Live Streaming
Page 3 of 23
18 August 2020

Jakarta - Pemerintah telah resmi mengajukan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dengan tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penguatan Reformasi”. Sejalan dengan itu, APBN 2021 diarahkan untuk Melanjutkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional; Penguatan reformasi struktural; Reformasi APBN; dan Prioritas pembangunan nasional.

“Sejumlah indikator memperlihatkan sinyal positif dari perbaikan aktivitas ekonomi, seperti: Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur, Penjualan Kendaraan Bermotor, Penjualan Ritel, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), dan Survey Kegiatan Usaha. Harga komoditas juga mulai meningkat, tekanan pasar keuangan mulai mereda (khususnya di pasar Surat Berharga Negara/SBN), serta PMI Global yang berada di level ekspansi,” papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2021, di Jakarta, Jumat (14/8).

Pada Juni 2020, PMI Manufaktur tercatat menyentuh angka 46,9 setelah di Maret 2020 sekitar 27,5. Penjualan ritel menanjak ke -14,4% dari -20,6% di Mei 2020. Sementara, Indeks Keyakinan Konsumen sejumlah naik menjadi 86,2 di Juli 2020 dari 83,8 di Juni 2020; dan Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) membaik jadi -5,1 pada pertengahan triwulan ketiga ini, dari -13,1 di triwulan kedua 2020.

Pemulihan ekonomi nasional dilakukan beberapa negara setelah dihantam pandemi Covid-19 yang efeknya merembet dari persoalan kesehatan ke ekonomi atau keuangan. Untuk perekonomian Indonesia sendiri, di triwulan kedua 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32% (yoy) sebagai akibat dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Supaya ke depannya tidak semakin meluas ke permasalahan sosial, maka aturan PSBB itu mulai dilonggarkan. Sejak Juni 2020, masyarakat Indonesia sudah bekerja secara kembali dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Dengan pelonggaran PSBB dan kebijakan program PEN tersebut memberikan sinyal positif terhadap perekonomian.

Dalam upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19 serta menjawab tantangan-tantangan fundamental perekonomian, selain membentuk Komite Penangangan Covid-19 dan PEN beberapa waktu lalu, pemerintah juga menuangkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

Tema RKP 2021 adalah: “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”, dan di dalamnya terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional. Yakni sebagai berikut:
1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, pada 2021 perekonomian Indonesia diproyeksi membaik pada tingkat 4,5%-5,5%. Faktor utama pertumbuhan ekonomi di tahun depan tersebut adalah Keberhasilan penanganan Covid-19, termasuk dengan ketersediaan vaksin; Akselerasi Reformasi, yaitu dalam hal produktivitas, daya saing dan iklim investasi, termasuk dengan RUU Cipta Kerja, reformasi anggaran dan Lembaga pengelola.

Kemudian, ada Dukungan ekspansi fiskal untuk melanjutkan program PEN, terdiri dari dukungan sisi demand melalui penguatan bansos dan bantuan langsung tunai (BLT), serta bantuan sisi supply berfokus pada insentif pajak serta bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi; dan Membaiknya pertumbuhan ekonomi global meskipun masih dibayangi ketidakpastian.

“Untuk tahun depan, pagu anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 23,1% jika dibandingkan tahun ini. Hal ini diarahkan untuk melanjutkan upaya pemulihan sosial-ekonomi dan mendorong reformasi belanja dalam rangka penyehatan fiskal sekaligus penguatan efektivitas belanja,” tuturnya. (nck)

14 August 2020

Jakarta - Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Super Mikro, yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha produktif.

“Suku bunga KUR Super Mikro ditetapkan sebesar 0% sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimum Rp10 juta,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Komite, Kamis (13/8) di Jakarta.

Dalam skema KUR Super Mikro, yang menjadi agunan pokok ialah usaha atau proyek yang dibiayai KUR, dan tidak diperlukan agunan tambahan. Pekerja terkena PHK dan Ibu Rumah Tangga yang menjalankan usaha dapat memperoleh kredit lunak KUR Super Mikro dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Masuk kategori usaha mikro.

2. Lama usaha calon penerima KUR Super Mikro tidak dibatasi minimal 6 bulan. Lama usaha dapat kurang dari 6 bulan dengan persyaratan:

a. Mengikuti program pendampingan (formal atau informal); atau

b. Tergabung dalam suatu kelompok usaha; atau

c. Memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.

3. Bagi pegawai PHK tidak diwajibkan memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman KUR, tapi dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru dengan persyaratan sebagaimana butir 2.

4. Belum pernah menerima KUR.

Adapun stimulus berikutnya, Pemerintah menetapkan tambahan subsidi bunga KUR dari yang sebelumnya sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, menjadi sebesar 6% sampai dengan Desember 2020.

“Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi pada triwulan III tahun 2020, utamanya melalui percepatan pemulihan usaha Penerima KUR,” jelas Airlangga.

Selain itu, rapat juga menegaskan pemberian tambahan subsidi bunga KUR pada masa Covid-19 yang diberikan kepada seluruh Penerima KUR dengan Kolektibilitas 1 atau Kolektibilitas 2, termasuk Penerima KUR restrukturisasi dan non restrukturisasi serta Penerima KUR yang mengajukan fasilitas maupun tidak mengajukan fasilitas.

“Ketentuan penegasan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR pada masa pandemi Covid-19,” lanjut Menko Perekonomian.

Realisasi Kebijakan KUR Selama Pandemi

Menurut data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) per 8 Agustus 2020, realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 terbukti telah dimanfaatkan signifikan oleh debitur KUR, dengan rincian sebagai berikut:

a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 5.944.348 debitur dengan baki debet Rp121 triliun.

b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1.550.009 debitur dengan baki debet Rp46,3 triliun.

c. Relaksasi KUR, berupa:

• Perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1.557.271 debitur dengan baki debet Rp46,2 triliun.

• Penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 14 debitur dengan baki debet Rp3 miliar.

Secara keseluruhan, realisasi penyaluran KUR selama Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 telah mencapai Rp89,2 triliun dan diberikan kepada 2,67 juta debitur sehingga total outstanding sebesar Rp167,87 triliun dengan Non Performing Loan (NPL) sebesar 1,07%.

Sebagai informasi, sebelumnya total plafon KUR untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp190 triliun. Kemudian, dalam masa Pandemi Covid-19 dan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional terdapat permintaan tambahan plafon KUR baru sebesar Rp8,87 triliun, sehingga total plafon KUR untuk tahun 2020 menjadi Rp198,87 triliun.

“Serangkaian kebijakan stimulus ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat usaha mikro rumah tangga, pekerja informal, dan pekerja terkena PHK melalui dukungan pembiayaan usaha,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

11 August 2020

Jakarta - Sebagai salah satu langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah meluncurkan Gelar Buah Nusantara (GBN) ke-5. Gelaran ini sejalan dengan Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak Mei lalu.

Gelar Buah Nusantara ini bertujuan untuk menggali potensi bisnis komoditas buah asli nusantara, mensosialisasikan buah asli nusantara kepada masyarakat konsumen Indonesia dalam rangka mengurangi konsumsi buah impor, sekaligus mendorong peningkatan agribisnis buah asli nusantara.

“Pemerintah mendorong agar buah asli nusantara menjadi pemain utama pasar buah dalam negeri sekaligus guna peningkatan ekspor, agar dapat meningkatkan pendapatan petani,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Peluncuran Gelar Buah Nusantara ke-5 pada Senin (10/8), di Jakarta.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS September 2019, rata-rata konsumsi buah oleh masyarakat Indonesia hanya 41,95 kkal/kapita/hari, atau sekitar 67 gram/kapita/hari.

“Angka tersebut masih jauh di bawah rekomendasi konsumsi buah oleh WHO yaitu sebesar 150 gram/kapita/hari,” tutur Menko Airlangga.

Selain itu, ditinjau dari aspek perdagangan, saat ini Neraca perdagangan buah-buahan Indonesia masih defisit Rp19,1 triliun. Besarnya defisit ini dipengaruhi terutama oleh impor 4 jenis buah-buahan yaitu anggur, apel, jeruk, dan pir dengan total nilai impor sebesar Rp16,7 triliun. Sedangkan untuk jenis buah-buahan yang memberikan kontribusi ekspor yang besar adalah manggis, nanas, pisang, salak, dan mangga dengan nilai Rp986,1 miliar.

Terlebih dalam masa pandemi Covid-19, impor buah pada triwulan I 2020 mengalami penurunan sebanyak 14,5 ribu ton, turun 45 persen dibandingkan impor di bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2019, impor buah turun hingga 54 persen.

Sementara dari sisi produksi, buah lokal mengalami tren kenaikan produksi rata-rata dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,12 persen.

“Kenaikan produksi buah lokal meningkatkan peluang ekspor sekaligus juga substitusi buah impor, mengingat permintaan akan buah lokal juga meningkat sejak pandemi Covid-19, khususnya buah yang dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memberikan manfaat kesehatan,” kata Airlangga.

Di tengah kontraksi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2020, memang sektor pertanian justru tumbuh mencapai 16,24%, tertinggi di antara sektor terbesar lainnya seperti industri, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan ketahanan sektor pertanian dalam masa pandemi Covid-19. Hal ini tak terlepas oleh beberapa kondisi yaitu: (i) sektor pertanian berkaitan dengan kebutuhan pangan, sehingga permintaannya stabil; (ii) kegiatan pada sektor pertanian lebih mudah beradaptasi dengan protokol kesehatan; dan (iii) bertambahnya tenaga kerja yang beralih ke sektor pertanian.

“Saya berharap program ini dapat terus digulirkan dan dapat menjadi gerakan berkelanjutan yang dapat menjadi momentum kebangkitan buah nusantara dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mencintai produk buah lokal, serta meningkatkan konsumsi buah nusantara dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menko Airlangga.

Tidak lupa Menko Airlangga juga mengucapkan selamat dan terima kasih kepada Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian atas pencapaian baiknya di tengah pandemi ini. (nck)

07 August 2020

Jakarta, 6 Agustus 2020. Otoritas Jasa Keuangan menerima secara resmi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)-RI.
Laporan disampaikan oleh Anggota II BPK-RI Pius Lustrilanang kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Kantor OJK Gedung Bank Indonesia di Jakarta, disaksikan jajaran pimpinan kedua lembaga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid – 19.

“Kami menyampaikan terima kasih dan menyambut baik seluruh temuan, masukan, koreksi, dan langkah-langkah peningkatan perbaikan yang disampaikan oleh BPK-RI selama proses audit atas Laporan Keuangan OJK Tahun 2019 yang dilakukan sejak tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Mei 2020,” kata Wimboh Santoso dalam sambutannya di acara itu.

Menurut Wimboh, temuan dan masukan yang diberikan oleh BPK-RI akan sangat berguna bagi OJK dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola, menyempurnakan proses bisnis, dan terus menjaga pengendalian internal yang efektif . Hal ini juga diperlukan untuk meningkatkan upaya perbaikan yang telah dilakukan pada seluruh aspek organisasi agar menjadi semakin berkualitas, efektif, efisien dan lebih matang sejalan bertambahnya usia OJK.

Wimboh menjelaskan bahwa OJK juga akan tetap menegakkan tata kelola yang baik dalam menerapkan kebijakan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional bersama Pemerintah.

“Kami berkomitmen untuk mendukung berbagai kebijakan PEN serta mengawal implementasinya. Tentunya tidak hanya kelancaran penerapannya tapi juga tata kelola yang baik tetap akan kami tegakkan dan kualitas pengambilan keputusan tetap terjaga,” katanya seraya mengharapkan dukungan BPK dalam mengawal pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan LPS dalam forum KSSK.

Anggota II BPK RI Pius Lustrilanang dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyelesain pemeriksaan BPK dan penyampaian LHP OJK tahun ini merupakan yang tercepat selama BPK mengaudit OJK mengingat cepatnya respon OJK dalam menyediakan data yang diminta.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Ketua dan Anggota Dewan Komisioner serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan yang tetap menjaga kualitas Tata Kelola Keuangan Negara sehingga kembali meraih Opini WTP sejak disusunnya Laporan Keuangan OJK pada tahun 2013,” kata Pius.

Selama tahun 2019, OJK banyak melakukan perbaikan untuk mewujudkan OJK sebagai otoritas yang kredibel, antara lain menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan memperkuat pengendalian internal serta governance penggunaan keuangan di OJK.

Peningkatkan kualitas pengelolaan keuangan akan dilakukan dengan berbagai langkah yaitu:
Mempercepat penyelesaian pertanggungjawaban transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan; Mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan yang mengotomatisasi proses penyusunan Laporan Keuangan untuk meminimalisir potensi kesalahan; Melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran OJK melalui percepatan tindak lanjut pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020; dan Melakukan koreksi klasifikasi anggaran beban Pajak Penghasilan Pasal PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan menjadi kelompok Kegiatan Administratif.
Selain itu, OJK sedang menyempurnakan peraturan terkait standar akuntansi keuangan yang digunakan OJK sebagai bagian untuk menjalankan continuous improvement untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan.

OJK juga tengah melakukan peningkatan kapasitas internal dengan melakukan beberapa perbaikan kebijakan di berbagai bidang, di antaranya:
Meningkatkan efektivitas organisasi; Memperbaiki sistem manajemen keuangan menjadi sistem otomasi yang terintegrasi; Mengoptimalisasi sistem manajemen sumber daya manusia, sistem manajemen aset, sistem procurement untuk memastikan proses yang akuntabel dan hasil yang berkualitas.

Wimboh juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai OJK yang telah bekerja keras dengan tetap memegang teguh prinsip integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga OJK mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 dan terus meningkatkan governance untuk menjadikan OJK sebagai lembaga yang semakin kredibel dan bermanfaat kehadirannya bagi masyarakat, negara dan pemangku kepentingan lainnya. (nck)

05 August 2020

Jakarta - Pemerintah kembali menegaskan bahwa skenario pemulihan ekonomi masih akan berlanjut di tahun 2021. Pasalnya, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih akan dirasakan hingga tahun depan.

“Di tahun 2021 kebijakan pemerintah juga masih dalam skenario pemulihan ekonomi,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Rapat Kerja Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selasa (4/8), di Jakarta.

Dalam paparan yang disampaikan secara daring, Menko Airlangga menjelaskan tentang siklus terbalik antara pandemi dan mata pencaharian. Jika penyebaran masih tinggi maka ekonomi akan semakin dalam.

“Jika pada saat masalah kesehatan ini tertangani maka ekonomi akan kembali. Maka masyarakat diharapkan mampu melakukan penyesuaian perilaku terhadap Covid-19,” ujar Airlangga.

Airlangga juga menuturkan bahwa pihaknya akan mendorong kebijakan kesehatan dengan prioritas tinggi di tahun 2020 dan 2021. “Kami harap di tahun 2022 dan 2023 vaksin telah ditemukan, sehingga mereka akan berada pada posisi normal,” imbuhnya.

Bantuan sosial, lanjut Airlangga, akan didorong hingga 2021 dan secara bertahap akan mulai dikurangi pada tahun 2022. Selain itu, usaha dan industri padat karya akan terus didorong hingga tahun 2022.

Menko Airlangga juga menuturkan, Pemerintah akan melakukan restrukturisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, penempatan dana dan penjaminan juga terus dilakukan agar sektor riil dapat bergerak.

“Kami juga akan terus lakukan relaksasi regulasi. Salah satunya adalah dengan transformasi regulasi melalui RUU Cipta Kerja,” ujar Airlangga.

Upaya mendorong UMKM juga telah dilakukan Pemerintah dengan penempatan dana di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bahkan menurut Airlangga, Pemerintah telah melakukan perluasan ke sektor korporasi yaitu kredit diatas Rp10 miliar hingga Rp1 triliun.

Saat ini dana yang ditempatkan di Himbara berjumlah Rp30 triliun. Sementara dana yang sudah disalurkan senilai Rp43,17 triliun kepada penerima sebanyak 519.797 debitur.

“Penempatan dana di BPD sendiri totalnya ada 11,5 triliun rupiah. Diharapkan ini dapat memutar perekonomian di level masyarakat,” ujarnya.

Dalam paparannya, Menko Airlangga juga menjelaskan program yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 adalah menjaga kehidupan dan menjaga mata pencaharian kehidupan. Menurutnya hal ini adalah tugas dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menjaga kehidupan dilakukan dengan mengatasi/menekan virus, memperluas testing, karantina dan kapasitas perawatan, mencari obat/riset, meingkatkan kapasitas sektor kesehatan, serta produksi dan distribusi vaksin.

Sementara, menjaga mata pencaharian kehidupan dilakukan dengan mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak, menyiapkan kembali masyarakat agar dapat bekerja secara produktif dan aman, serta menyiapkan kebijakan untuk pemulihan ekonomi nasional. (nck)

29 July 2020

Jakarta, 29 Juli 2020 - Usai meluncurkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebelumnya direalisasikan untuk mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah kembali memberi dukungan, kali ini kepada Korporasi yang dikategorikan Non-UMKM dan Non-BUMN.

Dukungan tersebut dilakukan dengan skema penugasan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII). Pengaturannya telah dimasukkan dalam Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

“Skema penjaminan kredit modal kerja kepada korporasi akan diberikan pada kredit dengan plafon Rp10 Miliar sampai dengan Rp1 Triliun, dan ditargetkan menciptakan Rp100 Triliun Kredit Modal Kerja sampai dengan 2021,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam acara penandatanganan Program Penjaminan Korporasi dalam rangka PEN, Rabu (29/7).

Menko Perekonomian menjelaskan, dukungan ini tidak kalah penting karena korporasi pun mengalami kesulitan operasional maupun kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Terutama korporasi padat karya yang jika kesulitan beroperasi akan berdampak pada PHK.

“Program ini menjadi penting sebagai daya tahan agar korporasi bisa melakukan rescheduling, bahkan bisa meningkatkan kredit modal kerja. Terutama untuk sektor padat karya yang memperkerjakan banyak tenaga kerja,” katanya.

Program PEN, papar Airlangga, dirancang untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, implementasi Program PEN dilakukan melalui modalitas Penempatan Dana ke Perbankan, Penjaminan Kredit Modal Kerja, Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, serta dukungan belanja negara. Pelaksanaan kelima modalitas Program PEN terus diakselarasi agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha.

“Dari program PEN tersebut, ada yang sudah dijalankan yaitu jaminan UMKM melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo. Kemudian PT SMI juga menandatangani dengan berbagai BPD,” tutur Airlangga.

Dengan demikian, lanjutnya, program yang memfokuskan pada non UMKM dan non BUMN ini juga tidak kalah penting. “Dengan terlibatnya seluruh perbankan, diharapkan semuanya bisa menyalurkan untuk melakukan restructuring sehingga ekonomi indonesia dan sektor korporasi bisa kembali seperti semula,” jelas Menko Airlangga.

Menko Perekonomian menerangkan, penyebaran wabah Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda melambat. Aktivitas ekonomi global pun belum akan kembali ke normal seperti masa sebelum pandemi. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kontraksi pada tahun 2020 pada kisaran -4.9 sampai dengan -7.6 persen.

Seperti dialami sebagian besar negara di dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal ke-1 tahun 2020 melambat menjadi 3 persen. Pada Kuartal ke-2 tahun 2020, tekanan ekonomi diproyeksikan akan semakin berat dan mengalami kontraksi. “Di akhir tahun, kita berharap bisa keluar dari krisis atau zona negatif ini,” imbuhnya.

Agar terhindar dari resesi, pemerintah harus melakukan langkah extraordinary untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kuartal ke-3 dan ke-4 tahun 2020. Belanja pemerintah secara besar-besaran akan didorong sehingga permintaan dalam negeri meningkat dan dunia usaha tergerak untuk berinvestasi. Oleh karena itu, dukungan untuk dunia usaha harus segera dipercepat implementasinya.

“Belanja pemerintah didorong sebagai salah satu penggerak dan pengungkit perekonomian agar di semester kedua tahun 2020, kita bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi dari minus menjadi nol atau positif,” sambung Menko Airlangga.

Ia pun kembali menegaskan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengintegrasikan kebijakan kesehatan dan ekonomi sehingga penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan dan terintegrasi dalam satu kelembagaan. Akan tetapi, harus dipahami bersama bahwa penanganan kesehatan tetap menjadi prioritas. (nck)

29 July 2020

Jakarta, 28 Juli 2020 - Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9% dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat 87,18% dari total penduduk 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Maka itu, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar. Apalagi didukung dari keberadaan pondok pesantren yang berjumlah 28.194 (data Kementerian Agama RI) di seluruh Indonesia.

Sebanyak 44,2% atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.

Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: (1) Edukasi dan literasi keuangan syariah; (2) Pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren; (3) Pembukaan rekening syariah; (4) Program tabungan emas; serta (5) Kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.

Terdapat pula ekosistem pendukungnya meliputi yang pertama, terbentuknya di lingkungan pondok pesantren Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.

Kedua, terciptanya sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital. Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren.

Ketiga, adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung/kios/toko/koperasi pada pondok pesantren.

“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi Covid-19,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech-nya pada acara “Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren” secara daring, di Jakarta, Selasa (28/7).

Pada implementasi ekosistem juga terdapat pemberdayaan ekonomi pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah dalam rangka mendukung “halal value chain”. “Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kegiatan ini, Kemenko Perekonomian Cq. Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta lembaga keuangan syariah, meluncurkan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.

Sebagai lokasi pilot project dipilih Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon. Saat ini implementasi ekosistem telah berjalan optimal di sana sejak dimulai pada 17 Desember 2019. Selain itu, juga terlaksana pada Pondok Pesantren Al Qur’aniyy Az-Zayadiyy Kota Surakarta.

Ke depannya, keberhasilan pilot project itu akan direplikasi pada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah. Sehingga, pada 2024, ditargetkan implementasi ekosistem ini dapat terlaksana pada sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Untuk ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Wakil Presiden RI untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRISyariah Tbk. Kokok Alun Akbar, Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Nyai Hj. Shobihah Maimoen Zubair, perwakilan kantor cabang BRI Syariah seluruh Indonesia, serta perwakilan dari pesantren yang terlibat dalam program ini. (nck)

29 July 2020

Jakarta - Negara G20 sepakat untuk terus mendorong kerja sama dalam pengembangan vaksin dan obat-obatan yang mudah diakses dan terjangkau, serta mempercepat pemulihan ekonomi global. Saat ini, semua negara di dunia tengah melakukan langkah extraordinary dan menerapkan strategi kebijakan, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan virtual Extraordinary G20 Sherpa ke-2 yang digelar hari Jumat (24/7) lalu. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Affandi Lukman selaku Sherpa G20 Indonesia turut menghadirinya.

Rizal menjelaskan, pertemuan ini membahas mengenai perkembangan terkait isu penanganan Covid-19, perkembangan isu-isu terkini di bawah Working Groups G20, serta masukan terhadap elemen Outcome KTT G20 yang akan dilaksanakan pada bulan November 2020 mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal menyampaikan bahwa Indonesia tengah menenerapkan langkah-langkah extraordinary yang komprehensif dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 secara nasional.

“Dari aspek kesehatan, Indonesia terus mendorong peningkatan kerja sama dalam rangka penemuan vaksin dan penyaluran obat-obatan yang mudah terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat,” tegasnya.

Seiring dengan langkah penanganan kesehatan, lanjut Rizal, aspek pemulihan ekonomi nasional juga terus diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dilakukan guna melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, penyaluran bantuan sosial-ekonomi bagi yang terdampak, dan mendorong peningkatan kemampuan pelaku usaha sektor rill dan sektor keuangan.

Dalam penyiapan elemen outcome KTT G20, Sherpa G20 Indonesia menyampaikan beberapa masukan, di antaranya memastikan keamanan dan peningkatan dukungan bagi para pelaku tenaga kesehatan, serta mendorong kelancaran arus barang dan jasa di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan mendorong prinsip-prinsip lawfulness, fairness, dan data transparency dalam pertukaran data guna menghindari terjadinya kebocoran data dalam isu ekonomi digital.

“Hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah peningkatan kerja sama dalam rangka upaya penanganan perubahan iklim serta mendorong investasi guna meningkatkan mata pencaharian petani, khususnya pertanian skala kecil dan pertanian keluarga,” terang Rizal Affandi.

Pertemuan ini dipimpin Sherpa G20 Arab Saudi yang memegang Presidensi G20 tahun ini dan dihadiri oleh seluruh Sherpa negara G20, serta perwakilan dari Organisasi dan Lembaga Kerja Sama Keuangan/Pembangunan Regional dan Internasional. (nck)

29 July 2020

Jakarta — Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7/2020).

Adapun poin-poin yang disampaikan Pemerintah dalam pertemuan tersebut antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30% menjadi turun 50%.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

“Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” kata Ketua Dewan Pers M. NUH.

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan. Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI). (nck)

23 July 2020

Jakarta, 23 Juli 2020 —Pertumbuhan kredit kepemilikan rumah ( KPR) Bank Negara Indonesia ( BNI) pada kuartal, II tahun 2020 mencapai 5,6 persen dengan portofolio Rp 44,8 triliun dengan market share sebesar 9 persen dari total KPR nasional.

“Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan KPR karena pandemi covid-19, namun BNI masih bisa tumbuh dengan baik di 5,6 persen pada kuartal II tahun 2020 dengan portofolio Rp 44,8 triliun. Kami optimis hingga akhir tahun bisa tumbuh lebih bagus lagi “ kata Direktur Konsumer BNI Griya, Corina Leyla Karnalies pada acara Media Update & Media Appreciation Day 2020 yang diselenggarakan BNI bersama Forum Wartawan Daerah ( Forwada) secara virtual di Jakarta, Kamis (23/7).

Dipaparkan, KPR nasional per April 2020 tumbuh sebesar 5,3 persen atau turun dibanding pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2019 yang mencapai 13,75 persen. Namun saat pandemi covid-19 mulai merebak di awal Maret 2020, pertumbuhan industri KPR di bulan April turun 0,13 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Sementara untuk penjualan properti pada kuartal I tahun 2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni mencapai 43,18 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019. Penurunan penjualan ini terjadi di seluruh tipe rumah. Adapun konsumen yang menggunakan KPR dalam pembelian residensial mencapai 74,74 persen di kuartal I tahun 2020.
Sedangkan harga properti di pasar primer pada kuartal I tahun 2020 terjadi perlambatan. Hal ini terlihat dari indeks harga properti residensial ( IHPR) yang menurun -1,68 persen dibandingkan dengan kuartal IV tahun 2019 yang mencapai -1,77 persen dan perlambatan ini diperkirakan akan berlanjut pada kuartal II tahun 2020.

Griya BNI untuk Millenial

Mengingat kaum milenial di Indonesia saat ini mencapai 90 juta dengan rentang usia 18-35 tahun atau 33 persen dari total penduduk Indonesia yang ingin membeli rumah pertama, membuat BNI turut serta untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut.
Untuk BNI melakukan serangkaikan inovasi pada Griya BNI untuk menggarap pasar tersebut berbagai inovasi yang dilakukan oleh BNI antara lain dengan digitalisasi pengajuan KPR secara Online melalui BNI Griya e-form yang bisa diakses lewat web BNI, mobile banking atau lewat media partner BNI.
Menyelenggarakan BNI Griya Expo online. Untuk pameran Online ini sudah mulai berlangsung dari tanggal 17 Juli hingga 17 Agustus 2020. Adapun yang ditawarkan dalam pameran on line ini cicilan ringan dengan opsi bayar bunga saja hungga 2 tahun , suku bunga khusus mulai 1 persen pa efektif fixed 1 tahun, diskon provisi hungga 74 persen,
Selain itu ada juga penawaran menarik seperti suku bunga menarik mulai dari 4,74 persen pa efekyif fixed 1 tahun, dana 6,74 persen fixed 2 tahun berikutnya. opsi grace period untuk pembayaran angsuran maksimal 2 tahun. Cicilan suka suka dan tenor hingga 30 tahun.

“Dua tahun pertama pembayaran hanya bunga saja, pokoknya nanti saja, angsuran suka-suka dimana lara mellenial dapat menyicil cicilan KPR sesuai dengan penghasilan mereka, dengan jangka waktu mredit hingga 30 tahun,”tegasnya.

Adapun persyaratan millenial yang mau beli BNI Griya expo ini harus berpenghasilan minimal Rp 2 juta per bulan, tergantung tipe rumah yang dipilih. Adapun proses sangat mudah hanya mengisi formulir dan sediakan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, NPWP, Surat Pemesanan Rumah ( SPR) , copy Kartu Keluarga dan surat nikah dan, pilih rumah yang diinginkan.

Pameran ini bekerjasama dengan rumah.com , menghadirkan 59 grup pengembangan mitra BNI dengan total 158 proyek perumahan di seluruh Indonesia

“ Prosesnya cepat, mudah, nyaman dan murah, itu yang disukai millenial. Tinggal mengisi formulir lewat online, terus pilih rumah yaang diinginkan. Jadi cukup bayar bunga, langsung pindah rumah” tegasnya. ( nck )

Page 3 of 23

Tentang Kami