Live Streaming
Page 3 of 37
16 April 2020

Jakarta - Di tengah pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah terus mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya menjelang bulan Ramadan. Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

Hingga 15 April 2020, pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19.

Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp15,76 triliun. Pada 8 April, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa. Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengalokasikan sebesar Rp20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 11 April melalui website www.prakerja.go.id, di mana hingga 14 April, calon peserta yang telah terdaftar sebanyak 4,3 juta orang.

Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR. Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada bulan April – Agustus 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya ialah fasilitas bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Pada Kementerian Perhubungan, total alokasi berjumlah Rp1,87 triliun yang tersebar untuk Perhubungan laut sebesar Rp1,38 miliar; Perhubungan udara sebesar Rp226,1 miliar; BPSDMP sebesar Rp6,1 miliar; Perhubungan Darat sebesar Rp522,3 juta, serta Perkeretaapian sebesar Rp1,64 triliun.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada total alokasi Rp95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman. Pada Kementerian PUPR, ada total Rp10,23 triliun yang diperuntukkan bagi Sumber daya air sebesar Rp2,29 triliun, Bina Marga Rp629,0 miliar, Cipta Karya Rp2,5 triliun dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp4,81 triliun.

Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga (K/L) akan terus berkoordinasi untuk mempercepat implementasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik sehingga dapat menekan dampak Covid-19. Kemenkeu juga telah melakukan inovasi dalam tatacara pembayaran, di mana pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara online dan pencairan dapat dilakukan bila data dukung sudah dinyatakan lengkap. (nck)

09 April 2020

Jakarta (9/4) - Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan cuti bersama tahun 2020. Perubahan ini akan mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020.

"Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait Himbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin RTM terkait Revisi SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020, pada Kamis (9/4).

Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama ini, lanjut Menko PMK, dituangkan kembali dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menko PMK meminta masyarakat senantiasa taat terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam PSBB. "Mari kita terapkan protokol kesehatan untuk melawan Covid-19" imbuhnya. Menko PMK meminta masyarakat agar tidak melakukan mudik dan piknik, mengingat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia terus meningkat.

Berdasarkan kesepakatan rapat, beberapa perubahan cuti bersama adalah sebagai berikut:

- Libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada tanggal 24-25 Mei 2020.

- Tambahan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Oktober 2020.

- Tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri semula sejak tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

Pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid 19 Insya Allah telah tertangani dengan baik. Selain itu akhir tahun anak-anak libur sekolah. Keluarga juga punya waktu cukup utk merencanakan liburannya.

Menutup RTM, Menko PMK menegaskan kembali agar masyarakat merayakan Hari Raya di daerah setempat dan tidak melakukan mudik lebaran. Mobilitas antar provinsi akan benar-benar dibatasi dan diprioritaskan untuk distribusi logistik dan keperluan medis.

RTM dilakukan melalui Video Conference diikuti oleh : Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menag Fachrur Razi, Menparekraf Wisnutama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Kapolri Idham Aziz dan perwakilan K/L terkait lainnya. (nck)

07 April 2020

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melangsungkan courtesy call dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan (Korsel) Yoo Myung Hee, dalam situasi work from home di kediamannya, Senin (6/4).

Terdapat beberapa isu yang diangkat dalam pertemuan secara online tersebut, antara lain mengenai perkembangan isu pandemi Covid-19 di Korea Selatan; serta potensi kolaborasi antara Indonesia dan Korsel dalam memerangi Covid-19, antara lain dengan dukungan pemerintah dan sektor swasta Korsel untuk penanggulangan Covid-19 di Indonesia.

Selama ini kedua negara mempunyai hubungan bilateral yang cukup baik, khususnya dalam bidang investasi (bisnis), perdagangan (ekspor-impor), dan pariwisata. Total perdagangan antar dua negara Asia ini sebesar US$1.311 juta pada Januari 2020. Indonesia menjadi pemasok bahan mentah dan energi untuk industri Korsel.

Indonesia merupakan salah satu tujuan utama investasi dari banyak perusahaan Korsel. Negeri Ginseng itu adalah investor terbesar ke-9 untuk Indonesia di 2019.Total investasi dari Korsel ke Indonesia pada tahun tersebut senilai US$1,1 miliar (2.952 proyek), menurun 33% dari tahun sebelumnya yang sebesar US$1,6 miliar (2.412 proyek).

Menyoal “perang” terhadap pandemi Covid-19, Menko Perekonomian mengatakan bahwa kondisi ini malah menyatukan negara-negara di seluruh dunia yang mengalami kejadian sama. Dibuktikan dengan kerja sama yang lebih kuat lagi untuk mencegah penyebaran virus tersebut dan memitigasi pengaruhnya terhadap bidang ekonomi dan sosial.

Contoh yang bagus untuk “persatuan dunia” itu adalah Extraordinary G20 Leaders’ Summit on COVID-19 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil dari konferensi tingkat tinggi tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya kolaborasi di antara negara-negara dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.

Menko Airlangga menekankan jika Korsel telah berhasil menekan kurva dari jumlah korban Covid-19. Sejauh ini, jumlah kasus baru di sana sudah berkurang signifikan dan jumlah yang sembuh semakin meningkat. Sehingga, Korsel dapat dijadikan role model dalam keberhasilan penanganan pandemi ini.

“Saya mau sharing bahwa beberapa minggu lalu saya meminta laporan khusus dari Regional Economy and Policy Institute (REPI) yang berlokasi Daegu tentang bagaimana Korsel telah berhasil menangani Covid-19 secara efektif. Laporan itu membuka mata kami jika salah satu faktor kuncinya adalah kemampuan Pemerintah Korsel mengadakan rapid test besar-besaran, sehingga memungkinkan pemerintah melacak dan merespon cepat terhadap penyebaran virus corona,” papar Menko Airlangga.

Tes secara masif itu juga didukung oleh produksi yang masif pula dari peralatan tes (testing kits) virus corona yang berhasil dibuat oleh dua perusahaan bioteknologi asal Korsel, Kogene Biotech dan Seegene. Harapannya kedua perusahaan itu dapat memproduksi peralatan tes bersama dengan perusahaan di Indonesia. Tak lupa, Alat Pelindung Diri (APD) juga akan diproduksi bersama, yaitu bahan mentahnya dari Korsel dan akan dijahit di sini.

“Kami juga berterima kasih kepada Pemerintah Korsel yang telah memutuskan memberi bantuan dalam bentuk in-kind kepada Pemerintah Indonesia senilai US$500 ribu guna mendukung upaya kami memerangi wabah Covid-19,” kata Menko Airlangga.

Bantuan kepada Indonesia terdiri dari Covid-19 test kits dan rechargeable battery power sprayers. Saat ini 300 sprayers sudah siap dikirim ke Indonesia. Sementara, untuk pengiriman Covid-19 test kit masih dipersiapkan teknisnya. Pihak yang ditunjuk Kementerian Luar Negeri Korsel untuk pelaksanaan teknis pengiriman bantuan tersebut adalah Korea International Cooperation Agency (KOICA). Sementara, sebagai bagian dari sektor swasta Korsel, LG Group akan menyumbang 50 ribu Covid-19 diagnostic kit (tipe RT-PCR), kemudian Hyundai Motor juga menyumbang 40 ribu APD, kepada Indonesia.

Menteri Perdagangan Korsel Yoo Myung Hee mengungkapkan, Pemerintah Korsel telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara prioritas untuk ekspor alat kesehatan dan karantina, di samping Amerika Serikat (AS) dan Uni Arab Emirat (UAE).

Pada sisi lain, kondisi pandemi seperti saat ini mendorong pemerintah setiap negara untuk melakukan langkah pengamanan terhadap keuangan global melalui skema pertukaran mata uang (currency swap). Maka itu, Menko Perekonomian Indonesia dan Mendag Korsel pun mengapresiasi penandatanganan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada 5 Maret 2020 lalu. Plafonnya senilai KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun, yang berlaku efektif mulai 6 Maret 2020 sampai 5 Maret 2023, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan.

Selain itu, Indonesia juga mendorong skema keuangan lain yakni Local Currency Settlement with Appointed Cross Currency Dealer (LCS ACCD). Hal ini adalah penyelesaian transaksi perdagangan antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing, di mana penyelesaian transaksinya dilakukan dalam yurisdiksi wilayah masing-masing.

Skema ini mengharuskan penunjukkan Appointed Cross Currency Dealers, yaitu bank untuk memfasilitasi pelaksanaan LCS melalui pembukaan rekening mata uang negara mitra di negaranya. LCS ACCD dilakukan untuk mendorong penggunaan mata uang lokal secara lebih luas dalam penyelesaian perdagangan, sehingga mengurangi tekanan Dolar AS terhadap mata uang lokal.

“Saya berharap ini dapat memberikan jaring pengaman untuk transaksi finansial di antara kedua negara. Sebab, saya juga percaya jika situasi ekonomi global saat ini menjadi alasan utama untuk menguatkan kerja sama kita dalam menjaga stabilitas keuangan dan moneter di negara masing-masing,” tutup Menko Airlangga. (nck)

02 April 2020

Jakarta - Menjelang Ramadan dan Idulfitri 1441H, Pemerintah terus memantau dan menjamin 11 komoditas utama bahan pangan pokok. Aspek yang dijaga meliputi stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga.

“Presiden memberi arahan bahwa untuk seluruh pangan ini perlu dijaga ketersediaan barangnya. Harus dilihat jumlah, harga, dan kualitasnya. Selain itu, tentu distribusi logistik juga diperhatikan untuk bisa tetap berjalan aman sampai ramadan dan lebaran nanti,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers secara daring mengenai hasil rapat terbatas kabinet tentang persiapan Ramadan dan Idulfitri 1441H, Kamis (2/4) dari kediamannya.

Menko Airlangga menjelaskan mengenai beras, baik dari stok yang ada maupun perkiraan hasil panen di bulan April, Mei, dan Juni 2020 akan cukup memenuhi kebutuhan ramadan hingga lebaran 2020.

“Demikian pula untuk jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, dan minyak goreng. Kita punya stok yang cukup,” terangnya.

Khusus bawang putih, lanjut Airlangga, sudah mulai diberikan persetujuan impor dan diharapkan bulan ini akan masuk dalam jumlah besar. “Demikian pula untuk ketersediaan daging sapi/kerbau dan gula pasir,” katanya.

Airlangga menambahkan, Pemerintah juga sudah melakukan operasi pasar untuk gula pasir. Penyediaan gula dari ex-Dumai sebanyak 20.000 ton, ex-Lampung sebanyak 33.000 ton, dan ex-industri rafinasi sebanyak 250.000 ton.

“Dari sektor gula untuk makanan dan minuman sebanyak 250 ribu (ton) tersebut telah didistribusikan ke Banten, Jabodetabek, Sumatera Utara, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Jawa Timur, per 31 Maret 2020,” tutur Airlangga.

Sementara dari sisi harga per 1 April 2020, rinciannya adalah sebagai berikut:

• Beras medium = Rp12.000,- per kilogram

• Beras premium = Rp12.750,- per kilogram

• Gula pasir = Rp18.000,- per kilogram

• Daging sapi = Rp117.700,- per kilogram

• Cabai rawit = Rp43.100,- per kilogram

• Cabai merah = Rp32.800,- per kilogram

• Bawang merah = Rp41.250,- per kilogram

• Bawang putih = Rp45.200,- per kilogram

• Minyak goreng curah = Rp12.250,- per liter

• Minyak goreng kemasan = Rp14.700,- per liter

• Daging ayam ras = Rp31.050 per kilogram

• Telur ayam ras = Rp26.100 per kilogram

Airlangga pun menerangkan inflasi bulan Maret 2020 tetap terjaga, tercatat sebanyak 43 kota mengalami inflasi dan 47 kota mengalami deflasi. Angka inflasi Maret 2020 sebesar 0,1% (MtM) dan 2,96% (YoY).

Rapat kabinet juga membahas mengenai kesiapan sektor usaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan kewajiban dan diatur dalam UU. “Kementerian Ketenagakerjaan sudah menyiapkan hal-hal yang tentunya terkait hal tersebut,” jelas Airlangga.

Pemerintah pun telah menyiapkan dan memberikan stimulus-stimulus ekonomi kepada dunia usaha. Salah satunya mengenai PPh pasal 21 yang selama ini diberikan kepada sektor pengolahan.

“Nah, dukungan untuk sektor usaha diperluas. Jadi tidak hanya diberikan kepada industri manufaktur, tapi juga ke sektor yang terdampak, termasuk pariwisata, jasa terkait pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor lain yang akan segera kami koordinasikan untuk ditambahkan,” paparnya.

Terakhir, rapat juga memberi perhatian pada supply dari sektor utilitas dan energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan dalam rapat, baik dari segi ketenagalistrikan, BBM, maupun LPG siap untuk menghadapi ramadan dan lebaran nanti. (nck)

02 April 2020

Jakarta, 2 April 2020,- Mendukung Kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembebasan biaya tarif listrik bagi konsumen rumah tangga 450 Volt Ampere (VA) dan pemberian keringanan tagihan 50% kepada konsumen rumah tangga bersubidi 900 VA. PLN telah menyiapkan mekanisme atau cara mendapatkan program tersebut.

Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA pascabayar akan langsung dibebaskan tagihannya pada bulan April, Mei dan Juni. Sementara untuk pelanggan pra bayar dapat memperolehnya dengan mengirimkan nomor ID Pelanggan ke WA dengan nomor 08122-123-123 atau melalui website PLN www.pln.co.id Dengan ID tersebut, pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Sedangkan diskon tarif untuk pelanggan subsidi 900 VA bagi pelanggan pascabayar, rekening yang harus dibayarkan pada tiap bulannya akan dikurangi 50%. Sementara bagi pelanggan prabayar, token listrik gratis sebesar 50% akan diberikan kepada pelanggan, dihitung dari pemakaian bulanan tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Dan berikut mekanisme pengambilan token gratis untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan diskon 50% untuk Pelanggan Rumah Tangga daya 900 VA bersubsidi.

Mekanisme website dengan cara:
1. Buka Alamat www.pln.co.id kemudian masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus covid-19
2. Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter. Kemudian Token Gratis akan ditampilkan di Layar.
3. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Atau anda juga bisa mengakses melalui WA ke nomor 08122-123-123. Dengan cara :
1. Buka Aplikasi WhatsApp
2. Chat WhatsApp ke 08122-123-123 , ikuti petunjuk, salah salah satunya masukkan ID Pelanggan.
3. Token gratis akan muncul
4. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

Dengan ID Pelanggan tersebut, pelanggan akan mendapatkan token senilai pemakaian tertinggi dalam 3 bulan terakhir.

Saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan rumah tangga 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan. sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya.

"Proses pembagian Token Bebas Tagihan dan Diskon Tarif Listrik ini memang bertahap, yang sudah dimulai pada tanggal 1 april, paling lambat tanggal 11 april seluruh pelanggan yang berhak sudah bisa menikmati program tersebut" Ungkap Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka.

kebijakan pemberian keringanan tagihan listrik ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu perekonomian masyarakat miskin dan tidak mampu.

"Ini bukti PLN bersama Pemerintah siap hadir di setiap kondisi" Tutup Made.

 

01 April 2020

Jakarta, 01 April 2020

Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya aktivitas ekonomi nasional saat pandemi Covid-19 saat ini, Komite Cipta Kerja telah mempersiapkan Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Prakerja tersebut akan dipercepat sebagai salah satu langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, tujuannya juga untuk memberi perlindungan sosial dan menanggulangi dampak negatif dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja kini telah disesuaikan. Tak hanya diutamakan bagi pekerja dan pencari kerja muda, namun juga mereka yang terkena dampak langsung dari kejadian luar biasa Covid-19.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk hal ini. Kami berharap program ini dapat membantu daya beli para pekerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan dan/atau kehilangan mata pencaharian,” jelas Menko Airlangga, di Jakarta, Rabu (1/4).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja Susiwijono menerangkan, pendataan penerima Kartu Prakerja yang terdampak wabah Covid-19 merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

“Untuk itu, harapannya dengan kerja sama yang erat antar K/L, program Kartu Prakerja dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan,” ujar Susiwijono.

Program Kartu Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp3.550.000.

“Pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi www.prakerja.go.id, mulai minggu kedua April 2020,” ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari.

Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Prakerja di 2020 yakni sebesar Rp3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif paska pelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan (untuk 4 bulan), serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50 ribu per survei untuk 3 kali survei atau total Rp150 ribu per peserta.

Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 (satu) kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu (1) kali pelatihan.

Tentang Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah, dan mereka yang terkena dampak langsung dari Covid-19. Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa wabah Covid-19 adalah yang berbasis daring (online).

Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah penanggung jawab program Kartu Prakerja dan Manajemen Pelaksana adalah pelaksana operasional program. (nck)

01 April 2020

Jakarta, 01 April 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 memerlukan upaya serius yang komprehensif dari semua aspek. Pasalnya, penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini tentu mempengaruhi fundamental perekonomian nasional.

“Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dalam upaya penanganan dampak Covid-19, maka pada tanggal 31 Maret 2020 telah diterbitkan 3 bentuk peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring tentang stimulus ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19, Rabu (1/4).

Tiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menko Airlangga menjelaskan, PERPPU 1/2020 tersebut secara umum mengatur dua hal, yaitu Kebijakan Keuangan Negara (APBN) dan Kebijakan di Sektor Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

a. Kebijakan Keuangan Negara

1) Penganggaran dan Pembiayaan: a) Pelebaran Batasan defisit anggaran; b) Penyesuaian besaran mandatory spending; c) Pergeseran dan Pengeluaran Anggaran; d) Penggunaan SAL (Sisa Anggaran Lebih); e) Kebijakan keuangan daerah; f) Penerbitan SUN atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemik Covid-19.

2) Kebijakan Keuangan Daerah: kewenangan Pemda untuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

3) Kebijakan Perpajakan: a) Penurunan Tarif PPh Badan; b) Penurunan Tarif PPh Badan Go Publik; c) Pemajakan atas Transaksi Elektronik; d) Perpanjangan waktu administrasi perpajakan; e) Fasilitas Kepabeanan.

4) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional: a) Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; b) Dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, Penempatan Investasi Pemerintah, atau Penjaminan; c) Biaya yang dikeluarkan untuk program ini, bukan merupakan kerugian negara.

b. Kebijakan di Sektor Keuangan

1) Kebijakan stabilitas sistem keuangan;
2) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh BI;
3) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS;
4) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh OJK;
5) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah.

Kemudian, lanjut Airlangga, untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan, telah ditetapkan Tambahan Belanja dan Pembiayaan Anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 Triliun.

Prioritas ke-1 untuk Kesehatan sebesar Rp75 Triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk Social Safety Net akan diperluas sebesar Rp 110 Triliun. Prioritas ke-3 adalah Dukungan kepada Industri senilai Rp70,1 Triliun (Pajak, Bea Masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 Triliun.

Prioritas pertama terkait Kesehatan adalah dukungan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 Triliun;

 Sebesar Rp65,8 T digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, seperti: a) Alat Kesehatan: Alat Pelindung Diri (APD), Rapid test, Reagen; b) Sarana Prasarana kesehatan; c) Dukungan SDM.

 Sebesar Rp5,9 T untuk Insentif: Tenaga Medis Pusat (Rp1,3 T) dan Tenaga Medis Daerah (Rp4,6 T)

 Terkait dengan ketersediaan Alat Kesehatan:

o Untuk APD, terdapat 28 Perusahaan yang memproduksi APD dengan kapasitas produksi 17.360.000 pcs/bulan.

o Gown/ Surgical Gown, 5 perusahaan kapasitas produksi 508.800 pcs/bulan.

 Terkait dengan Industri Farmasi dan Fitofarmaka:

o Terdapat 206 Perusahaan Farmasi: 4 BUMN (PT.Kimia Farma Tbk; PT. Indofarma Tbk; PT. Biofarma Tbk; PT. Phapros Tbk), 178 industri swasta, 24 multinational company (MNC).

o Kebutuhan obat nasional: 76% sudah mampu dipenuhi Industri Farmasi DN, sisanya 24% merupakan obat paten dan berteknologi tinggi harus diimpor.

o Terdapat 8 industri farmasi yang mampu memproduksi Vitamin C dosis tinggi dengan kapasitas di atas 3 juta tablet per bulan (Kalbe Farma yang terbesar kapasitasnya mencapai 15 juta tablet/ bulan).

o Suplemen pemelihara daya tahan tubuh berbahan alam, terdapat 16 industri dengan produksi total 72 juta kapsul/bulan.

Prioritas kedua terkait Social Safety Net adalah anggaran untuk perlindungan sosial:

 Program PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (bantuan naik 25%)

 Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama 9 bulan

 Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun, untuk meng-cover sekitar 5,6 juta Pekerja Formal, Informal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penerima manfaat mendapat Rp3.550.000 per individu.

 Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

 Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR s.d. 175 ribu

 Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 Triliun.
Prioritas ketiga terkait Dukungan kepada Industri, anggaran untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp70,1 T (Pajak= 52 T; Bea Masuk= 12 T; KUR= 6,1 T):

 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, untuk Pekerja dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, di sektor Industri Pengolahan, Pariwisata dan Penunjangnya (Transportasi, Akomodasi), serta Sektor lainnya. Percepatan penyesuaian pemberlakuan PPh berlaku di tahun 2020.

 Pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 19 Sektor Tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE IKM.

 Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% untuk Sektor Tertentu, WP KITE dan WP KITE IKM.

 Restitusi PPN dipercepat bagi 19 Sektor Tertentu untuk menjaga cash-flow dan likuiditas keuangan pelaku usaha.

 Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk KUR.

 Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
Terkait dukungan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Stimulus untuk KUR:

 Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK

 Stimulusnya berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang terkena dampak Covid-19

 Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun

 Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Terkait dengan Program Kartu Prakerja yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dapat dijelaskan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

 Kartu Prakerja salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada:

a) Pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan;

b) Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan usaha;

 Tujuan program ini untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban biaya hidup bagi Pekerja dan Pelaku Usaha yang terdampak Covid-19;

 Manfaat yang diterima: Rp3.550.000 per peserta, terdiri dari: a) bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, b) insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan; c) insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000;

 Total anggaran Program sebesar Rp20 Triliun, dengan total jumlah penerima Program tahun 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang, dan Peserta Program per minggu paling banyak 164.872 orang;

 Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring (online);

 Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, untuk sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker;

 Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah Penanggung jawab Program Kartu Prakerja, yang kemudian telah menunjuk Manajemen Pelaksana (PMO) selaku pelaksana operasional program. (nck)

01 April 2020

Jakarta - Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April, merupakan momentum untuk mengingat kembali tentang kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan panjang bangsa Indonesiaa. Kiprah dunia penyiaran sudah dirasakan sejak masa sebelum kemerdekaan dengan hadirnya Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai radio ketimuran pertama milik Bumiputera. Selanjutnya dunia penyiaran pun selalu hadir sebagai penghubung dan pemersatu antar sesama anak bangsa di setiap fase penting negeri ini, baik itu masa kemerdekaan dan reformasi, termasuk di saat yang sulit sekalipun.

Pada momen Hari Penyiaran Nasional ke-87 di tahun 2020 ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, ikut memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjaga bangsa ini menghadapi pandemi wabah Covid-19. Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, sebagai medium informasi yang paling mudah dijangkau publik, kehadiran televisi dan radio di masa tanggap darurat Corona ini diharapkan memberi informasi valid tentang Covid-19 sehingga mampu meningkatkan kepedulian publik dalam mencegah dan menanggulanginya.

Kepedulian dan solidaritas sosial sangat dibutuhkan publik untuk bersama-sama menghadapi wabah Covid-19. Lembaga Penyiaran, yang selalu menjadi tumpuan masyarakat atas pemenuhan informasi dan hiburan yang sehat, diharapkan menggugah masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi Covid-19.

Agung menjelaskan, setidaknya ada tiga peran penting lembaga penyiaran dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Yang pertama sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Physical Distancing melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Kedua, memberikan informasi aktual dan terpercaya tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Ketiga, menghadirkan program siaran berkualitas guna mendukung publik untuk beraktivitas di rumah saja, termasuk dengan menampilkan program bermuatan pendidikan untuk dikonsumsi anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah.

Pada prinsipnya, peringatan Hari Penyiaran Nasional tidak pernah lepas dari sebuah rasa cinta kepada tanah air lewat sajian konten informasi yang berkualitas melalui televisi dan radio. Di tahun ini, KPI berharap Hari Penyiaran Nasional dimaknai dengan semangat kepedulian dan solidaritas sosial pada sesama anak bangsa. “Negeri ini tengah menghadapi kondisi yang tidak mudah, selayaknya lembaga penyiaran pun hadir sebagai medium yang juga merekatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian lewat konten siaran. Karena ini adalah sebuah kerja bersama menyelamatkan bangsa dari pandemi wabah Covid-19,”pungkas Agung.

26 March 2020

Jakarta, 26 Maret 2020

Menjelang diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 tentang Covid-19 secara virtual pada hari ini – Kamis 26 Maret 2020, sehari sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia, juga turut serta dalam pertemuan virtual G20 Extraordinary Sherpa Meeting.

Pertemuan yang juga dilaksanakan secara online pada Rabu – 25 Maret 2020 menjadi pendahuluan untuk membahas konsep naskah “Leaders’ Statement on Covid-19” yang akan menjadi keluaran utama dari Pemerintah Arab Saudi selaku Presidensi G20, yang menjadi pemimpin dari pertemuan Sherpa dan KTT ini.

Sherpa G20 Indonesia menyampaikan bahwa Leaders’ Statement harus merekomendasikan langkah-langkah konkret dan dapat dieksekusi untuk penanganan Covid-19. Ditekankan pula bahwa statement para pemimpin G20 akan bermanfaat jika setiap negara anggota G20 berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pandemi global dimaksud.

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan beberapa poin utama yang direkomendasikan menjadi bagian dari Leaders’ Statement. Pertama, meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dengan upah rendah.

Kedua, mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Ketiga, memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan vaksin dan kebutuhan medis lainnya. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar setiap negara G20 dapat turut memfasilitasi perdagangan dan mobilitas obat serta kebutuhan medis lainnya, antara lain melalui upaya relaksasi prosedur ekspor-impor.

Keempat, segala bentuk kontribusi finansial yang bersifat global harus tetap merujuk pada kondisi dan prioritas nasional. Hal ini mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas dalam negeri dari setiap negara yang terdampak untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia.

Dan kelima, perlu adanya komitmen para pemimpin dunia dalam menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat guna mencegah resesi ekonomi global yang lebih dalam akibat dari keberlanjutan pandemi ini.

Selain itu, Indonesia mendukung usulan Presidensi Arab Saudi memasukkan Jaring Perlindungan Sosial atau Social Safety Net sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak Covid-19, khususnya di negara-negara berkembang.

Indonesia juga menyetujui proposal Jepang untuk memasukkan paragraf yang berisi dukungan para pemimpin G20 bagi Pemerintah Jepang yang akan menunda pelaksanaan Olimpiade 2020 sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.

KTT Luar Biasa G20 tentang Covid-19 akan dijalankan secara virtual, pada hari ini 26 Maret 2020 – Pukul 19.00 WIB, dan akan diikuti oleh seluruh pemimpin negara G20 dan organisasi internasional terkait, termasuk Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sherpa G20 Indonesia. KTT akan dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. (nck)

24 March 2020

Jakarta, 24 Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
Sebagai landasan tujuan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.

POJK itu merupakan upaya OJK mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ecosystem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak sedemikian cepat dan dinamis didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.
Perubahan tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing. Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka.

“Untuk menghadapi perubahan ecosystem dan tuntutan inovasi yang masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
POJK Konsolidasi ini merupakan kebijakan strategis OJK yang telah ditetapkan sejak awal tahun 2020 dan sangat relevan dengan dinamika perekonomian yang saat ini mengalami tekanan akibat downside risk dari penyebaran Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Penerbitan POJK Konsolidasi dapat menjadi momentum dan landasan bagi industri perbankan untuk meningkatkan skala usaha serta peningkatan daya saing melalui peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.

POJK ini secara umum terdiri dari dua pokok pengaturan utama yakni mengenai kebijakan konsolidasi bank, serta pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank umum dan peningkatan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), yakni masing-masing paling sedikit menjadi sebesar Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.
Kebijakan konsolidasi bank juga mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi. Skema konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan melalui skema penggabungan, peleburan, atau integrasi antarbank, namun juga diperluas melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Terkait dengan persepsi bahwa konsolidasi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah bank-bank kecil, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, “Konsolidasi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau meminggirkan bank-bank kecil. Sebaliknya, melalui konsolidasi ini bank-bank kecil memiliki ruang untuk memperkuat diri melalui skema peleburan, penggabungan ataupun menginduk pada kelompok usaha bank (KUB) yang lebih besar. Dengan demikian akan tercipta struktur bank yang lebih besar, memiliki daya tahan, lebih kontributif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan skala usaha dan permodalan.”

Kebijakan konsolidasi bank ini juga memberikan insentif pada pihak-pihak yang telah melaksanakan skema konsolidasi dan memenuhi modal inti minimum melalui pengecualian dari ketentuan single present policy (SPP) dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham serta ketentuan terkait lainnya.
OJK meyakini bahwa kebijakan konsolidasi serta peningkatan modal ini minimum dan CEMA minimum dapat memberikan manfaat kepada industri perbankan, mengurangi biaya persaingan, membuat bank menjadi lebih efisien dan kontributif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (nck)

Page 3 of 37

Tentang Kami