Live Streaming
super me

super me

Page 1 of 72

JAKARTA - Dompet Dhuafa bersinergi dan berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk program filantropi dan kemanusiaan.

Dalam event Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), yang dihadiri Wakil Presiden Prof Dr KH Maruf Amin, Ketua MES Dr Wimboh Santoso menyerahkan donasi MES secara simbolik kepada Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Madjidi.

Donasi yang merupakan program charity MES ini diperuntukkan untuk pemulihan fasilitas publik pasca bencana di Sembalun, NTB.

Ketua Umum MES Dr Wimboh Santoso memaparkan MES memiliki program MES Charity Golf untuk progran kemanusiaan. Perolehah dana tersebut disalurkan melalui Dompet Dhuafa untuk program recovery pasca bencana.

Disamping itu, MES juga memberikan beasiswa pemimpin kepada para aktivis ekonomi syariah di berbagai kampus di Indonesia. Penyerahan disanpaikan di Jakarta Convention Center, Jumat, 15 November 2019.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi mengapresiasi dan menyambut baik donasi MES yang disampaikan melalui Dompet Dhuafa. Donasi dari MES akan digunakan membangun sarana fasilitas publik yang rusak akibat bencana gempa di NTB beberapa waktu lalu.

Dompet Dhuafa sejak perisitiwa bencana mebantu masyarakat korban bencana NTB, antara lain mulai penanganan darurat hingga pembangunan hunian sementara hingga fasilitas kesehatan, sekolah, fasilitas umum, dan lainnya. (Nck)

Pemimpin di industri penyediaan TV Cable Dan Fixed Broadband Cable Internet di Indonesia, secara resmi memperluas jangkauan layanan untuk ikut mendukung pengembangan ekonomi digital di Kota Batam. Seremonial acara peluncuran layanan First Media yang ber langsung di CTV Cinema Grand Batam Mall pada kamis (14/09/2019) disaksikan langsung oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berserta Eksekutif PT. Link Net Tbk. Acara ini mendapat sambutan dari masyarakat Dan juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Firts Media memahami peran Dan kontribusi Kota Batam tehadap percepatan Ekonomi di provinsi kepulauan Riau (Kepri) Dan Indonesia, Dan penting nya infrastruktur jaringan Broadband untuk memastikan keberlanjutan serta keberadaan kebutuhan segmen perumahan, bisnis, Dan pemerintah ditengah tengah transformasi digital yang dinamis.
Dengan mengedepankan inovasi, First Media selalu menjadi Pionir dalam mempersembahkan layanan hiburan terbaik bagi pelanggan melalui produk Dan layanan premium yang kompetitif Dan superior, internet broadband tercepat Dan Unlimited hingga 1Gbps , lebih dari 200 TV channel Dan High Definition (HD) yang paling banyak ditawarkan di Indonesia dengan 80 HD channel 4K Chanel, juga Value added service (VAS) lainnya.

"Kota Batam merupakan Salah pusat Bisnis Dan ekonomi di Indonesia. saat ini batam menyumbang 70% dari per ekonomi an diprovinsi Kepulauan Riau . Untuk terus dapat meningkatkan sumbangannya bagi perekonomian bagi Kepri, Batam harus mempunyai infstruktur teknologi yang canggih sehingga ekonomi terus tumbuh dengan pesat termasuk tumbuh nya ekonomi digital di Batam. First Media secara konsisten melakukan ekspansi layanan, dimana perluasan layanan ke Batam merupakan bagian dari strategi ekspansi kami diwilayah Sumatera untuk turut membantu pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan high -Speed internet broadband Dan konten-konten TV berkualitas, " kata Malon Budiman, Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk.


Kota Batam merupakan Kota dengan potensi yang sangat baik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk di Batam pada tahun 2019 ini sebanyak 1.376.009 jiwa, meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Dengan penduduk yang cukup besar, lokasi yang strategis berdekatan dengan Singapore serta iklim ekonomi yang kondusif membuat Batam akan terus tumbuh Dan memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia. kami dengan senang hati menyambut kehadiran First media di Kota Batam, " ungkap wakil wali Kota Batam Amsakar Achmad.

selain seremonial, acara peluncuran First Media di Kota Batam dilanjutkan dengan pameran (Costumer Experience) bertemakan "Discover Possibilities" bertempat di Main Atrium Grand Batam Mall yang diselenggarakan selama 4 hari, mulai 14 November 2019 sampai 17 November 2019.

SIARAN PERS
No. HM.4.6/140/SET.M.EKON.2.3/11/2019

Peluncuran Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018:
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan

Jakarta, 14 November 2019 Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau.

“Juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, saat memberikan sambutan pada acara “Peluncuran Hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018”, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/11).

Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia dilaksanakan berselang tiga tahun setelah ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016. Survei tersebut dijalankan pada akhir 2018 hingga awal 2019 dengan mengukur beberapa pencapaian dari target utama.

Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan menggunakan sampel yang merepresentasikan Indonesia, dalam rangka mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal. Inklusi keuangan diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Anggota Satuan Tugas Survei adalah berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Selain itu, survei juga difasilitasi oleh Kantar Worldpanel Indonesia dan didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation.

Survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa (usia di atas 15 tahun) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018, terdiri dari penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin. Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel. Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional, dan untuk daerah perkotaan/pedesaan secara terpisah.

Iskandar, yang juga merupakan Ketua Sekretariat DNKI, mengatakan bahwa sebanyak 70,3% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7% orang dewasa memiliki akun.

“Lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri,” ungkapnya.

Terjadi juga peningkatan kepemilikan uang elektronik berbasis seluler menjadi 4% di 2018, dari jumlah 1% di 2016. Pengguna uang elektronik berbasis seluler memang mayoritas generasi muda (20-34 tahun), namun uniknya peningkatan penggunaan naik signifikan pada kalangan usia 35-44 tahun. Lalu, hasil survei ini juga menunjukkan kepemilikan akun, tingkat penggunaan layanan dan produk perbankan, lebih besar di luar Jawa daripada di Jawa, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Hal tersebut disinyalir terdorong oleh keberhasilan elektronifikasi program bantuan pemerintah yang telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun tersebut. Sehingga, diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dan sebagian besar dari mereka adalah penerima bantuan pemerintah melalui transfer digital.

“Ini seiring dengan capaian realisasi program kerja DNKI yang ingin mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan nontunai. Pasalnya, bantuan pemerintah diberikan melalui akun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Iskandar.

Sejak diluncurkan dengan skema nontunai, tercatat 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 12 juta keluarga penerima manfaat BPNT melalui akun perbankan maupun uang elektronik. Pada 2019, pemerintah telah menetapkan target kelompok penerima manfaat BPNT sebesar 15,6 juta jiwa.

Pemerintah juga telah bekerjasama dengan OJK dan BI melalui program Agen Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Agen Laku Pandai dan LKD merupakan salah satu upaya bersama dalam menjawab tantangan dalam penyediaan titik-titik akses keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini, sudah terdapat lebih dari 1 juta agen di tengah masyarakat.

Selain itu, jaringan agen teknologi finansial (tekfin) menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melansir bahwa terdapat sekitar 5 juta jaringan agen tekfin sebagai komplemen dari 1,3 juta jaringan agen keuangan saat ini. “Value proposition dari pemanfaatan agen tekfin perlu dioptimalkan,” imbuh Iskandar.

Iskandar juga menuturkan jika hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan secara umum ke depannya. Sebab, meningkatnya saving rate di Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena tabungan masyarakat tersebut juga sebagai salah satu bentuk investasi domestik. “Ini akan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap short term capital inflow, dan mencegah kurangnya likuiditas di dalam negeri,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tubagus Achmad Chusni, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, CEO LinkAja Danu Wicaksana, Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus, dan Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati. (Nck)

TERNYATA OH TERNYATA!

Ada menu Mini Chizza di Kombo Gebyar 1! Nggak cuma itu, di dalam Kombo ini juga ada Chicken Balls, loh! Lengkap dengan pudding, Kombo ini pas buat kamu yang mau makan kenyang!

Cobain yuk MINI CHIZZA di Kombo Gebyar 1, bisa dapet MOBIL GRATIS loh!
-
Beli Kombo Gebyar 1 dan isi data diri kamu di form yang dikasih dari kasir kami! Masukkan form tersebut ke kotak undian, lalu tunggu pengumuman pemenangnya!
-
Syarat dan Ketentuan:
1. Kupon undian bisa didapatkan dengan memesan menu Kombo Gebyar 1, Kombo Gebyar 2, Kombo Super Star (2 kupon) atau pembelian menu lainnya minimal Rp 70.000 setelah pajak (1 kupon).
2. Periode undian 1 Oktober - 31 Desember 2019 dengan 3 tahap pengundian:
• Tahap I : Undian ditutup tanggal 25 Oktober 2019. • Tahap II : Undian ditutup tanggal 25 November 2019. • Tahap III : Undian ditutup tanggal 31 Desember 2019.
3. Syarat & ketentuan berlaku. Info lengkap kunjungi

Syarat dan Ketentuan undian Gebyar Original bisa dibaca selengkapnya di kfcku.com/kfcgebyaroriginal⁠

#gebyaroriginal #kfc40tahun #kfcindonesia

Jakarta, 11 November 2019. PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di MD Place, Jakarta. RUPSLB yang dipimpin oleh Komisaris MD Pictures, Sanjeva Advani, antara lain menyetujui perubahan susunan direksi dan menghapus jabatan direktur independen menjadi direktur, penggunaan dana penawaran umum saham perdana, serta persetujuan perubahan pasal 3 anggaran dasar.

“Sehubungan dengan makin berkembangnya era digital, dengan ini kami memutuskan untuk penambahan anggota direksi.” ujar Manoj Punjabi, Presiden Direktur FILM.

RUPSLB menyetujui pengangkatan David Elliot Ulmer Jr sebagai direksi dengan periode 2019-2023. David Elliot Ulmer Jr memiliki banyak pengalaman di industri hiburan digital setelah bekerja di berbagai perusahaan global sepanjang karirnya. Sebelum diangkat sebagai direktur untuk FILM, beliau menjabat sebagai Chief MD Digital dan antara lain bertanggung jawab atas kemitraan OTT (over-the-top) dan broadband termasuk hubungan distribusi dan produksi.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan jabatan Sajan Lachmandas Mulani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Independen menjadi Direktur.

Untuk menghemat waktu dan biaya mobilitas, RUPSLB menyetujui investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia dengan menggunakan dana penawaran umum saham (IPO) perdana. PT Barakuda Film Galeri Indonesia akan menjadi penyedia kebutuhan peralatan shooting One Stop Shop di area Jakarta Film Studio yang dimiliki Perseroan saat ini sehingga proses produksi film dapat didukung dengan peralatan dan perlengkapan secara maksimal.

Sementara itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hadir juga dalam RUPSLB Komisaris Independen, Bachtiar Effendi; Direktur, Sanjay L. Mulani, Direktur; Shania Punjabi dan Direktur, Soundararajan Venkatachari. (Nck)

Jakarta, 12 November 2019. Pemerintah kembali menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi 6% per tahun, dari semula 7%. Selain itu, total plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM. Selain itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/11).

Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6% akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah. “Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” ujarnya.

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34%.

“KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” kata Menko Airlangga.

Kinerja Kredit Usaha Rakyat

Sejak 2015 Pemerintah memang merubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.

Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

“Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. (Nck)

Jakarta, 07 November 2019. Pemerintah tengah merancang Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”, ada 4 (empat) kelompok program yang disasar.

Pertama, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif). Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness).

“Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian, Kamis (7/11), di kantor Kemenko Perekonomian.

Menko Airlangga menjelaskan, ada 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan.

“Sebelumnya Presiden RI sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga.

Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Ada pula mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery,, dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegas Menko Perekonomian.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.

Susiwijono menuturkan, ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.

“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.

Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sesmenko Perekonomian menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program.

“Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” pungkas Susiwijono.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). (Nck)

Jakarta, 25 Oktober 2019. BNI Syariah mencatatkan laba bersih Rp 461,96 miliar sampai triwulan III 2019, naik 50,66% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar Rp 306,61 miliar. Seiring dengan kenaikan laba, BNI Syariah juga mencatat kenaikan aset 12,76% yoy menjadi 43,92 triliun dari periode sama tahun 2018 sebesar Rp 38,95 triliun. Kenaikan aset BNI Syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri sebesar 11,53% (data SPS per Juli 2019 BUS-UUS).

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan kenaikan laba ini didorong oleh pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas, efisiensi operasional, ekspansi dana murah yang ditunjukkan oleh rasio CASA yang meningkat, serta NPF yang terjaga sehingga menghasilkan profitabilitas yang optimal. Selain itu, minat nasabah terhadap produk dengan akad wadiah semakin tinggi, sehingga beban bagi hasil menurun. “Alhamdullilah, secara umum kinerja BNI Syariah terus tumbuh secara konsisten di atas rata-rata industri,” kata Abdullah, Jumat (25/10).

Dari sisi bisnis, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 31,81 triliun, naik 18,34% yoy dari periode sama tahun 2018 sebesar Rp 26,88 triliun. Komposisi pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp 15,08 triliun (47,4% dari total pembiayaan); segmen komersial sebesar Rp 8,54 triliun (26,8%); segmen kecil dan menengah sebesar Rp 6,22 triliun (19,6%); segmen mikro sebesar Rp 1,61 triliun (5,1%); dan kartu pembiayaan sebesar Rp 358 miliar (1,1%).

Selain pembiayaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah mencapai Rp 37,49 triliun, naik 11,79% yoy dari periode sama tahun 2018 sebesar Rp 33,53 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 3,33 juta. Pertumbuhan DPK BNI Syariah lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,28% (data SPS per Juli 2019 BUS-UUS).

Komposisi DPK ini didominasi oleh dana murah (giro dan tabungan) yang mencapai 61,95%. Rasio dana murah ini didapat dari kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah dan komunitas, salah satunya melalui program Masjidku Hasanahku, yaitu pelatihan optimalisasi manajemen keuangan masjid di 16 kota yang telah diikuti lebih dari 2.000 masjid sejak awal tahun 2019.

Dari sisi rasio efisiensi, sampai triwulan III 2019, BNI Syariah mencatat biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) sebesar 80,67% atau membaik dibanding periode sama 2018 sebesar 85,49%. Rasio efisiensi yang membaik ini diperoleh melalui adanya sinergi BNI Syariah dengan BNI Induk dalam hal layanan, operasional perbankan, optimalisasi marketing communication. Seiring rasio efisiensi, rasio profitabilitas salah satunya ROE (Return on Equity) juga mengalami kenaikan dari 10,47% menjadi 14,02%.

Sampai triwulan III 2019, BNI syariah mencatat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 3,05% membaik dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar 3,08%. Membaiknya rasio NPF ini dicapai dengan pembiayaan ke sektor yang memiliki risiko rendah dengan terus memonitor kualitas pembiayaan secara konsisten sehingga menghasilkan yield yang optimal.

Dalam meningkatkan kinerja, BNI Syariah senantiasa memelihara hubungan nasabah dan mitra dengan value proposition Hasanah Banking Partner, dimana BNI Syariah menyediakan solusi yang komprehensif melalui produk dan layanan kepada institusi antara lain pembiayaan komersial dan SME, payroll, cash management, dan financial institution. Sementara untuk nasabah individu, produk dan layanan BNI Syariah antara lain pembiayaan griya, Hasanah Card, Fleksi, Wakaf Hasanah, Giro, Deposito, dan Tabungan Haji iB Baitullah. BNI Syariah juga ikut berperan dalam mengembangkan Halal Ecosystem antara lain Halal Food, Halal Tourism, Halal Fashion, Ziswaf, Haji dan Umroh.

BNI Syariah juga melakukan transformasi digital dengan menerapkan metodologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan transaksi dan ibadah nasabah. Salah satunya adalah memberikan kemudahan bertransaksi dengan pengisian formulir online untuk pembukaan rekening melalui Hasanah Online bro.bnisyariah.co.id.

BNI Syariah atas dukungan BNI Group menjadi first mover dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini diwujudkan melalui pembukaan 7 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Provinsi Aceh dan memperkuat jaringan melalui 24 layanan syariah di seluruh outlet BNI di Provinsi Aceh hingga 14 Oktober 2019.

Atas dukungan dan kepercayaan masyarakat, sepanjang tahun 2019 BNI Syariah mendapatkan beberapa penghargaan baik lokal maupun internasional diantaranya Alpha Southeast Asia Award 2019 kategori The Best Islamic Finance SME Bank, Best Performance Bank - Bisnis Indonesia Financial Award 2019 kategori Bank Syariah, Bank Syariah Terbaik - Best Syariah 2019 kategori aset diatas Rp 20 triliun dari Majalah investor.

Jakarta, 23 Oktober 2019 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) berhasil mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,7% pada Kuartal III – 2019 menjadi senilai Rp 558,7 triliun, sekaligus menandai stabilnya percepatan fungsi intermediasi ditengah kondisi perekonomian yang menantang. Penyaluran kredit tersebut didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5,9% yang mengantarkan BNI untuk mencatatkan perbaikan pada net interest income (NII). Penyaluran kredit yang tetap dijaga ini menunjukkan BNI menjalankan peran dan fungsi utama sebagai bank yang juga menjalankan fungsinya sebagai agent of development, serta sebagai strategi optimalisasi pengelolaan portofolio aset dan liabilitas.
Pertumbuhan kredit BNI didorong oleh pembiayaan pada segmen korporasi yang tumbuh 18,1% dari periode yang sama tahun 2018 menjadi Rp 291,7 triliun yang terdistribusi ke Segmen Korporasi Swasta sebesar Rp 181,1 triliun, atau tumbuh 24,8% dibanding Kuartal III - 2018, dan pada BUMN senilai Rp 110,7 triliun, atau mengalami pertumbuhan 8,6% dibanding Kuartal III – 2018. Selain segmen Korporasi, segmen Usaha Kecil juga memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 19,2% dibandingkan Kuartal III - 2018, menjadi Rp 75 triliun.
Kredit pada segmen korporasi terutama disalurkan pada sektor manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, jasa dunia usaha, konstruksi dan kelistrikan. Agar kualitas kredit tersebut tetap terjaga, BNI menerapkan berbagai kebijakan antara lain pemberian kredit kepada high quality corporates, dan pembiayaan kepada corporates cash flow generator. Hal ini menunjukkan komitmen BNI untuk terus melakukan pembiayaan secara selektif kepada sektor-sektor industri yang memiliki risiko terukur untuk menjaga kualitas aset. Pertumbuhan kredit di segmen Menengah yang dijaga di level moderat sebesar 3,8% dibanding Kuartal-III tahun lalu, juga menunjukkan komitmen perbaikan kualitas aset dimaksud.
Adapun pada Segmen Konsumer, BNI mencatatkan Kredit Payroll masih sebagai kontributor utama pertumbuhan bisnis konsumer, dengan tumbuh 13,1% YoY. Perluasan kredit payroll dilakukan BNI dengan memokuskan diri pada pemberian kredit pada karyawan institusi pemerintah dan BUMN, dimana hingga September 2019, kredit payroll kepada karyawan BUMN dan pemerintahan memberikan kontribusi sekitar 64,4% dari total kredit payroll.

Dukungan DPK
Penyaluran Kredit BNI yang solid ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,9% secara YoY, menjadi Rp 581 triliun pada Kuartal III – 2019. BNI juga menjaga rasio dana murah yang ditunjukkan dari komposisi CASA yang mencapai 64,3% dari total DPK, terutama karena pertumbuhan Giro sebesar 13% dan tabungan 7,5% YoY.
Dalam upaya menghimpun dana murah, BNI terus mengembangkan layanan digital banking, meningkatkan sinergi dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mengembangkan layanan bagi lembaga-lembaga pemerintahan.
Keberhasilan dalam upaya menghimpun dana murah juga tercermin dari penambahan jumlah rekening individu menjadi sebanyak 46,5 juta. Selain itu, BNI juga terus meningkatkan jumlah branchless banking dari 111.836 pada akhir tahun 2018 menjadi 130.803 Agen46 pada Kuartal III - 2019. Perluasan Agen46 ini semakin mendekatkan layanan perbankan yang biasa diberikan di outlet BNI, kepada para nasabah, sehingga memberikan kontribusi pendapatan berbasis komisi.

Profitabilitas
Penyaluran kredit BNI tersebut mendukung pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) menjadi Rp 26,9 triliun pada Kuartal III – 2019. Begitu juga dengan Non Interest Income atau fee based income (FBI), yang pada Kuartal III – 2019 tumbuh sebesar 13% YoY, menjadi Rp 8,1 triliun. Dengan dukungan pertumbuhan NII dan FBI, BNI mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp 12 triliun atau tumbuh 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2018.
Pendapatan Fee BNI ditopang oleh pertumbuhan recurring fee sebesar 17,1% YoY menjadi Rp 7,9 triliun. Kenaikan FBI pada Kuartal III - 2019 ini didorong oleh kontribusi fee dari segmen business banking, antara lain fee dari trade finance yang tumbuh 9,4% dan fee sindikasi yang tumbuh 81,6%. Adapun, sumber fee dari bisnis konsumer antara lain berasal fee pengelolaan kartu debit yang tumbuh 57,5% dan fee transaksi melalui ATM yang tumbuh 16,5%.
Dari sisi kualitas aset, NPL BNI tercatat membaik menjadi 1,8% pada Kuartal III - 2019 dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2%. Credit cost juga menunjukkan perbaikan, yaitu turun dari 1,4% pada Kuartal III – 2018 menjadi 1,3% pada Kuartal III - 2019, sementara coverage ratio terus meningkat dari 152% di Kuartal III – 2018 menjadi 159% pada Kuartal III - 2019.

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.

Jokowi lalu memanggil satu per satu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya

Berikut ini nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

 

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4756478/ini-susunan-lengkap-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf?mpnews&_ga=2.221534552.1514794067.1571804699-1212255335.1571804699&_gac=1.180286806.1571804735.Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykaDLaGM9hTYRHqL0lBjoGzGz7wgk3MxmkdCpFrFln7tN3TOjY8QGEoaAs7cEALw_wcB

Page 1 of 72

Tentang Kami