Live Streaming
Page 6 of 12
30 April 2018

Sumber: Liputan6.com

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah kian serius membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Program Go Online UMKM yang telah digulirkan pemerintah harus digencarkan karena perkembangan teknologi informasi juga makin cepat dan pasar kian terbuka. Merujuk hasil riset Mckinsey Institute, politikus yang kerap dipanggil Bamsoet ini mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah itu baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital. Menurut dia, data itu juga menjelaskan banyak aspek. Misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. 

Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional diyakini akan signifikan. Karena itu Bamsoet mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Go Online UMKM. Mantan wartawan itu menegaskan, pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program itu. Bambang menambahkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemda tentu punya data dan paling tahu potensi ataupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.

30 April 2018

REPUBLIKA.CO.ID,

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengantisipasi bonus demografi pada tahun 2030. Moeldoko mengatakan, jika bonus demografi diarahkan dengan baik maka akan menjadi kekuatan bangsa. Hal itu sebagai persiapan menghadapi terjadinya bonus demografi, atau populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak daripada usia nonproduktif. Menurutnya, jika bonus demografi tersebut dapat diarahkan dengan baik, akan menjadi kekuatan bangsa. Sebaliknya, jika dibiarkan, justru akan menjadi ancaman tersendiri.Peningkatan kualitas SDM, kata dia, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu penyebab ketimpangan kualitas SDM, katanya lagi, adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang berasa pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang notabene masih sulit terakses.

Di daerah yang terisolasi, menjadikan pendidikan dan kesehatan sulit terakses. Hal itu yang menjadikannya tertinggal. Pembangunan SDM juga harus dilakukan di kawasan-kawasan perdesaan. Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh Ppemerintah di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan SDM di kawasan "pinggiran". Setidaknya, kata dia, ada tiga hal yang menjadi poin untuk mengenjot pembangunan SDM, yakni kognitif yang berkaitan dengan pendidikan, afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan.

Menurut Moeldoko, salah satu hal dapat ditekankan untuk membangun SDM kawasan perdesaan adalah melalui pengembangan keterampilan untuk meningkatkan hasil produk lokal. Jika hal itu dilakukan, kesejahteraan dan perekonomian akan meningkat. Ia berharap peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan SDM dalam hal keterampilan juga sangat diharapkan. Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang begitu besar untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Untuk program pendidikan, dia mencontohnya pemerintah yang mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia mengungkapkan bahwa ada 19 juta siswa setiap tahun diberikan beasiswa melalui Indonesia Pintar. Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiyai oleh Pemerintah.

30 April 2018

Sumber: koran-jakarta.com

Pemerintah diminta terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan angka pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta orang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kedua kebijakan tersebut dinilai bisa meredam polemik dan silang pendapat persoalan tenaga kerja, terkait dengan anggapan membanjirnya tenaga kerja asing (TKA), dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sebanyak sembilan juta orang itu memang sudah memprihatinkan.Apalagi, mayoritas mereka bekerja pada sektor kasar atau tidak membutuhkan skill tinggi. Jutaan TKI di mancanegara tersebut juga menimbulkan kecemasan jika sewaktu- waktu dideportasi. Menurut Manap, terlepas dari kemungkinan aksi balasan dari negara-negara pemberi kerja karena tenaga kerja mereka ditolak bekerja di Indonesia, sudah semestinya negara membuka lapangan kerja seluas- luasnya di dalam negeri.

27 April 2018

Sumber: VIVA.co.id

Investigasi Ombudsman mengungkapkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia membludak lebih besar dari data resmi yang dirilis pemerintah. Selain itu, banyak TKA yang merupakan pekerja atau buruh kasar. Investigasi itu dilakukan pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, semakin banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia karena adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja pada 2015. Laode menjelaskan, awalnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Selain itu, dalam aturan yang lama juga harusnya ada ketentuan tenaga kerja lokal dan asing di suatu perusahaan berbanding 1:10, di mana satu TKA sebanding 10 Tenaga Kerja Indonesia. Akan tetapi, dalam aturan yang baru, ketentuan tersebut dihapuskan.Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan perubahan kembali Permenaker.

 

27 April 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM,

Komisi IX DPR mengultimatum kepada pemerintah untuk mengungkap data-data jumlah pekerja asing di Indonesia hingga 18 Mei 2018. Pasal jumalh TKA saat ini simpang siur sehingga menimbulkan kegaduhan nasional. Ultimatum itu diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Kemenaker, BKPM, Dirjen Imigrasi, dan Dirjen Pengembangan Daerah Kemendagri di DPR RI, Senayan, Jakarta guna menyikapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Pemerintah juga diminta untuk terbuka menjelaskan pasal-pasal dalam Perpres tersebut yang dinilai membuka pintu bagi pekerja asing.

Misalnya Pasal 10 Ayat 1 Butir C yang menyatakan izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak diwajibkan pada pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Begitu juga pasal Pasal 13 Ayat 1 dimana RPTKA bisa diurus belakangan untuk pekerjaan yang mendesak.Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan Data yang diminta untuk dibuka juga adalah kebutuhan lapangan kerja dalam proyek investasi asing, data orang asing yang dilibatkan dalam turnkey project, serta data lokasi yang jadi konsentrasi pekerja asing di Indonesia. Selain itu Komisi IX DPR juga sepakat membentuk Tim Pengawas Tenaga Kerja Asing yang bertujuan untuk memonitor secara khusus persoalan tersebut, termasuk melakukan sidak ke beberapa wilayah yang terdapat konsentrasi TKA ilegal di Indonesia.

27 April 2018

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID,

Pusat Bantuan Sosial Raja Salman (King Salman Humanitarian Aid and Relief Center/KSHARC) datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti berbagai program sosial yang telah dicanangkan di Indonesia. KSHARC merupakan lembaga sosial yang didirikan Raja Salman bin Abdul Aziz dan fokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan. Kedatangan KRHC diterima Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Rombongan yang terdiri dari para relawan sosial dari Arab Saudi ini dipimpin Asisten Direktur Utama KSHARC Uqail Al Ghamidy dan diterima Kuasa Usaha Kedutaan Arab Saudi Ustadz Faishal Suud Al-Khunainy. Dalam pertemuan itu, Ghamidy menjelaskan berbagai peran dan bantuan sosial Arab Saudi yang telah dilakukan di berbagai negara.

Adapun bantuan sosial yang diberikan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia mencapai 28 program dengan nilai bantuan mencapai lebih dari 435 juta dolar AS atau lebih dari Rp 6 triliun. Kedatangan delegasi KSHARC ini ke Indonesia dalam rangka mengimplementasikan program bantuan pangan ke sejumlah tempat di Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Islam (LIPIA) yang merupakan representasi Universitas Islam Muhammad bin Suud di Indonesia. Kuasa Usaha Kedutaan Arab Saudi Ustadz Faishal Al-Khunainy menyampaikan apresiasi terhadap berbagai proyek dan bantuan sosial yang telah disalurkan kepada berbagai pihak, khususnya kepada kaum perempuan dan anak-anak. Ghamidy menyampaikan terima kasih kepada Kuasa Usaha Arab Saudi di Jakarta atas sambutan yang ramah serta berbagai kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada KSHARC dalam melaksanakan proyek-proyek sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

24 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini diestimasi bisa mencapai 5,3 persen dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil. Momentum puasa, lebaran, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) disebut-sebut sebagai penopang utama ekonomi. Head of Economic and Market Research UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal dua lebih tinggi dari perkiraan kuartal pertama yang sebesar 5,2 persen. Sejumlah momentum musiman akan turut mendongkrak konsumsi domestik, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga nonpemerintah.

Konsumsi riil yang meningkat bisa menjadi stimulus fiskal penggerak laju ekonomi. Syaratnya, pemerintah harus mampu menjaga inflasi di level aman. Saat ini, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 3,5 persen +- 1 persen.  Firman Mochtar, Kepala Grup Asesmen Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah mulai stabil di level Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April.

Menurutnya, aliran dana asing masih akan terus bertambah ke pasar Indonesia. Perbaikan struktural yang dilakukan pemerintah membuat investor global lebih optimistis dan membuka ruang investasi ke Indonesia. Pada momentum tahun politik 2018, Firman tak khawatir dengan perlambatan ekonomi. Menurutnya, kondisi politik nasional sudah cukup kondusif, masyarakat sudah dewasa dalam berdemokrasi. Hal itu menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Agenda kegiatan pilkada justru berdampak positif terhadap komponen konsumsi swasta dan pengeluaran lembaga. Seluruhnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, bank sentral memperkirakan ekonomi kuartal I tumbuh 5,1 persen, didorong oleh permintaan domestik, khususnya investasi. Selanjutnya, konsumsi swasta dan pemerintah tumbuh meningkat, dibarengi ekspor yang positif. Dijelaskan lebih rinci, investasi diperkirakan meningkat terutama ditopang sektor konstruksi, seiring penyelesaian proyek infrastruktur dan sektor primer, khususnya pertambangan. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh, didukung daya beli masyarakat yang terjaga seiring perbaikan pendapatan dan penyaluran bantuan sosial yang meningkat.

24 April 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah tengah mengejar target penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meski penyaluran perluasan penerima BPNT di tahap 1 sempat molor pada 25 April 2018, namun pemerintah menggenjot persiapan penyaluran tahap selanjutnya. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos), Andi Z.A. Dulung mengatakan perluasan penyaluran BPNT tahap 2 akan dimulai pada 25 Mei 2018. Di tahap ini pemerintah akan kembali menambah dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk diberikan BPNT.

Ia memastikan sistem perbankan dan e-warung telah siap untuk perluasan tahap 2. Tapi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan kartu keluarga sejahtera (KKS) agar bisa digunakan KPM dalam penyaluran tahap 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani menjelaskan pemerintah juga tengah mengecek kesiapan daerah untuk menerima BPNT. Penambahan daerah penerima BPNT akan ditentukan berdasarkan kesiapannya. Andi menambahkan, jika penyaluran BPNT tahap 2 berjalan sesuai target pemerintah, maka penyaluran tahap 3 dan 4 segera disiapkan. Rencananya, penyaluran BPNT tahap 3 akan dilakukan pada Oktober 2018 dan tahap 4 bisa disalurkan pada November 2018.

24 April 2018

Warta Ekonomi.co.id

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu terlebih dulu menyederhanakan rantai distribusi beras yang panjang di sepanjang wilayah Nusantara sebelum menerapkan kebijakan seperti harga eceran tertinggi. Peneliti CIPS Novani Karina Saputri, penerapan kebijakan seperti harga eceran tertinggi sudah sejak lama dinilai tidak efektif untuk menstabilkan harga pangan.

Penerapan harga eceran tertinggi, ujar dia, adalah bentuk intervensi pasar karena sudah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar. Salah satu kelemahan kebijakan harga eceran tertinggi, menurut dia, adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dalam penetapannya.

Kebijakan terkait beras perlu dibenahi dalam rangka memperkuat kredibilitas pemerintah karena komoditas tersebut adalah bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Tanah Air. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika mengatakan beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET), klaim surplus beras, impor beras dan bantuan pangan nontunai (BPT), dinilai mengutak-atik formulasi terkait sisi pasokan dan permintaan industri beras nasional.

Ia berpendapat bahwa sedikit saja salah langkah bisa berakibat fatal dari segi ekonomi dan elektabilitas, terutama mengingat bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia adalah segmen menengah ke bawah, dan 70% dari pengeluaran segmen tersebut terkait pangan. Besaran HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp9.950 per kilogram, dan untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram.

20 April 2018

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Setelah memesan pesawat dan kereta dari Indonesia, Senegal memesan kapal dari Indonesia. Presiden Direktur PT PAL Indonesia, Budiman Saleh, telah mengonfirmasi bahwa Senegal  akan membeli kapal tanker dan kargo seberat 18.500 ton.Senegal juga berminat membeli 2 kapal patroli ukuran 60 m untuk mengawasi wilayah pesisirnya sepanjang 700 km. Menteri Urusan Pengembangan Jaringan Perkeretaapian Nasional Senegal, Abdou Ndene Sall, yang mewakili Pemerintah Senegal dalam kunjungannya ke PT PAL dan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali pekan lalu, menyampaikan bahwa Senegal akan membeli beberapa kapal lainnya dari PT PAL, antara lain kapal VIP 50 penumpang untuk Presiden; kapal feri 250 penumpang untuk transportasi ke Pulau Goree; dan kapal feri cepat kapasitas 500 dan 2000 penumpang untuk transportasi ke Provinsi Ziguinchor dan wilayah sekitarnya dengan spesifikasi kelas ekonomi, bisnis, dan first class. Dubes RI Dakar, Mansyur Pangeran, berkata bahwa proses pembelian kapal ini sudah dimulai sejak tahun 2017 dan instansi yang menangani yaitu Conseil d’Administration du Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC) dan sudah melakukan kunjungan ke PT PAL.

Page 6 of 12

Tentang Kami