Live Streaming
Page 4 of 6
23 March 2018

Sumber: pikiran-rakyat.com

Peningkatan‎ utang pemerintah Indonesia dinilai tidak mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Produktivitas utang terbukti
belum mampu mendorong pertumbuhan investasi sektor produktif secara signifikan. Sehingga output perekonomian relatif
stagnan.

Memang, dampak utang dalam percepatan agenda pembangunan infrastruktur memang tidak serta merta akan terjadi dalam
jangka pendek. Demikian kata Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.
Namun, setidaknya akan menumbuhkan optimisme perekonomian terutama investasi.

"Pasalnya, indeks tendensi bisnis dan berbagai survei tentang ekspektasi ekonomi tidak mengalami akselerasi pertumbuhan.
Akibatnya pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari lima persen," ujar dia dalam konferensi pers di Jakarta.

Heri mengatakan, utang Indonesia dalam tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan cukup pesat. Dalam APBN 2018,
Kementerian Keuangan menyatakan total utang pemerintah mencapai Rp4.772 triliun. Namun jika menelisik data outstanding
Surat Berharga Negara sudah mencapai Rp3.128 triliun. Sementara utang luar negeri pemerintah mencapai 177 miliar Dolar AS
atau sekitar Rp2.389 triliun (kurs 13.500). Selain itu utang luar negeri swasta mencapai 172 miliar Dolar AS atau sekitar
Rp2.322 triliun.

Dia mengatakan, utang pemerintah Indonesia tersebut melonjak dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 3.165 triliun dan tahun
2017 Rp 3.466,96 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa peningkatan utang tersebut digunakan untuk infrastruktur.
Namun kenyataannya dalam struktur APBN, struktur belanja modal relatif stagnan. "Porsi belanja infrastruktur memang
meningkat tajam pada tahun 2015 dengan proporsi di APBN sebesar 18,21 persen. Namun pada tahun berikutnya postur belanja
modal kembali lagi ke angka 14-15 persen," ujar Heri.

Peningkatan proporsi sifnifikan justru terjadi pada pos belanja pegawai. Pada tahun 2014, porsi belanja pegawai ‎sebesar 20,25
persen. Namun tahun berikutnya cenderung naik sebesar 23,76 persen (2015), 26,44 persen (2016), dan 26,25 persen (2017).
Peningkatan proporsi signifikan juga terjadi pada belanja barang dari 14,67 persen pada 2014 menjadi 21,7 persen pada 2017.
"Sementara subsidi dan bantuan sosial proporsinya terus menyusut‎ dari tahun ke tahun,"ujar dia.

Menurut Heri, ‎utang pemerintah Indonesia yang digunakan secara produktif seharusnya dapat mempercepat peningkatan output
nasional. Juga mengurangi ketergantungan terhadap impor. Namun nyatanya impor terus meningkat dan tidak mampu dikonpensasi
oleh peningkatan ekspor.

Kondisi ini menunjukkan produk Indonesia belum memiliki daya saing. Padahal rupiah akhir-akhir ini terdepresiasi yang seharusnya
dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia.

Sementara itu Peneliti Senior Indef Faisal Basri mengatakan pemerintah menggeser dominasi utang luar negeri melalui
penerbitan Surat Berharga Negara.namun SBN yang dimiliki asing mendominasi sejak 2014 hingga mencapai 39,5 persen.

Menurut Faisal, dominasi asing ini perlu diwaspadai karena rentan. Jika terjadi capital outflow, akan sangat berisiko bagi
stabilitas ekonomi.

"Jika bergantung pada SBN itu sama dengan bersender pada mekanisme pasar. Ada kebijakan Amerika naikan suku bunga saja,
investor bisa ‎langsung jual," ujar dia.

23 March 2018

Sumber : radartegal.com

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan terus memperkuat pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) di
luar negeri. Hingga saat ini pemerintah telah memberikan pengawalan dan langkah-langkah optimal untuk memberikan pelindungan
khususnya PMI di Arab Saudi dan negara penempatan lain yang terancam hukuman mati.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, publik mesti melihat sejak periode 2011-2018, pemerintah sudah berhasil
menyelesaikan banyak kasus dakwaan hukuman mati. Dari 109 kasus, 79 sudah berhasil diselamatkan. Sementara 20 lainnya masih
menunggu proses eksekusi.

"Pemerintah tidak tinggal diam dan bukan tidak melakukan sesuatu. Bahwa masih ada kekurangan di sana sini, dan membutuhkan
masukan dan kritik ya, untuk meningkatkan kualitas pelindungan PMI," kata Hanif usai mengikuti rapat kerja tim pengawas DPR
terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia di ruang Pansus C, gedung DPR RI Jakarta, kemarin.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Timwas PMI Fahri Hamzah, turut hadir Kepala BNP2TKI Nusron Wahid, Kementerian
Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan pejabat dari Kemenlu, Kemendagri, Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal.

Soal Zaini Misrin, Hanif mengaku telah melakukan upaya yang luar biasa (extra ordinary) untuk memberikan bantuan bagi Misrin.
Hanif mengatakan, upaya yang dilakukan mulai dari pendekatan hukum, pendampingan hukum, langkah diplomasi, non diplomasi,
termasuk meminta pengampunan dari ahli waris, lembaga pengampunan, meminta jasa dari tokoh di Saudi, termasuk tokoh-tokoh
nasional yang memiliki jaringan luas di negara Arab Saudi untuk melakukan lobby.

“Semuanya telah dilakukan pemerintah,“ katanya.

Hanif menjelaskan, kasus-kasus yang tersisa masih ditangani pemerintah. Untuk urusan ketenagakerjaan (labour cases), leading
sector-nya berada di urusan Kemnaker. Sementara untuk non labour cases, leading sector-nya adalah Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu). "Sedangkan Kemnaker, BNP2TKI dan lembaga lain, (dalam kasus non-pekerja,red) memberikan support secara
optimal," tambah Menteri Hanif.

Sebelumnya PMI asal Bangkalan, Jawa Timur Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah kerjaan Arab Saudi. Zaini Misrin yang bekerja sebagai sopir ditangkap pada 2004 dan divonis hukuman mati pada 2008 didakwa
membunuh majikannya Abdullah bin Umar al-Sindi. Dua PMI lainnya asal Majalengka, Jawa Barat juga menunggu eksekusi setelah
divonis bersalah karena kasus pembunuhan pada tahun 2010.

Saat ini, kata Hanif, pemerintah tengah mempersiapkan seperangkat aturan turunan setelah disahkannnya UU Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia Oktober tahun lalu. “Sekarang kita sedang harmonisasi UU dan penyampaian rancangan PP/Perpres
untuk dikordinasikan, “ katanya.

23 March 2018

Sumber: radartegal.com

KPU akhirnya menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Berdasar hasil
klarifikasi sementara, jumlah pemilih pilkada tahun ini mencapai 152.092.310 orang.

Namun, masih ada 6.768.025 orang yang terancam kehilangan hak pilih. Sebab, mereka belum memiliki KTP elektronik (e-KTP)
atau surat keterangan (suket).

Namun menurut Komisioner KPU Viryan Aziz, data tersebut belum mencakup semua daerah. Dari 381 daerah yang dilakukan
pemutakhiran data pemilih, KPU baru mampu menyelesaikan 375 daerah. Masih ada enam kabupaten di Papua yang belum selesai
menyusun daftar pemilih. Yaitu, Lanny Jaya, Nduga, Manberamo Raya, Mimika, Yahukimo, dan Puncak.

Menurut Viryan, 24 Maret mendatang DPS ditempel secara serentak di desa-desa dan kelurahan. ”Tujuannya, mendapat masukan
dan tanggapan dari masyarakat,” tutur dia.

Pada 24 Maret pula masyarakat bisa mengakses laman KPU untuk melihat daftar pemilih. Pihaknya akan menggunakan aplikasi
sidalih. Jadi, lanjut Viryan, masyarakat bisa melihat atau mengecek apakah nama mereka sudah terdaftar dalam DPS atau belum.
Mereka yang belum terdaftar bisa melapor kepada perangkat desa atau kelurahan.

Viryan mengatakan, 6.768.025 calon pemilih yang belum mempunyai e-KTP atau suket diberi waktu sampai penetapan daftar
pemilih tetap (DPT) pada 13–19 April. Jika sampai tanggal tersebut tetap belum memiliki e-KTP atau suket, nama mereka tidak
akan masuk DPT.

Artinya, mereka terancam tidak bisa ikut nyoblos. Sebab, penyusunan DPT mengacu pada data e-KTP. Selain itu, setiap pemilih
wajib membawa e-KTP atau suket saat hendak menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS). Tujuannya,
memastikan apakah mereka betul-betul warga setempat.

20 March 2018

Simber: voaindonesia.com

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan para menteri untuk menjaga harga-harga bahan bakar stabil dalam dua tahun mendatang, kata Menteri Energi (ESDM) Ignasius Jonan, yang pada dasarnya meneruskan program subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang kontroversial yang menurut analis telah berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan alam lingkungan.

Kementerian itu mengatakan ini akan meningkatkan subsidi per liter bagi solar dan bensin dari Rp.500,- menjadi Rp.700,- sampai Rp.1.000,- sementara menjaga harga di pom bensin tidak berubah.

Langkah itu memberi indikasi bagaimana sulitnya menghapus subsidi biarpun bagi Jokowi yang reformis itu, yang berhasil mencapai kemajuan dalam melawan subsidi tahun 2014 dan 2015.

Sementara itu rupiah terus melemah di pasar dunia, karena sebagian oleh peningkatan defisit neraca pembayaran Indonesia. menurut bank Swiss, Credit Suisse, mengatakan “rupiah termasuk di antara mata uang yang paling rentan di Asia."

20 March 2018

Sumber: global.liputan6.com

Pemerintah India disebut sangat tertarik untuk menanamkan investasi di Indonesia. Salah satu sektor yang tengah gencar dibahas adalah transfer teknologi antarkedua negara di bidang kelistrikan.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Republik Indonesia, Pradeep K Rawat, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menaruh perhatian sangat besar terhadap pengembangan teknologi listrik terbarukan.

"Listrik adalah kebutuhan strategis, dan kami antusias berbagi ide tentang teknologi listrik maju, teknologi yang ramah lingkungan, (dan) bisa dimanfaatkan bersama," ujar Pradeep K Rawat setelah memberi sambutan pada pembukaan Forum Infrastruktur India – Indonesia ke-1

Dijelaskan olehnya, India telah memiliki kemajuan signifikan dalam menciptakan teknologi pembangkit listrik efisien, yang memaksimalkan potensi alam, seperti dari cahaya matahari, angin, dan gelombang laut. Di Indonesia, perwakilan India telah berbicara dengan beberapa pemangku kebijakan terkait tentang investasi di sektor pembangkit listrik.

Menurut Pradeep, pembicaraan terkait regulasi dan potensi pembangunan sektor kelistrikan di kemudian hari, telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan di kedua negara.

03 January 2018

TEMPO.CO,

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi meminta pelaku penyebar berita bohong atau hoax di media sosial menghentikan tindakannya. Sebab, akan ada tindakan bagi penyebar hoax.

Menurut Djoko, penyebaran hoax sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Menurut dia, hoax ada yang positif dan ada yang negatif.

Lebih jauh, Djoko menuturkan, dalam kerjanya, BSSN akan melakukan koordinasi dengan institusi lain, seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara. Sebab, kemampuan cyber ada di institusi-institusi tersebut. Institusi-institusi itu akan digandeng, sehingga bisa memaksimalkan kemampuan di bidang cyber.

Sinergitas itu, ujar Djoko, diibaratkan sebagai sapu lidi. Dengan merangkul dan memberdayakan kemampuan semua institusi, kata dia, kemampuan di bidang cyber akan lebih kuat.

15 November 2017

WARTAKOTA.tribunnews.com

Meksiko sepakat untuk membeli pesawat N219 dan Radiosotop buatan Indonesia, dimana kesepakatan itu dicapai dalam forum konsultasi bilateral pemerintah kedua negara yang digelar di Kementerian Luar Negeri Meksiko di Mexico City, Meksiko.

Dalam Forum Konsultasi Bilateral (FKB) ke-6, Delegasi Indonesia yang diketuai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Dubes Muhammad Anshor, menyampaikan bahwa fokus dari FKB adalah pengembangan kerja sama bidang ekonomi, demikian kata Pensosbud KBRI Meksiko City, Febby Fahrani

Delegasi Meksiko pada FKB yang ,dipimpin Direktur Jenderal Asia Pasifik Kemlu Meksiko, Duta Besar Alfonso de Maria y Campos berhasil menggoreskan kesepakatan pembelian produk unggulan Indonesia, yaitu radioisotop jenis Mo-99 dan I-131 secara berkesinambungan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent antara PT. INUKI dan ININ Meksiko. Rangkaian FKB juga mencatat keberhasilan Indonesia memasarkan produk industri strategis bernilai ratusan juta dollar AS ke Meksiko, yaitu pesawat karya anak bangsa jenis N212i, N235 dan N219, yang direalisasikan secara bertahap hingga 5 tahun kedepan.

PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) yang diwakili IPTN North America (INA) telah menandatangani kesepakatan dengan mitra dari Meksiko, Promotera Aerospacial El Paso (PAEP), untuk menyediakan jasa maintenance, repair and overhaul (MRO) CASA dan suku cadangnya.

 

19 October 2017

Polda Kepri Siapkan Tim Intelijen dan Sarana Pendukung

NONGSA (HK) - Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Sam Budigusdian MH menjamin bisa menjaga rasa aman, nyaman, dan kondusif selama penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 mendatang, di Kepri.
Demikian disampaikan Kapolda dalam Apel Kasatwil jajaran Polda Kepri Tahun 2017, Selasa (17/10) pagi, di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Nongsa, dengan tema "Polri Yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018".

Irjen Pol Sam Budigusdian, menyampaikan, bahwa Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017, merupakan momentum yang sangat istimewa dalam rangka menjamin situasi keamanan yang kondusif selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.

"Hal ini sebagai sarana sosialisasi arah kebijakan Polri Tahun 2018 di bidang pembinaan dan operasional, sehingga dapat sebagai dasar bagi para Kastawil dan Kasatker untuk menentukan kebijakan di satker masing masing," kata Sam Budigusdian.  

Menurutnya, Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri merupakan suatu forum untuk membahas perkembangan lingkungan strategis, dalam memahami hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2017, untuk perbaikan di tahun 2018 nanti.

"Dengan demikian, kita akan mengetahui perkembangan kalender Kamtibmas 2018, mengetahui agenda Nasional, maupun agenda Internasional 2018, dan dapat pula mengetahui prediksi ancaman, yang akan dihadapi di tahun 2018," papar Irjen Sam.

Sebut Irjen Sam, sebagaimana 6 arahan bapak Presiden RI saat Apel Kasatwil Polri Tahun 2017 di Akpol Semarang. Yaitu agar bisa antisipasi sedini mungkin serta perhitungkan secara cermat terkait dampak diperubahan global teknologi  yang tidak mungkin di tolak.

"Inilah pekerjaan besar kita dalam rangka mengantisipasi perubahan. Jika tidak diantisipsi tentu akan bisa mempengaruhi stabilitas keamanan, mempengaruhi ekonomi, investasi, dan perkembangan dunia usaha,"

Kemudian, menjelang 2018, sistim pengamanan itu harus betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat, sehingganya bisa dilakukan tindakan preventifnya.

"Intelijen harus punya data yang komplit terkait hal ini. Sebab, pencegahan lebih baik dengan menyiapkan berbagai alternatif, serta solusi. Dengan memiliki plan a, b, dan c, tentu juga dipersiapkan, sehingga pergerakan akan menjadi lancar. Maka, perencanaan yang matang harus dipersiapkan," papar Irjen Sam.

Dan sudah seharusnya, ujar Kapolda Kepri, hal itu dibiasakan dengan berbagai alternatif yang terencana, serta jangan sampai telah terjadi, baru semua pihak tergopoh-gopoh untuk menanggulanginya. "Itu bukan sistim atau solusi yang diinginkan. Tetapi, sebuah kesalahan dalam prosedur, sehingga akan menimbulkan masalah yang berdampak pada semua sektor dan lini di masyarakat," ucap Irjen Sam.

Berkaitan dengan pelayanan publik, ujar Kapolda Kepri, agar dilakukan dengan proses digitalisasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat.

"Kemajuan teknologi itu, juga akan menimbulkan kemajuan kejahatan jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan ancaman stabilitas nasional, stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang sangat diperlukan oleh negara," sebutnya.

Dari itu, papar Irjen Sam, Polri harus netral disetiap kontestasi politik ditingkat manapun, baik tingkat provinsi, kabupaten atau tingkat kota dalam provinsi. "Presiden RI sangat meyakini bahwa, kesuksesan pemilihan gubernur, walikota dan bupati itu kuncinya hanya 1. Yaitu masyarakat melihat TNI dan Polri solid," ungkap Sam Budigusdian.

Oleh sebab itu, ucapnya, diperlukan loyalitas serta kesetiaaan kepada negara, rakyat, maupun kepada pimpinan, agar kesemuanya berjalan aman dan lancar, dengan mempersiapkan segala sarana pendukung. "Contohnya adalah, antisipasi bencana alam, radikalisme, serta tetap menjaga hubungan yang soliditas dengan TNI, agar dapat melakukan antisipasi secara bersama," sebutnya.

Dijelaskan Kapolda, trend untuk tantangan dan ancaman dunia saat ini adalah, masalah pangan, energi, ekologi, struktur keuangan global, serta pengalaman masa lalu, dengan menjadi pola negatif pemikiran masyarakat.

"Negara kaya ESDM dengan ekologi bagus seperti Indonesia ini, akan menjadi incaran banyak pihak, sehingga pihak-pihak tersebut akan melakukan berbagai daya upaya guna mewujudkan keinginannya, termasuk itu melakukan serangan cyber war," sebut Kapolda.

Salah satu contohnya adalah, imbuh Irjen Sam, serangan cyber politik selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi berupa serangan berita-berita palsu seperti RI 1, dan keluarganya itu adalah keturunan PKI.

"Ditambah pula isu yang memojokan pemerintahan. Serangan cyber deception berita palsu tentang sejata api order Polri yang bertujuan mengadu domba TNI dengan Polri. Serangan cyber propaganda yang membentuk persepsi dan opini masyarakat," pungkas Kapolda Kepri. 

Tanpa disadari, plastik telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Di setiap sudut rumah, Anda bisa dengan mudah menemukan benda yang terbuat dari plastik. Mulai dari botol minuman, kemasan makanan, barang elektronik hingga perlengkapan medis di rumah sakit pun banyak yang terbuat dari plastik.

Sejak kecil hingga dewasa, Anda kerap menyikat gigi dengan sikat gigi yang terbuat dari plastik. Bahkan sejak bayi, semua orang tua akan memberikan botol susu, piring, gelas, sendok, garpu, dan mainan yang terbuat dari plastik. Lantas apa jadinya bila plastik tiba-tiba menghilang dari bumi ini? Pastinya sungguh sulit untuk dibayangkan.

Lalu kenapa harus plastik? Plastik didesain lebih ekonomis, tahan lama, dapat diproduksi secara massal, ringan, tahan gas dan uap air, serta mudah didaur ulang.

Namun pastikan Anda mengetahui arti dari kode-kode penting (kode daur ulang) yang selalu dicantumkan di kemasan plastik yang Anda gunakan. Cermatilah setiap plastik yang Anda gunakan, nantinya Anda akan menemukan gambar segitiga dengan nomor-nomor yang berbeda.

Yuk, Biasakan Buang Sampah pada Tempatnya!

Kode bernomor 1,2,4, dan 5 merupakan jenis plastik yang aman digunakan sebagai wadah makanan. Biasanya Anda bisa menemukan kode tersebut di botol minuman, kemasan susu, kotak makanan, dan kemasan makanan yang dijual di pasaran. Sementara kode bernomor 3 bisa Anda temukan bubble foil, nomor 6 di mainan anak, dan nomor 7 di handphone case.

Kebanyakan plastik yang beredar di masyarakat, seperti Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) maupun Polyethylene Terephtalate (PET) tergolong dalam jenis termoplastik yang sangat mudah dapat didaur ulang.

Tidak hanya awam dengan kode-kode tersebut, setelah menggunakan plastik sejak bayi hingga dewasa, masih banyak dari orang Indonesia yang belum tahu bahan dasar pembuat plastik. Mungkin Anda termasuk salah satu di antaranya!

Sekadar informasi, plastik terbuat dari minyak bumi yang merupakan material terbanyak di muka bumi. Tahukah Anda, bila plastik jauh lebih 'hijau' dibanding material lain seperti logam dan kertas? Hal ini terbukti dari asal bahan mentahnya, proses pembuatan biji plastik, hingga proses daur ulangnya yang memerlukan energi dan air jauh lebih sedikit daripada material lainnya.

Bila material lain meningkatkan pencemaran air dan udara, maka hal itu tidak akan terjadi pada plastik. Polusi yang mungkin ditinggalkan dari plastik berupa sampah padat yang dapat dikelola lebih lanjut untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Bahkan karena bernilai ekonomis, plastik bekas pakai justru bisa dijual kembali kepada para penadah atau bank sampah sehingga menambah lahan pekerjaan dan sumber penghasilan berkelanjutan.

Proses daur ulang plastik bisa dilakukan siapa saja. Cara termudahnya dengan melakukan proses sorting (pemilahan) dari skala rumahan. Masyarakat diharapkan memisahkan pembuangan plastik bekas pakai dengan sampah lainnya sehingga memudahkan para kolektor untuk mengumpulkannya sebagai bahan baku daur ulang.

Dalam kondisi ini, pemerintah daerah (pemda) memiliki peran krusial untuk mengurangi sampah yang terbawa ke TPA atau terbuang sia-sia ke sungai atau laut. Saat ini, Pemda Jakarta Barat telah merilis Bank Sampah Induk Satu Hati yang hasil penjualan sampahnya akan ditransfer ke rekening si penjual.

Jadi mulai sekarang, jangan merasa bersalah untuk menggunakan plastik. Sudah saatnya untuk mengelola sampah plastik dengan cara yang tepat. Menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri, rumah kita, serta ajaklah orang-orang di sekeliling kita.

Gunakanlah plastik dengan lebih bijak, baik dalam jumlah yang digunakan atau perlakuan setelah pemakaiannya.

Sebanyak lima nelayan asal Baubau, Sulawesi Tenggara yang ditangkap otoritas Australia, pernah menjual sirip ikan hiu di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Mereka beberapa kali menjual sirip ikan hiu di Kota Kupang selama bulan September 2017 kemarin, " kata Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT Muhammad Saleh Goro. 

Pengakuan para nelayan itu lanjut Goro, disampaikan kepada petugas dari Konsulat RI di Darwin Jumat (13/10/2017).

Goro menyebutkan, sirip ikan hiu itu dijual ke pengumpul di Kupang, dengan harga per kilogramnya yakni Rp 700.000. "Selain sirip, para nelayan ini juga menjual daging ikan hiu dengan harga Rp 5.000 per kilogram," ujarnya.

Lima nelayan itu lanjut Goro, yakni La Karman (30) yang merupakan kapten kapal, La Hendri (23), La Sarwan (23), La Supriadin (23) dan La Ode Tahirman (37), masing-masing adalah anak buah kapal. 

Kapal ikan yang tertangkap petugas perairan Australia merupakan kapal ikan milik La Dando E, warga Kota Kupang, NTT.  "Informasi dari konsulat RI di Darwin bahwa lima orang nelayan Kapal Motor Hidup Bahagia yang ditangkap oleh pihak Australia, karena diduga melakukan ilegal fishing tersebut berasal dari Baubau, "kata Goro.

Saat ditangkap, ditemukan sebanyak 24 ekor ikan hiu yang sudah mati di dalam kapal. Menurut Goro, informasi tertangkapnya lima orang nelayan Indonesia itu, pertama kali diperoleh dari AFMA Australia.

Para nelayan ditangkap tanggal 8 Oktober 2017 di wilayah perairan Australia, dan selanjutnya dibawa ke Darwin dan tiba tanggal 10 Oktober 2017.  

Page 4 of 6

Tentang Kami