Live Streaming
Page 2 of 40
04 October 2020

Jakarta, 04 Oktober 2020. Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR RI telah menyepakati substansi Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK). Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap Pembicaraan Tingkat I RUU CK, Sabtu (3/10) di Jakarta. Selanjutnya, RUU CK akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan dan mendapatkan pengesahan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mewakili Pemerintah meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan.

“RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem elektronik”, ujar Menko Airlangga.

Sebagaimana dipahami, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan Koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja.

RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan Angkatan kerja yang terus bertambah.

Aspek transparansi pun selalu dijunjung tinggi dalam penyusunan RUU ini. Seluruh proses pembahasan selalu disiarkan secara langsung melalui TV Parlemen, dan rapat pembahasan sifatnya juga terbuka yang dapat diikuti secara tatap muka maupun melalui video conference (online), serta diliput langsung oleh media. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah dan DPR untuk transparan dalam membahas kebijakan untuk masyarakat.

RUU Cipta Kerja Beri Banyak Manfaat Bagi Masyarakat

Manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya UU Cipta Kerja, antara lain bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS (Online Single Submission). Ditambah lagi kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), kemudahan dalam mendirikan Perseroan Terbuka (PT) perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah, sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM.

RUU CK juga menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 (sembilan) orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Untuk Sertifikasi Halal, RUU CK menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal. Bahkan bagi pelaku UMK, diberikan kemudahan tambahan berupa biaya sertifikasi yang ditanggung pemerintah. Lembaga Pemeriksa Halal juga diperluas lingkupnya, kini dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

Terkait keberadaan perkebunan masyarakat yang terlanjur masuk kawasan hutan, masyarakat akan dapat memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah.

Tak hanya itu, bagi nelayan juga diatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan. Kini perizinan hanya cukup satu pintu melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan tetap memberikan dukungan melalui standar keselamatan.

RUU CK juga akan mempercepat pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang dikelola khusus oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Percepatan reformasi agraria dan redistribusi tanah juga akan dilakukan oleh Bank Tanah.

Terkait peningkatan perlindungan kepada Pekerja, RUU CK menjamin adanya kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.

“Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk perlindungan terhadap Pekerja yang terkena PHK, dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta akses ke pasar tenaga kerja, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha”, ujar Menko Airlangga.

Mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha, RUU Cipta Kerja akan memberi manfaat yang mencakup kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Selain itu, dengan adanya pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang lebih baik, akan mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas usaha.

Pelaku usaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi, di samping adanya bidang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi, dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat juga kini dimiliki pelaku usaha, dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana.

Menko Airlangga menambahkan, “RUU Cipta Kerja juga menegaskan peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan, di mana kewenangan yang telah ada, tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan tercipta adanya suatu standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah”.

RUU Cipta Kerja juga mengatur dan menerapkan kebijakan satu peta (one map policy) yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dengan mengintegrasikan tata ruang darat, tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil, tata ruang laut, serta tata ruang kawasan terutama kawasan hutan, sehingga ada aspek kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kesesuaian tata ruang dalam RTRW. Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah akan mempercepat penetapan RDTR dalam bentuk digital. (nck)

03 October 2020

Jakarta, 2 Oktober 2020. BNI Syariah ikut memperingatiHari Batik Nasional setiap 2 Oktober sebagai komitmen untuk menjaga nilai luhur dan keberagaman budaya. Dalam peringatan hari batik ini BNI Syariah membagikan lebih dari 7 ribu masker batik dan hand sanitizer bertema batik kepada nasabah yang berkunjung ke Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Direktur Bisnis Ritel & Jaringan BNI Syariah Iwan Abdi mengatakan batik adalah warisan bangsa yang harus dipopulerkan oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami turut memperingati Hari Batik dalam rangka memberikan semangat dan pengaruh positif bagi masyarakat untuk mencintai sejarah dan peduli terhadap budaya Indonesia,” kata Iwan Abdi.

Diharapkan hal ini menjadi contoh bagi masyarakat untuk mencintai batik dan senantiasa menebar nilai hasanah atau kebaikan dimulai dari diri sendiri. Di tengah pandemi COVID-19, BNI Syariah ingin memberikan perlindungan kepada nasabah dengan memberikan masker dan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Pada peringatan Hari Batik Nasional, BNI Syariah juga terus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah melalui penerapan Hasanah Ultimate Service. Hasanah Ultimate Service merupakan transformasi layanan BNI Syariah dengan komitmen untuk menebarkan energi kebaikan sesuai dengan prinsip syariah.

BNI Syariah berupaya memberikan manfaat dan nilai tambah bagi segenap stakeholders sehingga engagement BNI Syariah dengan nasabah semakin kuat. Konsep layanan ini dikomunikasikan melalui 4 aspek yaitu people, digital process, physical, dan business.

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni yang tinggi yang perlu dilestarikan. Batik sudah dikukuhkan oleh UNESCO sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi atau Masterpiece of The Oral and Intangible of Humanity pada Tanggal 2 Oktober 2009. Maka sejak itu Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional.

Pemerintah telah menerbitkan Keppres No 33 Tahun 2009 yang menetapkan hari Batik Nasional jatuh pada tanggal 2 Oktober dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia juga sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan, budaya, nusantara ini pegawai pemerintah, instansi swasta, dan semua kalangan dihimbau untuk mengenakan batik di Hari Batik Nasional. (nck)

02 October 2020

Jakarta, 02 Oktober 2020

Keberadaan RUU Cipta Kerja diharapkan bisa mengurai kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di tanah air. Pandemi Covid-19 pun menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dan penataan ulang atas berbagai persoalan di sektor ekonomi sehingga Indonesia tak kehilangan momentum untuk bangkit pascapandemi.

RUU Cipta Kerja juga dirancang untuk menjadi solusi bagi persoalan fundamental yang menghambat transformasi ekonomi nasional, seperti obesitas regulasi, rendahnya daya saing, dan terus meningkatnya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan kerja baru. Jika sudah disahkan menjadi undang-undang dan berlaku efektif, UU Cipta Kerja diharapkan bisa memberikan kepastian dan kecepatan perizinan investasi, serta adanya kepastian hukum.

Pemerintah menargetkan keberadaan RUU Cipta Kerja bisa menjadi jalan bagi perbaikan drastis struktur ekonomi nasional sehingga bisa meraup angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,7% hingga 6%, yakni dengan:

• Penciptaan Lapangan Kerja sebanyak 2,7 s.d. 3 juta/tahun (meningkat dari saat ini 2 juta/tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta Angkatan Kerja Baru).

• Peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.

• Peningkatan Produktivitas Pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN (78,2%).

• Peningkatan Investasi sebesar 6,6% s.d. 7,0%, untuk membangun usaha baru atau mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong Peningkatan Konsumsi (5,4% s.d. 5,6%).

• Pemberdayaan UMK-M dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.

Tanpa pembenahan mendasar struktur ekonomi nasional yang dilakukan melalui RUU Cipta Kerja, risiko-risiko yang mengancam ekonomi Indonesia di masa mendatang meliputi: (i) Lapangan kerja akan pindah ke negara lain yang lebih kompetitif, (ii) Daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain, (iii) Penduduk yang Tidak/Belum Bekerja akan semakin tinggi, dan (iv) Indonesia terjebak dalam middle income trap.

Sebagai informasi, jumlah angkatan kerja Indonesia menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2020, tercatat sebanyak 137,91 juta orang. Dari jumlah itu, yang terserap lapangan kerja sebanyak 131,01 juta orang sementara 6,88 juta lainnya masih menganggur. Dari jumlah yang bekerja pun, 39,44 juta di antaranya merupakan pekerja paruh waktu dan setengah menganggur.

Artinya, jumlah pengangguran dan angkatan kerja yang bukan pekerja penuh seluruhnya mencapai 46,32 juta. Kondisi pandemi Covid-19 membuat masalah ketenagakerjaan makin kompleks, karena total ada 3,06 juta pekerja yang terdampak. Dari jumlah pekerja yang terdampak pandemi, 1,44 juta di antara berstatus terkena PHK atau dirumahkan.

Biaya investasi di Indonesia pun terbilang mahal dan kurang kompetitif dibandingkan negara tetangga. Hal ini didasarkan pada ICOR (Incremental Capital Output Ratio), yakni perbandingan atau rasio antara tambahan investasi yang dibutuhkan, untuk menghasilan setiap satu unit output. ICOR Indonesia pada 2019 sebesar 6,77%, lebih buruk dari 2018 yang di posisi 6,44%. Sementara negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam punya ICOR di posisi ideal yakni 3%.

Selain ICOR yang tidak kompetitif, regulasi Indonesia juga terbilang rumit sehingga menjadi penghambat investasi. Hal ini terjadi baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Dua hal tersebut menjadi penghambat investasi yang bersifat padat modal. Sedangkan investasi yang bersifat padat karya, lebih terkendala lagi oleh masalah ketenagakerjaan.

Salah satunya karena besarnya standar upah minimum Indonesia dibandingkan negara lain, serta mahalnya biaya pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Secara rerata, upah minimum di Indonesia ada di kisaran USD 170, lebih mahal daripada Vietnam yang di kisaran USD 150 per bulan. Bahkan rerata upah minimun di India dan Bangladesh, masing-masing di kisaran USD 100 per bulan.

Demikian juga dengan jumlah pesangon yang dibayarkan, secara rerata di Indonesia mencapai 52 minggu. Jauh lebih mahal daripada negara peer-nya seperti Thailand (32 minggu), Vietnam (25 minggu), Filipina (23 minggu), dan Malaysia (17 minggu). Pada saat yang sama, mahalnya biaya tenaga kerja tidak diimbangi oleh kemampuan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi dalam proses produksi di perusahaan. Padahal hal ini menjadi tren global dengan berkembangnya otomasi dan industri 4.0, termasuk kelak pascapandemi berakhir.

Untuk itu, RUU Cipta Kerja sebagai sebuah terobosan regulasi diharapkan dapat mengurai masalah ketenagakerjaan yang makin kompleks dan mempermudah investasi. Setiap investasi diharapkan bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa menyerap angkatan kerja yang ada. (nck)

29 September 2020

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dalam pembukaan Rapat Terbatas secara virtual, yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) – Senin (28/9), menuturkan bahwa berdasarkan data per 27 Sept 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia adalah 22,46%. Jumlah ini berada sedikit di bawah kasus aktif dunia sebesar 23,13%.

Jika dibandingkan bulan lalu, rata-rata kesembuhan di negara kita sebesar 73,76%, dan ini lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 73,85%. Sedangkan, rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) juga menurun, dari 4,33% menjadi 3,77%.

“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, per 25 September 2020, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi sebesar 46,29%. Angka tersebut didapat dari jumlah kapasitas keterisian TT sebesar 21.619 dari jumlah total TT sebanyak 46.705.

Ada 4 (empat) provinsi yang perlu perhatian khusus karena BOR yang masih tinggi, yaitu: Riau (73%), Banten (68%), Bali (62%), and DKI Jakarta (61%). Selain Bali dan DKI Jakarta, BOR ketujuh provinsi prioritas lainnya, yakni: Jawa Timur (42%), Jawa Barat (55%), Jawa Tengah (40%), Sumatera Utara (45%), Sulawesi Selatan (29%), Kalimantan Selatan (33%), dan Papua (38%).

Menko Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kematian akibat Covid-19, antara lain adalah:

1. Peningkatan/pengembangan kapasitas rumah sakit (RS);
2. Penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran dan Hotel untuk orang tanpa gejala (OTG);
3. Pemisahan kelompok komorbid, jika tertular, segera intervensi medis;
4. Perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan penyusunan kebijakan lebih ketat, misalnya work from home (wfh);
5. Pasien Covid-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis;
6. Isolasi bagi OTG dapat dilaksanakan terpusat (misalkan di hotel);
7. Standarisasi perawatan pada RS rujukan Covid-19;
8. Audit protokol kesehatan pada rumah sakit;
9. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan; dan
10. Test PCR gratis bagi tenaga kesehatan.

Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, Roadmap Pelaksanaan Vaksinasi, serta pembuatan Dashboard Tracing Vaccine Program.

“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” ujar Menko Airlangga.

Menko Perekonomian pun mengungkapkan bahwa ada beberapa negara (diwakili oleh perusahaan tertentu) yang sudah berkoordinasi dan mengirimkan confidentiality agreement kepada Kementerian Kesehatan untuk pengadaan vaksin, seperti Pfizer dan Johnson & Johnson.

“Ini menunjukkan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai insitusi yang melakukan riset dan pengembangan dalam rangka persiapan mendapatkan aksen vaksin. Untuk roadmap vaksinasi, pemberiannya akan diprioritaskan untuk (mereka yang bekerja di) garda terdepan, misalkan memberi pelayanan kesehatan, selanjutnya juga untuk penerima bantuan BPJS Kesehatan, kemudian dipersiapkan juga vaksin mandiri,” ucapnya.

Pemerintah juga selalu menjaga stok ketersediaan obat yang terkait Covid-19 di dalam negeri, seperti Oseltamivir, Klorokuin, Azythromicin, dan Favipiravir. “Kalau untuk standar harga tes PCR, pemerintah sedang mengkaji laporan BPKP; ada harga yang direkomendasikan untuk individual dan kelompok,” imbuhnya.

“Saya juga ingin mengingatkan arahan Presiden untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Presiden berharap Kapolri bisa secara tegas menjaga protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga mencegah munculnya klaster Pilkada,” tuturnya.

Terakhir, terkait pertumbuhan ekonomi, pemerintah menyatakan akan selalu mendorong pertumbuhan berada pada jalur tren positif. Untuk Program PC-PEN, realisasi anggarannya telah mencapai Rp268,3 triliun atau 38,6% dari pagu (Rp695,2 triliun).

“Untuk penyerapan sudah naik 29,5% sejak akhir semester I kemarin. Namun, ada beberapa hal yang perlu didorong dari sektor korporasi karena serapan masih rendah, baik melalui Himbara maupun Perbanas. Jadi, ini masih akan direvisi karena serapan tidak seperti yang diharapkan,” pungkasnya. (nck)

28 September 2020

Ketahanan ekonomi Indonesia diuji dengan hadirnya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara. Meski begitu, indikator ekonomi menggambarkan ketahanan kita lebih baik dibandingkan banyak negara lain di dunia. Karena itu, pemerintah optimistis dapat mencegah perekonomian terkontraksi lebih dalam lagi sekaligus mempercepat pemulihannya, termasuk untuk daerah-daerah yang bergantung pada sektor pariwisata.

“Pemerintah telah menyiapkan strategi, serta menetapkan berbagai kebijakan dan program untuk tetap menggerakkan ekonomi, menjaga sumber penghasilan masyarakat, namun dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap protokol kesehatan,” ujar Menko Airlangga dalam Kampanye InDOnesia Care (I Do Care) dan Protokol Kesehatan Pariwisata, di Lagoi Bay, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sabtu (24/9).

Kampanye I Do Care telah diluncurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sejak 10 Juli 2020, untuk menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) pada sektor MICE di Indonesia. Standar CHSE tersebut sudah sesuai dengan standar global.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Kemenparekraf yang mengusung kampanye InDOnesia Care atau I Do Care dalam menegakkan protokol kesehatan di dunia pariwisata,” katanya.

Sosialisasi program CHSE dijalankan di sembilan destinasi MICE, antara lain Bintan, Yogyakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Lombok, Banten dan DKI Jakarta, serta Semarang. Rangkaian kegiatan akan dimulai dari 26 September hingga 9 Oktober 2020.

Menko Airlangga menuturkan, dipilihnya Bintan sebagai salah satu lokasi Kampanye I Do Care disebabkan kota ini merupakan tujuan wisata yang sudah siap, serta berada dalam hub yang dekat dengan mancanegara.

“Tentunya kota ini menjadi pengungkit pertama sektor pariwisata, namun (kebangkitan) hanya bisa dicapai dengan protokol kesehatan yang siap. Saya melihat bahwa Kepri adalah daerah hijau, dengan tingkat kesembuhannya 60,7% yang melampaui standar global (WHO) 60% dan kasus aktif di sini hanya 375,” tuturnya.

Menko Perekonomian juga berharap program ini benar-benar dijalankan dan digaungkan secara masif untuk meningkatkan kepercayaan calon wisatawan domestik dan global. Termasuk juga kehadiran pemerintah dalam rangka Rapat Koordinasi Pimpinan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Bintan kemarin, dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

“Ini diharapkan memberikan contoh baik dari program I Do Care tersebut, sehingga memberikan rasa aman bagi calon wisatawan untuk mau kembali bepergian dan berwisata,” imbuhnya.

Pelaku usaha pariwisata, lanjut Menko Airlangga, juga harus mencari cara-cara inovatif untuk tetap produktif dengan memanfaatkan infrastruktur teknologi yang telah dibangun pemerintah. Sektor pariwisata juga harus membangun ketahanan kuat di masa depan melalui kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan gaya hidup yang masih mungkin terjadi akibat pandemi ini.

Ia pun menyampaikan kembali pesan Presiden Jokowi kepada dunia pariwisata agar jangan sampai terjebak di dalam pesimisme karena masalah Covid-19 ini. Pasalnya, berbagai negara telah mulai membuka pembatasannya, bahkan masyarakat sudah mulai jenuh dengan kondisi ini. Maka itu, sektor pariwisata harus optimis akan bangkit kembali.

Menurut Menko Airlangga, Kepri sendiri sudah bisa restart dan reboot dari sisi pariwisatanya, maka peluncuran standar CHSE menjadi sangat penting. Apalagi juga sudah diberikan Sertifikat I Do Care, jadi akan mampu membangkitkan pariwisata di Kepri pada umumnya, dan Bintan pada khususnya. “Semoga bisa dilakukan juga di tujuan wisata lainnya di Indonesia,” ucapnya.

Menparekraf Wishnutama Kusbandio menambahkan, pihaknya yakin pariwisata Indonesia akan bertumbuh kembali ke depannya. “Jika implementasi CHSE dilakukan dengn baik oleh penyedia layanan MICE dan wisawatan yang berkunjung,” ungkapnya.

Pada acara ini juga dilakukan penyerahan Sertifikasi I Do Care yang pertama kalinya di Bintan, kepada pelaku parekraf yang sudah uji coba destinasi. “Bintan ini merupakan lowest hanging fruit untuk kemajuan dunia pariwisata Indonesia,” imbuhnya.

Turut hadir dalam acara tersebut antara lain: Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, para Pejabat Eselon I dari Kementerian Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepri. dan Vice President PT Bintan Resort Cakrawala Frans Gunara. (nck)

28 September 2020

Bintan - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) kembali membahas dan memutuskan isu-isu strategis dari masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) terkait percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Paparan dan masukan dari para menteri maupun pimpinan lembaga negara, dibahas secara rinci sejak pagi jam 09.00 WIB sampai sore jam 17.30 WIB. Semuanya berangkat dengan niat dan semangat yang sama, yaitu agar kesehatan segera pulih dan ekonomi cepat bangkit,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai memimpin Sesi Panel Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Komite PC-PEN dan K/L, Jumat (25/9) di Kawasan Wisata Lagoi, Bintan, Kepulauan Riau.

Pada sesi pertama yang dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, rapat membahas capaian program dan realisasi penyerapan anggaran program PC-PEN, pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, serta penyelenggaraan Pilkada pada Desember 2020 mendatang.

Penyerapan anggaran PC-PEN menunjukkan tren positif, hingga minggu ini sudah mendekati 40%. Rapat pun menyimpulkan agar perluasan program dan usulan program baru bisa segera difinalisasi untuk menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Realokasi anggaran ke program lain yang tingkat penyerapannya lebih lancar, juga akan terus didorong.

“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, efektif, dan efisien. Kita juga membahas agar dalam melaksanakan tugas tidak terjebak dalam peraturan yang menyulitkan kinerja kementerian. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua KPK tadi, jangan takut mengeksekusi program selama proses penganggaran telah sesuai prosedur dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terang Menko Perekonomian.

Mengenai vaksin, Pemerintah sedang menyelesaikan Roadmap Rencana Nasional, dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan menargetkan pengadaan vaksin akan sesuai target waktu pada akhir tahun 2020 sudah tersedia, dan mulai didistribusikan pada awal tahun 2021.

“Sampai vaksin benar-benar diperoleh dan didistribusikan, masyarakat dihimbau untuk tetap melaksanakan Protokol 3M, dan Kemenkes terus menjaga ketersediaan obat-obatan yang diperlukan,” kata Airlangga.

Dalam Rakorpim Komite PC-PEN ini, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang ikut hadir, juga mengingatkan agar proses pengadaan vaksin harus benar-benar diperhatikan dari hulu hingga hilir.

Sementara Menteri Dalam Negeri menitikberatkan tentang kesiapan Pilkada di akhir tahun 2020 nanti. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan secara nasional diperlukan agar penyelenggaraan pesta demokrasi berlangsung aman dan menjaga kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan.

Airlangga pun menggarisbawahi Pilkada justru merupakan momentum emas untuk mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi dampak ekonomi dan sosial.

“Tadi Mendagri menghimbau agar kampanye yang dilakukan oleh bakal Calon Kepala Daerah tetap terkait dengan upaya penanganan Covid-19, dan bagaimana Kepala Daerah menangani pandemi di daerahnya,” ungkap Menko Airlangga.

Kemudian Sesi Panel kedua dimoderatori oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (MarVes) Luhut Binsar Panjaitan. Sesi kali ini menekankan agar upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus berangkat sebagai kepentingan nasional, dan bukan ego sektoral dari masing-masing Kementerian/Lembaga.

Ada 7 Menteri yang melaporkan realisasi anggaran program PC-PEN dalam sesi ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, rekening penerima Bantuan Subsidi Upah yang telah tervalidasi s.d. September 2020 mencapai 12,7 juta. Program PEN Kementerian Sosial juga berjalan dengan baik, yaitu telah terealisasi sebesar Rp91,4 triliun atau 71% dari total anggaran Rp128,2 triliun. Sementara program Dukungan UMKM sudah terealisasi sebesar 64,5% dari pagu atau sebesar Rp22,6 triliun.

“Kita juga harus mendorong belanja BUMN dan K/L untuk penyerapan produk UMKM. Selain itu, integrasi program-program K/L untuk mendorong transformasi digital dan agar program UMKM naik kelas juga terus diupayakan,” lanjut Menko Airlangga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menutup rangkaian Rakorpim ini dengan memimpin Sesi Panel ke-tiga. Peningkatan kapasitas Rumah Sakit, standarisasi penanganan di Rumah Sakit (RS), dan Tim Audit protokol kesehatan pada RS, menjadi salah satu topik bahasan.

“Kita juga membahas tentang perlindungan terhadap kelompok rentan (komorbid) dan pelaksanaan program sosialisasi untuk membangun persepsi dan perilaku masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19,” jelasnya.

Ia pun menerangkan, Perekonomian Indonesia diprediksi -1,7% s.d. 0,6% pada akhir tahun 2020, namun kembali tumbuh positif 4,5% s.d. 5% di tahun 2021. “Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak Covid-19. Untuk itu, perlu upaya yang lebih keras untuk mendorong pertumbuhan di sektor ini,” sambung Airlangga.

Keseluruhan rangkaian Rakorpim Komite PC-PEN ini diselenggarakan dengan menerapkan standar protokol Kesehatan yang tinggi. Seluruh Peserta dan Pendamping/Pendukung acara yang hadir, diwajibkan sudah melakukan swab-test dan juga dilaksanakan rapid-test di lokasi Rakorpim sebelum acara dimulai.

Selain itu, selama pelaksanaan Rakorpim, seluruh peserta wajib selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer. Tim Dokter dan Paramedis siap siaga mengawasi kepatuhan penerapan protokol kesehatan ini. Medical/hygiene-kit hingga kendaraan ambulans yang berisi berbagai peralatan untuk memenuhi protokol
kesehatan pun disiapkan secara lengkap.

Selain Menko Perekonomian, Menko Polhukam dan Menko MarVes, ikut hadir secara fisik dalam Rakorpim kali ini antara lain Menteri Kesehatan; Menteri Pertanian; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; Wakil Ketua KPK; Kepala LKPP; Kepala BNPB; Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia; Wakil Menteri Perdagangan; Asisten Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, Bupati Bintan, para Pejabat Eselon 1 dari K/L terkait.

Sementara yang hadir secara daring antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Keuangan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Dalam Negeri; Menteri Sosial; Menteri Ketenagakerjaan; Wakil Mentei Keuangan; Kepala Staf TNI Angkatan Darat; Wakil Jaksa Agung; Wakil Kepala Kepolisian Negara RI. (nck)

10 September 2020

Jakarta, 10 September 2020 - Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19. Dari sisi sektoral, setidaknya ada 5 (lima) sektor yang perlu didorong, antara lain: Industri Pengolahan, Perdagangan, Pertanian, Pertambangan, dan Konstruksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut saat memberikan Keynote Speech secara daring pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Hubungan Internasional, Kamis (10/9) di kantornya.

“Untuk sektor konstruksi, Pemerintah mempersiapkan pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ini melibatkan banyak kontraktor di daerah sehingga tentu bisa mendorong perekonomian di daerah,” ujar Airlangga.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, Outlook Ekonomi Indonesia di tahun 2020 pun diproyeksikan sebesar -1,1% s.d. 0,2%, sedangkan pada tahun 2021 diprediksi akan membaik dengan tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5%. ”Berbagai lembaga negara juga menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan akan positif,” imbuhnya.

Dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sejumlah indikator ekonomi mulai menunjukkan sinyal positif atas pemulihan aktivitas ekonomi, seperti Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang sudah mengalami ekspansi, Indeks Kepercayaan Konsumen, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, Survei Kegiatan Dunia Usaha, dan Inflasi Inti.

Data per 7 September 2020 menyebutkan, dibandingkan dengan posisi 1 April 2020, kinerja Indeks Saham Sektoral mengalami penguatan di semua sektor kecuali sektor Properti. Sementara dari sisi Pasar Uang, Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollar juga mengalami apresiasi sebesar 9,73%.

Menko Perekonomian pun menjelaskan bahwa waktu pemulihan dari guncangan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 relatif lebih cepat dibandingkan periode Krisis yang terjadi pada tahun 1998 maupun 2008.

“Kalau kita lihat kedalaman dari segi harga saham, di krisis Asia 1997-1998 itu butuh 7-8 tahun untuk kembali ke semula. Kemudian untuk krisis global di tahun 2008, butuh waktu 2 tahun,” terangnya.

Pada periode Krisis Asia 1997-1998, nilai tukar terdepresiasi hingga 566%. Saat periode Krisis Global 2008, nilai tukar terdepresiasi hingga 39,6%. Saat ini nilai tukar relatif stabil dan telah bergerak menuju ke level sebelum Pandemi Covid-19.

“Namun kita juga harus melihat gas dan rem. Kita tetap harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semuanya faktor fundamental, tapi juga ada faktor sentimen terutama di sektor capital market,” sambung Airlangga.

Ia juga menjelaskan, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi membutuhkan rencana jangka menengah hingga tahun 2022-2023. Beberapa program utama yang akan disasar antara lain program yang berkaitan dengan kesehatan, bantuan sosial, padat karya untuk menjaga demand, restrukturisasi, dan transformasi ekonomi.

Di tahun 2021, biaya penanganan Covid-19 akan tetap berfokus pada kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembiayaan korporasi, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

“Pemerintah Pusat juga mendorong agar masing-masing Pemerintah Daerah menjalankan program, memacu perekonomiannya, serta melakukan belanja barang dan belanja modal. Dengan demikian, secara agregat kita bisa menjaga pertumbuhan,” pungkasnya. (nck)

09 September 2020

Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp50 miliar.

Pagu anggaran Kemenko Perekonomian untuk TA 2021 sebesar Rp393,3 miliar atau menurun senilai Rp16 miliar dari pagu anggaran TA 2020 yang sebesar Rp409,4 miliar. Komposisi anggaran tersebut terdiri dari: Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan sebesar Rp186 miliar (47,3%) dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp207,3 miliar (52,7%).

Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian sejak 2019 sampai 2021 terus mengalami penurunan, khususnya untuk Program Koordinasi. Sedangkan, Program Dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan CPNS baru, pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan.

Postur anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021 berdasarkan jenis belanja terbagi atas: Belanja Pegawai (Rp118,5 miliar), Belanja Barang (Rp269 miliar), dan Belanja Modal (Rp5,72 miliar). Hal ini dapat dibandingkan dengan postur di TA 2020 yaitu: Belanja Pegawai (Rp116 miliar), Belanja Barang (Rp286 miliar), dan Belanja Modal (Rp7,3 miliar).

Dapat dilihat bahwa belanja barang meningkat dan belanja modal menurun karena ada perubahan pos belanja dari belanja modal menjadi belanja barang (dalam bentuk sewa kendaraan dinas, laptop, ruangan kantor, dan lain-lain) sehingga lebih efisien.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan 4 Menko tentang RKAK/L Pagu Anggaran Tahun 2021, Selasa (8/9), mengungkapkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp50 miliar yang dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Pasalnya, ini masih belum terakomodasi dalam Pagu Anggaran Kemenko Perekonomian TA 2021. Sehingga, pagu alokasi anggaran itu meningkat menjadi Rp443,3 miliar dari semula sebesar Rp393,3 miliar.

Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Saat ini, sedang dilakukan revisi terhadap Perpres tersebut dan masih dalam proses penetapan Presiden, dalam rangka: (1) Penguatan Kelembagaan dan Perampingan Organisasi; (2) Pengaturan Mekanisme Pelaporan dan Efisiensi Koordinasi; dan (3) Sumber Pendanaan (Anggaran).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa penambahan sebesar Rp50 miliar tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan komite, antara lain yakni: (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri, Rakor dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (2) Publikasi Kebijakan dan Humas; (3) Monitoring dan Evaluasi; dan (4) Operasional Sekretariat Komite PC-PEN.

Turut hadir dalam Rapat Kerja tersebut adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Sekretaris Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yohanes Sananugraha, Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah, Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said, para anggota Banggar, dan perwakilan masing-masing kementerian. (nck)

09 September 2020

Singapura – Program  Young Social Entrepreneurs (YSE) dari Singapore International Foundation (SIF) tetap memulai edisi 2020 dalam bentuk pengalaman digital terlepas dari pembatasan sosial yang diberlakukan akibat pandemi, demi terus membina para pemuda pembawa perubahan di duniaTerdapat 109 pemuda dari 19 negara berkumpul secara virtual untuk Workshop YSE mulai dari tanggal 3 Juli hingga 29 Agustus.

Tahun ini, angkatan ke-11 program YSE mempresentasikan ide bisnis sosial mulai dari pemanfaatan teknologi baru untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, dan menganjurkan cara alternatif untuk menyelamatkan lingkungan, hingga memberdayakan komunitas yang rentan melalui edukasi dan pelatihan kerja. Terlepas dari pebedaan wilayah yang terdampak dan latar belakang budaya, semua tim memiliki tujuan yang sama untuk membawa perubahan yang berkelanjutan di komunitas tempat mereka beroperasi.

Workshop YSE ini terdiri dari rangkaian intensif webinar dan klinik bisnis yang dipimpin oleh para wirausahawan sosial, thought leaders, dan ahli strategi bisnis. Peserta mendapatkan pengetahuan untuk menjadi wirausaha sosial yang efektif dalam sesi keuangan, pemasaran, dan pengukuran dampak. Mereka juga dapat berinteraksi dengan rekan-rekan sepemikiran dari berbagai kewarganegaraan, mendapatkan pemahaman lintas budaya lebih dalam untuk menjalin pertemanan baru, dan menjalin hubungan profesional. Setelah rangkaian kegiatan tersebut, 54 tim memaparkan rencana bisnis mereka kepada panel juri, dan kemudian 15 tim dipilih untuk maju ke tahap selanjutnya dari program YSE.

Tim yang terpilih terdiri dari 29 pemuda pembawa perubahan yang merepresentasikan sembilan negara, akan mengikuti bimbingan lebih lanjut karena ide bisnis mereka dinilai memiliki potensi dampak sosial yang signifikan, berkelanjutan, dan skalabilitas pada model bisnisnya. Selama enam bulan ke depan, mereka akan dibimbing oleh konsultan bisnis terkemuka dari McKinsey & Company dan Temasek International, untuk membentuk semangat berwirausaha yang relevan dengan sektor mereka. Lebih jauh lagi, tim yang terpilih akan memiliki kesempatan untuk mengasah ketajaman bisnis, melebarkan perspektif budaya, dan memanfaatkan jaringan alumni YSE global yang terdiri dari lebih 1,200 anggota. Pada Maret 2021, semua tim akan berkumpul kembali di acara YSE Pitching for Change, di mana mereka akan mempresentasikan rencana bisnis yang telah disempurnakan kepada panel juri untuk mendapatkan kesempatan pendanaan awal senilai hingga S$20,000.

Duta Besar Ong Keng Yong, Ketua SIF, mengatakan, “Di SIF, kami percaya kepada semangat untuk menyatukan orang-orang dari budaya yang berbeda demi saling memberikan inspirasi ide dan aksi untuk kebaikan. Meskipun kami tidak dapat membawa peserta YSE secara fisik ke Singapura tahun ini, wadah digital menawarkan peluang baru untuk menumbuhkan energi, semangat inovatif, dan hasrat dari pemuda pembawa perubahan yang didorong oleh rasa tujuan sosial yang kuat. Di masa tantangan ekonomi, iklim, dan tantangan kesehatan global, hal-hal tersebut bahkan menjadi lebih penting bagi kita untuk mempercepat laju inovasi sosial. 

Para peserta diberi dukungan oleh Workshop dan tengah menantikan perjalanan YSE mereka. “Ini merupakan pengalaman yang membuka mata dan kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari program YSE. Sangat menyenangkan untuk saling terhubung dengan individu yang sepemikiran dari seluruh dunia yang sama-sama ingin mengukir perjalanan menuju perubahan sosial. Kami menantikan untuk dapat bekerja dengan mentor kami dalam beberapa bulan mendatang untuk mempelajari bagaimana kami dapat membawa ide wirausaha sosial ke tingkat berikutnya,” ungkap Rahul Milan Paleja, Co-Founder Heirloom dari Singapura.

Febi Agil Ifdillah, Chief Executive Officer Neurafarm dari Indonesia membagikan pengalamannya, “Di tengah pembatasan perjalanan, kami menghargai kesempatan untuk tetap dapat terhubung dengan para wirausahawan sosial dan pemimpin pasar dari negara lain. Sesi berbagi pengetahuan dan bertukar pikiran ini mengajarkan kami pentingnya memiliki perspektif global dalam mengelola bisnis sosial. Hal ini membuka pintu bagi kami untuk membangun jaringan internasional dan menciptakan peluang untuk dampak sosial yang lebih besar. Dan kami tidak sabar untuk rencana beberapa bulan yang akan datang.”

Qiqi Wei, Co-Founder CYOT (China Youth of Tomorrow) dari Tiongkok, mengatakan, “Kami sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Hanya dalam kurun waktu dua bulan saja, kami merasa sudah banyak belajar dari para pembicara dan sesama peserta YSE. Bahkan selain keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari Workshop YSE, kami juga bisa menjadi bagian dari jaringan global wirausaha sosial muda. Semua tim benar-benar menginspirasi dengan upaya mereka untuk membuat perubahan dan kami merasa terhormat bisa terpilih ke tahap selanjutnya.”

Bhavya Singh, Founder Built Empathy dari India, mengatakan, “Melalui program YSE, kami dipertemukan dengan lanskap perusahaan sosial di luar India. Kami diperkenalkan dengan para pemain pasar dari Singapura dan di seluruh dunia dan memperoleh wawasan berharga dalam mengelola perusahaan sosial.  Hal ini merupakan perjalanan yang dapat memperkaya ilmu untuk sebuah tim, dan kami berharap dapat mencapai hal-hal hebat dalam beberapa bulan mendatang saat kami bekerja dengan mentor kami.”

Sejak 2010, program YSE memberikan kesempatan untuk kaum muda dari berbagai belahan bumi untuk mengubah dunia. Mereka mempelajari keterampilan baru yang memberdayakan mereka dalam membentuk dan memperkuat model bisnisnya, dan di  saat bersamaan, dapat membangun jaringan profesional untuk potensi kolaborasi dan pertumbuhan berkelanjutan. Program khusus dari SIF ini telah membina lebih dari 1.200 alumni di 39 negara, dan memiliki jaringan 525 perusahaan sosial di Singapura dan sekitarnya. Berdasarkan studi dampak yang dilakukan pada tahun ke-10, 75 persen wirausaha sosial telah tumbuh dari tahap permulaan ke tahap rintisan (start-up) dan seterusnya, setelah bergabung dengan program YSE, dengan 70 persen alumni YSE yang terpilih masih aktif dalam menciptakan dampak sosial yang positif dan 86 persen dari tim yang didanai masih beroperasi.

27 August 2020

Jakarta, 26 Agustus 2020 – Bangkitnya perekonomian nasional terus menyeruak ditengah Pandemi Covid-19. Salah satunya dari sektor properti yang terkena dampak cukup parah di saat awal pademi.

Optimisme akan bangkitnya pasar properti dimasa pandemic covid-19 ini muncul dari keyakinan pelaku pasar property bahwa masa pandemic covid-19 adalah saat yang tepat untuk berinvestasi di dunia properti.

Kenapa jadi saat yang tepat untuk membeli properti? Sebab, banyak pemilik properti ingin melepas asetnya untuk kebutuhan bisnis atau personal, selain itu, pelaku pasar properti saat ini tengah menahan diri.

Demikian yang mengemuka dalam webinar bertajuk “Pademi Covid -19 Saat Tepat Investasi Properti,” yang digelar Urban Forum, Rabu (26/8/2020). Webniar Urban Forum kali ini menghadirkan narasumber Romeo Daniel Makenru Van Enst, Manager Non-Subsidized Mortgage and Consumer Leanting Division Bank BTN, Rieza Arif, Sales Sales Manager Crown Group Indonesia, Piter Simponi GM Marekting & Sales Harvest City, dan M. Gali Ade Novran, Pengamat Properti dari Epic Property.

Salah satu optimism bergeliatnya invesatasi property adalah besarnya minat masyarakat terhadap produk property yang ditawarkan secara virtual oleh BTN. Manager Non-Subsidized Mortgage and Consumer Leanting Division Bank BTN Romeo Daniel Makenru Van Enst mengungkapkan bahwa program dan promo-promo yang diluncurkan BTN di masa pandemi mendapat respon positif dari masyarakat.

“Program dan promo BTN selama pandemi sangat diminati, amat sangat efektif. Target kita bulan ini 875 milyar untuk KPR, saat ini dengan sisa waktu yang ada sudah capai 70%. Tapi ada notice nya, harga yang diatas 1 milyar masih perlu effort,” ungkapnya.

Guna memfasilitasi konsum dalam mencari hunian saat pandemic, BTN meningkatkan layanan digital mereka di www.btnproperti.co.id, dan menggelar pameran properti virtual bertajuk Indonesia Property Expo 2020 dari 22 Agustus 2020 hingga akhir September mendatang.

“Sahabat keluarga Indonesia bisa mencari hunian lewat website kami. KPR from Home, Stay at Home, investasi lebih mudah dengan BTN. Dirumah bisa pilih unit, pilih property,” ungkap Romeo.

Romeo mengungkapkan program KPR From Home merupakan terobosan yang dilakukan BTN dimasa pandemic ini. Program ini melibatkan 38 develover dengan ratusan project pilihan.

M. Gali Ade Novran, Pengamat Properti dari Epic Property mengungkapkan, dampak Covid-19 hanya mengkoreksi pejualan pasar property di bulan Maret dan April. Setelah itu, recoverinya sangat cepat. Ini menandari bahwa industry property akan bisa bangkit kembali.

Novran mengungkapkan membeli property di masa pandemic ini sangat menguntungkan karena covid 19 adalah right time to buy, sangat tepat untuk membeli property. “Sekarang pemilik property lama sebetulnya cenderung ingin melepas asetnya untuk kebutuhan bisnis dan personal. Selain itu, pelaku pasar saat ini hold,” ujarnya. (nck)

Page 2 of 40

Tentang Kami