Live Streaming
Page 3 of 9
11 June 2018

Sumber: islampos.com

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar meminta PT. Pertamina melakukan persiapan extra guna mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dari para pemudik lebaran tahun 2018. Lonjakan ini salah satunya dikarenakan distribusi BBM subsidi yang dibuka kembali oleh Pemerintah di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

Pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sesuai penugasan Pemerintah, Pertamina akan menambah 571 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang kembali menjual BBM jenis Premium di wilayah Jamali. Dengan peraturan terbaru, maka alokasi volume penugasan menjadi 11,8 juta KL untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk Jamali. Diperaturan sebelumnya, alokasi hanya 7,5 juta KL dengan wilayah penugasan di luar Jamali.

Rofi memberikan tambahan, mengeluarkan revisi perpres ‘pelonggaran’ distribusi premium bersubsidi di Jamali sejatinya sedang menunjukan bahwa pemerintah melakukan kebijakan populis dan pragmatis. Bukan tidak mungkin kebijakan perpres akan direvisi lagi selepas Lebaran, tergantung situasi dan kondisi. Legislator asal Jawa timur ini juga menjelaskan akan lebih baik jika pemerintah sejak awal membuat kebijakan BBM satu harga yang tersedia diseluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk wilayah Jamali. Karena secara faktual masyarakat kurang berdaya di wilayah jamali pun masih sangat membutuhkan BBM jenis Premium.

Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Dalam peraturan terbaru yang menggantikan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 ini menyebutkan, Wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) mulai mendapatkan tambahan alokasi premium. Sebelumnya, dalam Perpres 191/2014 disebutkan, premium penugasan diberikan untuk seluruh wilayah Indonesia terkecuali Jamali.

11 June 2018

Sumber: TEMPO.CO

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 merupakan posisi yang strategis. Yusuf Kalla mengatakan Ini sangat strategis apalagi kita sebagai negara yang besar tentu sangat penting posisi ini, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, kata Kalla, Indonesia bisa membahas banyak masalah-masalah di dunia. Sebab, jika bukan anggota tidak tetap DK, Indonesia hanya bisa melakukan pembahasan masalah di dunia melalui majelis umum atau institusi PBB lainnya.

Adapun kedudukan DK PBB, kata Kalla, merupakan satu tingkat di bawah majelis umum. Apabila dianalogikan dengan organisasi, DK adalah pengurus harian yang bekerja sepanjang waktu bila ada masalah-masalah di dunia ini. Dengan masuknya Indonesia sebagai DK PBB sekarang ini, JK menilai bahwa selama dua tahun ke depan, Indonesia harus aktif membahas dan menyelesaikan masalah-masalah dunia. Menurut Kalla, Indonesia bisa fokus terhadap masalah perdamaian dunia. Misalnya mengenai keberhasilan pertemuan antara Korea Utara dan Korea Selatan yang menandakan salah satu persoalan masalah dunia selesai. Kemudian upaya perdamaian di Afganistan dan Rohingya, Kallaberharap dapat berjalan dengan baik.

Indonesia mewakili wilayah Asia dan Pasifik terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB setelah meraih 144 suara dari 190 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstein. Lebih dari dua pertiga suara anggota yang hadir memberikan suara kepada Indonesia. Hal ini membuat Indonesia untuk keempat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terakhir pada 2006-2008.

11 June 2018

Sumber: Warta Ekonomi.co.id

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat bersinergi lebih kuat dalam rangka menjaga agar jumlah nelayan tradisional di Nusantara tidak berkurang ke depannya. Kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Moh Abdi SuhufanSalah satu isu fundamental yang dihadapi bangsa ini adalah menurunnya jumlah nelayan dari 1,6 juta orang pada tahun 2003 menjadi tinggal 800 ribu jiwa pada tahun 2013. Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus memiliki skenario untuk menjaga agar profesi nelayan tidak terus berkurang.

Hal tersebut, lanjutnya, penting mengingat potensi sumberdaya ikan yang terindikasi meningkat memerlukan sumberdaya manusia nelayan yang terampil. Sementara itu, pengamat perikanan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa jaminan perlindungan terhadap nelayan jangan hanya asuransi tetapi harus lebih luas lagi. Menurut Abdul Halim, ada perbedaan antara skema perlindungan dan pemberdayaan dan pembiayaan asuransi hanya merupakan salah satu upaya dalam skema yang dijalankan oleh pemerintah.Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan nelayan di Tanah Air dapat dimudahkan akses pemasaran sehingga berbagai ikan hasil tangkapan mereka juga dapat dengan mudah diekspor ke pasar global.

Menteri Susi berpesan kepadanya agar produk perikanan dapat bernilai jual di dunia pemasaran nasional maupun global, dan harus berhasil memasarkan hasil tangkapan nelayan tradisional.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air baik ke domestik maupun global harus berpihak kepada kepentingan nelayan kecil.Menurut Susan, dalam rantai produksi perikanan Nusantara masih kerap ditemukan bahwa pihak yang menguasai modal besar adalah mereka yang menguasai pasar.Sedangkan nelayan kecil, katanya, masih menjadi seperti kaum marjinal atau terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal yang besar. Para nelayan tersebut, menurut dia, juga mengalami kebingungan untuk menjual ikan mereka ke pasar yang lebih luas.

07 June 2018

Sumber: ANTARANews.com

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai pemerintah Indonesia harus serius melawan polusi sampah plastik dengan membuat kebijakan teknis yang mengatur kewajiban perusahaan produsen untuk mengurangi penggunaan plastik. Direktur ICEL Henri Subagiyo mengatakan kewajiban tersebut seharusnya berlaku bagi pemegang merek, pelaku usaha ritel, dan pelaku usaha jasa makanan dan minuman.

Menurutnya Indonesia sudah darurat sampah plastik. Indonesia berada di posisi nomor dua setelah Tiongkok sebagai negara penghasil sampah plastik yang dibuang ke laut. Sehingga dibutuhkan terobosan solusi yang mendorong perbaikan di sektor hulu, produsen. Seperti kita ketahuai padaTanggal 5 Juni yang lalu adalah merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang tahun ini dengan tema "Beat Plastic Pollution". Sampah plastik kini jadi masalah genting global. Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 4,8 juta sampai 12,7 juta ton plastik masuk ke laut, di mana sebanyak 80 persen berasal dari sampah darat. Sementara itu, pada tahun 2015 Indonesia menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton dan sebanyak 1,29 juta ton di antaranya sampai ke laut.

Henri menambahkan, permasalahan sampah di laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah di darat. Dua pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan yakni masih tingginya kontribusi sampah di laut dari manufaktur plastik dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R.World Bank mencatat setidaknya 52 persen dari komposisi sampah plastik di laut berasal dari manufaktur plastik. Di sisi lain, data KLHK menunjukkan bahwa di tingkat nasional total timbulan sampah plastik secara nasional sebanyak 16 persen. Oleh karena itu pemerintah harus menerbitkan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut yang meliputi pembagian tanggung jawab dan rencana program yang jelas antar instansi pemerintah pusat dan daerah; darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut; kewajiban produsen dalam upaya pengurangan sampah di laut; dan aksi pengawasan dan penegakan hukum bagi produsen dan pemerintah daerah.

07 June 2018

Sumber: Merdeka.com

Pelaku usaha meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Aturan ini dinilai menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar bagi pengusaha. Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengatakan batas waktu tersebut terlalu singkat untuk barang yang melalui jalur merah dan harus diperiksa fisik oleh petugas pabean. Sementara itu apabila melewati batas waktu tersebut, maka SKA dianggap tidak berlaku lagi. Tidak hanya industry logistic dan forwarder yang mengeluh, Asosiasi Persepatuan Indonesia berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut. Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Budiarto Tjandra, mengatakan pemerintah perlu mengadakan dialog dengan para pihak terkait supaya bisa memanfaatkan tarif preferensi yang berdasarkan aturan internasional. Menurutnya, industri skala kecil dan menengah yang paling merasakan dampak jika tidak bisa mendapatkan tarif preferensi.

07 June 2018

Sumber: Warta Ekonomi.co.id

Laporan IMD World Competitiveness Yearbook 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 43. Dari 63 negara dari berbagai kawasan di dunia yang dikumpulkan IMD World Competitiveness, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 42. Namun, jika dilihat dari kawasan Asia Pasifik, peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari 12 menjadi 11.Peringkat daya saing yang diukur dengan empat faktor: kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur, Indonesia mengalami peningkatan peringkat yang signifikan pada kinerja ekonomi dari 33 menjadi 27. Namun, penurunan terjadi pada efisiensi pemerintah dari 30 menjadi 36, efisiensi bisnis dari 30 menjadi 35. Sementara infrastruktur bertahan di peringkat bawah, 59. Lebih jauh jika dilihat dari subfaktor masing-masing faktor, kinerja ekonomi terjadi peningkatan pada ekonomi domestik dari 13 menjadi 10, perdagangan internasional dari 56 menjadi 51, investasi luar negeri dari 50 menjadi 43, penurunan pada kesempatan kerja dari 13 menjadi 19, dan harga dari 34 menjadi 37. Untuk subfaktor pada efisiensi pemerintah, mengalami penurunan pada keuangan publik dari 22 menjadi 29, kerangka institusional dari 40 menjadi 44, legislasi bisnis dari 53 menjadi 54, kerangka sosial dari 48 menjadi 50, dan peningkatan terjadi pada kebijakan perpajakan dari 6 menjadi 5.

Untuk subfaktor efisiensi bisnis, terjadi peningkatan peringkat pada produktivitas dan efisiensi dari 53 menjadi 50 sementara lainnya mengalami penurunan pada ketenagakerjaan dari 4 menjadi 5, keuangan dari 38 menjadi 44, praktik manajemen dari 29 menjadi 32, serta attitutes dan values dari 24 menjadi 28. Kemudian, untuk subfaktor infrastruktur terjadi penurunan pada infrastruktur dasar dari 45 menjadi 47, kesehatan lingkungan dari 58 menjadi 60, peningkatan peringkat terjadi pada scientific dari 52 menjadi 49, dan pendidikan dari 61 menjadi 57. Managing Director Lembaga Management FEB UI (sebagai partner IMD), Toto Pranoto, mengatakan, banyaknya peringkat yang turun dibanding peringkat yang naik membuat peringkat secara global mengalami penurunan dari 42 menjadi 43. Namun, secara keseluruhan keseluruhan faktor tersebut dilihat dari indikator daya tarik utama, sebetulnya mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.Beberapa yang mendorong daya saing tersebut antara lain dinamika ekonomi 78,2%, biaya daya saing 62,1%, dan sikap keterbukaan 43,7%. Sementara beberapa yang masih lemah antara lain, kekuatan riset dan pengembangan yang hanya 9,2%, efektivitas kepastian hukum 11,5%, dan level pendidikan tinggi yang hanya 14,9%. Akibatnya, tingkat daya saing Indonesia digeser oleh negara-negara yang mengalami perkembangan lebih baik, seperti Slovania dari 43 menjadi 37 dan Italia dari 44 menjadi 42. Peningkatan daya saing Indonesia di kawasan Asia Pasifik sendiri lebih dipicu oleh penurunan peringkat Filipina dari 41 merosot menjadi 50.

05 June 2018

Sumber: sp.beritasatu.com

Pemerintah akan menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) di tiga negara di Timur Tengah (Timteng) dalam tahun 2018 ini. Menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno,Tiga negara yang dimaksud, kata Soes, adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.  Soes mengatakan, kebijakan penempatan PRT ke tiga negara tersebut tanpa harus mencabut surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmen) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Pengiriman TKI PRT ke 19 negara di Timteng.

Dikatakan, penempatan PRT ke tiga negara tersebut akan dilandasi peraturan yang baru, dan peraturan tersebut sedang dirumuskan saat ini. “Kita sedang merumuskan ketentuannya,” kata dia. Menurut Soes, alasan ketiga negara tersebut dipilih untuk menempatkan PRT dalam tahun 2018 selain karena permintaan negara-negara tersebut, juga berdasarkan karena ketiga negara tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, termasuk TKI. Arab Saudi, kata dia, walaupun belum mempunyai peraturan perundang-undangan melindungi tenaga kerja asing, namun pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi melindungi TKI dengan adanya ketentuan seperti TKI diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi, berkomunikasi dengan keluarga, adanya batasan jam kerja, serta semua dokumen yang menyangkut TKI harus dipegang TKI sendiri. “Ketentuan seperti ini juga berlaku untuk semua negara yang menerima TKI,” kata dia. Menurut Soes, pemerintah Arab Saudi berkali-kali meminta agar pemerintah segera menempatkan PRT ke negara itu. Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan antara Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud ketika sang raja datang ke Indonesia tahun 2017. Selain itu, dua kali Duta Arab Saudi untuk Indonesia bertemu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di Jakarta pada tahun 2017 dan 2018.

05 June 2018

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah bersikeras tak akan menaikkan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp3,6 triliun yang digelontorkan tahun lalu tidak mampu menyelesaikan defisit eks PT Askes (Persero) tersebut. Mereka tetap mempertahankan iuran, untuk kelas 1 sebesar Rp80 ribu per bulan, kelas 2 Rp 51 ribu per bulan dan kelas 3 Rp 25.500 per bulan. Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah masih akan melihat terlebih dahulu struktur atau penyebab defisit. Selain itu, pemerintah juga akan melihat terlebih dahulu pengelolaan dan langkah penyelesaian defisit keuangan yang dilakukan BPJS Kesehatan selaku pelaksana program tersebut.

Selain melihat struktur penyebab defisit, Ani mengatakan bahwa dirinya juga sudah menugaskan Wakil Menteri keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk terus mengkaji langkah penyelamatan BPJS di masa depan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga meminta kepada rekomendasi dari BPK terkait langkah lebih lanjut yang perlu diambil BPJS Kesehatan agar ancaman defisit yang selalu membayangi keuangan BPJS Kesehatan bisa dicegah secara internal terlebih dahulu. BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 menemukan suntikan dana cadangan sebesar Rp3,6 triliun yang digelontorkan untuk BPJS Kesehata tahun lalu tidak bisa menutup defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp5,72 triliun. Alhasil, untuk menutupi kebutuhan likuiditas BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Kesehatan harus berhutang Rp 3,08 triliun.

05 June 2018

Sumber: ekonomi.kompas.com

Kinerja industri manufaktur nasional mengalami tren peningkatan. Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) menunjukkan, PMI Indonesia pada bulan Mei 2018 berada pada level tertingginya setelah 23 bulan (Juni 2017) di posisi 51,7. Sementara bulan lalu, PMI Indonesia berada di posisi 51,6. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan posisi PMI ini menunjukkan industri manufaktur di Indonesia masih bergairah. Pemerintah pun akan terus mendorong masuknya investasi untuk mendukung pertumbuhan di tubuh industri manufaktur nasional. Berdasarkan catatan Nikkei, geliat industri manufaktur di bulan Mei didorong oleh permintaan baru yang tumbuh pesat sejak Juli 2014. Selain itu, produksi terus mengalami peningkatan selama 3 bulan berturut-turut serta berpengaruh terhadap menguatnya sentimen industri manufaktur. Di sisi lain, permintaan baru terhadap ekspor terus mengalami penurunan selama 6 bulan berturut-turut. Hal ini mendorong perusahaan mengurangi pekerja mereka meski dalam jumlah yang relatif sedikit. Adapun tekanan inflasi biaya produksi terus meningkat dan membuat harga barang-barang produksi terkerek tajam dalam waktu 2,5 tahun. Namun, Menperin masih memandang positif tren peningkatan posisi PMI ini terus berlanjut.

31 May 2018

Sumber: timesindonesia.co.id/

Pemerintah pusat memastikan bahwa harga BBM jenis Premium dan Solar tidak ada kenaikan hingga akhir tahun. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, pihaknya sudah menanyakan kepastian BBM ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Pasalnya, kata dia, masyarakat perlu mendapat kepastian harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Diketahui, dua komponen itu masuk ke dalam hitung-hitungan pembentukan harga BBM di dalam negeri. Ditempat terpisah Menteri Jonan memastikan bahwa untuk harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar dipastikan tidak akan naik sampai akhir tahun 2018. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII lainnya, Kurtubi menilai bahwa tidak dinaikannya harga BBM maka akan menjadi beban PT Pertamina (Persero). Pada kesempatan itu, Kurtubi menyarankan kepada pemerintah pusat agar melakukan efisiensi di sektor pengadaan BBM. Pasalnya, impor BBM ataupun elpiji masih dilakukan dan hanya menguntungkan trader.

Page 3 of 9

Tentang Kami