Live Streaming
Page 3 of 21
06 May 2020

Jakarta, 05 Mei 2020. Pemerintah menjamin stok pangan masih terjaga, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Harga dari 11 komoditas pangan utama juga masih terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam Konferensi Pers secara virtual – Selasa (5/5), menjelaskan harga masing-masing komoditas tersebut. Per minggu pertama Mei 2020, harga beras medium (Rp11.750/kg), beras premium (Rp12.700/kg), gula pasir (Rp18.050/kg), daging sapi (Rp117.900/kg), cabe rawit (Rp34.700/kg), cabe merah (Rp30.600/kg), bawang merah (Rp48.850/kg), bawang putih (Rp38.700/kg), minyak curah (Rp12.200/liter), minyak goreng kemasan (Rp14.750/liter), daging ayam ras (Rp28.950/kg), serta telur ayam ras (Rp25.850/kg).

“Untuk gula pasir, diharapkan dengan stok Bulog yang akan semakin banyak masuk ke pasar dan adanya pengalihan dari sektor-sektor lain diharapkan ini (harga) akan terus turun,” ujarnya.

Menurutnya, ada penugasan dari Presiden RI Joko Widodo kepada Perum Bulog untuk menjaga stok pangan dalam beberapa bulan ke depan, kemudian juga ada arahan untuk melihat prospek pembangunan lumbung padi baru pada lahan gambut yang sudah pernah disiapkan di masa lalu.

“Ada laporan dari BMKG maupun Kementerian LHK bahwa kecukupan curah hujan di sana (Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah) masih akan bagus sampai November 2020, dan kebutuhan air relatif ada, sehingga Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, dan Kementerian PUPR diminta berkonsentrasi untuk menciptakan lumbung pangan di lokasi tersebut,” ucapnya.

Menko Perekonomian juga mengungkapkan, berdasarkan data BPS yang dirilis 1 Mei 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2020 tercatat masih positif yaitu 2,97%. Untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2020 dalam APBN-P 2020 juga sekitar 2,3%. IMF pun sudah memproyeksikan bahwa Indonesia termasuk dalam tiga negara yang akan tetap bertumbuh positif setelah pandemi ini berakhir selain Tiongkok dan India.

“Jadi kita harus terus menjaga pertumbuhan, yang mana dari segi konsumsi rumah tangga sudah turun ke 2,8%. Kemudian, dari segi pembentukan modal dan ekspor-impor mengalami penurunan, yakni impor minus 2,19%, kemudian inflasi secara keseluruhan sebesar 0,08% (mtm), dan ini lebih rendah daripada April tahun lalu, dan juga inflasi secara yoy masih berada pada angka 2,57%, yang lebih rendah dibandingkan setahun lalu,” ungkapnya.

Terkait pertumbuhan ekonomi, tambah Menko, memang sedang terjadi demand shock, apalagi disebabkan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada kuartal kedua ini untuk memotong penyebaran Covid-19. Bahkan terdapat beberapa perkiraan bahwa di Mei 2020 akan terjadi tethering off, sehingga pemerintah sedang menyiapkan program exit strategy dari kondisi pandemi ini, agar masalah bencana di kesehatan tidak merambat ke sektor-sektor lainnya.

“Pemerintah akan menggunakan metode normal baru. Misalkan pabrik harus menjalankan protokol Covid-19 (jika ingin beroperasi), dan juga tetap menggunakan masker yang sedang disiapkan BNPB,” tutupnya. (nck)

01 May 2020

Jakarta, 30 April 2020. Pandemi Covid-19 telah memunculkan pukulan berat bagi industri. Tak dipungkiri banyak perusahaan yang akhirnya terpaksa merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pekerjanya. Bukan untuk sektor industri saja, beberapa sektor lain seperti pariwisata, kuliner, sarana umum, transportasi dan ritel juga mengalami tekanan yang membuat neraca keuangan mereka morat-marit. Jadi, dampaknya tidak hanya untuk pekerja informal saja, melainkan untuk pekerja formal juga.

Dalam pengantarnya ketika memulai Rapat Terbatas Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan, Presiden RI Joko Widodo menuturkan bahwa salah satu hal yang sangat urgen untuk dilakukan bersama antara pemerintah dan dunia usaha yaitu mencegah meluasnya PHK.

“Di sini pastikan bahwa program stimulus ekonomi yang sudah diputuskan betul-betul segera diimplementasikan dan dilaksanakan, sehingga akan dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha. Saya ingatkan berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK,” tegasnya dalam video conference di Istana Merdeka, Kamis (30/4).

Kemudian, Presiden melanjutkan, untuk pekerja di sektor formal yang jumlahnya sekitar 56 juta orang diminta ada skema program yang akan meringankan beban mereka. Antara lain dalam bentuk insentif pajak dan relaksasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, ada sekitar 116.705 perusahaan terdampak Covid-19 yang meminta relaksasi dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, pemerintah memutuskan akan diberikan pemotongan iuran sebanyak 90% untuk 3 (tiga) bulan, dan ini dapat diperpanjang 3 bulan lagi, terutama yang terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP).

Fasilitas yang diberikan selama 3 bulan untuk JKK sebanyak Rp2,6 triliun, JKM sebesar Rp1,3 triliun, dan ada penundaan iuran jaminan pensiun sebesar Rp8,74 triliun. “Jadi, relaksasi BPJS Ketenagakerjaan (yang akan diperkuat) melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ini jumlahnya sekitar Rp12,36 triliun,” ungkapnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, dengan penundaan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan tersebut diharapkan perusahaan-perusahaan tersebut akan dapat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) secara layak kepada para pekerjanya. RPP yang membahas penundaan pembayaran iuran tersebut akan segera dibahas kembali dalam waktu dekat, dan disahkan sebelum Idul Fitri 2020.

Menurut Menaker, substansi yang diatur dalam RPP, antara lain (1) Penyesuaian iuran untuk program JKK, JKM dan JP, yaitu adanya keringanan iuran program JKK dan JKM, serta penundaan pembayaran untuk JP. Iuran JKK bagi peserta penerima upah akan dibayarkan sekitar 10% dari iuran normal. Kemudian, iuran peserta bukan penerima upah untuk JKK juga 10% dari penghasilan peserta yang tercantum dalam PP No. 44 Tahun 2015. Sementara, pekerja di sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10% dari yang belum dibayarkan.

Selanjutnya, (2) Iuran JKM bagi peserta penerima upah hanya akan dibayarkan sejumlah 10% dari iuran normal. Sedangkan yang bukan untuk penerima upah, iuran JKM sbesar Rp600 ribu per bulannya. Bagi perusahaan sektor jasa konstruksi, iuran JKM sebesar 10% dari iuran yang belum dibayarkan.

Kemudian, ada pula kebijakan (3) Iuran JP berupa penundaan pembayaran, sehingga yang tetap dibayarkan sejumlah 30% dari kewajiban iuran, dana paling lambat dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sisanya dapat dibayarkan sekaligus atau bertahap sampai Oktober 2020 mendatang.

“Dalam RPP ini juga terdapat penyesuaian pembayaran iuran pertama kali mulai April 2020 ini dan dapat diperpanjang selama 3 bulan, yang nanti akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu dengan berkoordinasi bersama Menteri Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan BPJS Ketenagakerjaan,” papar Menaker.

Kartu Prakerja Akan Diprioritaskan untuk Korban PHK

Akibat pandemic Covid-19 ini, ada sekitar satu juta lebih pekerja yang telah dirumahkan. Sebanyak 375 ribu pekerja formal yang terkena PHK. Sedangkan, pekerja informal yang terdampak berjumlah sekitar 315 ribu orang.

“Mereka yang di-PHK akan dimasukkan ke program Kartu Prakerja secara bertahap dan bergelombang dalam waktu 4-5 minggu ke depan. Termasuk bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang dipulangkan maupun yang gagal diberangkatkan,” kata Menko Perekonomian.

Jumlah yang mendaftar di situs Kartu Prakerja tercatat sekitar 9 juta orang, dan yang telah berhasil lolos verifikasi pada Gelombang 1 dan 2 sebanyak 456 ribu orang. “Terbanyak berasal dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Sulawesi Selatan. Di situ sebanyak 18% mengambil fasilitas melalui perbankan yaitu BNI, dan sisanya melalui e-wallet,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

30 April 2020

Jakarta, 29 April 2020. Ditengah lesunya perekonomian dunia akibat adanya pandemik Covid-19, beberapa sektor di Indonesia masih mengalami pertumbuhan positif. Pemerintah menyiapkan beberapa program untuk mempertahankan perekonomian nasional. Langkah yang diambil salah satunya melalui subsidi bunga.

“Atas saran Bapak Presiden maka Pemerintah melakukan subsidi bunga kredit,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sesi keterangan pers Rapat Terbatas Program Mitigasi Dampak Covid-19 terhadap UMKM pada Rabu (29/4), di Jakarta.

Pemerintah melakukan pengurangan pembayaran bunga selama 6 bulan atau subsidi bunga kredit. Kreditur dengan nilai kredit dibawah 500 juta mendapatkan 6% di 3 bulan pertama dan 3% di 3 bulan kedua. “Itu untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga untuk kredit-kredit yang 10 sampai 500 juta,” tutur Menko Airlangga.

Kreditur dengan nilai kredit diatas 500 juta hingga 10 miliar mendapatkan subsidi bunga 3% pada 3 bulan pertama dan 2% di 3 bulan kedua. “Kemudian untuk kredit dibawah 10 juta, nasabah-nasabah UMi, Mekar, Pegadaian dan yang lain diberikan 6% 6 bulan,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan bagi masyarakat yang belum tercatat sebagai nasabah di sistem keuangan perbankan maupun mikro untuk aktif mendaftar di lembaga-lembaga seperti UMi, PMN, dan Mekar. “Kami memberikan tambahan untuk potensi ekspansi penyaluran kredit. Seperti di KUR kepada 3 juta tambahan nasabah baru, kemudian UMi sekitar 550 ribu,” tutur Airlangga.

Terkait dengan program kredit modal kerja, Airlangga menyatakan bahwa Pemerintah akan menghitung keseluruhan kredit. Pemerintah akan menganalisis jumlah nasabah tersebut karena tidak semuanya membutuhkan modal kerja. Pihaknya menyatakan, apabila 60% membutuhkan maka Pemerintah akan menyiapkan secara bertahap. “Pemerintah akan melibatkan Askrindo dan Jamkrindo sebagai sistem penjamin untuk kredit modal kerja tersebut,” imbuhnya.

Terkait program pemulihan ekonomi nasional Airlangga menuturkan bahwa pihaknya kini sedang melakukan finaslisasi peraturan pemerintah.

Airlangga juga mengingatkan, bagi masyarakat yang hari ini belum termasuk dalam nasabah perbankan untuk segera mendaftarkan diri. “Ada kesempatan untuk masuk melalui KUR, UMi, maupun Mekar. Dan mereka pun langsung mendapat grace period sama dengan yang lain,” imbuhnya. (nck)

30 April 2020

Jakarta, 29 April 2020. Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian Bank Indonesia (BI) terhadap masyarakat terdampak COVID-19 dan dukungan dalam penanganan pandemi COVID-19, BI melaksanakan “Gerakan BI Peduli COVID-19”.

Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam jumpa pers daringnya hari ini (29/4/20), gerakan tersebut dilaksanakan antara lain melalui inisiatif anggota Dewan Gubernur dan pegawai (kecuali pegawai level Staf ke bawah) yang menyisihkan sejumlah tertentu dari Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran dan gaji selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak Mei hingga Oktober 2020.

"Selain itu, Gerakan BI Peduli COVID-19 tersebut juga termasuk penyaluran bantuan sosial BI dalam Program Dedikasi untuk Negeri dan pengumpulan donasi pegawai secara sukarela yang telah dilaksanakan sejak Maret 2020," tutur Perry Warjiyo.

Gerakan BI Peduli COVID-19 ini secara keseluruhan diperkirakan akan menghimpun dana sejumlah Rp101,4 miliar yang akan disalurkan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, rumah sakit, dan masyarakat. Dana tersebut antara lain akan digunakan untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD), masker, ventilator, pengukur suhu tubuh, vitamin, dan sembako.

Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi ini dengan Pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi jn Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. (nck)

28 April 2020

ABU DHABI, 27 April 2020. Uni Emirat Arab (UEA) hari ini memberangkatkan pesawat yang mengangkut 20 ton bantuan perlengkapan medis untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Indonesia. Perlengkapan ini diharapkan dapat membantu sekitar 20 ribu tenaga medis dalam menangani virus tersebut.

“Pengiriman bantuan ke Indonesia ini dimaksudkan sebagai upaya UEA untuk mendukung semua negara dalam menghadapi pandemi COVID-19,” ungkap Duta Besar UEA untuk Indonesia, H.E. Mr. Abdulla Salem AlDhaher.

Duta Besar melanjutkan, “Meskipun semua negara sedang menghadapi kondisi sulit, kami tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada sesama. UEA dan Indonesia memiliki hubungan yang erat. Kami berharap bahwa kita dapat bersama mencegah penyebaran virus tersebut.”

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi melalui akun resmi twitternya menyampaikan penghargaan atas kerjasama yang dilakukan oleh UEA dalam menangani pandemi.

Sampai saat ini, UEA telah mengirimkan lebih dari 314 ton bantuan ke 27 negara dan ikut mendukung lebih dari 314 ribu tenaga medis di berbagai negara. (nck)

24 April 2020

Jakarta - Kondisi pandemi Covid-19 dialami hampir semua negara di dunia, dari negara maju sampai negara berkembang, termasuk Indonesia. Setiap negara memiliki strategi untuk mempertahankan stabilitas perekonomian dalam negerinya masing-masing.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah Indonesia selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, di samping menyeimbangkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi Covid-19.

Terkait perkembangan ekonomi nasional terkini, pemerintah pun selalu mengawasi dampak dari penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian, yang antara lain berdasarkan:

• Nilai tukar Rupiah, yang pada awalnya melemah pada posisi year to date (ytd), namun menguat akhir-akhir ini.
• Ekspor Indonesia di Maret 2020 meningkat 2,9% (ytd).
• Pada kuartal I-2020, investasi naik 8% jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2019.
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pun mengalami tekanan (ytd), tapi juga membaik dalam beberapa waktu ini.
• Penjualan ritel menurun cukup tajam pada Februari 2020, yakni minus 1,9% year on year (yoy).
• Per 20 April 2020, penyebaran Covid-19 berdampak kepada lebih dari 2 juta pekerja.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan ekonomi untuk mengatasinya, yaitu: Paket Stimulus I (Februari 2020), untuk menguatkan perekonomian domestik melalui: (a) Akselerasi proses penyebaran pengeluaran modal (capital expenditure), penunjukkan pejabat perbendaharaan resmi, implementasi lelang, dan penyaluran bantuan sosial (bansos); (b) Transfer Dana Desa; dan (c) Ekspansi jumlah penerima manfaat Kartu Sembako.

Kemudian, Paket Stimulus II (Februari 2020), ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, likuiditas perusahaan dan kemudahan ekspor-impor, yaitu melalui: (a) Stimulus fiskal untuk menyokong industri melalui pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan (sekitar Rp70,1 triliun); (b) Stimulus non fiskal dengan menyederhanakan dan mengurangi hambatan ekspor-impor (manufaktur, makanan dan obat-obatan/alat kesehatan), akselerasi proses ekspor-impor untuk reputable traders, dan layanan ekspor-impor melalui Sistem Logistik Nasional.

Untuk Paket Stimulus Tambahan (April 2020) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp405,1 triliun, dibagi menjadi:

• Jaring Pengaman Kesehatan (Rp75 triliun) => untuk pengeluaran layanan kesehatan dan insentif tenaga medis;
• Jaring Pengaman Sosial (Rp110 triliun) => untuk Program Keluarga Harapan, Program Makanan Pokok/Sembako, pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA selama tiga bulan, insentif perumahan, dan Program Padat Karya;
• Jaring Pengaman Ekonomi (Rp70,1 triliun) => untuk ekspansi stimulus fiskal kedua dan subsidi bunga kepada debitur KUR, PNM dan Pegadaian; serta
• Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Rp150 triliun) => untuk paket stimulus di bidang keuangan.

“Rencana kerja strategis pemerintah yang telah ada saat ini tetap diimplementasikan berdasarkan pertimbangan matang dan untuk menyeimbangkan aktivitas ekonomi dan ketahanan perlindungan kesehatan yang juga didukung industri,” tutur Menko Airlangga, dalam Konferensi Pers tentang “Penanganan Pemerintah Indonesia dalam Memitigasi Pengaruh Covid-19”, di hadapan media massa internasional pada acara Konferensi Pers yang dihelat Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Kamis (23/4).

Dua program ekonomi prioritas telah diformulasikan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, termasuk: (a) Program ekuitas infrastruktur dan wilayah: 1) Pengembangan layanan dasar dan infrastruktur ekonomi untuk meningkatkan ketahanan kepada komunitas yang sangat rentan dan berisiko; 2) Infrastruktur ekonomi untuk menjamin proses produksi dan distribusi untuk mempertahankan sektor UMKM dan ekonomi informal; dan 3) Program ekuitas wilayah yang bertujuan memperluas pengaman sosial, memperbaiki akses terhadap layanan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan inklusi keuangan. Dan, (b) Pengembangan ekonomi bernilai tambah, industrialisasi dan ekspansi kesempatan kerja secara nasional dan global dengan saling terhubung.

“Kebijakan yang telah dibuat selama masa pandemi ini akan selalu dievaluasi setiap minggu, bahkan setiap hari, sehingga kami bisa mengambil langkah lanjutan untuk menjamin implementasi yang lebih baik dan tepat sasaran dari kebijakan tersebut,” jelasnya.

Per 31 Maret 2020, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid- 19.

Di samping meluncurkan berbagai inisiatif dan stimulus keuangan untuk menjamin roda ekonomi terus bergerak, salah satu inisiatif adalah untuk menjaga pertumbuhan investasi adalah melalui pengembangan infrastruktur. “Mempertahankan pertumbuhan investasi untuk penciptaan bisnis dan lapangan kerja, maka pemerintah telah berkomitmen melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujarnya.

Tak lupa, pemerintah pun menjamin stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok, khususnya selama Ramadan, dan otoritas terkait akan mengawasi rantai pasok dan suplai makanan meskipun sedang masa pandemi untuk mencegah kenaikan harga. Ketersediaan stok beras juga dijamin untuk tiga bulan ke depan, ditambah lagi pemerintah telah menyetujui impor bawang putih dan gula.

“Jadi, keseluruhan pasokan makanan telah tersedia dan dapat diakses masyarakat (selama dan sesudah Ramadan). Di sini, kami juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk menjaga pasokan bahan pokok, termasuk distribusinya ke seluruh negeri,” pungkasnya. (nck)

23 April 2020

Jakarta - Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Program Kartu Prakerja tak hanya ditujukan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, melainkan juga untuk para pekerja yang dirumahkan akibat pandemi ini.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan, dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian M. Rudy Salahuddin menuturkan bahwa jumlah pendaftar yamg kini mencapai 7,6 juta orang merupakan awal yang bagus untuk mengidentifikasi kelompok baru yang belum dikelompokkan dalam bantuan sosial (bansos) mana pun.

“Sebab, bansos yang pemerintah siapkan (hanya) kepada 25% masyarakat terbawah yang dilihat berdasarkan aksesnya terhadap keuangan, namun sekarang ada kelompok baru akibat pandemi Covid-19 yang dalam waktu beberapa minggu terakhir (menjadi) dirumahkan. Kita dorong kelompok yang baru diidentifikasi ini bisa inklusif dalam program ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers tentang Update Kartu Prakerja, di Jakarta, Rabu (22/4).

Saat ini telah terpilih sebanyak 168.111 orang sebagai peserta Gelombang I. Mereka telah melalui beberapa layer verifikasi data, mulai dari verifikasi email, nomor ponsel, NIK, usia, riwayat pendidikan, sampai facial recognition melalui foto selfie yang telah dilakukan masing-masing peserta.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menyampaikan, memang jumlah tersebut masih berada di bawah target 200 ribu peserta per gelombang setiap minggu. Namun, hal itu dikarenakan proses verifikasi satu layer lanjutan lagi, guna memastikan bahwa anggaran pemerintah betul-betul turun kepada yang membutuhkan.

“Kami masih menunggu arahan lanjutan dari Menko Perekonomian (untuk tambahan jumlah peserta), karena tim TI kami masih berproses. Sekarang kami konservatif dulu, nanti semua (jumlah peserta) akan ditambah, dengan sistem TI yang tentunya lebih baik lagi. Ke depan, kami akan mengembangkan sistem khusus dengan lembaga-lembaga keuangan yang jadi mitra kami, karena mereka punya sistem know your customer (KYC), jadi tidak perlu facial recognition lagi di awal. Tapi ini mungkin baru akan dilakukan di Gelombang 3,” jelasnya.

Denni pun menerangkan bahwa saat ini sedang dilakukan proses transfer dana Kartu Prakerja kepada para peserta terpilih yang telah mendapatkan notifikasi SMS. Dana tersebut akan dimasukkan ke dalam rekening virtual BNI atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik masing-masing peserta. Dengan jumlah peserta terpilih yang cukup banyak, maka proses transfernya ditargetkan akan memakan waktu 3-5 jam. Per pukul 17.36 WIB tadi, telah ada sekitar 64.251 peserta yang sudah ditransfer dananya.

“Dana yang telah ditransfer, sejumlah Rp1 juta silakan dibelanjakan untuk modul pelatihan pertama. Peserta diberi waktu maksimal 1 bulan untuk mempertimbangkan dan memilih pelatihan yang dibutuhkan dari berbagai platform itu. Bagi mereka yang sudah dapat bantuan, tapi tidak membeli modul dalam 1 bulan, maka anggarannya akan hangus dan diberikan kepada yang lain. Untuk yang Rp600 ribu akan diberikan setelah peserta menyelesaikan pelatihan pertama, dan ini akan diberikan selama 4 bulan (total Rp2,4 juta),” ucapnya.

Pemerintah, tegas Denni, tidak memiliki penilaian tertentu terhadap digital platform yang dijadikan mitra. Karena pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator yang menyediakan banyak menu pelatihan yang dapat dipilih oleh masing-masing peserta. Ada sekitar 1500 jenis pelatihan yang bisa dipilih peserta sesuai minat, kebutuhan dan preferensi masing-masing.

“Nanti ke depannya, (karena sekarang) kami ibaratnya bayi yang baru lahir, jadi kami terus belajar dari proses yang ada. Kami berjanji akan memperbaiki layanan kami, sehingga ke depannya (ditargetkan) akan ada menu untuk sorting harga dan rating pelatihan, bahkan nanti setelah pandemi berlalu akan bisa diukur jarak dari rumah, kalau sudah bisa pelatihan offline,” katanya.

Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja sebagai wakil pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap penyedia dan pelatihan berdasarkan review dan rating yang diberikan masing-masing peserta setelah pelatihan. Caranya, masing-masing peserta harus mengisi survei paskapelatihan, dengan insentif Rp50 ribu per survei, untuk total tiga kali survei (sejumlah Rp150 ribu). (nck)

22 April 2020

Hari ini (21/4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengikuti Rapat Terbatas Kabinet tentang Antisipasi Kebutuhan Bahan Pangan Pokok. Pemerintah terus memantau dan menjamin stok dan ketersediaan, pasokan, distribusi, serta stabilitas harga.

“Secara keseluruhan bahan pangan pokok kita relatif tersedia. Presiden RI dalam rapat tadi juga memberi arahan untuk mengamankan cadangan beras pemerintah,” ujar Menko Airlangga saat memberikan keterangan pers usai ratas.

Airlangga menjelaskan, stok beras relatif mencukupi kebutuhan ramadan dan lebaran. Pasalnya, 3 (tiga) bulan ke depan akan panen raya. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian juga mengawasi 168.000 rice mill yang tentunya diharapkan bisa diserap oleh Bulog maupun para distributor.

Pemerintah pun memperhatikan nilai tukar petani dan sedang menyiapkan stimulus untuk para petani. Petani diharapkan bisa mendapatkan semacam insentif untuk melakukan tanam di musim pascapanen raya nanti.

“Jagung dan bawang merah juga cukup. Mulai dari Brebes, Agam, dan beberapa daerah lain juga sedang menjelang panen bawang merah,” terangnya.

Kemudian untuk bawang putih, Pemerintah sudah memberikan perizinan impor dan akan masuk dalam jumlah yang cukup menjelang lebaran. Ia juga mengatakan, masuknya impor bawang putih juga diharapkan mampu menurunkan harga.

“Begitupun dengan cabe merah, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, dan gula pasir. Semua aman,” papar Menko Airlangga.

Sementara dari sisi harga per 20 April 2020, rincian harga di pasar-pasar basah di 34 provinsi adalah sebagai berikut:

• Beras medium = Rp12.000,- per kilogram
• Beras premium = Rp12.750,- per kilogram
• Gula pasir = Rp18.400,- per kilogram
• Daging sapi = Rp117.800,- per kilogram
• Cabai rawit = Rp39.600,- per kilogram
• Cabai merah = Rp31.200,- per kilogram
• Bawang merah = Rp43.750,- per kilogram
• Bawang putih = Rp41.500,- per kilogram
• Minyak goreng curah = Rp12.450,- per liter
• Minyak goreng kemasan = Rp14.700,- per liter
• Daging ayam ras = Rp28.450 per kilogram
• Telur ayam ras = Rp25.750 per kilogram

Saat ditanya wartawan mengenai gula, Menko Airlangga menjelaskan adanya pengalihan dari gula pabrik yang terkait dengan makanan minuman ke pasar domestik. “Namun ini masih berproses termasuk soal izin edarnya. Dalam waktu dekat, ini akan masuk ke pasar,” sambungnya.

Untuk impor gula, baru akan masuk di awal Mei 2020 sehingga untuk bulan April 2020 bisa diisi dari produksi dalam negeri. “Dari gula rafinasi yang dimasukkan untuk operasi di dalam negeri”, tutur Menko Perekonomian.

Menko Airlangga juga menyinggung kebijakan sektor pangan lainnya yang tengah disiapkan pemerintah. “Termasuk memperbaiki infrastruktur pertanian terutama terkait dengan pipanisasi, drainase, irigasi, dan pengembangan lebih banyak lagi embung untuk memanfaatkan curah hujan yang ada,” pungkasnya. (nck)

16 April 2020

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan mengenai beredarnya informasi di masyarakat terkait analisis kondisi perbankan akibat dampak virus Corona yang isinya menggambarkan kondisi perbankan nasional dengan berbagai skenario, yang seolah-olah dikeluarkan oleh Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis. OJK menyampaikan bahwa dokumen dan informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak 13 Maret 2020 OJK menerapkan kebijakan pemberian stimulus bagi perekonomian dengan diterbitkannya POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Melalui kebijakan restrukturisasi ini, perbankan memiliki ruang mengendalikan potensi kredit bermasalah sebagai langkah countercyclical dampak penyebaran virus Corona untuk menopang sektor riil dan kinerja perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Hal tersebut juga ditopang dengan kebijakan OJK mengenai penerapan PSAK 71 yang menggolongkan debitur yang mendapatkan restrukturisasi dalam stage-1 dan tidak diperlukan tambahan CKPN. Selain itu, OJK dalam penerapan PSAK 68, menunda pelaksanaan harga pasar (mark to market) selama 6 (enam) bulan dan menggunakan kuotasi per 31 Maret 2020 untuk penilaian surat-surat berharga yang dimiliki oleh bank.

Dari berbagai kebijakan stimulus yang telah dikeluarkan oleh OJK tersebut, dengan ini ditegaskan bahwa dokumen yang berisikan analisis yang beredar dimasyarakat adalah hoax dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (nck)

16 April 2020

Jakarta - Di tengah pandemik Covid-19 yang terjadi di Indonesia, pemerintah terus mempercepat pencairan anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak. Upaya ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga daya beli khususnya menjelang bulan Ramadan. Anggaran untuk bantuan sosial sudah mulai disalurkan lebih cepat dari rencana awal.

Hingga 15 April 2020, pemerintah telah mencairkan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Pada Program Keluarga Harapan (PKH), anggaran mencapai Rp16,4 triliun dari total pagu sebesar Rp37,4 triliun. Data penyaluran ini sudah termasuk tambahan target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 800 ribu KPM pada masa darurat Covid-19. Untuk Program Sembako, nominal penyaluran mencapai Rp14 triliun yang akan mencakup hingga periode penyaluran Mei 2020. Data ini juga termasuk peluasan target KPM pada masa darurat Covid-19.

Selain itu, pemerintah mempercepat realisasi Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar (PIP/KIP) Kuliah/Bidikmisi Kemendikbud yang memiliki pagu sebesar Rp15,76 triliun. Pada 8 April, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III telah mencairkan Bantuan PIP Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp12,25 miliar yang diperuntukkan bagi 16.300 siswa dan Bidikmisi sebesar Rp61 miliar yang diperuntukkan bagi 10.100 mahasiswa. Untuk realisasi Program PIP/KIP Kuliah/Bidikmisi Kementerian Agama, pemerintah telah mencairkan Bantuan PIP Madrasah Tahap I (MI, MTs,& MA) pada tanggal 13 April sebesar Rp182,28 miliar melalui KPPN Jakarta IV yang diperuntukkan bagi 530.591 siswa.

Untuk Program Kartu Prakerja, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah mengalokasikan sebesar Rp20 triliun, dengan target sebanyak 5,6 juta peserta. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai tanggal 11 April melalui website www.prakerja.go.id, di mana hingga 14 April, calon peserta yang telah terdaftar sebanyak 4,3 juta orang.

Sementara itu, pemerintah juga memiliki beberapa Kegiatan Padat Karya Tunai di beberapa Kementerian, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian PUPR. Untuk Kementerian Pertanian, target pelaksanaan kegiatan pada bulan April – Agustus 2020 dengan total anggaran sebesar Rp1,6 miliar. Refocusing kegiatan yang dilakukan salah satunya ialah fasilitas bantuan ayam/kambing/domba untuk penanganan dampak penyebaran Covid-19 dan mendukung ketersediaan pangan.

Pada Kementerian Perhubungan, total alokasi berjumlah Rp1,87 triliun yang tersebar untuk Perhubungan laut sebesar Rp1,38 miliar; Perhubungan udara sebesar Rp226,1 miliar; BPSDMP sebesar Rp6,1 miliar; Perhubungan Darat sebesar Rp522,3 juta, serta Perkeretaapian sebesar Rp1,64 triliun.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada total alokasi Rp95,58 miliar untuk Pengelolaan Irigasi Tambak/Kolam (PITAP), Minapadi, Penanaman Mangrove, dan Integrasi Lahan Pegaraman. Pada Kementerian PUPR, ada total Rp10,23 triliun yang diperuntukkan bagi Sumber daya air sebesar Rp2,29 triliun, Bina Marga Rp629,0 miliar, Cipta Karya Rp2,5 triliun dan Penyediaan Perumahan sebesar Rp4,81 triliun.

Kemenkeu dan Kementerian/Lembaga (K/L) akan terus berkoordinasi untuk mempercepat implementasi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik sehingga dapat menekan dampak Covid-19. Kemenkeu juga telah melakukan inovasi dalam tatacara pembayaran, di mana pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk penanganan Covid-19 dapat dilakukan secara online dan pencairan dapat dilakukan bila data dukung sudah dinyatakan lengkap. (nck)

Page 3 of 21

Tentang Kami