Live Streaming
Page 3 of 9
04 May 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu memastikan bahwa proyek program kerjasama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) antara Korea Selatan dan Indonesia tetap dijalankan. Hal itu ia katakan untuk menjawab keraguan dan adanya isu penundaan dari program pembuatan pesawat jet siluman generasi 4.5 itu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) itu mengatakan bahwa pemerintah bisa merugi jika program itu tak dilanjutkan. Pasalnya, uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah terbilang besar. Pemerintah telah menggelontorkan jaminan uang muka demi berlangsungnya proyek ini sebesar Rp3 triliun.Meski tetap dilanjutkan, ia melihat masih ada beberapa kendala seperti kelengkapan perizinan dan masalah MoU yang hingga saat ini masih diperdebatkan.Salah satu kendalanya karena Indonesia ingin agar alih teknologi pesawat itu dapat digunakan Indonesia dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melihat hal itu, Ryamizard mengatakan pemerintah Indonesia bakal terus benegosiasi hingga tercapainya kesepakatan yang tak merugikan pihak Indonesia.

Tak hanya itu, Ryamirzard juga mengungkapkan tak ada permasalahan 'restu' dari Amerika Serikat terkait penggunaan teknologinya yang menjadi komponen dalam proyek tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih terus membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan pihak AS. Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan pihaknya bakal meninjau ulang perjanjian proyek pengembangan pesawat tempur yang bernilai investasi mencapai 8 miliar dollar AS itu. Proyek pengembangan pesawat tempur ini pernah tertunda pada 2009 silam. Baru pada 7 Januri 2016 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani cost share agreement.

04 May 2018

Sumber: JawaPos.com

Peraturan Presiden (Perpres) No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah diterbitkan. Menteri Perindustrian Airlangga hartarto menegaskan regulasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Airlangga menegaskan, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan. Menurutnya, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus, lebih spesifikasi lagi,Tenaga kerja yang ketersediaannya kurang di Indonesia, Dia mengatakan, Kemenperin terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0. Hal itu dikarenakan keterampilan para pekerja mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.

Dia mengatakan, selama 3,5 tahun pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Semestinya, kata dia, beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal. Maka itu, pihaknya menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten dan profesional. Airlangga menjelaskan, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten

30 April 2018

Sumber: Liputan6.com

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah kian serius membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi. Program Go Online UMKM yang telah digulirkan pemerintah harus digencarkan karena perkembangan teknologi informasi juga makin cepat dan pasar kian terbuka. Merujuk hasil riset Mckinsey Institute, politikus yang kerap dipanggil Bamsoet ini mengatakan, hingga akhir 2017 terdapat 59,9 juta unit bisnis UMKM di Indonesia. Namun, dari jumlah itu baru baru 3,97 juta unit UMKM yang saat ini sudah memanfaatkan ranah digital. Menurut dia, data itu juga menjelaskan banyak aspek. Misalnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum punya akses untuk mencari informasi tentang permintaan atau kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara. Selain itu, ada beberapa indikator yang nyata-nyata menunjukan keterlambatan UMKM Indonesia beradaptasi dengan era digitalisasi. 

Indikator berikutnya adalah masih kecilnya persentase UMKM yang dapat memanfaatkan jasa online untuk mempromosikan dan memasarkan produknya. Padahal, jika pelaku UMKM di Indonesia bagian tengah dan timur Indonesia mendapatkan akses untuk memasarkan dan mempromosikan produknya melalui internet, maka kontribusinya bagi perekonomian nasional diyakini akan signifikan. Karena itu Bamsoet mendorong pemerintah menggencarkan sosialisasi Go Online UMKM. Mantan wartawan itu menegaskan, pelaku UMKM di semua daerah termasuk di pelosok layak mendapatkan informasi yang lengkap tentang program itu. Bambang menambahkan, dinas-dinas perekonomian di daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyosialisasikan program Go Online UMKM. Sebab, pemda tentu punya data dan paling tahu potensi ataupun jumlah pelaku UMKM di daerah masing-masing.

30 April 2018

REPUBLIKA.CO.ID,

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mengantisipasi bonus demografi pada tahun 2030. Moeldoko mengatakan, jika bonus demografi diarahkan dengan baik maka akan menjadi kekuatan bangsa. Hal itu sebagai persiapan menghadapi terjadinya bonus demografi, atau populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak daripada usia nonproduktif. Menurutnya, jika bonus demografi tersebut dapat diarahkan dengan baik, akan menjadi kekuatan bangsa. Sebaliknya, jika dibiarkan, justru akan menjadi ancaman tersendiri.Peningkatan kualitas SDM, kata dia, sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Salah satu penyebab ketimpangan kualitas SDM, katanya lagi, adalah masih banyak masyarakat Indonesia yang berasa pada daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang notabene masih sulit terakses.

Di daerah yang terisolasi, menjadikan pendidikan dan kesehatan sulit terakses. Hal itu yang menjadikannya tertinggal. Pembangunan SDM juga harus dilakukan di kawasan-kawasan perdesaan. Hal itu sesuai dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Ketua Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM Jangkung Handoyo Mulyo mengatakan bahwa pembangunan SDM menjadi suatu yang tidak boleh terlupakan oleh Ppemerintah di tengah masifnya pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan SDM di kawasan "pinggiran". Setidaknya, kata dia, ada tiga hal yang menjadi poin untuk mengenjot pembangunan SDM, yakni kognitif yang berkaitan dengan pendidikan, afektif yang berkaitan dengan sikap dan nilai, dan psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan.

Menurut Moeldoko, salah satu hal dapat ditekankan untuk membangun SDM kawasan perdesaan adalah melalui pengembangan keterampilan untuk meningkatkan hasil produk lokal. Jika hal itu dilakukan, kesejahteraan dan perekonomian akan meningkat. Ia berharap peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan SDM dalam hal keterampilan juga sangat diharapkan. Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal itu terlihat dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang begitu besar untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Untuk program pendidikan, dia mencontohnya pemerintah yang mengeluarkan Program Indonesia Pintar (PIP). Ia mengungkapkan bahwa ada 19 juta siswa setiap tahun diberikan beasiswa melalui Indonesia Pintar. Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiyai oleh Pemerintah.

30 April 2018

Sumber: koran-jakarta.com

Pemerintah diminta terus menambah lapangan kerja di Tanah Air guna menekan angka pengangguran yang kini mencapai lebih dari tujuh juta orang. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar pekerja Indonesia mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kedua kebijakan tersebut dinilai bisa meredam polemik dan silang pendapat persoalan tenaga kerja, terkait dengan anggapan membanjirnya tenaga kerja asing (TKA), dan banyaknya tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Peneliti Indef, Abdul Manap Pulungan, mengatakan tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang sebanyak sembilan juta orang itu memang sudah memprihatinkan.Apalagi, mayoritas mereka bekerja pada sektor kasar atau tidak membutuhkan skill tinggi. Jutaan TKI di mancanegara tersebut juga menimbulkan kecemasan jika sewaktu- waktu dideportasi. Menurut Manap, terlepas dari kemungkinan aksi balasan dari negara-negara pemberi kerja karena tenaga kerja mereka ditolak bekerja di Indonesia, sudah semestinya negara membuka lapangan kerja seluas- luasnya di dalam negeri.

27 April 2018

Sumber: VIVA.co.id

Investigasi Ombudsman mengungkapkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia membludak lebih besar dari data resmi yang dirilis pemerintah. Selain itu, banyak TKA yang merupakan pekerja atau buruh kasar. Investigasi itu dilakukan pada Juni-Desember 2017 di tujuh provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau.Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, semakin banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia karena adanya perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja pada 2015. Laode menjelaskan, awalnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 mewajibkan TKA untuk bisa berbahasa Indonesia. Namun, syarat itu dihapus lewat Permenaker Nomor 35 Tahun 2015.

Selain itu, dalam aturan yang lama juga harusnya ada ketentuan tenaga kerja lokal dan asing di suatu perusahaan berbanding 1:10, di mana satu TKA sebanding 10 Tenaga Kerja Indonesia. Akan tetapi, dalam aturan yang baru, ketentuan tersebut dihapuskan.Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kementerian Tenaga Kerja untuk segera melakukan perubahan kembali Permenaker.

 

27 April 2018

Sumber: TRIBUNNEWS.COM,

Komisi IX DPR mengultimatum kepada pemerintah untuk mengungkap data-data jumlah pekerja asing di Indonesia hingga 18 Mei 2018. Pasal jumalh TKA saat ini simpang siur sehingga menimbulkan kegaduhan nasional. Ultimatum itu diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Kemenaker, BKPM, Dirjen Imigrasi, dan Dirjen Pengembangan Daerah Kemendagri di DPR RI, Senayan, Jakarta guna menyikapi terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing. Pemerintah juga diminta untuk terbuka menjelaskan pasal-pasal dalam Perpres tersebut yang dinilai membuka pintu bagi pekerja asing.

Misalnya Pasal 10 Ayat 1 Butir C yang menyatakan izin Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak diwajibkan pada pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Begitu juga pasal Pasal 13 Ayat 1 dimana RPTKA bisa diurus belakangan untuk pekerjaan yang mendesak.Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengatakan Data yang diminta untuk dibuka juga adalah kebutuhan lapangan kerja dalam proyek investasi asing, data orang asing yang dilibatkan dalam turnkey project, serta data lokasi yang jadi konsentrasi pekerja asing di Indonesia. Selain itu Komisi IX DPR juga sepakat membentuk Tim Pengawas Tenaga Kerja Asing yang bertujuan untuk memonitor secara khusus persoalan tersebut, termasuk melakukan sidak ke beberapa wilayah yang terdapat konsentrasi TKA ilegal di Indonesia.

27 April 2018

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID,

Pusat Bantuan Sosial Raja Salman (King Salman Humanitarian Aid and Relief Center/KSHARC) datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti berbagai program sosial yang telah dicanangkan di Indonesia. KSHARC merupakan lembaga sosial yang didirikan Raja Salman bin Abdul Aziz dan fokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan. Kedatangan KRHC diterima Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Rombongan yang terdiri dari para relawan sosial dari Arab Saudi ini dipimpin Asisten Direktur Utama KSHARC Uqail Al Ghamidy dan diterima Kuasa Usaha Kedutaan Arab Saudi Ustadz Faishal Suud Al-Khunainy. Dalam pertemuan itu, Ghamidy menjelaskan berbagai peran dan bantuan sosial Arab Saudi yang telah dilakukan di berbagai negara.

Adapun bantuan sosial yang diberikan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia mencapai 28 program dengan nilai bantuan mencapai lebih dari 435 juta dolar AS atau lebih dari Rp 6 triliun. Kedatangan delegasi KSHARC ini ke Indonesia dalam rangka mengimplementasikan program bantuan pangan ke sejumlah tempat di Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Islam (LIPIA) yang merupakan representasi Universitas Islam Muhammad bin Suud di Indonesia. Kuasa Usaha Kedutaan Arab Saudi Ustadz Faishal Al-Khunainy menyampaikan apresiasi terhadap berbagai proyek dan bantuan sosial yang telah disalurkan kepada berbagai pihak, khususnya kepada kaum perempuan dan anak-anak. Ghamidy menyampaikan terima kasih kepada Kuasa Usaha Arab Saudi di Jakarta atas sambutan yang ramah serta berbagai kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada KSHARC dalam melaksanakan proyek-proyek sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

24 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini diestimasi bisa mencapai 5,3 persen dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil. Momentum puasa, lebaran, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) disebut-sebut sebagai penopang utama ekonomi. Head of Economic and Market Research UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal dua lebih tinggi dari perkiraan kuartal pertama yang sebesar 5,2 persen. Sejumlah momentum musiman akan turut mendongkrak konsumsi domestik, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga nonpemerintah.

Konsumsi riil yang meningkat bisa menjadi stimulus fiskal penggerak laju ekonomi. Syaratnya, pemerintah harus mampu menjaga inflasi di level aman. Saat ini, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 3,5 persen +- 1 persen.  Firman Mochtar, Kepala Grup Asesmen Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah mulai stabil di level Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April.

Menurutnya, aliran dana asing masih akan terus bertambah ke pasar Indonesia. Perbaikan struktural yang dilakukan pemerintah membuat investor global lebih optimistis dan membuka ruang investasi ke Indonesia. Pada momentum tahun politik 2018, Firman tak khawatir dengan perlambatan ekonomi. Menurutnya, kondisi politik nasional sudah cukup kondusif, masyarakat sudah dewasa dalam berdemokrasi. Hal itu menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Agenda kegiatan pilkada justru berdampak positif terhadap komponen konsumsi swasta dan pengeluaran lembaga. Seluruhnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, bank sentral memperkirakan ekonomi kuartal I tumbuh 5,1 persen, didorong oleh permintaan domestik, khususnya investasi. Selanjutnya, konsumsi swasta dan pemerintah tumbuh meningkat, dibarengi ekspor yang positif. Dijelaskan lebih rinci, investasi diperkirakan meningkat terutama ditopang sektor konstruksi, seiring penyelesaian proyek infrastruktur dan sektor primer, khususnya pertambangan. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh, didukung daya beli masyarakat yang terjaga seiring perbaikan pendapatan dan penyaluran bantuan sosial yang meningkat.

24 April 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah tengah mengejar target penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meski penyaluran perluasan penerima BPNT di tahap 1 sempat molor pada 25 April 2018, namun pemerintah menggenjot persiapan penyaluran tahap selanjutnya. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos), Andi Z.A. Dulung mengatakan perluasan penyaluran BPNT tahap 2 akan dimulai pada 25 Mei 2018. Di tahap ini pemerintah akan kembali menambah dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk diberikan BPNT.

Ia memastikan sistem perbankan dan e-warung telah siap untuk perluasan tahap 2. Tapi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan kartu keluarga sejahtera (KKS) agar bisa digunakan KPM dalam penyaluran tahap 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani menjelaskan pemerintah juga tengah mengecek kesiapan daerah untuk menerima BPNT. Penambahan daerah penerima BPNT akan ditentukan berdasarkan kesiapannya. Andi menambahkan, jika penyaluran BPNT tahap 2 berjalan sesuai target pemerintah, maka penyaluran tahap 3 dan 4 segera disiapkan. Rencananya, penyaluran BPNT tahap 3 akan dilakukan pada Oktober 2018 dan tahap 4 bisa disalurkan pada November 2018.

Page 3 of 9

Tentang Kami