Live Streaming
Page 3 of 5
02 April 2018

Sumber:tribunnews.com

 

Pemerintah melalui PLN telah membangun jaringan listrik di 75.682 desa tersebar di seluruh Indonesia hingga Desember 2017. Desa-desa yang berhasil dilistriki PLN diantaranya merupakan desa yang berada di daerah 3T yakni terdepan, terluar dan tertinggal.Menurut Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto bahwa Ini bukti nyata upaya PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sampai ke desa di ujung agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bersama Menteri Sosial RI Idrus Marham dan Meteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, PLN mengajak sekitar 4.000 peserta yang hadir mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, pemuda, mahasiswa dan siswa maupun masyarakat umum untuk berkalaborasi bersama mendukung program pembangunan yang saat ini tengah dan akan dilaksanakan pemerintah. Kerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik juga diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yakni Program 35.000 MW.

Progres konstruksi pembangkit listrik telah mencapai 16.994 MW dan yang telah beroperasi mencapai 1.504 MW. Seluruh sistem kelistrikan di Indonesia kini sudah tidak ada lagi yang mengalami defisit daya. Rasio elektrifikasi telah mencapai 95,35% melebihi target pada 2017 yakni 92,75%. Pemerintah juga telah menetapkan tarif listrik tidak naik sampai 2019 agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Selain itu, PLN pun kian berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan peringkat kemudahan mendapatkan listrik yakni posisi 38 di tahun 2018 terkait survei Ease of Doing Business (EoDB). Kontribusi PLN dalam kemudahan Geting Electricity membuat posisi Indonesia dalam survei EoDB turut meningkat dari posisi 91 ke 72 diantara 190 negara.

Pada kesempatan ini PLN juga menyapa Kepala Desa serta Perangkat Desa Dieng Wetan, Wonosobo yang merupakan Desa Binaan PLN sebagai desa listrik dan berinternet, melalui video conference.Pelaksanaan program internet desa dilaksanakan anak perusahaan PLN yakni PT Indonesia Comnets Plus (ICON+) yang membantu desa dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong dan meningkatkan perekonomian desa.

02 April 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah akan membentuk Komite Industri Nasional untuk mempersiapkan implementasi revolusi industri 4.0. Komite ini dibentuk untuk memperkuat kerja sama dan memfasilitasi harmonisasi antar kementerian/lembaga dengan para pelaku industri dalam negeri. Hal itu bertujuan agar Indonesia mampu kompetitif dalam memasuki era digital tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, komite tersebut sangat mungkin dibentuk dan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)bserta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menjelaskan rencananya komite ini akan diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai peta jalan (roadmap) untuk menerapkan sejumlah strategi Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Roadmap itu akan diterbitkan pada 4 April 2018. Salah satu strategi Indonesia memasuki era revolusi industri 4.0 adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan menjadi percontohan untuk memperkuat fundamental struktur industri Tanah Air. Lima sektor tersebut, yakni industri makanan dan minuman, industri otomotif, industri elektronik, industri kimia, dan industri tekstil.

29 March 2018

Sumber: Bisnis.tempo.co

Mantan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono mengatakan, pemerintah dapat mengambil pelajaran dari pemerintah Orde Baru (Orba) khususnya soal efektifitas kebijakan ekonomi. Menurut Boediono, pada zaman Orba indikator sosial ekonomi Indonesia sangat baik. Hampir selama 30 tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen tiap tahunnya. Rasio Gini, kata dia, juga cukup stabil pada angka 30-35 persen.

Mantan Gubernur Bank Indonesia ini mengatakan hal tersebut dapat dicapai karena adanya kontinuitas dalam konsepsi dan pelaksanaan suatu kebijakan perekonomian pada masa Orba. Selain itu, ada fokus dan koherensi yang jelas dari kebijakan tersebut, sehingga muncul kebijakan ekonomi yang efektif. Boediono menyebut, meski dalam situasi politik yang berbeda, aspek kontinuitas, adanya fokus dan koherensi, serta rasionalitas dalam menerapkan kebijakan ekonomi dapat diadaptasi oleh pemerintah saat ini. Meski begitu, menurut Boediono, apa yang dilakukan oleh pemerintah dan BI saat ini sudah sangat baik. Dilihat dari naiknya pertumbuhan perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun.

 

29 March 2018

Sumber: Politikindonesia.com

Pemerintah akan menerbitkan aturan untuk membekukan semua peraturan terkait perizinan investasi. Langkah itu akan dilakukan dalam satu hingga dua pekan ke depan, untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri. Rencana pemerintah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menambahkna, untuk membekukan aturan-aturan tersebut, pemerintah akan menerbitkan PP yang baru, Selain membekukan aturan, agar izin investasi lebih mudah, maka pemerintah juga berencana merevisi sekitar 11 hinga 12 undang- undang yang mengatur proses perizinan investasi melalui sistem omnibus law. Omnibus law adalah penyusunan satu UU baru yang mengamandemen sebagian pasal pada UU yang lama. Ia menerangkan,  11 UU yang akan diamandemen itu bukanlah mengubah seluruh pasal. Namun, hanya ada beberapa pasal saja yang akan diubah.

29 March 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah kembali menangguhkan aturan Angkutan Sewa Khusus setelah pertemuan dengan perwakilan sopir taksi daring, kemarin. Dalam pertemuan itu juga membuahkan tiga poin yang disepakati oleh pemerintah dan sopir taksi online. Perwakilan Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) Sabar Gimbal menjelaskan bahwa poin pertama yang telah disetujui adalah ditangguhkannya kembali Peraturan Menteri 108 Tahun 2017 yang seharusnya diterapkan pada 1 April 2018. Dalam rentan waktu tersebut Pemerintah berjanji untuk menyesuaikan peraturan sebelum akhirnya diterapkan.

Selain itu dalam peraturan yang telah disesuaikan nanti, PM 108 tidak akan menyertakan poin agar para sopir taksi daring memiliki badan hukum atau kewajiban koperasi. Poin ketiga adalah membahas bila nantinya aplikator bakal dijadikan perusahaan transportasi resmi di dalam negeri. Ia mengungkapkan tiga poin tersebut adalah hasil musyawarah antara pihaknya saat bertemu dengan perwakilan pemerintah di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Kominfo Rudiantara.

28 March 2018

Sumber: cnnindonesia.com

Pemerintah berencana mengubah mekanisme pembelian beras untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang selama ini dilakukan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Melalui perubahan mekanisme ini, pemerintah berharap mampu memiliki stok CBP hingga 1,2 juta ton. Dalam mekanisme pembelian CBP yang baru, pemerintah nantinya hanya akan membayar selisih harga pembelian yang dilakukan Bulog dengan harga yang dijual di pasar. Adapun selama ini, pemerintah memberikan sejumlah dana kepada Bulog guna membeli beras untuk mengisi stok CBP.

Dengan pola pembelian CBP yang baru pemerintah dapat meningkatkan keterisian stok CBP. Selama ini pemerintah kerap kali gagal memenuhi stok CBP minimal sebanyak 350 ribu ton. Adapun per Maret 2018, Bulog mencatat stok CBP defisit 27.888 ton. Pola pembelian CBP yang baru ini, diharapkan dapat mengisi stok CBP hingga 1,2 juta ton sesuai dengan yang diminta oleh Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Saat ini kata Musdhalifah, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk membeli CBP tahun ini.

28 March 2018

Sumber: ANTARANEWS.COM

Bank Dunia menilai rasio utang pemerintah Indonesia saat ini masih rendah dibandingkan dengan negara-negara dengan tingkat ekonomi maju maupun berpendapatan menengah. Ekonom Utama untuk Bank Dunia di Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia yang berada pada kisaran 29 persen terhadap PDB ini juga didukung oleh pengelolaan yang baik sehingga tidak rentan dengan risiko fiskal.

Untuk itu, menurut dia, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan mengenai kondisi utang pemerintah Indonesia yang bisa mengganggu kinerja perekonomian dalam jangka menengah panjang. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penggunaan utang pemerintah sudah dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan pengelolaan APBN yang selama ini berlaku.

Sri Mulyani mengatakan penggunaan utang merupakan bagian dari pengelolaan APBN yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan dan mesin ekonomi menjadi melambat. Untuk itu, ia menegaskan pengelolaan utang saat ini belum terlalu mengkhawatirkan karena masih dikendalikan jauh dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003.

28 March 2018

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah optimistis dalam lima tahun ke depan rasio pajak atau tax ratio bisa mencapai 13%-14%. Hal ini seiring dengan target nominal pertumbuhan pajak sebesar 17%-18% dalam jangka panjang.Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bilang target ini akan dicapai dengan memperkuat sistem administrasi dan kebijakan.Suahasil juga mengatakan bahwa dirinya juga akan menyesuaikan kebijakan dengan standar internasional seperti AEOI (Automatic Exchange Of Information) agar tercapainya target yang diinginkanKe depan, pemerintah juga akan membuat kerjasama dengan beberapa negara. Dengan sistem perpajakan yang kuat maka diharapkan bisa mengoptimalkan pendapatan negara dalam jangka panjang.

Selain mengoptimalkan pendapatan pajak, pemerintah ke depan juga fokus ke beberapa hal untuk meningkatkan ekonomi. Di antaranya adalah memperbaiki iklim investasi seperti proses perizinan dan dwelling time.Pada tahun ini, pemerintah menyoroti survei persepsi pengusaha Jepang terhadap Indonesia yang mengalami penurunan. Biasanya Indonesia mendapatkan peringkat ke 2, namun tahun ini hanya berada di posisi ke 5.

27 March 2018

Sumber: wartaekonomi.co.id/

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Profesor Doktor Hikmahanto Juwana berpendapat, Pemerintah Indonesia tak perlu memutuskan hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan kasus hukuman mati terhadap TKI tak akan mempengaruhi hubungan kedua negara. Hikmahanto Juwana juga mengatakan Arab Saudi memiliki kedaulatan dalam mengatur hukum di negaranya sendiri. Karena itu, dalam hal kasus hukuman mati Muhammad Zaini Misrin, pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi.Dia juga mengingatkan Pemerintah Indonesia agar tidak salah langkah apalagi sampai berniat memutus hubungan kedua negara.

Jika hal itu terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia. Apalagi, kata dia, hubungan dua negara terlihat makin mesra setelah kunjungan Raja Arab Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. Bahkan, kunjungan Raja Salman ke Indonesia mendapat sambutan yang meriah. Hikmahanto juga menyatakan Konvensi Wina 1963 tak mengatur sanksi pemberian notifikasi hukuman mati warga negara asing (WNA). Jadi, dengan alasan itu, Arab Saudi tak perlu menginformasikan tentang eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin kepada Pemerintah Indonesia. Tapi, Hikmahanto menjelaskan, dengan alasan kemanusiaan mestinya negara manapun yang menganut hukuman mati harus menyampaikan notifikasi kepada negara asal WNA itu.

Selain rasa kemanusiaan, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu. Berdasarkan hukum internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963), Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing-masing pada 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988. Dalam pasal 36, kata dia, mengatur tentang pemberian notifikasi bagi negara yang menangkap dan menghukum mati warga negara asing (WNA) kepada pemerintah negara asalnya.

27 March 2018

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Indonesia harus bisa menjadi fasilitator dalam mendorong pengembangan potensi bangunan-bangunan tua bernilai sejarah menjadi tempat seni pertunjukkan yang mampu memikat mendatangkan wisatawan dan musisi internasional ke sejumlah daerah. Langkah ini tentunya sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional di masa mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh promotor musik sekaligus event consultant dari pertunjukkan the Hitman David Foster and Friends, Anas, di De Tjolomadoe Karanganyar. Terjualnya seluruh tiket pertunjukkan sekaligus apresiasi yang diberikan secara langsung oleh David Foster terhadap bangunan De Tjolomadoe menjadi bukti bahwa bangunan tua bernilai sejarah yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bisa juga melakukan hal serupa.

Untuk merevitalisasi bangunan tua itu tentunya harus melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah keterlibatan para arkeolog dan ahli sejarah. Lalu untuk lebih memberikan nilai jual dan nilai tambah maka keterlibatan pihak BUMN sekaligus pihak swasta menjadi langkah yang harus dilakukan berikutnya. Anas menyebutkan beberapa tempat di Indonesia yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai tempat untuk seni pertunjukkan berskala internasional. Di daerah Sumatera Utara memiliki kearifan budaya lokal di kawasan Danau Toba. Lalu di Jakarta dan Sumatera Barat memiliki sejumlah bangunan tua yang bernilai sejarah dari peninggalan Belanda.

 

Page 3 of 5

Tentang Kami