Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 83

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan perbankan telah melakukan restrukturisasi untuk 5,33 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp517,2 triliun hingga 26 Mei 2020.

Wimboh mengatakan dari jumlah tersebut outstanding restrukturisasi UMKM sebesar Rp250,6 triliun berasal dari 4,55 juta debitur dan non-UMKM Rp266,5 triliun berasal dari 780 ribu debitur.

“Jadi kita dalam melakukan mapping debitur perbankan itu ada tiga klaster yakni UMKM, BUMN, dan swasta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis

Lebih lanjut Wimboh menuturkan untuk total outstanding restrukturisasi di perusahaan pembiayaan per 2 Juni 2020 mencapai Rp80,55 triliun dengan 2,6 juta kontrak telah disetujui.

“Terdapat 485 ribu kontrak yang masih dalam proses persetujuan,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk klaster BUMN telah ditangani secara khusus oleh Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan sehingga OJK berharap tidak ada BUMN yang gagal dalam memenuhi kewajiban mereka baik di perbankan maupun pasar modal.

“Seharusnya tidak ada lagi BUMN yang akan default. Tidak ada lagi BUMN yang tidak akan membayar kewajibannya di pasar modal,” tegasnya.

Wimboh optimistis likuiditas perbankan akan tetap stabil seiring dengan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp583,8 triliun.

“Ini yang banyak menikmati bank-bank besar sebagai player atau supplier di pasar uang antarbank sehingga menurut kami dari amunisi secara market tidak ada masalah,” katanya.

Tak hanya itu ia menyatakan pemerintah juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan jika diperlukan seiring dengan penandatanganan PP Nomor 23/2020 oleh Menteri Keuangan. (nck)

Jakarta - Untuk mendukung target Indeks Keuangan Inklusif sebesar 90% pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan dengan Nahdlatul Ulama (NU) meresmikan Piloting Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital dan Penyerahan Simbolis Kartu Santri/Pelajar NU Digital secara daring pada Kamis (4/6), di Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam empat tahun ke depan ditargetkan akan dibentuk 10 ribu Kios WarNU Digital, dengan bantuan fasilitasi dari Kemenko Perekonomian bersama para stakeholder keuangan inklusif.

“Dalam waktu dekat, dengan pendampingan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan PT JSS (PT Jaring Sistema Semesta), serta pembiayaan dari lembaga keuangan dan platform digital terkait, akan siap beroperasi 100 Kios WarNU Digital,” ujar Iskandar.

Melalui Kios WarNU Digital, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan dukungan penguatan usaha berupa pembiayaan usaha kios, sistem pemesanan digital terintegrasi, pendampingan, ekosistem nontunai (cashless), sistem delivery digital, dan sistem informasi pelacakan (tracking) digital.

Kemudian, pendampingan yang akan diberikan oleh PT JSS berbentuk strategi manajemen kios, pengelolaan layout kios, penggunaan aplikasi digital, manajemen operasional dan pendampingan usaha secara berkala. Sedangkan, dalam hal penguatan permodalan akan dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Lembaga Penyalur KUR dan pembiayaan usaha dari perusahaan teknologi finansial (tekfin) seperti Kerjasama.com.

Di sisi lain, untuk meningkatkan keuangan inklusif bagi milenial, Kemenko Perekonomian dan lembaga keuangan serta tekfin bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pondok pesantren melalui penerbitan Kartu Santri/Pelajar Digital yang multifungsi sebagai kartu identitas santri/pelajar, kartu tabungan, dan semua transaksi keuangan digital lainnya, seperti membeli barang kebutuhan di Kios WarNU Digital.

“Selama empat tahun ke depan diharapkan dengan kerjasama yang baik antara Kemenko Perekonomian dan stakeholder keuangan inklusif, serta lembaga pendidikan/pesantren dapat diterbitkan sekitar satu juta Kartu Santri/Pelajar Digital,” tutur Iskandar.

Dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif 28 Januari 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan agar capaian Indeks Keuangan Inklusif dapat terus ditingkatkan, hingga Indeks Keuangan Inklusif mencapai 90% pada 2024. Sementara, pada 2019 tercatat sejumlah 76,1% penduduk dewasa di Indonesia telah terlayani akses keuangan, melampaui target Indeks Keuangan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 yakni 75%.

Jumlah warga Nahdliyin sendiri diperkirakan lebih dari 120 juta orang, menaungi 29.000 pesantren dan lembaga pendidikan, serta membina 256 lembaga pendidikan tinggi.

Iskandar menambahkan, Pemerintah Indonesia ingin membuka kembali perekonomian dengan tujuan utama memberikan nafkah dan menyejahterakan rakyat, tetapi supaya tidak sampai terpapar virus Corona, maka sedang disiapkan protokolnya, termasuk dengan menjaga jarak antar satu sama lain.

“Jadi, inisiatif Kios WarNU menunjukkan bahwa PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pd khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di era pandemi, kontak fisik terlalu dekat harus dihindari, jadi solusi ini adalah yang terbaik di normal baru,” jelasnya.

Ketua Yayasan UNU Cirebon Eman Suryaman yang hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan, peresmian Kios WarNU Digital dan Kartu Santri/Pelajar Digital Percontohan dengan Pendampingan UNU Cirebon tersebut bermakna sangat penting dalam mengurangi risiko dari dampak penyebaran Covid-19.

“Karena dengan pemanfatan teknologi keuangan digital di dalam sistem pemesanan barang dan sistem pembayaran dalam transaksi Kios WarNU Digital, maka akan mengurangi pergerakan orang dan tetap mendukung penerapan physical distancing dalam melaksanakan transaksi. Begitu juga Kartu Santri/Pelajar Digital juga sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko penyebaran Covid-19 melalui uang tunai,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah, Kemenko Perekonomian akan melaksanakan koordinasi untuk: (1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal baik perbankan maupun nonbank; (2) Memperluas pemanfaatan teknologi keuangan digital/tekfin dalam transaksi keuangan, termasuk untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan; (3) mengembangkan infrastruktur sektor keuangan untuk masyarakat, seperti mendekatkan ATM ke sentra produksi seperti klaster usaha mikro; dan (4) pengembangan implementasi keuangan syariah khususnya di pondok pesantren.

Turut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan secara daring ini antara lain Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya, perwakilan direksi BRI, BRI Syariah, BJB, dan Kerjasama.com, perwakilan pemilik Kios WarNu di Cirebon dan Purwakarta, serta civitas akademika UNU Cirebon. (nck)

Jakarta, 28 Mei 2020. Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meskipun dari berbagai indikator dan profil risiko, kondisi stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif.

Di sisi lain, menyikapi kondisi “new normal” yang mulai berlaku di berbagai negara, OJK melihat adanya kesempatan bagi sektor riil di Tanah Air dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan kapasitas ekspornya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga didukung ketersediaan likuiditas dan aspek permodalan yang cukup di perbankan saat ini.

Dalam upaya memitigasi dampak pelemahan ekonomi dan menjaga ruang untuk peran intermediasi sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus lanjutan yang telah disampaikan OJK pada hari Rabu (27/5) lalu.
Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan April 2020 tumbuh sejalan dengan perlambatan ekonomi. Kredit perbankan tumbuh sebesar 5,73% yoy, sementara piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh sebesar 0,8% yoy. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,08% yoy. Pada April 2020, industri asuransi berhasil menghimpun pertambahan premi sebesar Rp15,7 triliun.
Sampai 26 Mei 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat mencapai Rp32,6 triliun dengan 22 emiten baru. Di dalam pipeline telah terdapat 67 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp31,6 triliun.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada April 2020 masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 2,89% (NPL net Bank Umum Konvensional (BUK): 1,09%) dan Rasio NPF sebesar 3,25%. Risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 1,62%, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio BUK tercatat sebesar 22,13% serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 651% dan 309%, jauh diatas ambang batas ketentuan sebesar 120%.
Sebelumnya, proyeksi IMF dan rilis data PDB triwulan I-2020 menyebutkan bahwa mayoritas negara akan mengalami kontraksi pada triwulan selanjutnya akibat kebijakan lockdown yang telah diterapkan. Selain itu, rilis data high frequency terkini semakin meningkatkan keyakinan bahwa AS dan Eropa akan mengalami resesi pada triwulan II-2020. Kendati demikian, di tengah tingginya potensi resesi, mulai dilonggarkannya lockdown di beberapa negara maju memberi sentimen positif dan mendorong penguatan pasar saham dan obligasi global pada Mei 2020.
Meredanya volatilitas di pasar keuangan global berdampak pula pada pasar keuangan domestik yang bergerak relatif stabil di tengah masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia serta rilis data perekonomian domestik yang kurang positif.

Sampai dengan 20 Mei 2020, pasar saham ditutup di level 4.546 atau sedikit melemah sebesar -3,6% mtd, sedangkan pasar SBN relatif stabil dengan yield rata-rata menguat sebesar 11,9 bps mtd. Investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp12,5 triliun mtd (pasar saham: Rp8,0 triliun; pasar SBN: Rp4,5 triliun), berbeda dengan bulan April yang masih mencatatkan net sell sebesar Rp10,9 triliun. OJK senantiasa memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian global dan domestik. OJK juga akan terus menyiapkan berbagai kebijakan sesuai kewenangannya menjaga stabilitas industri jasa keuangan, melindungi konsumen sektor jasa keuangan serta mendorong pembangunan ekonomi nasional. (nck)

Jakarta, 28 Mei 2020. Memasuki tahun 2020 BNI Syariah tercatat telah naik kelas ke Buku III, setelah pemegang saham melakukan setoran modal inbreng sebesar Rp 255 miliar dan BNI Syariah mencetak laba bersih Rp214,01 miliar pada triwulan I 2020, naik 58% dibandingkan periode sama 2019 sebesar Rp135,35 miliar.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dengan penambahan modal dan kinerja pada akhir triwulan I 2020 membuat BNI Syariah naik kelas menjadi BUKU 3 atau mempunyai modal inti diatas Rp 5 triliun,” kata Firman.

Kenaikan laba BNI Syariah per triwulan I 2020 didorong oleh portofolio pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dengan komposisi CASA yang tinggi. “Dalam menjalankan bisnis, BNI Syariah didukung oleh kuatnya sinergi dengan BNI Group, berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan berfokus pada Halal Ecosystem,” kata Firman, Kamis (28/5).

Dengan pertumbuhan laba yang positif, rasio profitabilitas BNI Syariah pun meningkat ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) secara signifikan dari 12,79% di triwulan I tahun 2019 menjadi 17,95% di triwulan I tahun 2020. Sementara itu, rasio ROA (Return on Asset) juga naik dari 1,66% di triwulan I tahun 2019 menjadi 2,24% di triwulan I tahun 2020.

Dari sisi bisnis, BNI Syariah pada triwulan I tahun 2020 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp32,33 triliun, naik 9,80% dari posisi yang sama tahun 2019 sebesar Rp29,44 triliun. Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp15,71 triliun (48,6%); segmen komersial sebesar Rp8,01 triliun (24,78%); segmen kecil dan menengah sebesar Rp6,69 triliun (20,68%).

Dari sisi liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah pada triwulan I tahun 2020 mencapai Rp44,86 triliun, naik 16,59% dibandingkan periode sama pada tahun 2019 sebesar Rp38,48 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkatkan rasio CASA dari 60,04% di triwulan I 2019 menjadi 64,96% di triwulan I 2020. Pertumbuhan DPK BNI Syariah tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,18% year on year (data SPS per Februari 2020 BUS-UUS).

Jumlah rekening juga meningkat dari triwulan I 2019 sebesar 3,15 juta menjadi 3,53 juta di triwulan I tahun 2020. Strategi yang dijalankan diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah maupun pesantren, dan komunitas.

BNI Syariah juga mempunyai aplikasi uang elektronik syariah pertama di Indonesia yaitu HasanahKu. Sebagai produk unggulan, HasanahKu menjadi salah satu flagship positioning BNI Syariah dalam digitalisasi dan payment system dengan beberapa fitur transaksi diantaranya untuk pembelian token dan pembayaran tagihan listrik; top up pulsa; pembayaran tagihan telepon, TV berlangganan serta iuran BPJS. Top up saldo HasanahKu dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai pilihan channel seperti ATM, Mobile Banking, Internet Banking dan SMS Banking.

Uang elektronik HasanahKu dipasarkan sebagai value added product pada area atau segmen yang menjadi kekuatan BNI Syariah yaitu ekosistem halal, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga Ziswaf, sehingga terbentuk kemitraan strategis menggunakan skema business to business (B2B) dengan ekosistem merchant dan community base yang salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi dengan perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

Kinerja BNI Syariah triwulan I 2020 ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, dimana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah.

Untuk kenyamanan nasabah bertransaksi saat pandemi COVID-19, BNI Syariah juga menghimbau segenap nasabah menggunakan layanan E-Banking (BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking).

Untuk antisipasi kondisi usaha nasabah, BNI Syariah memberikan keringanan (restrukturisasi) berupa penundaan pembayaran kepada nasabah yang terdampak COVID-19. Bentuk keringanan restrukturisasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Restrukturisasi ini diharapkan dapat membantu memudahkan nasabah dalam hal pembayaran kewajibannya.

Untuk meringankan beban masyarakat, BNI Syariah telah melakukan beberapa kontribusi selama pandemi COVID-19 diantaranya adalah Layanan Kesehatan Cegah Virus Corona Sejak Dini; Penyemprotan Disinfektan di Fasilitas Umum; Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim medis; Pemberian santunan kepada Pensiunan BNI Syariah; Program Tetanggaku Hasanahku; Penggalangan dana melalui platform Wakaf Hasanah bekerja sama dengan Dompet Dhuafa; Inisiasi penggalangan dana bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation. Selain itu BNI Syariah juga menggalang donasi melalui BNI iB Hasanah Card bekerja sama dengan ACT. (nck)

Jakarta, 27 Mei 2020. Pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang Produktif dan Aman Covid-19. Dua program pun dirancang secara bersamaan, yaitu Exit-Strategy Covid-19 yang dimulai secara bertahap pada setiap fase pembukaan ekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

“Pemerintah membuat rencana agar kehidupan berangsur-angsur berjalan ke arah normal, sambil memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Data tersebut tentu akan dikoordinasikan dan bermuara di BNPB,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet terkait hal tersebut, Rabu (27/5).

Menko Airlangga menerangkan, Pemerintah membuat tahapan penilaian kesiapan berdasarkan sistem scoring yang mencakup 2 (dua) dimensi. Pertama, Dimensi Kesehatan terdiri dari perkembangan penyakit, pengawasan virus, dan kapasitas layanan kesehatan. Kedua, Dimensi Kesiapan Sosial Ekonomi yang mencakup protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, dan transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya.

Ia menegaskan skenario Produktif dan Aman Covid-19 ini hanya bisa dicapai apabila Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat merespons dengan cepat upaya menekan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19. “Selain itu, kita dorong pemulihan ekonomi dengan cepat melalui pembukaan kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan melakukan dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan kita bisa keluar dari resesi ekonomi,” sambungnya.

Adapun aspek yuridis terhadap pelaksanaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 terkait dengan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu: PSBB dicabut sebelum jangka waktu penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan dan PSBB otomatis selesai setelah jangka waktu pelaksanaannya berakhir.

Airlangga menjelaskan mengenai Syarat Perlu, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menyesuaikan kebijakan PSBB. Syarat Perlu terdiri atas Perkembangan Covid-19, Pengawasan terhadap virus/Kesehatan Publik, Kapasitas pelayanan kesehatan, Persiapan dunia usaha, dan Respons Publik.

Sementara Protokol baru dalam berkegiatan di luar rumah yang akan terus dilanjutkan walaupun PSBB disesuaikan meliputi: (i) Memastikan membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih; (ii) Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah; (iii) Menerapkan physical distancing (1.5-2 m); (iv) Isolasi mandiri jika terpapar kasus positif dan sakit; dan (v) Pengecekan suhu di setiap Gedung.

Menko Perekonomian juga menerangkan bahwa ratas kabinet membahas mengenai Indikator Kesehatan di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Reproduction Rate (RT) dan perkembangan kasus baru. Dari hasil penilaian berdasarkan indikator Kesehatan dan Kesiapan Protokol didapatkan beberapa informasi.

Menurut Data Epidemiologi BNPB, ada 110 Kabupaten/Kota yang belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus positif. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan wilayah yang berstatus Zona Hijau agar tetap terbebas dari Penyebaran Covid-19 serta memulihkan Kembali Kegiatan Ekonomi namun tetap memperhatikan penerapan Protokol Normal Baru.

Kemudian ada pula Daerah/Wilayah dengan Daya Tular Rt <1, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah siap, antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Ada juga Daerah/Wilayah yang menurut analisis tren yaitu Semarang (Jawa Tengah) dan berdasarkan analisis tingkat Kelurahan/Desa Gubernur Jawa Barat, sebagian Jawa Barat yang berada sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang signifikan siap dibuka.

Untuk itu, Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forminda) akan segera menyusun protokol dan menguji secara seksama di lapangan sebelum membuka kegiatan, menyiapkan prasyarat Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, dan menyiapkan prakondisi lainnya dan langkah cepat untuk memperketat kembali aktivitas jika diharuskan.

Pemerintah, kata Menko Perekonomian, juga membuat rencana ujicoba, simulasi dalam minggu ini dan pembukaan pada minggu depan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.

”Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan POLRI akan mengawal dan berkoordinasi di tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat agar tidak terjadi secondary wave. Data-data yang sifatnya dinamis tersebut juga akan terus dikoordinasikan sesuai dengan situasi dan keadaan di daerah masing-masing,” tegas Airlangga.

Selain itu, ratas kabinet juga membahas kesiapan dari protokol-protokol, baik yang bersifat umum maupun protokol kegiatan ekonomi seperti industri manufaktur, pariwisata, perhubungan, dan perdagangan.

“Kemudian juga sektor perkebunan yang selama ini terus berjalan, sektor pertambangan yang memang jauh dari masyarakat, dan sektor pertanian yang kemarin sedang melakukan panen sampai sekarang. Ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas dan tentunya BNPB akan terus mengoordinasikan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

JAKARTA – 27 Mei 2020. Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group memberikan keterangan resmi terkait dengan layanan pengoperasian penerbangan penumpang berjadwal yang melayani jaringan domestik, bahwa melaksanakan penghentian sementara operasional penerbangan.

Lion Air Group sangat mendukung pemerintah terkait dengan usaha pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui peran serta aktif melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap lingkungan dan aktivitas perusahaan serta mensosialisasikan di lingkungan sekitar perusahaan.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, banyak calon penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak bisa terbang dan harus kembali dengan segala biaya yang telah dikeluarkan (kerugian), hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perjalanan dengan pesawat udara. Dengan demikian Lion Air Group berkesimpulan bahwa para calon penumpang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar lebih mengetahui dan memahami secara jelas terkait dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana bepergian menggunakan pesawat udara. Calon penumpang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bagaimana dokumen-dokumen perjalanan dipenuhi dan dimana calon penumpang mendapatkannya. Selain itu juga untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan jiwa seluruh karyawan berada dalam keadaan baik, pasca operasional sebelumnya.

Lion Air Group berkesimpulan, bahwa masih dibutuhkan waktu agar para calon penumpang lebih mengetahui dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, sehingga Lion Air Group memutuskan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui website dan kantor-kantor cabang serta menghentikan sementara operasional penerbangan selama 5 (lima) hari, yaitu mulai 27 Mei sampai dengan 31 Mei 2020.

Lion Air Group memfasilitasi kepada calon penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket (issued ticket) dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (full refund) atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya (reschedule) melalui Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia, layanan kontak pelanggan (call center) 021-6379 8000 dan 0804-177-8899.

JAKARTA – Gugus Tugas Percepatanan Penanganan COVID-19 atau GTPPC19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Surat edaran ini menjelaskan status keadaan darurat yang masih diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap pandemi COVID-19. Meskipun status Keadaan Tertentu Darurat Bencana yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berakhir pada 29 Mei 2020, status keadaan darurat masih diberlakukan. Ini disebabkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional belum berakhir.

GTPPC19 mengeluarkan surat edaran tersebut dengan memuat poin sebagai berikut (1) pengelolaan sumber daya untuk percepatan penanganan COVID-19 diselenggarakan sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, (2) percepatan penanganan COVID-19 dalam keadaan darurat bencana nonalam dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Melalui surat tersebut, Ketua GTPPC19 Doni Monardo menetapkan bahwa Kepala BNPB, gubernur, bupati dan walikota tidak perlu lagi menetapkan status keadaan darurat bencana COVID-19. Status keadaan darurat bencana nonalam akan berakhir pada saat ditetapkannya keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

“Secara otomatis, status keadaan darurat bencana menyesuaikan dengan Keputusan Presiden 12 Tahun 2020. Selama keppres tersebut belum diakhiri, maka status kebencanaan masih berlaku,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo melalui pesan digital pada Jumat lalu (22/5).

Status keadaan darurat ini sangat bergantung pada dua indikator utama yang disebutkan dalam keppres tersebut. Pertama, penyebaran virus SARS-CoV-2 yang masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak dan implikasi pada aspek sosial-ekonomi.

Kedua yakni terkait dengan status global pandemik yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, WHO, sejak 11 Maret 2020 lalu.

Terkait dengan pandemi global, keadaan darurat di wilayah nusantara ini juga dipengaruhi situasi global tersebut.

“Selama pandemi global belum berakhir dan vaksin serta obatnya belum ditemukan, maka masih diperlukan penetapan status bencana nasional untuk COVID-19,” ujar Doni. Selama WHO belum mencabut penetapan tersebut, selama itu juga status pandemi tetap ada.

Masih berlakunya status bencana nasional juga menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi warga negaranya secara nyata dan konsisten terhadap bahaya keterpaparan virus SARS-CoV-2. GTPPC19 telah mengirimkan surat edaran ini kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia. Berikut ini tautan untuk Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 sebagai Bencana Nasional.

Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI. Laporan ini disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, pada Kamis, 21 Mei 2020. Opini WTP tahun ini melanjutkan perolehan opini WTP dari BPK-RI sejak berdirinya OJK tahun 2013. OJK menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPK atas dukungan dan bimbingan dalam membangun sistem pengendalian internal dan governance di OJK sejak awal pendirian OJK hingga saat ini dan tren percepatan jangka waktu penyelesaian penyusunan laporan keuangan OJK audited dari tahun ke tahun.

“OJK menyambut baik hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan OJK Tahun 2019. Hasil pemeriksaan tersebut sangat berguna bagi OJK dalam upaya terus menerus meningkatkan kualitas tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif di OJK.” kata Wimboh Santoso.

Berbagai hal telah dilakukan OJK dalam mewujudkan visinya menjadi lembaga yang kredibel. Perbaikan kebijakan di berbagai bidang, diantaranya: meningkatkan efektivitas organisasi, memperbaiki sistem manajemen keuangan menjadi sistem otomasi yang terintegrasi, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas, serta beberapa sistem lainnya yang akan terus disempurnakan.
Di samping itu, OJK sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK melalui kerjasama dengan lembaga/profesi terkait, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Hal ini merupakan bagian dari semangat OJK untuk menjalankan continuous improvement untuk memenuhi ekspektasi stakeholders.

OJK akan terus berupaya melakukan perbaikan, diantaranya melalui percepatan proses penyelesaian tindak lanjut seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, sebagai wujud komitmen OJK dalam menjaga aspek governance. “Kami memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti seluruh temuan BPK untuk mewujudkan OJK yang lebih baik,” kata Wimboh.

Batam - Untuk meringankan masyarakat terdampak covid 19 bagi masyarakat hinterland di Kota Batam, Yayasan Inaayah Batam melakukan penggalangan bantuan, Tidak sedikit donatur baik perorangan atau atas nama lembaga dan yayasan yang berempati mendonasikan sebagian hartanya untuk masyarakat yang terdampak penyebaran covid 19 melalui Yayasan Inaayah Batam

“Sasaran  donasi tersebut di pilih secara selektif untuk masyarakat yang kurang mampu terlebih fokus kami di pulau-pulau di kota batam diantaranya pulau akar, pulau geranting,pulau cengkui,pulau caros,pulau mengkadah,pulau setokok,pulau tanjung colem dan pulau teluk air.Bantuan donasi seperti: sembako,buku islam,susu kotak,nasi kotak,wakaf al qur'an,bingkisan kado istimewa, baju layak pakai dan masker, Kami cukup prihatin dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini khususnya yang terdampak virua covid 19, atas dasar itu Kami merasa tergerak untuk berbagi dengan harapan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat ”, demikian dikatakan Inaayah selaku ketua Yayasan Inaayah Batam

Ditengah keprihatinan penyebaran covid 19 ini kami tidak turut ketinggalan untuk berbagi ke pulau dalam rangka turut mendukung program pemerintah juga selain sosial distancing dan fisical distansing juga pemberian sembako yang cukup diapresiasi ke pulau-pulau,"pungkasnya.

Sebanyak lebih dari 350 paket sembako,228 wakaf al qur'an, ratusan paket baju layak pakai,puluhan susu kotak,ribuan nasi kotak,ratusan kado istimewa baju baru telah selesai kami tunaikan ke pulau-pulau.

Pasca lebaran Yayasan Inaayah Batam akan berlanjut kembali mengumpulkan dan mendistribusi bantuan dan Memberi penyuluhan tentang wabah covid dan memberikan masker gratis ke warga pulau.

Tak hanya mendistribusikan bantuan, Yayasan Inaayah Batam juga mengupayakan untuk setiap turun diadakan pengajian dari satu pulau ke pulau lainnya namun karna covid pengajian diliburkan sementara menghindari berkumpul. Bantuan tersebut jemput, dan ada juga diantar donatur lansung ke office yayasan yang bermanfaat di perumahan bambu kuning puskopkar b2 no 2 batuaji

Yayasan Inaayah Batam juga menerima bantuan dari PDUI kota batam berupa sembako dan 1000 masker. Dari apindo dan psmti paket sembako dan dari komunitas paskas sembako. Selain dari PDUI, masker dari donatur sejumlah 800lembar lebih juga  telah distribusikan juga  ke jalanan Kota Batam.

Jakarta, 18 Mei 2020. Sebagai upaya percepatan penanganan pandemi Covid-19, baik dari aspek kesehatan maupun sosial ekonomi, Pemerintah tengah mempersiapkan Indonesia menuju tatanan kehidupan yang baru (Normal Baru) agar berangsur-angsur berjalan normal, dengan tetap memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.

Salah satu langkah yang tengah diupayakan adalah pengembangan sistem scoring atau penilaian tentang tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19.

“Kami akan menyiapkan mekanisme scoring, baik itu berdasarkan perhitungan epidemologi berbasis R0, maupun kesiapan daerah-daerah terkait dengan perkembangan penyakit, pengawasan virus, maupun kapasitas kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Kabinet tentang Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19, Senin (18/5) secara daring dari kediamannya.

Selain itu, lanjut Airlangga, juga dilihat dari kesiapan sektor publik masing-masing Kementerian/Lembaga, tingkat kedisiplinan masyarakat, maupun respons publik terhadap bagaimana cara untuk bekerja dan bersosial di Normal Baru ini.

Tingkat kesiapan terhadap situasi nasional akibat pandemi Covid-19 itu ada 5 (lima) level, yaitu: Level 1: Masih Kritis (Belum Siap), Level 2: Parah (Belum Siap), Level 3: Substansial (Mulai Siap Sebagian), Level 4: Moderat (Siap Lebih Banyak), dan Level 5: Rendah (Siap Semua).

Airlangga pun menyebutkan mengenai perhitungan Reproduction Rate dari penyakit atau infeksi yang dikenal dengan Skala R0. Reproduction Rate ini menghitung fungsi dari transmisi infection contact rate dan berdasarkan waktu.

Beberapa daerah termasuk DKI Jakarta sudah memonitor dan menggunakan formulasi ini. Untuk itu, formulasi ini pun akan disiapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Apabila R0-nya lebih besar dari 1, maka infection rate-nya masih relatif tinggi. Sementara apabila R0-nya kurang dari 1, maka sudah bisa dibuka untuk Normal Baru.

“Sesuai arahan Presiden RI, kami sedang menyiapkan kriteria-kriteria apa saja yang bisa mendorong dan mengevaluasi kesiapan dari setiap daerah, dari unit terkecil yaitu kabupaten/kota,” tutur Airlangga.

Ia pun memaparkan bahwa beberapa sektor sedang mempersiapkan scope dan Standar Operasional Prosedur yang nanti seluruhnya akan dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19.

“Jadi akan ada Normal Baru atau standar baru untuk berkegiatan. Sebagai contoh di kawasan industri, sudah ada surat edaran yang juga di-clearing atau sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Satgas Covid-19. Begitu pun nanti sektor-sektor lain seperti pendidikan, restoran, akomodasi, kegiatan-kegiatan peribadahan, dan sektor-sektor transportasi,” jelas Airlangga.

Menko Perekonomian menuturkan, secara keseluruhan konsep kebijakan dalam rangka mempersiapkan Indonesia menuju Normal Baru di atas masih akan dibahas secara lebih rinci dan teknisnya akan dikaji secara komprehensif.

“Nanti kalau sudah tuntas dengan kajian dari segi daerah, kesehatan, kesiapan Kementerian/Lembaga, dan lain-lain, baru nanti kami akan menyampaikan mengenai tahapan-tahapan yang terkait dengan waktu yang tepat dan tetap sesuai dengan protokol Covid-19. Tentunya juga memerlukan kedisplinan masyarakat,” tegasnya.

Indonesia harus segera mempunyai kebijakan exit-strategy yang bisa memulihkan ekonomi nasional, dikarenakan menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, pekerja Indonesia banyak yang berada di sektor informal yaitu sebesar 55,7% atau 70,5 juta orang. “Pekerja informal di perkotaan sebanyak 30,5 juta orang dan di pedesaan sebanyak 40 juta orang,” sebut Menko Airlangga. (nck)

Page 1 of 83

Tentang Kami