Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 23

Sumber: islampos.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta PT. Pertamina melakukan persiapan extra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dari para pemudik lebaran tahun 2018. Lonjakan ini salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi yang dibuka kembali oleh Pemerintah di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali. Dengan peraturan terbaru, maka alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta KL untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali. Diperaturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah penugasan di luar Jamali.

Rofi memberikan tambahan, mengeluarkan revisi perpres ‘pelonggaran’ distribusi premium bersubsidi di Jamali sejatinya sedang menunjukan bahwa pemerintah melakukan kebijakan populis dan pragmatis. Bukan tidak mungkin kebijakan perpres akan direvisi lagi selepas Lebaran, tergantung situasi dan kondisi. Legislator asal Jawa timur ini juga menjelaskan akan lebih baik jika pemerintah sejak awal membuat kebijakan BBM satu harga yang tersedia diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang berdaya di wilayah jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini menyebutkan, Wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) mulai mendapatkan tambahan alokasi premium. Sebelumnya, dalam Perpres 191/2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia terkecuali Jamali.

Sumber: TEMPO.CO

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 merupakan posisi yang strategis. Yusuf Kalla mengatakan Ini sangat strategis apalagi kita sebagai negara yang besar tentu sangat penting posisi ini, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, kata Kalla, Indonesia bisa membahas banyak masalah-masalah di dunia. Sebab, jika bukan anggota tidak tetap DK, Indonesia hanya bisa melakukan pembahasan masalah di dunia melalui majelis umum atau institusi PBB lainnya.

Adapun kedudukan DK PBB, kata Kalla, merupakan satu tingkat di bawah majelis umum. Apabila dianalogikan dengan organisasi, DK adalah pengurus harian yang bekerja sepanjang waktu bila ada masalah-masalah di dunia ini. Dengan masuknya Indonesia sebagai DK PBB sekarang ini, JK menilai bahwa selama dua tahun ke depan, Indonesia harus aktif membahas dan menyelesaikan masalah-masalah dunia. Menurut Kalla, Indonesia bisa fokus terhadap masalah perdamaian dunia. Misalnya mengenai keberhasilan pertemuan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang menandakan salah satu persoalan masalah dunia selesai. Kemudian upaya perdamaian di Afganistan dan Rohingya, Kallaberharap dapat berjalan dengan baik.

Indonesia mewakili wilayah Asia dan Pasifik terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah meraih 144 suara dari 190 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstein. Lebih dari dua pertiga suara anggota yang hadir memberikan suara kepada Indonesia. Hal ini membuat Indonesia untuk keempat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terakhir pada 2006-2008.

Sumber: Warta Ekonomi.co.id

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat bersinergi lebih kuat dalam rangka menjaga agar jumlah nelayan tradisional di Nusantara tidak berkurang ke depannya. Kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi SuhufanSalah satu isu fundamental yang dihadapi bangsa ini adalah menurunnya jumlah nelayan dari 1,6 juta orang pada tahun 2003 menjadi tinggal 800 ribu jiwa pada tahun 2013. Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus memiliki skenario untuk menjaga agar profesi nelayan tidak terus berkurang.

Hal tersebut, lanjutnya, penting mengingat potensi sumberdaya ikan yang terindikasi meningkat memerlukan sumberdaya manusia nelayan yang terampil. Sementara itu, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa jaminan perlindungan terhadap nelayan jangan hanya asuransi tetapi harus lebih luas lagi. Menurut Abdul Halim, ada perbedaan antara skema perlindungan dan pemberdayaan dan pembiayaan asuransi hanya merupakan salah satu upaya dalam skema yang dijalankan oleh pemerintah.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan nelayan di Tanah Air dapat dimudahkan akses pemasaran sehingga berbagai ikan hasil tangkapan mereka juga dapat dengan mudah diekspor ke pasar global.

Menteri Susi berpesan kepadanya agar produk perikanan dapat bernilai jual di dunia pemasaran nasional maupun global, dan harus berhasil memasarkan hasil tangkapan nelayan tradisional.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air baik ke domestik maupun global harus berpihak kepada kepentingan nelayan kecil.Menurut Susan, dalam rantai produksi perikanan Nusantara masih kerap ditemukan bahwa pihak yang menguasai modal besar adalah mereka yang menguasai pasar.Sedangkan nelayan kecil, katanya, masih menjadi seperti kaum marjinal atau terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal yang besar. Para nelayan tersebut, menurut dia, juga mengalami kebingungan untuk menjual ikan mereka ke pasar yang lebih luas.

Sumber: batampos.co.id

Larangan menggunakan fasilitas dinas seperti Mobil Dinas untuk keperluan mudik juga berlaku di Batam, selain itu pegwaia juga dilarang menambah cuti. Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah menyampaikan dua larangan ini. Namun ia mengaku, membawa keluar mobil dinas di Batam jarang terjadi. Namun demikian intruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Asman Abnur harus dilakukan. Soal larangan tambah cuti, ia menegaskan tidak ada PNS yang menambah cuti setelah cuti lebaran ini.

Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor, B/21/M.KT.02/2018. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal. SE itujuga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas dinas. Senada dengan Wali Kota terkait laranagn menambah cuti, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sahir menegaskan, pegawai tidak diperkenankan menambah cuti tahunan diawal cuti bersama maupun menyambung cuti bersama.

Aturan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Wali Kota Batam nomor 37 tahun 2018 tentang penetapan jam kerja pegawai Pemko Batam selama Ramadan 1439 Hijriah. Namun dalam aturan ini, ada pengecualian seperti cuit karena sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting seperti musibah keluarga. Sahir mengatakan, bagi pegawai yang melanggar tentu akan mendapat sanksi disiplin. Ia mengatakan, sanksi ini bukanlah hal yang sepele karena akan mempengaruhi karir si pegawai. Untuk diketahui, Pemerintah Pusat menetapakan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah dari 11 Juni hingga 20 Juni mendatang, waktu libur ini cukup lama, bahkan karena menerapkan lima hari kerja atau libur Sabtu dan Minggu, pegawai Pemko Batam sudah libur sejak 9 Juni lalu.

Sumber: INDUSTRY.co.id

Rencana Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mempermudah warga negara asing memiliki properti diperkirakan akan meningkatkan permintaan properti di kota itu. Apalagi, harga properti di kota ini jauh lebih murah dibandingkan Singapura dan Johor Malaysia. Kota tetangga Batam. Hal tersebut disambut baik oleh pengembang properti kenamaan di Indonesia, Agung Podomoro Land. Assistant Vice President Strategic Residential APLN, Agung Wirajaya menambahkan, jika dibandingkan dengan Singapura, harga properti dengan unit yang sama bisa berbeda 8 hingga 10 kali lipat. Begitu juga di Malaysia. Nilainya lebih mahal jika dibanding Batam. Menurut Agung Wirajaya, posisi Batam sebagai kota industri sekaligus wisata, membuka peluang bisnis sewa apartemen.

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik setempat menyebutkan, kebutuhan hunian vertikal mencapai 589 blok tower, atau sekitar 150.784 unit. Saat ini, kota industri itu hanya memiliki 76 twin blok yang terdiri dari 7.108 unit. Selain itu, semakin terbatasnya lahan di Batam, Kepulauan Riau, membuat masyarakat melirik apartemen sebagai pilihan hunian. Selain faktor harga, apartemen dianggap lebih praktis. Apalagi, fasilitas yang disediakan pengembang biasanya jauh lebih lengkap. Selain menjadi tempat tinggal, banyak konsumen yang menjadikan apartemen sebagai salah satu instrumen investasi. 

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Warga Batam yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur laut hingga pada H-5 Idul Fitri  sebanyak 71.310 orang. Sementara penumpang yang turun atau tiba di Batam sebanyak 54.074 orang. Kemudian penumpang yang melanjutkan perjalanan ada 3.273 orang. Selanjutnya call 1.158 kapal dengan kapasitas 196.001 seat. Jumlah para pemudik ini tercatat dari Posko Angkutan Lebaran Kantor Pelabuhan (Kanpel) Batam 2018, melalui pelabuhan domestik Sekupang, pelabuhan Telagapunggur, pelabugan roro Punggur, pelabuhan Harbourbay Batuampar dan pelabuhan Pelni Batuampar.

Erik Mario Sihotang di Posko Angkutan Lebaran Kanpel Batam 2018 menyebutkan data untuk H-5 atau Minggu (10/5/2018) itu sendiri sebanyak 10.144 orang yang berangkat dalam arus mudik melalui jalur laut. Kemudian penumpang yang turun atau tiba di Batam sebanyak 6.417 orang. Kemudian armada yang dikerahkan sebanyak 166 call dengan kapsitas 18.258 seat. Kita masih menunggu data dari masing-masing penumpang. Namun jika dilihat dari beberapa pelabuhan, arus mudik mulai meningkat jumlahnya," katanya.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Untuk tetap memberikan pelayanan transportasi angkutan umum kepada masyarakat, pelayanan transportasi umum bis Trans Batam tetap melayani penumpang saat libur lebaran. Hal ini disampaikan Kepala Dinas perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, selain itu ia juga mengatakan Hanya di hari pertama lebaran, bus pertama yang akan melayani baru mulai pukul 10.00 WIB. Sebab petugas angkutan umum menunggu selesai sholat Ied dulu, Yusfa juga menyampaikan pelayanan bus Trans Batam akan berlangsung seperti biasanya, melayani penumpang di setiap rute di Wilayah Batam yang biasanya dilayani.Menurut Yusfa, dengan tetap beroperasinya Trans Batam, diharapkan bisa mempermudah masyarakat yang ingin melakukan aktivitas. Dia juga menambahkan, jumlah bus Trans Batam yang akan melayani masyarakat sebanyak 73 unit.

 

Info: CNNIndonesia.com

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam mengantisipasi lonjakan penumpang dengan meningkatkan sistem dan jumlah sumber daya manusia yang bertugas. Pasalnya, ribuan penumpang yang sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mudik melalui Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto mengatakan ribuan TKI yang mengadu nasib di Singapura dan Malaysia, pulang ke kampung halaman masing-masing melalui Pelabuhan Batam setiap harinya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Ia optimistis penambahan anjungan pemeriksaan paspor tersebut dapat meningkatkan pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sekaligus mengurangi antrean panjang. Pihak imigrasi tidak dapat membedakan WNI yang melalui tempat pemeriksaan imigrasi adalah TKI atau hanya WNI pelancong, sehingga jumlahnya tidak bisa dipastikan.

Sumber: ANTARANews.com

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai pemerintah Indonesia harus serius melawan polusi sampah plastik dengan membuat kebijakan teknis yang mengatur kewajiban perusahaan produsen untuk mengurangi penggunaan plastik. Direktur ICEL Henri Subagiyo mengatakan kewajiban tersebut seharusnya berlaku bagi pemegang merek, pelaku usaha ritel, dan pelaku usaha jasa makanan dan minuman.

Menurutnya Indonesia sudah darurat sampah plastik. Indonesia berada di posisi nomor dua setelah Tiongkok sebagai negara penghasil sampah plastik yang dibuang ke laut. Sehingga dibutuhkan terobosan solusi yang mendorong perbaikan di sektor hulu, produsen. Seperti kita ketahuai padaTanggal 5 Juni yang lalu adalah merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang tahun ini dengan tema "Beat Plastic Pollution". Sampah plastik kini jadi masalah genting global. Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 4,8 juta sampai 12,7 juta ton plastik masuk ke laut, di mana sebanyak 80 persen berasal dari sampah darat. Sementara itu, pada tahun 2015 Indonesia menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton dan sebanyak 1,29 juta ton di antaranya sampai ke laut.

Henri menambahkan, permasalahan sampah di laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah di darat. Dua pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan yakni masih tingginya kontribusi sampah di laut dari manufaktur plastik dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R.World Bank mencatat setidaknya 52 persen dari komposisi sampah plastik di laut berasal dari manufaktur plastik. Di sisi lain, data KLHK menunjukkan bahwa di tingkat nasional total timbulan sampah plastik secara nasional sebanyak 16 persen. Oleh karena itu pemerintah harus menerbitkan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut yang meliputi pembagian tanggung jawab dan rencana program yang jelas antar instansi pemerintah pusat dan daerah; darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut; kewajiban produsen dalam upaya pengurangan sampah di laut; dan aksi pengawasan dan penegakan hukum bagi produsen dan pemerintah daerah.

Sumber: Merdeka.com

Pelaku usaha meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Aturan ini dinilai menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar bagi pengusaha. Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengatakan batas waktu tersebut terlalu singkat untuk barang yang melalui jalur merah dan harus diperiksa fisik oleh petugas pabean. Sementara itu apabila melewati batas waktu tersebut, maka SKA dianggap tidak berlaku lagi. Tidak hanya industry logistic dan forwarder yang mengeluh, Asosiasi Persepatuan Indonesia berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut. Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Budiarto Tjandra, mengatakan pemerintah perlu mengadakan dialog dengan para pihak terkait supaya bisa memanfaatkan tarif preferensi yang berdasarkan aturan internasional. Menurutnya, industri skala kecil dan menengah yang paling merasakan dampak jika tidak bisa mendapatkan tarif preferensi.

Page 1 of 23

Tentang Kami