Live Streaming
Page 4 of 21
01 April 2020

Jakarta, 01 April 2020

Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya aktivitas ekonomi nasional saat pandemi Covid-19 saat ini, Komite Cipta Kerja telah mempersiapkan Program Kartu Prakerja.

Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Prakerja tersebut akan dipercepat sebagai salah satu langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, tujuannya juga untuk memberi perlindungan sosial dan menanggulangi dampak negatif dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja kini telah disesuaikan. Tak hanya diutamakan bagi pekerja dan pencari kerja muda, namun juga mereka yang terkena dampak langsung dari kejadian luar biasa Covid-19.

“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk hal ini. Kami berharap program ini dapat membantu daya beli para pekerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan dan/atau kehilangan mata pencaharian,” jelas Menko Airlangga, di Jakarta, Rabu (1/4).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja Susiwijono menerangkan, pendataan penerima Kartu Prakerja yang terdampak wabah Covid-19 merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

“Untuk itu, harapannya dengan kerja sama yang erat antar K/L, program Kartu Prakerja dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan,” ujar Susiwijono.

Program Kartu Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp3.550.000.

“Pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi www.prakerja.go.id, mulai minggu kedua April 2020,” ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari.

Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Prakerja di 2020 yakni sebesar Rp3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif paska pelatihan sebesar Rp600 ribu per bulan (untuk 4 bulan), serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50 ribu per survei untuk 3 kali survei atau total Rp150 ribu per peserta.

Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 (satu) kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu (1) kali pelatihan.

Tentang Kartu Prakerja

Kartu Prakerja merupakan program pengembangan kompetensi dan peningkatan produktivitas melalui bantuan biaya pelatihan yang diberikan kepada semua WNI yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah/kuliah, dan mereka yang terkena dampak langsung dari Covid-19. Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa wabah Covid-19 adalah yang berbasis daring (online).

Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker. Kemenko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah penanggung jawab program Kartu Prakerja dan Manajemen Pelaksana adalah pelaksana operasional program. (nck)

01 April 2020

Jakarta, 01 April 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 memerlukan upaya serius yang komprehensif dari semua aspek. Pasalnya, penyebaran Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Hal ini tentu mempengaruhi fundamental perekonomian nasional.

“Untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dalam upaya penanganan dampak Covid-19, maka pada tanggal 31 Maret 2020 telah diterbitkan 3 bentuk peraturan perundang-undangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara daring tentang stimulus ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19, Rabu (1/4).

Tiga bentuk peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

c. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menko Airlangga menjelaskan, PERPPU 1/2020 tersebut secara umum mengatur dua hal, yaitu Kebijakan Keuangan Negara (APBN) dan Kebijakan di Sektor Keuangan, dengan gambaran sebagai berikut:

a. Kebijakan Keuangan Negara

1) Penganggaran dan Pembiayaan: a) Pelebaran Batasan defisit anggaran; b) Penyesuaian besaran mandatory spending; c) Pergeseran dan Pengeluaran Anggaran; d) Penggunaan SAL (Sisa Anggaran Lebih); e) Kebijakan keuangan daerah; f) Penerbitan SUN atau SBSN dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemik Covid-19.

2) Kebijakan Keuangan Daerah: kewenangan Pemda untuk refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.

3) Kebijakan Perpajakan: a) Penurunan Tarif PPh Badan; b) Penurunan Tarif PPh Badan Go Publik; c) Pemajakan atas Transaksi Elektronik; d) Perpanjangan waktu administrasi perpajakan; e) Fasilitas Kepabeanan.

4) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional: a) Pemerintah menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional; b) Dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Negara, Penempatan Investasi Pemerintah, atau Penjaminan; c) Biaya yang dikeluarkan untuk program ini, bukan merupakan kerugian negara.

b. Kebijakan di Sektor Keuangan

1) Kebijakan stabilitas sistem keuangan;
2) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh BI;
3) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh LPS;
4) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh OJK;
5) Kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah.

Kemudian, lanjut Airlangga, untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi dan keuangan, telah ditetapkan Tambahan Belanja dan Pembiayaan Anggaran untuk menangani dampak Covid-19, yaitu sebesar Rp405,1 Triliun.

Prioritas ke-1 untuk Kesehatan sebesar Rp75 Triliun, terutama untuk insentif tenaga medis dan belanja penanganan kesehatan. Prioritas ke-2 untuk Social Safety Net akan diperluas sebesar Rp 110 Triliun. Prioritas ke-3 adalah Dukungan kepada Industri senilai Rp70,1 Triliun (Pajak, Bea Masuk, KUR). Prioritas ke-4 adalah dukungan pembiayaan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp150 Triliun.

Prioritas pertama terkait Kesehatan adalah dukungan anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 Triliun;

 Sebesar Rp65,8 T digunakan untuk belanja penanganan kesehatan, seperti: a) Alat Kesehatan: Alat Pelindung Diri (APD), Rapid test, Reagen; b) Sarana Prasarana kesehatan; c) Dukungan SDM.

 Sebesar Rp5,9 T untuk Insentif: Tenaga Medis Pusat (Rp1,3 T) dan Tenaga Medis Daerah (Rp4,6 T)

 Terkait dengan ketersediaan Alat Kesehatan:

o Untuk APD, terdapat 28 Perusahaan yang memproduksi APD dengan kapasitas produksi 17.360.000 pcs/bulan.

o Gown/ Surgical Gown, 5 perusahaan kapasitas produksi 508.800 pcs/bulan.

 Terkait dengan Industri Farmasi dan Fitofarmaka:

o Terdapat 206 Perusahaan Farmasi: 4 BUMN (PT.Kimia Farma Tbk; PT. Indofarma Tbk; PT. Biofarma Tbk; PT. Phapros Tbk), 178 industri swasta, 24 multinational company (MNC).

o Kebutuhan obat nasional: 76% sudah mampu dipenuhi Industri Farmasi DN, sisanya 24% merupakan obat paten dan berteknologi tinggi harus diimpor.

o Terdapat 8 industri farmasi yang mampu memproduksi Vitamin C dosis tinggi dengan kapasitas di atas 3 juta tablet per bulan (Kalbe Farma yang terbesar kapasitasnya mencapai 15 juta tablet/ bulan).

o Suplemen pemelihara daya tahan tubuh berbahan alam, terdapat 16 industri dengan produksi total 72 juta kapsul/bulan.

Prioritas kedua terkait Social Safety Net adalah anggaran untuk perlindungan sosial:

 Program PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (bantuan naik 25%)

 Kartu Sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta KPM, dengan manfaat naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 selama 9 bulan

 Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun, untuk meng-cover sekitar 5,6 juta Pekerja Formal, Informal, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Penerima manfaat mendapat Rp3.550.000 per individu.

 Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.

 Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR s.d. 175 ribu

 Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok sebesar Rp25 Triliun.
Prioritas ketiga terkait Dukungan kepada Industri, anggaran untuk mendukung dunia usaha sebesar Rp70,1 T (Pajak= 52 T; Bea Masuk= 12 T; KUR= 6,1 T):

 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah, untuk Pekerja dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun, di sektor Industri Pengolahan, Pariwisata dan Penunjangnya (Transportasi, Akomodasi), serta Sektor lainnya. Percepatan penyesuaian pemberlakuan PPh berlaku di tahun 2020.

 Pembebasan PPh Pasal 22 Impor untuk 19 Sektor Tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE IKM.

 Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% untuk Sektor Tertentu, WP KITE dan WP KITE IKM.

 Restitusi PPN dipercepat bagi 19 Sektor Tertentu untuk menjaga cash-flow dan likuiditas keuangan pelaku usaha.

 Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama 6 bulan untuk KUR.

 Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 20% mulai tahun 2022.
Terkait dukungan untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui Stimulus untuk KUR:

 Tujuannya untuk mempertahankan kelangsungan usaha UMK

 Stimulusnya berupa penundaan angsuran pokok dan bunga semua skema selama 6 bulan untuk kredit usaha rakyat (KUR) yang terkena dampak Covid-19

 Beban akibat penundaan bunga dan pokok KUR selama 6 bulan menjadi tanggungan Pemerintah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun

 Penundaan pembayaran akan diikuti dengan relaksasi ketentuan KUR sejalan ketentuan restrukturisasi kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.

Terkait dengan Program Kartu Prakerja yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, dapat dijelaskan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut.

 Kartu Prakerja salah satu instrumen untuk memberikan insentif kepada:

a) Pekerja yang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan;

b) Pelaku Usaha yang mengalami kesulitan usaha;

 Tujuan program ini untuk meningkatkan daya beli dan mengurangi beban biaya hidup bagi Pekerja dan Pelaku Usaha yang terdampak Covid-19;

 Manfaat yang diterima: Rp3.550.000 per peserta, terdiri dari: a) bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000, b) insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan; c) insentif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000;

 Total anggaran Program sebesar Rp20 Triliun, dengan total jumlah penerima Program tahun 2020 maksimal sebanyak 5.605.634 orang, dan Peserta Program per minggu paling banyak 164.872 orang;

 Jenis pelatihan yang dapat diambil dalam program Kartu Prakerja di masa pandemik Covid-19 adalah yang berbasis daring (online);

 Platform digital yang bekerja sama dengan Program Kartu Prakerja, untuk sampai saat ini antara lain: Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolah.mu dan Sisnaker;

 Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Cipta Kerja adalah Penanggung jawab Program Kartu Prakerja, yang kemudian telah menunjuk Manajemen Pelaksana (PMO) selaku pelaksana operasional program. (nck)

01 April 2020

Jakarta - Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April, merupakan momentum untuk mengingat kembali tentang kontribusi dunia penyiaran dalam perjalanan panjang bangsa Indonesiaa. Kiprah dunia penyiaran sudah dirasakan sejak masa sebelum kemerdekaan dengan hadirnya Solosche Radio Vereeniging (SRV) sebagai radio ketimuran pertama milik Bumiputera. Selanjutnya dunia penyiaran pun selalu hadir sebagai penghubung dan pemersatu antar sesama anak bangsa di setiap fase penting negeri ini, baik itu masa kemerdekaan dan reformasi, termasuk di saat yang sulit sekalipun.

Pada momen Hari Penyiaran Nasional ke-87 di tahun 2020 ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap lembaga penyiaran, baik televisi dan radio, ikut memberikan kontribusi yang maksimal dalam menjaga bangsa ini menghadapi pandemi wabah Covid-19. Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, sebagai medium informasi yang paling mudah dijangkau publik, kehadiran televisi dan radio di masa tanggap darurat Corona ini diharapkan memberi informasi valid tentang Covid-19 sehingga mampu meningkatkan kepedulian publik dalam mencegah dan menanggulanginya.

Kepedulian dan solidaritas sosial sangat dibutuhkan publik untuk bersama-sama menghadapi wabah Covid-19. Lembaga Penyiaran, yang selalu menjadi tumpuan masyarakat atas pemenuhan informasi dan hiburan yang sehat, diharapkan menggugah masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi Covid-19.

Agung menjelaskan, setidaknya ada tiga peran penting lembaga penyiaran dalam upaya menanggulangi pandemi ini. Yang pertama sosialisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Physical Distancing melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM). Kedua, memberikan informasi aktual dan terpercaya tentang perkembangan Covid-19 di Indonesia dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah. Ketiga, menghadirkan program siaran berkualitas guna mendukung publik untuk beraktivitas di rumah saja, termasuk dengan menampilkan program bermuatan pendidikan untuk dikonsumsi anak-anak yang saat ini sedang belajar di rumah.

Pada prinsipnya, peringatan Hari Penyiaran Nasional tidak pernah lepas dari sebuah rasa cinta kepada tanah air lewat sajian konten informasi yang berkualitas melalui televisi dan radio. Di tahun ini, KPI berharap Hari Penyiaran Nasional dimaknai dengan semangat kepedulian dan solidaritas sosial pada sesama anak bangsa. “Negeri ini tengah menghadapi kondisi yang tidak mudah, selayaknya lembaga penyiaran pun hadir sebagai medium yang juga merekatkan solidaritas sosial dan meningkatkan kepedulian lewat konten siaran. Karena ini adalah sebuah kerja bersama menyelamatkan bangsa dari pandemi wabah Covid-19,”pungkas Agung.

26 March 2020

Jakarta, 26 Maret 2020

Menjelang diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa G20 tentang Covid-19 secara virtual pada hari ini – Kamis 26 Maret 2020, sehari sebelumnya Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman, selaku Sherpa G20 Indonesia, juga turut serta dalam pertemuan virtual G20 Extraordinary Sherpa Meeting.

Pertemuan yang juga dilaksanakan secara online pada Rabu – 25 Maret 2020 menjadi pendahuluan untuk membahas konsep naskah “Leaders’ Statement on Covid-19” yang akan menjadi keluaran utama dari Pemerintah Arab Saudi selaku Presidensi G20, yang menjadi pemimpin dari pertemuan Sherpa dan KTT ini.

Sherpa G20 Indonesia menyampaikan bahwa Leaders’ Statement harus merekomendasikan langkah-langkah konkret dan dapat dieksekusi untuk penanganan Covid-19. Ditekankan pula bahwa statement para pemimpin G20 akan bermanfaat jika setiap negara anggota G20 berkomitmen untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam penanganan pandemi global dimaksud.

Dalam kesempatan ini, Indonesia menyampaikan beberapa poin utama yang direkomendasikan menjadi bagian dari Leaders’ Statement. Pertama, meningkatkan proteksi sosial terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat usia lanjut, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pekerja dengan upah rendah.

Kedua, mendukung dan memastikan keselamatan tenaga medis sesuai dengan standar World Health Organization (WHO) melalui kemudahan akses terhadap obat-obatan dan alat pelindung diri (APD).

Ketiga, memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan vaksin dan kebutuhan medis lainnya. Dalam hal ini, Indonesia meminta agar setiap negara G20 dapat turut memfasilitasi perdagangan dan mobilitas obat serta kebutuhan medis lainnya, antara lain melalui upaya relaksasi prosedur ekspor-impor.

Keempat, segala bentuk kontribusi finansial yang bersifat global harus tetap merujuk pada kondisi dan prioritas nasional. Hal ini mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan prioritas dalam negeri dari setiap negara yang terdampak untuk mengerahkan segala sumber daya yang tersedia.

Dan kelima, perlu adanya komitmen para pemimpin dunia dalam menciptakan kolaborasi dan kerja sama yang lebih kuat guna mencegah resesi ekonomi global yang lebih dalam akibat dari keberlanjutan pandemi ini.

Selain itu, Indonesia mendukung usulan Presidensi Arab Saudi memasukkan Jaring Perlindungan Sosial atau Social Safety Net sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat miskin dalam menghadapi dampak Covid-19, khususnya di negara-negara berkembang.

Indonesia juga menyetujui proposal Jepang untuk memasukkan paragraf yang berisi dukungan para pemimpin G20 bagi Pemerintah Jepang yang akan menunda pelaksanaan Olimpiade 2020 sebagai akibat dari merebaknya Covid-19.

KTT Luar Biasa G20 tentang Covid-19 akan dijalankan secara virtual, pada hari ini 26 Maret 2020 – Pukul 19.00 WIB, dan akan diikuti oleh seluruh pemimpin negara G20 dan organisasi internasional terkait, termasuk Presiden RI Joko Widodo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sherpa G20 Indonesia. KTT akan dipimpin oleh Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud. (nck)

24 March 2020

Jakarta, 24 Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri perbankan menjalankan upaya konsolidasi guna menciptakan struktur perbankan yang kuat, memperbesar skala usaha serta peningkatan daya saing melalui kemampuan inovasi, serta dapat berkontribusi signifikan dalam perekonomian nasional.
Sebagai landasan tujuan tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang berlaku sejak diundangkan pada 17 Maret 2020.

POJK itu merupakan upaya OJK mengikuti dan menyesuaikan perkembangan ecosystem perbankan Indonesia yang saat ini telah bergerak sedemikian cepat dan dinamis didukung kemajuan teknologi yang terus berkembang.
Perubahan tersebut mengharuskan sektor perbankan untuk lebih adaptif, inovatif dan berdaya saing. Besarnya biaya investasi penerapan teknologi pendukung ini memerlukan tuntutan penguatan modal dan peningkatan skala usaha yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tuntutan tambahan modal, peningkatan skala usaha dan dukungan infrastruktur teknologi semakin mengemuka.

“Untuk menghadapi perubahan ecosystem dan tuntutan inovasi yang masif tersebut, konsolidasi sektor perbankan telah menjadi keniscayaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.
POJK Konsolidasi ini merupakan kebijakan strategis OJK yang telah ditetapkan sejak awal tahun 2020 dan sangat relevan dengan dinamika perekonomian yang saat ini mengalami tekanan akibat downside risk dari penyebaran Covid-19 yang dihadapi seluruh dunia termasuk Indonesia. Penerbitan POJK Konsolidasi dapat menjadi momentum dan landasan bagi industri perbankan untuk meningkatkan skala usaha serta peningkatan daya saing melalui peleburan, penggabungan dan pengambilalihan.

POJK ini secara umum terdiri dari dua pokok pengaturan utama yakni mengenai kebijakan konsolidasi bank, serta pengaturan mengenai peningkatan modal inti minimum bagi bank umum dan peningkatan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimum bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBLN), yakni masing-masing paling sedikit menjadi sebesar Rp 3 triliun paling lambat 31 Desember 2022.
Kebijakan konsolidasi bank juga mengatur bahwa Pemegang Saham Pengendali (PSP) bank dapat memiliki satu bank atau beberapa bank dengan memenuhi skema konsolidasi. Skema konsolidasi tersebut tidak hanya diarahkan melalui skema penggabungan, peleburan, atau integrasi antarbank, namun juga diperluas melalui skema pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Terkait dengan persepsi bahwa konsolidasi merupakan upaya untuk mengurangi jumlah bank-bank kecil, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan, “Konsolidasi tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi atau meminggirkan bank-bank kecil. Sebaliknya, melalui konsolidasi ini bank-bank kecil memiliki ruang untuk memperkuat diri melalui skema peleburan, penggabungan ataupun menginduk pada kelompok usaha bank (KUB) yang lebih besar. Dengan demikian akan tercipta struktur bank yang lebih besar, memiliki daya tahan, lebih kontributif, inovatif dan berdaya saing melalui peningkatan skala usaha dan permodalan.”

Kebijakan konsolidasi bank ini juga memberikan insentif pada pihak-pihak yang telah melaksanakan skema konsolidasi dan memenuhi modal inti minimum melalui pengecualian dari ketentuan single present policy (SPP) dan ketentuan batas maksimum kepemilikan saham serta ketentuan terkait lainnya.
OJK meyakini bahwa kebijakan konsolidasi serta peningkatan modal ini minimum dan CEMA minimum dapat memberikan manfaat kepada industri perbankan, mengurangi biaya persaingan, membuat bank menjadi lebih efisien dan kontributif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. (nck)

20 March 2020

Jakarta, 20 Maret 2020 - Pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Pasalnya, Wabah COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Hal ini tercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak.

Dalam konferensi pers usai ratas kabinet tentang kebijakan fiskal dan moneter untuk penanganan dampak COVID-19 yang digelar hari ini (20/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan beberapa kebijakan lanjutan tersebut.

Pertama, mengenai relaksasi leasing motor untuk ojek online. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.

“Tidak diperkenankan bagi perusahaan leasing non-bank untuk menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menko Airlangga via video conference.

Kedua, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikan kemudahan dan percepatan proses pengadaan barang dan jasa terkait upaya penanggulangan Covid-19, di antaranya: (i) Proses pengadaan barang dan jasa (pelelangan); (ii) Proses importasi pemasukan barang dari luar negeri; (iii) Proses distribusi dan penyaluran barang ke seluruh wilayah terdampak, dan (iv) Proses lainnya untuk mendukung kemudahan dan kelancaran barang.

Ketiga, Relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sampai dengan akhir tahun 2020. “Pemerintah menyiapkan kebijakan untuk menanggung pembayaran bunga KUR sebesar 6% sampai akhir tahun 2020,” ungkap Menko Perekonomian.

Keempat, Soft Launching Program Kartu Prakerja yang tadi pagi digelar di kantor Kemenko Perekonomian. Airlangga menjelaskan bahwa telah dilakukan launching pengoperasian website resmi Program Kartu Prakerja.
Adapun implementasi Kartu Prakerja dimulai di tiga lokasi terdampak yaitu Bali, Manado, dan Kepulauan Ria, yang
kemudian akan langsung dilanjutkan di Surabaya, Jakarta, dan Bandung.

Kartu Prakerja dapat dimanfaatkan oleh pencari kerja, pekerja, atau pekerja yang terkena PHK. “Saat ini, pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan kartu Prakerja oleh pekerja yang terkena PHK terutama di sektor Pariwisata dan penunjangnya, serta Industri pengolahan,” tutur Airlangga.

Sebelumnya, berbagai langkah kebijakan pun telah ditempuh Pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pemerintah telah mengeluarkan Stimulus I dan II. Peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan menteri dan lain-lain sedang
diselesaikan.

Sementara OJK telah menerbitkan Peraturan OJK untuk relaksasi Non Performing Loan (NPL) dan restrukturisasi kredit termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMK-M) dan KUR sebagai akibat COVID-19.

Pasar modal memperbolehkan pembelian kembali saham tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk efektivitas kebijakan ini, maka emiten tetap mendapatkan fasilitas pengurang pajak 5% walaupun public float sahamnya kurang dari 40%.

Kemudian BI juga telah menurunkan suku bunga, Giro Wajib Minimum (GWM) valas, GWM rupiah, dan intervensi di pasar valas maupun pasar uang.

“Lalu untuk ketersediaan pangan dan bahan pokok, Pemerintah menjamin stok, kelancaran pasokan, distribusi dan stabilitas harga atas pangan dan bahan pokok. Terutama ketersediaan 11 bahan pangan pokok,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

19 March 2020

Jakarta - BNI Syariah lakukan beberapa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19. Tindakan tersebut merupakan langkah yang diambil BNI Syariah dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada pegawai, keluarga, bahkan nasabah. 

Direktur Kepatuhan dan Risiko BNI Syariah, Tribuana Tunggadewi mengatakan ada beberapa antisipasi yang dilakukan BNI Syariah, diantaranya sosialisasi pencegahan penyebaran virus corona kepada segenap pegawai, pengecekan suhu tubuh bagi pegawai dan tamu yang berkunjung, penyediaan layanan kesehatan di Kantor Pusat BNI Syariah bagi segenap karyawan dan tamu yang berkunjung, penyediaan hand sanitizer dan masker untuk pegawai, dan penyemprotan disinfektan di lingkungan kerja. 

Lebih jauh, BNI Syariah juga menerapkan pembatasan jam layanan di kantor cabang yaitu pukul 09.00-15.00 WIB dan pengukuran suhu tubuh nasabah di outlet BNI Syariah. Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dan karyawan, BNI Syariah juga menerapkan sistem kerja Work from Home, yaitu bekerja di rumah dengan tetap menjalankan fungsi masing-masing pegawai sebagaimana dijalankan di kantor pada kondisi normal. 

Ada beberapa poin kebijakan Work from Home yang dilakukan BNI Syariah. Untuk unit yang termasuk ke dalam unit critical tetap bekerja di kantor dengan dimungkinkan bekerja terpisah (split work) atau bergiliran (shift work) sesuai dengan ketetapan divisi/unit.  Kebijakan Work From Home ini diberlakukan untuk Kantor Pusat, Kantor WJP, Kantor Cabang di Wilayah Jabodetabek, dan Kantor Cabang di Solo dan Bali. 

“Kebijakan Work Form Home berlaku pada posisi pegawai yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, jumlah pegawai yang diperkenankan melakukan Work From Home (WFH) maksimal 50% per unit, menyesuaikan kondisi masing-masing unit bersangkutan,” kata Tribuana. 

Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan upaya pegawai untuk menjaga kesehatan orang-orang terdekatnya di rumah sekaligus memberikan perlindungan maksimal dari potensi tertular COVID-19 selama berinteraksi dengan masyarakat selama bekerja atau dalam perjalanan dari dan ke kantor.

BNI Syariah juga menyediakan fasilitas e-form pembukaan rekening dengan mengakses bro.bnisyariah.co.id. Di website ini calon nasabah dapat menentukan sendiri jenis tabungan yang akan dipilih dimanapun dan kapanpun melalui mobile phone sehingga waktu efisien. 

Selama masa antisipasi terkait Pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah menyarankan segenap nasabah menggunakan layanan E-Banking. Adapun layanan mobile banking yang diberikan diantaranya adalah Top up Uang Elektronik (TapCash, LinkAja, GoPay, OVO, DANA); pembelian pulsa dan paket data, token listrik; pembayaran tagihan telepon dan TV  berlangganan; transfer antar BNI Syariah dan antar bank; pembayaran pelunasan biaya ibadah haji dan zakat, infaq dan shadaqah. 

BNI Syariah juga menawarkan promo menarik e-commerce. Hal ini untuk mendorong masyarakat tetap berada di rumah dan melakukan transaksi belanja. Beberapa promo ini diantaranya adalah potongan harga Rp 300 ribu untuk minimal transaksi Rp 5 juta untuk 25 orang per hari menggunakan iB Hasanah Card dan potongan harga Rp 1,1 juta dan hadiah Air Purifier Samsung untuk pembelian di JD.ID. 

Terkait pandemi virus corona atau COVID-19, BNI Syariah juga menyarankan agar masyarakat membaca petunjuk keselamatan dan kehati-hatian dalam menerima paket e-commerce. 

Dalam rangka tetap memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi, BNI Syariah memiliki produk dana & pembiayaan serta layanan digital yang tergabung dalam Hasanah Digiverse (semesta kebaikan berbasis digital). Layanan digital tersebut diantaranya Cash Management, E-Banking (SMS Banking, Internet Banking dan Mobile Banking), Tapcash, VCN (Virtual Card Number), Hasanah Online, dan Wakaf Hasanah. Selain itu, disediakan juga layanan untuk mengetahui informasi BNI Syariah melalui kanal website, social media (facebook, instagram, twitter, youtube dan call centre 1500046).

BNI Syariah akan terus berinovasi untuk memberikan layanan yang memudahkan transaksi bagi seluruh masyarakat melalui channel ATM dan teller di lebih dari 380 outlet BNI Syariah didukung oleh lebih dari 1.746 Outlet BNI yang melayani pembukaan rekening syariah di seluruh Indonesia.

BNI Syariah sebagai Hasanah Banking Partner senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Hasanah (kebaikan), sehingga keberadaan BNI Syariah dapat menjadi partner yang Hasanah untuk nasabah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, melainkan juga memberikan kebaikan (Hasanah) untuk kehidupan akhirat (Hasanah Way). (nck)

19 March 2020

Jakarta – Harus diakui, informasi tentang bahaya dan penyebaran virus corona atau COVID-19 didapat masyarakat melalui pemberitaan di media. Saat masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas diluar, sebaliknya jurnalis harus mencari informasi dari banyak sumber di lapangan. “Saya melihat wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Dr. Moeldoko di Bina Graha Komplek Istana, Rabu (18/3).

Perhatian Moeldoko pada profesi wartawan itu diwujudkan dengan memberikan bantuan masker. Sebanyak 150 boks masker yang masing-masing berisi 50 lembar masker itu diserahkan langsung pada perwakilan wartawan. Moeldoko menitipkan 35 boks masker kepada pengurus Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sementara 115 boks masker akan dikirimkan langsung ke sejumlah media online melalui Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Menurut Moeldoko, masker itu didapatkannya melalui teman-temannya. “Setelah banyak kantor mengambil kebijakan work from home saya hubungi teman-teman saya. Apakah mereka punya masker lebih?” cerita Moeldoko. Ternyata sumbangan yang masuk cukup besar. Sehingga masker yang semula akan diberikan di Kantor Staf Presiden (KSP), ternyata masih berlebih.

Melihat kenyataan itu, Moeldoko mengambil keputusan untuk membagikan kepada wartawan sebagai profesi yang rentan terpapar COVID-19. Ternyata antusiasme cukup besar. Menurut Moeldoko, KSP masih akan mencoba menghubungi pihak-pihak yang punya kelebihan masker. Jika nanti terkumpul, rencananya akan diberikan kepada masyarakat yang beresiko terpapar COVID-19.

Proses penyerahan masker sendiri berlangsung sederhana di KSP. Pengurus IJTI yang hadir diantaranya Ketua Umum IJTI Yadi Hendriana (Pemimpin Redaksi iNews), Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi CNN Indonesia), Sekjen IJTI Indria Purnamahadi (Media Emtek Group), Atika Suri (Dewan Pertimbangan IJTI), Totok Suryanto (Wakil Pemimpin Redaksi tvOne), Makroen Sanjaya (Wakil Pemimpin Redaksi RTV). Sementara hadir Ronny Kusuma dan Gaib Maruto Sigit (Pemimpin Redaksi Sindo Trijaya) sebagai perwakilan AMSI.

Pada kesempatan penyerahan bantuan itu, Yadi Hendriyana mengucapkan terima kasih atas kepedulian Kepala Staf Kepresidenan terhadap para jurnalis. “Kita mendapatkan hal-hal langka. Bukan gak mampu beli tapi susah cari barangnya,” ujar Yadi. IJTI akan membagikan masker itu ke 17 kantor redaksi televisi. Masing masing akan mendapatkan 100 lembar masker atau dua boks. Selain masker, Yadi mengaku kesulitan mendapatkan carian pembersih tangan.

Perwakilan dari AMSI Ronny Kusuma menyatakan segera mendistribusikan masker tersebut ke anggotanya. “Kami segera distribusikan ke 31 media yang menjadi anggota kami baik yang di Jakarta ataupun daerah. Karena mereka cek ke rumah sakit dan lain- lain, masker menjadi penting,” pungkas Rony. (nck)

17 March 2020

Jakarta, 16 Maret 2020. Pemerintah secara aktif melakukan monitoring harga dan pasokan pangan secara rutin setiap minggu. Langkah ini dilakukan dalam rangka antisipasi ketersediaan pasokan pangan pokok untuk menghadapi Bencana Nasional COVID-19.

“Kita akan monitor terus. Pangan tidak boleh kurang, itu arahan Presiden,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rakortas Tingkat Menteri pembahasan tentang Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan Pokok bulan Maret s.d. Agustus 2020, di Jakarta (16/3).

Secara umum telah dibahas posisi stok, pasokan dan harga 11 komoditas Bahan Pangan Pokok. Perkiraan ketersediaan dan kebutuhan beberapa bahan pangan pokok utama, terutama komoditas beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan. “Stok beras, jagung, daging sapi/kerbau, gula dan bawang putih dijamin cukup untuk memenuhi kebutuhan,” tutur Menko Airlangga sesaat sebelum menutup jalannya rapat.

Terdapat sebesar 3,5 juta ton stok beras kini tersebar di Perum BULOG, Penggilingan dan Pedagang. Diperkirakan panen raya terjadi di bulan Maret, April dan Mei 2020 sehingga pada akhir Mei 2020 akan terdapat stok beras sebesar 7,7 juta ton. Sedangkan stok jagung pada akhir Februari 2020 sebesar 661.000 ton dan panen bulan Maret diperkirakan mencapai 6,2 juta ton.

Stabilisasi harga gula akan dilaksanakan dengan mendistribusikan gula sejumlah 20.000 ton oleh Perum BULOG dengan harga sebesar Rp10.500/kg. “Selain itu, akan segera direalisasikan penyediaan gula konsumsi sejumlah 150.000 ton oleh BUMN yang ditugaskan,” ujar Airlangga.

Terkait ketersediaan bawang putih, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melaporkan pihaknya telah menerbitkan tambahan Persetujuan Impor (PI) sebesar 70.000 ton. Sedangkan untuk stabilisasi harga daging, ia juga akan segera merealisasikan rencana impor daging kerbau sebesar 170.000 ton dan daging sapi sejumlah 120.000 ton.

Hasil pada pembahasan Rakortas Pangan pada hari ini akan segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/ Lembaga terkait dan akan dilakukan monitoring perkembangannya pada Rakortas berikutnya yang dijadwalkan pada akhir minggu ini.

Neraca Perdagangan Alami Surplus Tertinggi di 2019

Sementara itu BPS telah mengeluarkan Berita Resmi Statistik mengenai Neraca Perdagangan s.d. bulan Februari 2020. Tercatat dalam BRS, Neraca Perdagangan mengalami surplus tertinggi sejak Januari 2019. Neraca Perdagangan kita mengalami surplus sebesar USD 2,33 Miliar, yang disebabkan oleh surplus sektor Non-Migas USD 3,26 Miliar, walaupun sektor Migas mengalami defisit USD 0,93 Miliar.

Total ekspor pada bulan Februari 2020 sebesar USD 13,93 Miliar, naik sebesar 11,00% (YoY) dibandingkan Februari 2019, atau naik sebesar 2,24% dibandingkan Januari 2020 (MtM). Sedangkan Total Impor pada bulan Februari 2020 sebesar USD 11,60 Miliar, turun sebesar -5,11% (YoY) dibandingkan dengan Februari 2019, atau turun sebesar -18,69% (MtM) dibandingkan dengan Januari 2020.

Kenaikan ekspor yang terjadi pada Februari 2020, yang diiringi dengan penurunan impor yang cukup besar mengakibatkan Neraca Perdagangan kita surplus sebesar USD 2,33 Miliar.

Pada sisi ekspor, dapat dilihat bahwa ekspor Migas mengalami penurunan sebesar -0,02% (YoY), sedangkan ekspor Non-Migas mengalami kenaikan sebesar 2,38% (YoY). Secara kumulatif (Januari s.d. Februari) ekspor kita sebesar USD 27,56 Miliar, meningkat 4,10% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Komoditi yang mengalami peningkatan ekspor paling tinggi adalah Barang Tekstil Jadi (Bab 63), Besi dan Baja (Bab 72) Tembaga dan Barang dari Tembaga (Bab 74) serta Logam mulia dan Perhiasan (Bab 71).

Pada sisi impor, impor Migas mengalami kenaikan sebesar 10,33% (YoY), sedangkan impor Non-Migas mengalami penurunan sebesar -7,40% (YoY). Secara kumulatif (Januari sd Februari) impor kita sebesar USD 25,87 Miliar, menurun sebesar -4,95% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. komoditi yang mengalami penurunan paling tinggi adalah Binatang Hidup (Bab 01), Plastik dan Barang dari Plastik (Bab 39), Bahan Kimia Organik (Bab 29) serta Kendaraan dan Bagiannya (Bab 87).

Tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung, agenda rakortas kali ini dilakukan dengan video conference. Turut berpartisipasi secara daring dalam rapat ini Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), dan Wakil Direktur Utama Perum BULOG. (nck)

09 March 2020

JAKARTA — Para siswa dan guru dari sekolah yang pulang dari negara episentrum virus Covid-19 bisa diliburkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan mereka untuk meliburkan diri selama 14 hari.  “Libur stay di rumah hanya diberikan kepada siswa, mahasiswa, pengajar dan karyawan lembaga kependidikan yang melakukan perjalanan ke negara yang teridentifikasi suspect corona COVID-19, selama 14 hari menyesuaikan dengan masa inkubasi Covid-19,” papar Ade Erlangga Masdiana, Pelaksana Tugas Kepala Biro Kerja sama dan Humas Kemendikbud di Kantor Staf Presiden (KSP), Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pelaksana Tugas Deputi II KSP Bidang Pembangunan Manusia  Abetnego Tarigan menyebutkan tindakan itu perlu dilakukan untuk menghambat penyebaran wabah Covid-19. “Langkah ini sesuai dengan protokol yang disiapkan   Pemerintah. Kita minta peserta didik dan lingkungan sekolah mematuhinya,” ujar Abetnego di Gedung  Bina Graha, Jakarta pada Senin (9/3).   

Hak libur selama dua pekan diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari sekolah. Selain itu peserta didik atau guru yang bersangkutan menunjukkan gejala klinis mengarah pada infeksi virus corona COVID-19, di antaranya demam, batuk dan pilek. “Kita harus juga mengidentifikasi dalam satu bulan terakhir. Apa siswa itu melakukan perjalanan ke daerah episentrum terutama perjalanan keluar negeri dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar sekolah,” tambah Ade Erlangga.

Mereka juga  dihimbau untuk berkonsultasi dengan pihak Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui lebih pasti kondisi kesehatannya, usai melakukan perjalanan ke daerah teridentifikasi suspect corona COVID-19. “Lakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan atau dengan lembaga pelayanan kesehatan di wilayah setempat.”
 
Ade juga menegaskan, pihak pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran khusus perihal pemberlakuan protokol ini kepada seluruh satuan dinas pendidikan yang tersebar di wilayah Indonesia.

Menurut Ade, hingga saat ini belum ada sekolah yang melaporkan peserta didik atau pengajar guru yang meminta libur 14 hari setelah pulang dari luar negeri. "Belum ada laporan, tapi nanti kami cek ya ke Dinas Pendidikan karena ada di ranah pemerintah daerah. Kami koordinasi terus dengan dinas kesehatan dan juga dinas pendidikan.”

Kebijakan membolehkan libur setelah pulang dari luar negeri episentrum corona COVID-19 untuk mengantisipasi penyebaran  penyakit ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia.  Diketahui negara-negara yang telah menjadi episentrum corona selain China adalah Korea Selatan, Iran, dan Italia.

Sebelumnya, pemerintah meluncurkan protokol penanganan virus corona COVID-19 yang menyangkut berbagai sektor. Salah satunya protokol di lingkungan pendidikan yang mengatur langkah pencegahan dan penanganan COVID-19 di area lembaga kependidikan. (nck)

Page 4 of 21

Tentang Kami