Live Streaming
Page 5 of 37
23 January 2020

Jakarta, 22 Januari 2020. Tren penurunan suku bunga perbankan telah mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) untuk mengurangi porsi penempatan dana di deposito dan beralih ke instrumen investasi.

"Saat ini return atau imbal hasil dari penempatan dana lebih besar di investasi, karena suku bunga perbankan berada dalam tren menurun," kata Anggota Badan Pelaksana Bidang Keuangan BPKH Acep Riana Jayaprawira di Jakarta, Rabu (22/1).

Berdasarkan laporan keuangan (unaudited) BPKH di 2019, jumlah aset lancar tercatat sebesar Rp63,81 triliun atau menurun dibandingkan perolehan di periode yang sama 2018 sebesar Rp72,33 triliun (audited).

Acep menyebutkan, penurunan aset lancar tersebut dipicu oleh pengalihan penempatan dana dari deposito ke instrumen investasi. "Jumlah dana di bank menurun porsinya dan meningkat di investasi, karena kami mengejar target untuk memberi subsidi ke jamaah," ucapnya.

Dia menjelaskan, selama ini DPR menetapkan biaya menunaikan haji senilai Rp35 juta per jamaah, pada total yang ideal untuk membiayai jamaah mencapai Rp72 juta. "Jadi, setiap tahunnya pasti defisit untuk PIH (Penyelenggaraan Ibadah Haji). Jumlah jamaah haji juga meningkat terus setiap tahun," tutur Acep.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, pada masa mendatang porsi penempatan dana di investasi mencapai 70 persen dari total aset investasi, sedangkan sebesar 30 persen di deposito perbankan. "Sekarang ini porsi penempatan di perbankan sebesar 44 persen," ujarnya.

Hingga akhir Desember 2019, nilai aset (dana kelolaan) BPKH mencapai Rp125 triliun dengan nilai manfaat sebesar Rp7,2 triliun. Penempatan pada investasi mencapai Rp69,99 triliun (56 persen), sedangkan di deposito sebesar Rp54,3 triliun (44 persen).

Imbal hasil sebesar Rp7,2 triliun tersebut, terdiri dari Rp4,3 triliun dari penempatan dana di instrumen investasi, sedangkan pada deposito hanya menghasilkan Rp2,9 triliun. "Jadi, sangat jelas return atau imbal hasil lebih besar di investasi dibandingkan dengan deposito," tegas Acep. (Nck)

23 January 2020

Kinerja kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada tahun 2019 tidak terlepas dari ketangguhan bisnis internasionalnya yang dijalankan oleh kantor-kantor BNI cabang luar negeri. Bisnis Penyaluran Kredit atau pelayanan digital yang membuahkan Fee Based Income (FBI) yang dihimpun kantor-kantor BNI cabang luar negeri, sama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap bisnis BNI secara keseluruhan. Bisnis internasional BNI menyumbangkan penyaluran kredit yang tumbuh menjadi Rp 41,65 triliun, plus setoran FBI yang menyumbangkan 27,4% dari total non interest income BNI.

Bisnis internasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI semakin dapat diandalkan dan menjadi unsur pembeda utama antara BNI dengan bank-bank yang berbasis pada pembiayaan korporat lain di Indonesia. BNI tidak hanya merupakan bank korporat yang melayani nasabah lokal, melainkan juga nasabah lokal yang beranjak menjadi pebisnis global.

Dari seluruh nasabah korporat BNI, sebanyak 15 – 25% diantaranya adalah para pebisnis global. Untuk itu, keberadaan kantor BNI Cabang luar negeri diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi para nasabah BNI yang bermain global. Dengan demikian keberadaan kantor BNI cabang luar negeri adalah To Follow the customer and follow the trade.

Keberadaan kantor cabang luar negeri juga memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam rangka memfasilitasi perolehan devisa. Kantor-kantor BNI cabang luar negeri tersebut telah mencatatkan profit, sehingga terdapat sumber devisa baru untuk Indonesia yaitu pajak. Kapabilitas kantor BNI cabang luar negeri juga dapat menyalurkan kredit kepada para eksportir Indonesia, dan dengan cara ini, ada kepastian devisa yang dihasilkan dari perdagangan luar negeri tersebut.

BNI optimis telah berada pada jalur yang seharusnya dalam pengembangan bisnis internasionalnya. Ini terlihat dari pertumbuhan CAGR aset pada periode 2014 – 2019 yang mencapai 20,6% per tahun. Pada periode yang sama, kredit yang disalurkan pun tumbuh CAGR 30,7% per tahun, dan pertumbuhan CAGR FBI sebesar 8,6% per tahun. Pada 5 tahun terakhir ini, kantor-kantor BNI cabang luar negeri mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak (EBT) sebesar 45,5% per tahun.

Kinerja kantor – kantor BNI cabang luar negeri tahun 2019 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Kredit yang disalurkan melalui kantor BNI cabang luar negeri tumbuh 9,9% year on year (yoy) yaitu dari Rp 38,59 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 42,39 triliun pada akhir tahun 2019.

Terkait dengan funding, kantor-kantor BNI cabang luar negeri kini semakin mandiri karena ketergantungan pendanaan dari kantor pusat semakin menurun. Dimana sebelum tahun 2014, 80% sumber pendanaan kantor BNI cabang luar negeri masih berasal dari kantor pusat di Jakarta. Pada tahun 2019, tinggal 40%. (Nck)

22 January 2020

Jakarta, 21 Januari 2020. Pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global tidak terlepas dari kontribusi Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, kebijakan pengembangan UMKM diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berbasis ekonomi pasar yang adil.

Menyadari strategisnya peranan UMKM tersebut, Pemerintah secara bertahap meningkatkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 5 tahun ke depan dengan target penyaluran mencapai Rp325 triliun di tahun 2024.

“Kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, 60 persen PDB kita disumbangkan oleh UMKM. Jadi kalau mau pertumbuhannya tinggi, basisnya harus kita dorong tinggi,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir saat menyampaikan pidato kuncinya pada acara Sosialisasi Program KUR 2020, Selasa (21/01), di Jakarta.

Peningkatan target penyaluran KUR ini diikuti dengan relaksasi kebijakan seperti peningkatan maksimum plafon KUR mikro dan peningkatan akumulasi plafon KUR Mikro.

“Maksimum plafon KUR mikro semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Untuk akumulasi plafon KUR Mikro sektor perdagangan juga meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Perubahan kebijakan KUR ini telah berlaku sejak 2 Januari 2020,” ujar Iskandar.

Selain itu, menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas, suku bunga KUR diturunkan kembali menjadi 6%. Penurunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

Kebijakan penurunan suku bunga tersebut diikuti dengan peningkatan penyaluran KUR sebesar 36% dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp190 triliun pada tahun 2020.

Pencapaian Kebijakan KUR

Sejak disalurkan kembali dengan skema subsidi bunga pada Agustus 2015, total akumulasi penyaluran KUR sampai dengan 31 Desember 2019 telah mencapai Rp472,8 triliun disertai Non Performing Loan (NPL) yang relatif rendah sebesar 1,1%.

“Pada tahun 2019 ini saja,  target penyaluran KUR sebesar Rp140 triliun, dengan realisasi penyaluran sampai Desember 2019 telah mencapai sebesar Rp139,5 triliun atau 99,65% dari target,” tutur Iskandar.

Peningkatan tidak terjadi hanya pada nominal penyaluran KUR saja, namun UMKM penerima KUR juga meningkat pesat dari 2,4 juta debitur pada tahun 2014 menjadi 4,4 juta debitur pada tahun 2018. Adapun total akumulasi debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai Desember 2019 telah mencapai 18,6 juta akad kredit atau sebesar 12,9 juta (berdasarkan NIK).

“Capaian ini menunjukkan bahwa penerima KUR didominasi oleh UMKM yang baru mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, bukan UMKM yang berulang,” ujar Iskandar.

Selain itu, sejak ditetapkan target penyaluran KUR di sektor produksi (sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa) pada tahun 2017, pangsa penyaluran KUR di sektor perdagangan menurun, sementara pangsa KUR di sektor produksi terus mengalami peningkatan. (Nck)

Jakarta, 20 Januari 2020. PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) merilis film pertama di tahun 2020 dengan judul ‘DIGNITATE: Ketika Terlalu Gengsi Menyatakan Rasa’ di Epicentrum XXI, Jakarta. Film remaja dengan produser Manoj Punjabi dan disutradarai Fajar Nugros ini diangkat dari wattpad best seller karya Hana Margaretha dengan lebih dari 9 juta pembaca.

Film Dignitate didukung aktor dan aktris kenamaan seperti Al Ghazali, Caitlin Halderman, Giorgino Abraham, Teuku Ryzki, Sophia Latjuba, Izabel Jahja, Sonia Alyssa, Naimma Aljufri, Kiara Mckenna, Lania Fira, Kenneth Santana, Bramanta Sadhu, Dinda Kanya Dewi, Arief Didu, Mat Oli, Budiman Sudjatmiko, Brandon Salim, Joshua Suherman, Ibnu Jamil dan Lia Waode. Film Dignitate akan tayang di seluruh bioskop Indonesia pada 23 Januari 2020 mendatang.

Sebelumnya, dua film MD Pictures yaitu Danur 3: Sunyaruri serta Habibie & Ainun 3 berhasil mencapai Top 5 Box Office Indonesia tahun 2019 dengan jumlah penonton lebih dari 2 juta.

Selain film Dignitate, pada kuartal pertama di tahun 2020 MD Pictures akan mengandalkan film franchise serta film andalan lain seperti Rasuk 2, Janin, Mekkah I’m Coming dan KKN Desa Penari.

22 November 2019

Jakarta, 21 November 2019. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Jepang sekaligus Ketua Japan Indonesia Association (JAPINDA) Yasuo Fukuda beserta delegasinya hari Kamis (21/11) di Gedung Ali Wardhana Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama perdagangan, investasi, dan pariwisata antar kedua negara.

Menko Airlangga mengapresiasi upaya-upaya JAPINDA dalam mempererat hubungan persahabatan serta kerja sama Indonesia-Jepang. “Jepang merupakan mitra strategis Indonesia di berbagai bidang, khususnya dalam hal kerjasama ekonomi,” imbuhnya.

Tercatat pada tahun 2018, Jepang menjadi negara penyumbang investasi terbesar kedua di Indonesia. Nilai investasinya mencapai USD4,9 miliar dengan total 3.166 proyek. Pada kuartal kedua tahun 2019, nilai investasi Jepang menyentuh angka senilai USD2,36 miliar. Angka ini meningkat 15,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.“Tentu saya mengapresiasi upaya JAPINDA dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia,” ujar Airlangga.

Selanjutnya, Airlangga berharap agar Pemerintah dan pengusaha Jepang dapat terlibat dalam proyek infrastruktur lain selain Kereta Api Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Patimban, MRT Jakarta Fase 2, dan Pengembangan Lapangan Gas Masela. Selain keterlibatan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, Jepang juga turut terlibat dalam PSN lain seperti PLTU Batang, PLTU Indramayu, dan Pembangunan Tangguh LNG.

Airlangga juga berharap agar JAPINDA dapat mendorong dan berpartisipasi dalam prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Terutama dalam investasi dan pembangunan infrastruktur di luar Jawa dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Pemerintah pun menyampaikan apresiasi atas kehadiran Yasuo Fukuda serta sejumlah delegasi pengusaha dalam jumlah yang banyak. “Terima kasih kepada delegasi yang telah berinvestasi dan akan melakukan ekspansi abisnisnya di Indonesia. Pemerintah siap mendengar apabila ada hal-hal yang diperlukan guna meningkatkan investasi di Indonesia.” Tutur Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Special Advisor to the Prime Minister Izumi Hiroto, Vice President JAPINDA Kuroda Naoki, Ambassador Embassy of Japan Ishii Masafumi, Former Ambassador to the Republic of Indonesia Vice President JAPINDA Shiojiri Kojiro, Director Chairman of the Board Tokyo Gas Hirose Michiaki, Chairman Member of the Board Taisei Corporation Yamauchi Takashi, Chairman of the Board Mitsubishi Motors Corporation Masuko Osamu, President Daihatsu Motor Okudaira Soichiro serta beberapa delegasi pengusaha lainnya. (Nck)

12 November 2019

Jakarta, 11 November 2019. PT MD Pictures Tbk (IDX: FILM) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di MD Place, Jakarta. RUPSLB yang dipimpin oleh Komisaris MD Pictures, Sanjeva Advani, antara lain menyetujui perubahan susunan direksi dan menghapus jabatan direktur independen menjadi direktur, penggunaan dana penawaran umum saham perdana, serta persetujuan perubahan pasal 3 anggaran dasar.

“Sehubungan dengan makin berkembangnya era digital, dengan ini kami memutuskan untuk penambahan anggota direksi.” ujar Manoj Punjabi, Presiden Direktur FILM.

RUPSLB menyetujui pengangkatan David Elliot Ulmer Jr sebagai direksi dengan periode 2019-2023. David Elliot Ulmer Jr memiliki banyak pengalaman di industri hiburan digital setelah bekerja di berbagai perusahaan global sepanjang karirnya. Sebelum diangkat sebagai direktur untuk FILM, beliau menjabat sebagai Chief MD Digital dan antara lain bertanggung jawab atas kemitraan OTT (over-the-top) dan broadband termasuk hubungan distribusi dan produksi.

Selain itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan jabatan Sajan Lachmandas Mulani yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Independen menjadi Direktur.

Untuk menghemat waktu dan biaya mobilitas, RUPSLB menyetujui investasi di PT Barakuda Film Galeri Indonesia dengan menggunakan dana penawaran umum saham (IPO) perdana. PT Barakuda Film Galeri Indonesia akan menjadi penyedia kebutuhan peralatan shooting One Stop Shop di area Jakarta Film Studio yang dimiliki Perseroan saat ini sehingga proses produksi film dapat didukung dengan peralatan dan perlengkapan secara maksimal.

Sementara itu, RUPSLB juga menyetujui perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik serta menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hadir juga dalam RUPSLB Komisaris Independen, Bachtiar Effendi; Direktur, Sanjay L. Mulani, Direktur; Shania Punjabi dan Direktur, Soundararajan Venkatachari. (Nck)

12 November 2019

Jakarta, 12 November 2019. Pemerintah kembali menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat menjadi 6% per tahun, dari semula 7%. Selain itu, total plafon KUR juga ditingkatkan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada APBN 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap hingga Rp325 triliun pada 2024. Plafon maksimum KUR Mikro pun dilipatgandakan, dari semula Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM. Selain itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja. Hal ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (12/11).

Menko Airlangga menuturkan, kebijakan penurunan suku bunga KUR menjadi 6% akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah. “Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp100 juta menjadi Rp200 juta. Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi,” ujarnya.

Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia, mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha. Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pun, UMKM menyumbang hingga sebesar 60,34%.

“KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi kita akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian,” kata Menko Airlangga.

Kinerja Kredit Usaha Rakyat

Sejak 2015 Pemerintah memang merubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp158,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 Juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang.

Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp140 triliun, dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

“Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir. (Nck)

23 October 2019

Jakarta, 23 Oktober 2019 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) berhasil mencatat pertumbuhan kredit sebesar 14,7% pada Kuartal III – 2019 menjadi senilai Rp 558,7 triliun, sekaligus menandai stabilnya percepatan fungsi intermediasi ditengah kondisi perekonomian yang menantang. Penyaluran kredit tersebut didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 5,9% yang mengantarkan BNI untuk mencatatkan perbaikan pada net interest income (NII). Penyaluran kredit yang tetap dijaga ini menunjukkan BNI menjalankan peran dan fungsi utama sebagai bank yang juga menjalankan fungsinya sebagai agent of development, serta sebagai strategi optimalisasi pengelolaan portofolio aset dan liabilitas.
Pertumbuhan kredit BNI didorong oleh pembiayaan pada segmen korporasi yang tumbuh 18,1% dari periode yang sama tahun 2018 menjadi Rp 291,7 triliun yang terdistribusi ke Segmen Korporasi Swasta sebesar Rp 181,1 triliun, atau tumbuh 24,8% dibanding Kuartal III - 2018, dan pada BUMN senilai Rp 110,7 triliun, atau mengalami pertumbuhan 8,6% dibanding Kuartal III – 2018. Selain segmen Korporasi, segmen Usaha Kecil juga memberikan kontribusi pertumbuhan sebesar 19,2% dibandingkan Kuartal III - 2018, menjadi Rp 75 triliun.
Kredit pada segmen korporasi terutama disalurkan pada sektor manufaktur, perdagangan restoran dan hotel, jasa dunia usaha, konstruksi dan kelistrikan. Agar kualitas kredit tersebut tetap terjaga, BNI menerapkan berbagai kebijakan antara lain pemberian kredit kepada high quality corporates, dan pembiayaan kepada corporates cash flow generator. Hal ini menunjukkan komitmen BNI untuk terus melakukan pembiayaan secara selektif kepada sektor-sektor industri yang memiliki risiko terukur untuk menjaga kualitas aset. Pertumbuhan kredit di segmen Menengah yang dijaga di level moderat sebesar 3,8% dibanding Kuartal-III tahun lalu, juga menunjukkan komitmen perbaikan kualitas aset dimaksud.
Adapun pada Segmen Konsumer, BNI mencatatkan Kredit Payroll masih sebagai kontributor utama pertumbuhan bisnis konsumer, dengan tumbuh 13,1% YoY. Perluasan kredit payroll dilakukan BNI dengan memokuskan diri pada pemberian kredit pada karyawan institusi pemerintah dan BUMN, dimana hingga September 2019, kredit payroll kepada karyawan BUMN dan pemerintahan memberikan kontribusi sekitar 64,4% dari total kredit payroll.

Dukungan DPK
Penyaluran Kredit BNI yang solid ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 5,9% secara YoY, menjadi Rp 581 triliun pada Kuartal III – 2019. BNI juga menjaga rasio dana murah yang ditunjukkan dari komposisi CASA yang mencapai 64,3% dari total DPK, terutama karena pertumbuhan Giro sebesar 13% dan tabungan 7,5% YoY.
Dalam upaya menghimpun dana murah, BNI terus mengembangkan layanan digital banking, meningkatkan sinergi dengan berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mengembangkan layanan bagi lembaga-lembaga pemerintahan.
Keberhasilan dalam upaya menghimpun dana murah juga tercermin dari penambahan jumlah rekening individu menjadi sebanyak 46,5 juta. Selain itu, BNI juga terus meningkatkan jumlah branchless banking dari 111.836 pada akhir tahun 2018 menjadi 130.803 Agen46 pada Kuartal III - 2019. Perluasan Agen46 ini semakin mendekatkan layanan perbankan yang biasa diberikan di outlet BNI, kepada para nasabah, sehingga memberikan kontribusi pendapatan berbasis komisi.

Profitabilitas
Penyaluran kredit BNI tersebut mendukung pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih (NII) menjadi Rp 26,9 triliun pada Kuartal III – 2019. Begitu juga dengan Non Interest Income atau fee based income (FBI), yang pada Kuartal III – 2019 tumbuh sebesar 13% YoY, menjadi Rp 8,1 triliun. Dengan dukungan pertumbuhan NII dan FBI, BNI mampu mencatatkan laba bersih senilai Rp 12 triliun atau tumbuh 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2018.
Pendapatan Fee BNI ditopang oleh pertumbuhan recurring fee sebesar 17,1% YoY menjadi Rp 7,9 triliun. Kenaikan FBI pada Kuartal III - 2019 ini didorong oleh kontribusi fee dari segmen business banking, antara lain fee dari trade finance yang tumbuh 9,4% dan fee sindikasi yang tumbuh 81,6%. Adapun, sumber fee dari bisnis konsumer antara lain berasal fee pengelolaan kartu debit yang tumbuh 57,5% dan fee transaksi melalui ATM yang tumbuh 16,5%.
Dari sisi kualitas aset, NPL BNI tercatat membaik menjadi 1,8% pada Kuartal III - 2019 dari periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2%. Credit cost juga menunjukkan perbaikan, yaitu turun dari 1,4% pada Kuartal III – 2018 menjadi 1,3% pada Kuartal III - 2019, sementara coverage ratio terus meningkat dari 152% di Kuartal III – 2018 menjadi 159% pada Kuartal III - 2019.

23 October 2019

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan secara resmi menteri-menteri yang akan membantunya di kabinet. Kabinet ini diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Perkenalan ini berlangsung di tangga veranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Jokowi dan para calon menteri duduk lesehan.

Jokowi lalu memanggil satu per satu nama calon menteri dan mereka berdiri. Dia juga menjelaskan tugas yang akan diemban para menterinya

Berikut ini nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud Md
2. Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut B Pandjaitan
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
5. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
6. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
8. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
9. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna Laoly
10. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
11. Menteri ESDM: Arifin Tasrif
12. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
13. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
14. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
15. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
16. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
17. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
18. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
19. Menteri Desa dan PDTT: Abdul Halim Iskandar
20. Menteri PUPR: Basuki Hadimuljono
21. Menteri Kesehatan: dr Terawan
22. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
23. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
24. Menteri Sosial: Juliari Batubara
25. Menteri Agama: Fachrul Razi
26. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
27. Menkominfo: Johnny G Plate
28. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
29. Menteri PPPA: Gusti Ayu Bintang Darmavati
30. MenPAN-RB: Tjahjo Kumolo
31. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
32. Menteri ATR/Kepala BPN: Sofyan Djalil
33. Menteri BUMN: Erick Thohir
34. Menpora: Zainudin Amali

Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
Kepala BKPM: Bahlil Lahadalia

 

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-4756478/ini-susunan-lengkap-kabinet-indonesia-maju-jokowi-maruf?mpnews&_ga=2.221534552.1514794067.1571804699-1212255335.1571804699&_gac=1.180286806.1571804735.Cj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykaDLaGM9hTYRHqL0lBjoGzGz7wgk3MxmkdCpFrFln7tN3TOjY8QGEoaAs7cEALw_wcB

30 July 2019

Jakarta, 30 Juli 2019. Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya di kalangan kaum muda yang diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi dan program melek keuangan di masyarakat. 

“Mahasiswa dan Pemuda Indonesia akan kita dorong terus untuk semakin bagus literasi dan inklusi keuangannya. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perekonomian Indonesia baik dari segi jumlah populasi, karakter, dan tingkat literasi serta inklusi keuangan,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara saat memberikan sambutan pada acara Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) 2019 di Auditorium BPPT di Jakarta, Selasa.

Kegiatan AKSiMUDA dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Indonesia Menabung dan untuk mendukung pencapaian target indeks literasi dan inklusi keuangan sesuai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

“Kegiatan AKSiMUDA diharapkan dapat memberikan manfaat positif khususnya dalam perluasan akses keuangan bagi kelompok mahasiswa dan pemuda di seluruh Indonesia serta mendukung pencapaian target tingkat inklusi keuangan sebesar 75% pada akhir tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam SNKI,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso saat membuka acara itu.

Menurut Wimboh, OJK bersama Industri Jasa Keuangan berupaya agar target inklusi keuangan dapat tercapai, antara lain melalui peningkatan tabungan dan investasi, melalui program dan produk yang menyasar segmen pemuda, yaitu program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMuda) yang per 30 Juni 2019 telah dibuka 11.052 rekening dengan nominal sebesar Rp12,4 miliar.

Selain itu, OJK juga secara gencar dan masif melakukan edukasi tentang pentingnya menabung, melakukan investasi pada berbagai produk keuangan, edukasi terkait risiko dan imbal hasil serta edukasi hak-hak konsumen, yang akan terus ditingkatkan dan diperluas jangkauannya.

Kegiatan AKSiMUDA 2019 dengan tema “Menabung Untuk Semua” dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir dan Country Director Asian Development Bank (ADB) Wilfried F. Wickeiln.

Acara ini juga dihadiri sekitar 1.200 mahasiswa dan pemuda yang menyampaikan ikrar dan pengukuhan Duta Literasi dan Inklusi Keuangan sebagai simbolisasi komitmen mahasiswa dan pemuda untuk mengimplementasikan budaya menabung.

Sebagai bagian dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif, OJK dan Kementerian/Lembaga terkait telah mengupayakan beberapa inisiatif, di antaranya pencanangan Hari Indonesia Menabung yang akan ditetapkan setiap tanggal 20 Agustus melalui Keputusan Presiden.

OJK bersama dengan industri perbankan juga telah meluncurkan produk tabungan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) yang dilengkapi dengan fitur asuransi dan/atau produk investasi pada 2018 yang lalu.

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) adalah program tabungan yang diinisiasi oleh OJK untuk kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia.

Page 5 of 37

Tentang Kami