi dan Direktur, Soundararajan Venkatachari. (Nck)

Jakarta, 12 November 2019. Pemerintah kembali menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi 6% per tahun, dari semula 7%. Selain itu, total plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM. Selain itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/11).

Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6% akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah. “Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” ujarnya.

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34%.

“KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” kata Menko Airlangga.

Kinerja Kredit Usaha Rakyat

Sejak 2015 Pemerintah memang merubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.

Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

“Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. (Nck)

Page 2 of 74

Tentang Kami