Live Streaming
Page 3 of 26
21 January 2021
Palembang (20/01/2020) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris turun langsung meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga medis di Puskesmas Merdeka Palembang, Rabu (20/01). Langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi P-Care Vaksinasi Covid-19 berjalan lancar selama proses pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan setempat.
 
"Di Puskesmas Merdeka sendiri, saat ini sudah tersedia 29.000 vial vaksin Covid-19 untuk 14.000 tenaga kesehatan di seluruh Palembang yang sudah terdata. Sejauh ini tidak bermasalah. Meski demikian, kami terus memantau pemanfaatan aplikasi P-Care Vaksinasi yang sudah diimplementasikan oleh sejumlah fasilitas kesehatan di Indonesia," jelas Fachmi.
 
Aplikasi P-Care Vaksinasi ini adalah bagian terintegrasi dari Sistem Satu Data Vaksinasi Covid-19 yang mendukung proses pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi di fasilitas kesehatan. Terdapat 13.573 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia sudah terintegrasi dengan P-Care Vaksinasi. Data hasil input P-Care Vaksinasi akan terintegrasi pada tabulasi dan dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
 
Fachmi menjelaskan, sesuai masukan dari Kementerian Kesehatan RI dengan melihat kondisi implementasi P-Care Vaksinasi di lapangan, pihaknya telah melakukan beberapa penyesuaian. Untuk P-Care Vaksinasi yang digunakan oleh fasilitas kesehatan, saat ini sudah disempurnakan sehingga dapat membaca seluruh data yang telah dibuatkan tiketnya oleh KPCPEN, dapat melakukan entry pada tanggal yang berbeda dengan tanggal registrasi yang dibuat KPCPEN, serta dapat melakukan entry meski melebihi kapasitas yang ditentukan pada aplikasi P-Care Vaksinasi yang digunakan Dinas Kesehatan. Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan terhadap aplikasi P-Care Dinas Kesehatan sehingga kini mereka dapat melakukan perubahan data kapasitas dan penjadwalan layanan di fasilitas kesehatan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Fachmi juga menerangkan kebijakan pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan. Ia mengatakan, seluruh tenaga kesehatan yang telah terdata dan tervalidasi di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan, sudah didaftarkan di Pusat Data KPCPEN. Seluruh data tersebut dapat dibaca di aplikasi P-Care Vaksinasi.
 
"Bagi tenaga kesehatan yang datanya belum valid atau belum terdaftar, maka pimpinan tenaga kesehatan bisa memasukkan datanya ke aplikasi SISDMK. Jika pada saat pelayanan ditemukan data tidak valid di Aplikasi P-Care Vaksinasi, maka tenaga kesehatan harus memperbarui datanya ke SISDMK terlebih dulu sebelum memperoleh vaksinasi," terang Fachmi.
 
Adapun pengaturan jadwal pelaksanaan vaksinasi dan kapasitas layanan dilakukan oleh pimpinan fasilitas kesehatan. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pendataan, pelayanan vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas kesehatan lain, bukan tempat tenaga kesehatan bekerja.
"Vaksinasi tahap ini diprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas kesehatan. Ini adalah langkah perlindungan bagi mereka selaku garda terdepan bangsa dalam melawan pandemi Covid-19. Untuk tahap kedua vaksinasi, akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022. Meski sudah divaksinasi, kami harap masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan demi melindungi diri, keluarga, dan orang-orang sekitar," pesan Fachmi.
19 January 2021

Bantuan tahap pertama sebanyak 10 truk atau sekitar 70 ton yang berisi bahan pangan telah diberangkatkan pada pagi ini (19/01) dari Kantor Cabang Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sulsel di Kota Makassar menuju ke lokasi bencana di Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat.⁣⁣
⁣⁣
Truk yang berisi bantuan kemanusiaan dari para sahabat dermawan ini akan melakukan konvoi sepanjang jalur Trans Sulawesi dengan menempuh jarak sekitar 12 jam.⁣ Adapun bantuan berisi beras, minyak, air minum dan gula ini nantinya akan disimpan di Posko Induk ACT yang ada di Mamuju, kemudian didistribusikan ke titik pengungsian di Mamuju dan Majene yang sebelumnya telah di assestment oleh tim ACT, sehingga bantuan akan tepat sasaran.⁣ Apalagi saat ini menurut info dari tim dilapangan, beberapa daerah pelosok tidak terkena bantuan karena hanya terpusat di kota Mamuju saja.

Adapun informasi terkini dari tim ACT dilokasi kejadian melaporkan tercatat 56 orang Meninggal, 826 orang Luka-luka, 15.000 jiwa mengungsi, 300 rumah rusak, 2 pelabuhan, 2 Fasilitas Kesehatan, 3 Jalan Longsor, 2 Hotel, 2 Minimarket dan 2 Kantor Pemerintahan⁣⁣⁣.⁣⁣
⁣⁣
Ayo bersama bantu saudara sebangsa yang terdampak gempa di Sulawesi Barat, salurkan bantuan terbaik mu melalui tautan berikut :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣https://batam.indonesiadermawan.id/GempaMajene⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
atau melalui rekening atas nama Aksi Cepat Tanggap :⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
BNI SYARIAH # 88 00000 637
BSM # 7222 36 9007

18 January 2021

MAMUJU – Bencana gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat, khususnya Majene dan Mamuju pada Jumat (15/1/2021) dini hari kemarin membawa dampak yang cukup parah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada Jumat malam pukul 20.00 WIB menyebut korban meninggal dunia mencapai 42 jiwa. Sebanyak 34 orang di antara korban meninggal merupakan warga Mamuju, sedangkan sisanya berasal dari Majene.

Merespons terus parahnya dampak gempa bumi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Aksi Cepat Tanggap (ACT) pada Sabtu (16/1/2021) telah membuka posko kemanusiaan di Jalan Kurungan Bassi, Nomor 18, Mamuju, atau depan RSUD Kabupaten Mamuju. Posko ini akan menjadi pusat koordinasi serta distribusi awal bantuan kemanusiaan dari dermawan yang disalurkan melalui ACT.

“Tim relawan juga bersiaga untuk melakukan tanggap darurat di wilayah Mamuju. Selain itu, saat ini ACT juga sedang proses pembukaan posko kemanusiaan di wilayah Majene, namun terhambat kondisi yang masih serba sulit pascabencana,” jelas Kusmayadi, Komandan Tim Tanggap Darurat ACT, Sabtu (16/1/2021).

Saat ini, tim ACT yang dikirim dari Makassar, Sulawesi Selatan tengah berusaha masuk ke wilayah Majene dengan membawa logistik, serta tim tanggap darurat, juga akan membuka posko di Majene. Namun, tambah Kusmayadi, di perjalanan mengalami hambatan karena adanya longsor yang menutup jalan. “Jadi memutar ke jalan lain,” tambahnya.

Mendesaknya bantuan kemanusiaan
Gempa bumi magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene juga terasa hingga kabupaten di sekitarnya, khususnya Mamuju yang mengakibatkan banyak bangunan mengalami kerusakan serta membuat ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Di samping itu, fasilitas umum seperti rumah sakit juga mengalami kerusakan dan pasiennya mengalami kepanikan, sedangkan tidak sedikit rumah sakit tersebut sedang merawat pasien Covid-19.

“Bencana yang terjadi bertepatan dengan adanya pandemi membuat setiap jiwa harus ekstra waspada, termasuk relawan yang bertugas,” ungkap Kusmayadi.

Saat ini, warga terdampak sangat memerlukan bantuan kemanusiaan berupa pangan, tempat mengungsi yang layak, masker, pelayanan medis, serta barang-barang untuk kebersihan.[]

18 January 2021

JAKARTA- Tim SAR (Search and Rescue) Gabungan kembali menemukan 1 (satu) korban meninggal dunia serta menemukan 1 (satu) orang yang dinyatakan hilang akibat longsor yang terjadi di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu (16/1).

Merujuk data dari Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari Minggu 17 Januari 2020 pukul 12.53 WIB, total korban yang berhasil ditemukan tim gabungan berjumlah 29 orang dan 11 orang masih dinyatakan hilang.

Adapun korban luka antara lain luka ringan sebanyak 22 orang dan luka berat tiga orang.

Pencarian korban terkendala dengan cuaca hujan dan perlu diwaspadai longsor susulan, karena seperti yang diinformasikan Badan Geologi, masih ada retakan di beberapa titik lokasi longsor, sehinggga tim gabungan perlu menjaga keselamatan saat melakukan evakuasi.

Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang bersama instansi terkait masih melakukan pencarian terhadap 11 orang yang belum ditemukan

Tim gabungan menggunakan 4 (empat) alat berat dalam proses evakuasi korban selama beberapa hari kedepan.

Data sementara sebanyak 1.020 jiwa mengungsi terbagi di pos pengungsian Lapangan Taman Burung dan rumah kerabat yang aman dari potensi longsor.

Bupati Sumedang telah menetapkan Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor selama 21 hari yang berlaku mulai tanggal 9 sampai 29 Januari 2021.

Pusat Pengendali Operasi BPBD Kabupaten Sumedang terus melaksanakan pengamatan dan pemantauan secara visual melalui perangkat radio komunikasi, internet serta handpohone. Disamping itu, BMKG juga telah melakukan pemasangan Early Warning System (EWS) longsor.

Perlu diketahui longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ini telah terjadi pada Sabtu (9/1), longsor terjadi dua kali, pertama pukul 16.00 WIB dan longsor susulan terjadi pada pukul 19.00 WIB. (nck)

07 January 2021

Jakarta, 7 Januari 2021. OJK mendukung upaya Pemerintah yang kembali meneruskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) khususnya di wilayah Jawa dan Bali yang diterapkan 11 – 25 Januari 2021. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian dalam koridor upaya pencegahan penyebaran Covid – 19 di masyarakat.

OJK menyampaikan bahwa operasional OJK dan Industri Jasa Keuangan yakni Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non Bank di wilayah Jawa dan Bali tetap beroperasi dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 19. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pemerintah yang memasukkan sektor jasa keuangan dalam 11 bidang usaha vital tetap berjalan dengan kapasitas yang diijinkan oleh Pemerintah.

Langkah ini berpedoman kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid – 19.

Seluruh lembaga jasa keuangan tetap beroperasi secara terbatas dengan wajib menerapkan protokol kesehatan antara lain menjaga jarak fisik, menggunakan masker dan memaksimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi (online mobile/digital), serta melakukan pola hidup bersih dan sehat. Termasuk penyediaan uang tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dioperasikan dengan menjaga kebersihan melalui disinfektan secara berkala.

Adapun untuk pengaturan operasional kantor dan pelaksanaan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan penerapan PSBB di Jawa dan Bali ini, OJK senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Kapolda di Jawa - Bali untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan serta transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.

Dalam keterangan Pers Menko Perekonomian pada hari Rabu 6 Januari 2021 PSBB akan diberlakukan di DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko tinggi penyebaran Covid-19. (nck)

07 January 2021

Jakarta, 6 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto menyampaikan Keterangan Pers terkait dengan Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada 6 Januari 2021, terutama mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait upaya pengendalian Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang melengkapi dengan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menko Airlangga menjelaskan, “Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia”. Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang/ WNA ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 s.d. 14 Januari 2021.

Pertimbangan Pemerintah melakukan langkah ini, adalah juga untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian (Indeks PMI, IHSG, Nilai Tukar dll), maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur. “Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.”

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang dijadwalkan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021, setelah mendapatkan EUA (Emergency Used Authorization) dari BPOM, dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI. Seperti halnya dengan kebijakan di 39 negara yang telah melakukan kegiatan vaksinasi, perlu dilakukan pengendalian kenaikan kasus Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan berbagai aktivitas masyarakat.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut antara lain meliputi:

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
3. untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. mengatur pemberlakuan pembatasan:
kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;
5. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan
8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut, diterapkan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memenuhi salah satu dari parameter berikut:
1. Tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
2. Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
3. Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional
4. Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70%.

Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali, dengan pertimbangan karena seluruh Provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 7 Provinsi tersebut.

Penerapan pemberlakuan pembatasan tersebut akan dilakukan di Ibukota ketujuh Provinsi dimaksud, dan di Kabupaten/ Kota di sekitar/ yang berbatasan Ibukota Provinsi/ yang berisiko tinggi. (1) DKI Jakarta: Seluruh wilayah DKI Jakarta; (2) Jawa Barat: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya; (3) Banten: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; (4) Jawa Tengah: dengan prioritas pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta dan sekitarnya; (5) DI Yogyakarta: dengan prioritas pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo; (6) Jawa Timur: dengan prioritas pada wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang; (7) Bali: dengan prioritas pada wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/ Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter tersebut dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.

Kebijakan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan meminta Kepala Daerah (apabila diperlukan) untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur secara spesifik pemberlakuan pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian. Untuk mengawal penerapan kebijakan pembatasan ini, Pemerintah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), aparat Kepolisian, dan melibatkan unsur TNI.

“Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif. Dalam implementasinya, Pemerintah akan menguatkan pelaksanaan Operasi Yustisi, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19,” tutup Menko Airlangga. (nck)

04 January 2021

Jakarta, 04 Januari 2021. Sentimen positif atas capaian-capaian program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tahun 2020 menghadirkan optimisme berbagai pihak untuk memulai langkah di tahun 2021. Selain dari aspek kesehatan, sentimen positif hadir dari aspek ekonomi, baik pada sektor riil maupun pasar modal.

“Optimisme di tahun 2021 melandasi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana capaian program pemulihan ekonomi di tahun 2020 memberikan sentimen positif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, Senin (04/01), di Jakarta.

Ekonomi global diprediksi tumbuh di kisaran 4,2% hingga 5,2% di tahun 2021. Sejalan dengan ini, Bank Dunia juga mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 4,4% di tahun 2021. Pemerintah sendiri memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5,5%.

Sejalan dengan optimisme di sektor riil, optimisme juga terlihat di pasar modal. Beberapa lembaga memproyeksikan IHSG mampu menyentuh level 6800. Bahkan diantaranya memperkirakan IHSG dapat mencapai level 7000 pada akhir Desember 2021.

“Hal tersebut sangat mungkin dicapai mengingat pada 22 Desember 2020 lalu IHSG sempat menyentuh level 6.165, walaupun di akhirnya berada sedikit dibawah 6.000,” terang Airlangga.

Di tahun 2021, BEI menargetkan 30 perusahaan akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dan akan meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional.

Dalam asumsi makro APBN 2021, inflasi ditargetkan 3 ± 1% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan Rp14.600. Sentimen positif pada beberapa bulan terakhir 2020 memberikan harapan dimana nilai tukar rupiah ditutup terapresiasi ke level Rp14.050/USD pada tanggal 30 Desember 2020 lalu yang berarti IHSG dan nilai tukar rupiah telah mendekati level sebelum Pandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, optimisme pemulihan ekonomi juga didorong oleh sentimen positif setelah disuntikkannya sejumlah Vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi untuk meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Strategi ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memanfaatkannya untuk melakukan transformasi ekonomi.

Vaksinasi Covid-19 telah dipersiapkan untuk menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Terdapat 3 juta dosis vaksin telah disiapkan dan diharapkan dapat dimulai di pertengahan Januari 2021. Diperkirakan vaksinasi akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama 2022.

“Masih menunggu Emergency Use Authorization dari Badan POM, juga menunggu kehalalan daripada vaksin ini. Diharapkan semuanya dapat diselesaikan dengan data saintifik yang sudah diperoleh baik dari penelitian di Bandung, Turki, dan Brazil,” imbuhnya.

Dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun. Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal tahun 2021 melalui APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

“Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi terhadap tenaga kerja Indonesia. Ini dapat mengakselerasi peningkatan lapangan kerja. Melalui UU ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business dapat meningkat,” kata Airlangga.

UU Cipta Kerja juga memberikan berbagai kemudahan agar Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berkembang, salah satunya kemudahan dalam membentuk PT. Pemerintah juga telah menyiapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menangkap peluang investasi. DPI akan memberikan sentimen positif kepada dunia usaha, terkait keterbukaan penanaman modal dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

“Di luar strategi yang sudah disebutkan, kami juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit,” pungkas Airlangga. (nck)

31 December 2020

Jakarta, 30 Desember 2020. Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization (SRO) di Pasar Modal sepanjang 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas Pasar Modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemi Covid 19. Berbagai kebijakan tersebut juga selaras dengan upaya pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“OJK telah mengeluarkan banyak kebijakan pre-emptive dan extraordinary untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk bertahan dan menjaga fundamental lembaga jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020 di Bursa Efek Indonesia, Rabu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu juga menyatakan apresiasi atas terjaganya stabilitas di Pasar Modal dalam menghadapi gejolak perekonomian dan mengharapkan ketahanan Pasar Modal menjadi salah satu instrumen yang bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, vaksin Covid 19 dan resilient investor ritel serta transparansi dan akuntabilitas maka pasar modal Indonesia akan semakin stabil dan pulih di 2021,” kata Airlangga.

Selama periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan Pasar Modal yang fokus pada tiga hal yakni:
1. Relaksasi bagi pelaku industri antara lain mengatur penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik dengan menerbitkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi terkait kewajiban pelaporan, dan relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada stakeholder terkait dengan perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industri, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dengan menerbitkan POJK 37 /POJK.04/2020.

2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, antara lain dengan pelarangan short selling untuk sementara waktu dan diperbolehkannya buyback saham tanpa melalui RUPS oleh Emiten; dan

3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan kemudahan Emiten/Perusahaan Publik serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat menyurat kepada OJK melalui SPE-IDX.

Kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di masa pandemi. Hingga akhir tahun 2020, pasar saham kembali stabil dan berangsur pulih dengan IHSG pada 29 Desember kemarin ditutup di level 6.036,17 atau secara year to date terkoreksi 4,18% atau mengalami kenaikan sebesar 53,7% dibandingkan level terendahnya pada 24 Maret lalu.

Per 29 Desember 2020, jumlah investor Pasar Modal juga tercatat naik sebesar 56% dari 31 Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi sebanyak 3,87 juta. Peningkatan jumlah invetor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 54,79% dari total Investor. Selain itu, nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga tetap meningkat. Hingga 28 Desember 2020, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 6,85% dari sebelumnya pada 30 Desember 2019 tercatat Rp542,2 triliun naik menjadi Rp579,33 triliun.
Secara akumulatif per 29 Desember 2020, jumlah Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) juga naik sebesar 2,28% dibandingkan posisi 30 Desember 2019 dari Rp802,65 triliun menjadi Rp820,98 triliun.

Jumlah total produk RDPT, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 sebanyak 597 dengan jumlah total nilai dana kelolaan Rp249,92 triliun. Di tahun 2020, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 emisi yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, 16 Penawaran Umum Terbatas, 45 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap I, dan 53 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap II, dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp118,70 triliun.
Dari 169 aktivitas Penawaran Umum selama tahun 2020 tersebut, di antaranya merupakan 48 Emiten Efek bersifat Ekuitas baru dan 6 Emiten Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk baru.

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Berbagai kebijakan Pasar Modal juga dikeluarkan OJK sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menerbitkan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan permodalan UKM, dukungan implementasi UU Cipta Kerja dan kemudahan penerbitan obligasi daerah.

1. Penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi yang baru ini merupakan kebijakan OJK dalam mengakomodir kebutuhan UKM untuk memanfaatkan industri Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan dengan cara penerbitan Efek sehingga dapat membantu kebutuhan pengembangan UKM. Regulasi ini OJK membuat kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal, yakni dengan memperluas Efek yang ditawarkan selain bersifat ekuitas (saham) juga bisa Efek bersifat utang dan atau Sukuk. Selain itu juga memperluas kriteria Penerbit (issuer) dari yang sebelumnya adalah badan hukum berbentuk PT sekarang boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer.

2. Penerbitan ketentuan dalam rangka mendukung implementasi UU Tapera.
OJK telah menerbitkan POJK Nomor 66/POJK.04/2020 yang mengatur pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta penyediaan sistem penunjang pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

3. Mendukung implementasi UU Cipta Kerja, terkait pasal 154 s.d. pasal 172 UU Cipta Kerja mengenai pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) /Souvereign Wealth Fund (SWF) serta pasal 300 ayat (2) mengenai kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dalam Pasal 300 ayat (2) telah memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah danatau Sukuk Daerah, yakni hanya cukup mengajukan izin kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada DPRD setempat.

Selain kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan dan melindungi investor Pasar Modal, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal.

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.

Kemudian OJK juga OJK telah menetapkan Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Keputusan ini mengatur ketentuan peningkatan besaran batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yakni:

a. Batas maksimal ganti rugi per Pemodal naik dari Rp 100 juta per Pemodal menjadi Rp 200 juta per Pemodal.

b. Batas maksimal ganti rugi per Kustodian naik dari Rp 50 miliar per Kustodian menjadi Rp 100 miliar per Kustodian.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. (nck)

29 December 2020

Jakarta, 28 Desember 2020. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021. Rapat digelar untuk mengevaluasi penyaluran KUR di 2020 dan memutuskan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan KUR di 2021.

Dalam rapat diputuskan, pemerintah akan meningkatkan plafon KUR di 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun, meningkat dibandingkan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun. Peningkatan tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional paska Covid-19, pemerintah akan terus memacu penyaluran KUR sebagai upaya mendorong dan mengembangkan UMKM agar dapat membantu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 cukup besar, maka target penyaluran KUR tahun depan ditingkatkan. Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, seusai rakor yang diadakan secara virtual tersebut, Jakarta, Senin (28/12).

Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% selama 6 bulan.

Di Tengah Pandemi, Penyaluran KUR Tetap Baik dengan NPL Terjaga Rendah

Perekonomian Indonesia telah melewati posisi dengan kontraksi terdalam pada triwulan II 2020 yaitu sebesar -5,32% (yoy). Kondisi ini berdampak pada penyaluran KUR yang sempat mengalami perlambatan. Penyaluran KUR berangsur membaik terutama di triwulan III/2020 dan terlihat pada November 2020, realisasi penyaluran per bulan sebesar Rp23,9 triliun. Penyaluran ini bahkan lebih baik dibandingkan dengan periode normal, sebelum pandemi, pada Februari 2020 yang tercatat sebesar Rp19,2 triliun.

Penyaluran KUR hingga 21 Desember 2020 tercatat sebesar Rp188,11 triliun, atau sekitar 99% dari target 2020 yang ditetapkan sebesar Rp190 triliun. KUR telah disalurkan kepada sekitar 5,81 juta debitur dengan outstanding sebesar Rp226,5 triliun dan non performing loan (NPL) relatif rendah di posisi 0,63%.

Kinerja yang membaik tersebut juga diiringi dengan pangsa KUR sektor produksi yang meningkat menjadi 57,3% dibandingkan 2019 yang sebesar 52%. Peningkatan pangsa terbesar terjadi pada KUR sektor pertanian dari 26% pada 2019 menjadi 30% pada tahun ini, selanjutnya disusul KUR sektor industri yang meningkat dari 8,2% menjadi 10,7%.

Menko Airlangga menerangkan, “Penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha ini cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi. Di masa pandemi, Pemerintah telah memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6% hingga Desember 2020, sehingga suku bunga KUR menjadi 0%.”

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan skema KUR Super Mikro yang ditujukan terutama bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan ibu rumah tangga yang memiliki usaha berskala mikro. KUR Super Mikro diberikan dengan plafon hingga Rp10 juta per penerima KUR.

Realisasi kebijakan KUR pada masa Covid-19 hingga 21 Desember 2020, yakni:
a. Tambahan subsidi bunga KUR diberikan kepada 7,03 juta debitur dengan baki debet Rp187,5 triliun.
b. Penundaan angsuran pokok paling lama 6 bulan diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp48,18 triliun.
c. Relaksasi KUR, perpanjangan jangka waktu diberikan kepada 1,51 juta debitur dengan baki debet Rp47,31 triliun. Kemudian, relaksasi penambahan limit plafon KUR diberikan kepada 16 debitur dengan baki debet Rp2,49 miliar.
(nck)

24 December 2020

Jakarta, 23 Desember 2020 – APBN yang berperan sebagai countercyclical policy memiliki peranan penting di tahun 2020. Peranan tersebut antara lain refocusing anggaran untuk dana kesehatan, bantuan sosial (bansos), dan mendukung dunia usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta melindungi supply dan demand yang terkoreksi akibat pandemi Covid-19. Untuk mengawal pelaksanaan APBN agar berjalan optimal hingga tutup tahun anggaran di bulan Desember ini, Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan kunjungan virtual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Makassar, KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, dan KPP Pratama Medan Barat, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II. Diproyeksikan sampai dengan akhir tahun Pendapatan negara kita mengalami penurunan 15%, namun belanja negara meningkat 12,7% bahkan belanja pemerintah pusat naik hingga 20,5%.

Penerimaan pajak sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp.1.019,56 triliun dan mencapai 85,05% dari target Perpres 72/2020. Terdapat 49 KPP yang telah mencapai target penerimaan dan diproyeksikan akan ada 6 Kanwil DJP yang akan mencapai target penerimaannya pada tanggal 31 Desember 2020. “Saya sangat menghargai 49 KPP yang sudah mencapai target dan ada 6 kanwil yang akan mencapai target. Yang belum mari kita terus upayakan. Bahkan tahun depan kita akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mencapai, akan mencapai dan semua yang sudah berusaha maksimal untuk mencapai target. Saya sangat menghargai kinerja Anda semua.” ungkap Menkeu.

Pada kunjungan virtual dengan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, Menkeu berkesempatan menyapa dua Wajib Pajak (WP) yang tengah melakukan laporan pajak. WP pertama bergerak di industri Pariwisata mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan insentif pajak
PPh 25. Insentif tersebut mampu membantu WP tetap beroperasional walaupun mengalami penurunan 90% pendapatan akibat berkurangnya mobilisasi pariwisata di saat Pandemi Covid-19 ini. WP kedua yang bergerak di bidang perdagangan juga turut menyampaikan ucapan terima kasih atas insentif pajak PPh 22 impor. Hal ini membantu WP dimana penurunan demand produk mulai terasa di kuartal IV yang berdampak pada hilangnya 60% pendapatan walaupun sempat ada kenaikan di kuartal II dan III.

Sementara itu, 19.871 satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) akan segera menuntaskan pencairan anggaran belanja dari APBN yang tahun ini dialokasikan mencapai Rp2.739,2 triliun (sesuai Perpres 72 Tahun 2020), melalui pengajuan permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh wilayah tanah air. Sebagian dari alokasi APBN tahun 2020 difokuskan untuk program-program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC–PEN) sebagai respons yang adaptif atas dampak pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun ini. Total biaya penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun, meliputi anggaran program Kesehatan Rp87,55 triliun dan program PEN Rp607,65 triliun.

Sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.468,2 triliun atau 90,1% dari pagu APBN, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dengan pagu sebesar Rp1.975,2 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan pagu sebesar Rp761,3 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut telah melampaui Belanja Negara tahun lalu (yoy) yang mencapai 89,70% dari pagu 2019.

“Kita memahami bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak biasa yang menyebabkan perubahan besar pada APBN. Saya minta kepada kita semua waspada dan mawas diri. Kita akan segera tutup tahun anggaran dan pasti banyak yang harus kita pertanggungjawabkan. Dilema-dilema kita sebagai bendahara negara disatu sisi kita harus cepat namun kita harus akurat. Saya juga makin menghargai karena Anda semuanya dihadapkan pada tantangan luar biasa muncul insiatif, policy dan regulasi. Kita dipaksa dalam semalam untuk berubah menjadi lembaga, institusi dan pegawai yang harus pindah ke era digital. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran DJPb, terima kasih dan rasa penghargaan atas kerja keras, dedikasi, ketekunan dan pengorbanannya." ungkap Menkeu.

Untuk memastikan realisasi APBN dapat cepat dirasakan oleh masyarakat, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah melakukan sejumlah penyederhanaan regulasi yang memuat fleksibilitas-fleksibilitas pelaksanaan anggaran, pengaturan percepatan revisi DIPA, penyesuaian pengaturan penyampaian Surat Perintah membayar (SPM), dan fleksibilitas penggunaan anggaran serta percepatan pembayaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) menjadi upaya yang ditempuh untuk mempermudah Kementerian/Lembaga dalam melakukan belanja negara khususnya untuk pelaksanaan program-program PEN, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan tranparansi. Di masa pandemi COVID-19 ini, pengajuan SPM untuk pencairan APBN ke KPPN tidak lagi melalui pelayanan tatap muka, namun disampaikan secara online melalui e-SPM.

Dalam menghadapi tantangan untuk membantu memulihkan ekonomi nasional pada saat Pandemi Covid-19, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) c.q. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem 3C (Click-Call-Counter) sebagai upaya mengubah pelayanan ke arah digital. Sampai dengan akhir tahun 2020, telah tersedia 46 layanan digital yang terotomasi dan 4 layanan back end office. Selain itu, DJP telah menambah 18 KPP Madya baru serta berupaya untuk menuntaskan aturan pelaksanaan yang menjadi mandat dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagai penutup Menkeu menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya pegawai dari KPP dan KPPN yang tidak pernah lelah untuk menjaga dan mengelola keuangan negara. “Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan, khususnya pada para pegawai KPP dan KPPN yang menjadi garda terdepan penerimaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana APBN. Terus jaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Jangan lelah melakukan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak) dan 3T (tracing, testing, dan treatment). Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita,” ungkap Menkeu.

Page 3 of 26

Tentang Kami