Live Streaming
Page 3 of 13
14 September 2018

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Ribuan PNS Koruptor Resmi Dipecat Tidak Hormat, Simak 5 Fakta Menarik Berikut Ini

Pemerintah akhirnya memecat 2.357 pegawai negeri sipil yang berstatus koruptor, Kamis (13/9/2018).

Sebelumnya, para PNS tersebut masih menerima gaji dari negara, padahal kasus hukum yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Awalnya, data soal PNS koruptor ini diungkap oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemecatan dilakukan agar tidak merugikan negara dan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta bersih dari tindak korupsi.

Setelah sekitar satu minggu, pemerintah akhirnya melakukan pemecatan dengan tidak hormat.

Berikut fakta-fakta terkait 2.357 PNS koruptor yang dirangkum Kompas.com:

 

 

1. Temuan berawal dari pendataan ulang PNS

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, penemuan mereka berawal pada upaya BKN melaksanakan pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) tahun 2015.

Pendataan ulang bertujuan untuk mendapatkan data akurat, terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Dari penelusuran di PUPNS, ada sekitar 97.000 PNS yang tidak mengisi PUPNS tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran, mereka yang tidak mengisi PUPNS disebabkan berbagai hal, salah satunya terkait tindak pidana korupsi.

 

2. Salah siapa?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berpendapat, fakta bahwa ada 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) adalah kesalahan dari kejaksaan.

"Setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa eksekutor memberikan informasi itu kepada instansi (asal terdakwa). Karena eksekutornya, jaksanya kan pastinya sudah tahu bahwa perkaranya sudah inkrah," ujar Agus saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Pemberitahuan jaksa tersebut sebagai salah satu bentuk mekanisme hukum agar instansi tempat terdakwa bekerja dapat langsung memproses statusnya.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat lain.

Ia menilai, hal itu lantaran adanya surat edaran Kemendagri pada 29 Oktober 2012.

Menurut Tjahjo, surat tersebut seolah membolehkan para PNS terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

Tjahjo menyatakan, surat edaran tersebut telah dicabut dan sudah dikeluarkan Surat Edaran baru Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

 

3. Tiga besar instansi dan wilayah dengan jumlah PNS koruptor terbanyak

Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak.

Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang.

Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 14 orang.

Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang jumlahnya 9 orang.

Sementara di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang.

Posisi kedua diisi oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah PNS koruptor sebanyak 193 orang. Disusul dengan Provinsi Riau di peringkat ketiga dengan total 190 orang.

 

4. Pemecatan tidak hormat

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. Baca juga: Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN Teken SKB Pemecatan 2.357 PNS Koruptor

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (4/9/2018).

 

5. Data Masih Fluktuatif

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini, jumlah PNS koruptor yang telah divonis inkrah masih terus diverifikasi dan divalidasi.

"Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung,” kata Bima di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

“Tapi ada juga yang bertambah kalau misalnya ada tambahan-tambahan dari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkrah, masih banding," sambung Bima.

Sebagai informasi, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

14 September 2018

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan, sejauh ini tidak sedikit calon anggota legislatif yang tidak memahami soal perpajakan.

Hal ini tentu saja memprihatinkan terlebih menjelang Pemilihan Legislatif pada 2019.

Terkait dengan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, Ditjen Pajak akan mengakomodir terkait dengan pemahaman pajak oleh calon legislatif (caleg).

“Pemahaman mengenai kebijakan perpajakan yang sifatnya cukup besar ini juga harus ada pemahaman. Kalau tahun lalu ada tax amnesty harusnya para caleg ikut. Bahkan ada caleg yang sudah menjadi anggota DPRD tidak ngerti jenis-jenis pajak. Misalkan mau konsultasi mengenai pajak kendaraan bermotor atau PBB. Itu enggak ngerti membedakan, seperti itu yang terjadi,” kata Yoga di Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Calon legislatif seharusnya mengerti bagaimana sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

Lantaran seseorang yang akan menjadi tokoh masyarakat seharusnya menjadi panutan dalam hal ketaatan pajak.

“Ini penting karena ini akan menjadi tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dalam hal ketaatan pajak dan memiliki pemahaman cukup baik terkait dengan perpajakan. Ini yang harus dipahami, uang pajak ini harus seperti apa,” katanya.

Adapun sejauh ini yang menjadi kendala adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana para caleg yang mendaftar tidak diwajibkan menyertakan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan keterangan bahwa ia tidak memiliki utang pajak.

“Problem kita adalah, untuk caleg ini kita lihat peraturan KPU Nomor 20. Itu tidak di syaratkan, misalnya mencantumkan SPT. Ini beda dengan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur di mana dia harus menyerahkan SPT tahunan minimal 5 tahun terakhir dan keterangan bahwa dia tidak punya utang pajak,” ujarnya.

Terkait dengan hal ini, anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari menyarankan agar ada regulasi yang bersifat wajib dilakukan bagi para calon legislatif. Hal ini dilakukan demi semakin memberikan kedisiplinan para legislatif.

“Secara general ini ada baiknya jika diberi langkah intensif dipaksa regulasi dan mentransformasi para pemain di pemilu itu semakin baik. Itu gunanya Undang-Undang selain meregulasi tapi juga mentransformasi. Kalau mendorong itu juga harus konsekuen,” kata Eva.

13 September 2018

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengunggah sebuah video yang menunjukkan cara kerja teknologi baru pagar pembatas jurang bersilinder putar.

Video tersebut ia unggah melalui akun Instagram miliknya, @ridwankamil, Selasa (11/9/2018).

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, tampak sejumlah kendaraan beroda empat, seperti mobil hingga truk menabrak road barrier dengan silinder putar itu.

 Meski ditabrak dengan kecepatan tinggi, teknologi buatan Korea Selatan itu sukses membuat kendaraan berbelok ke samping.

Akibatnya, kendaraan tidak mengalami kerusakan berarti dan pengendara juga selamat.

Ridwan Kamil berharap pagar pembatas itu bisa segera diterapkan di Provinsi Jawa Barat agar dapat menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya.

 

 

"ROAD BARRIER dengan teknologi silinder putar ini secepatnya kita terapkan. Semoga jalanan Jawa Barat lebih aman. TAPI tetep jangan ngebut, lengkapi keamanan mobil, pake seatbelt dll.. INGAT keluarga anda setiap hari menunggu anda pulang dengan selamat di rumah. Aamiin," tulis Ridwan Kamil.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan teknologi baru pagar pembatas jurang bersilinder putar.

Ridwan Kamil menyebut, teknologi baru pagar pembatas jurang ini ditujukan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di jalan besar antar kota antar provinsi yang berliku dan banyak melewati jurang.

Ridwan Kamil mengatakan, pagar ini memiliki tabung silinder yang bisa berputar.

"Ia (pagar pembatas) mengubah energi tabrakan linear menjadi energi rotasi sehingga mobil menjadi melipir kesamping ketimbang terus ke depan," tulis Ridwan Kamildalam caption.

Ridwan Kamil menuturkan, teknologi tersebut merupakan buatan Korea Selatan.

"Semoga solusi ini membuat jalanan kita lebih aman. Hatur Nuhun," pungkasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga mengunggah sebuah tangkap gambar berisi berita kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 21 orang.

Bus tersebut mengalami kecelakaan di jalur Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.

Atas hal tersebut, Ridwan Kamil pun menyatakan duka citanya untuk para korban.

"Turut Berduka Cita kepada para korban dan keluarganya atas musibah Bus yang mengalami kecelakan di jalur Cikidang Kab Sukabumi.

Saya sudah memerintahkan Kadishub untuk segera memperingatkan para pemilik Bus untuk selalu mengecek dan menyempurnakan sistem keamanan Bus yang melewati Jawa Barat dan juga untuk mengecek jalur2 jalan antar kota yang berpotensi kritis karena dekat jurang agar diperbaiki sistem penguatan dan keamanannya," tulisnya pada caption.

Diberitakan, bus rombongan wisata alami kecelakaan di Jalan Raya Cibadak-Cikidang-Pelabuhanratu, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9/2018) pukul 12.30 WIB.

Kecelakaan ini menewaskan 21 orang.

Sedangkan korban luka berjumlah 17 orang, dirawat di IGD RSUD Palabuhanratu, dan RS Sekarwangi Cibadak Sukabumi.

Bus ini mengangkut penumpang rombongan Catur Putra Grup (CPG) Bogor berjumlah 38 orang, termasuk dua awak bus.

Rencananya, rombongan ini akan melaksanakan gathering perusahaan di operator arung jeram Bravo di Cikidang.

"Semuanya ada empat bus, tiga bus sudah duluan," kata pengawal kendaraan dari Bravo, Dendi Kinong (45), kepada Kompas.com, di RSUD Palabuhanratu, Sabtu siang.

Bus yang mengalami kecelakaan ini rombongan terakhir yang bergerak dari arah Cibadak menuju Cikidang.

"Pas belokan, bus masuk ke jurang sebelah kanan. Kedalaman sekitar 25 meter," katanya.

10 September 2018

sumber : liputan6.com

Rama Shinta - Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menilai Indonesia bisa menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. Dia melihat itu berdasarkan kesuksesan Indonesia menggelarAsian Games 2018.

"Saya mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Asian Games, selanjutnya saya menunggu Olimpiade 2032 diadakan di Indonesia," kata Dubes Ishii seperti dikutip antara.

 

Rencana Indonesia untuk mengajukan diri sebagai kandidat tuan rumah Olimpiade 2032 telah disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan Presiden Komite Olimpiade Internasional (IOC) Thomas Bach di Istana Bogor, 1 September lalu.

Bach juga mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi atas keberhasilan besar Asian Games di Indonesia yang sangat mengesankan, bukan hanya berkaitan dengan penyelenggaraan, tetapi juga partisipasi masyarakat serta para relawan yang dalam jumlah sangat besar digerakkan dan bisa diorganisasi.

"Oleh karena itu, IOC sangat menghargai pencalonan Indonesia untuk Olimpiade 2032 dengan melihat kesuksesan penyelenggaaraan Asian Games ini," katanya.

Menurut Bach, Indonesia telah memiliki semua sarana untuk menyelenggarakan Olimpiade dengan lancar dan sukses."Selamat Indonesia dan selamat datang di keluarga Olimpiade kami dengan pencalonan ini untuk Olimpiade 2032," kata Bach.

 

Dukungan Lainnya

 

Penyambutan Kota Hangzhou Sebagai Tuan Rumah Asian Games 2022

 

Selain Jepang, dukungan untuk Indonesia menyelenggarakan Olimpiade 2032 juga mengalir dari Rusia.

Dubes Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva memuji keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan perhelatan multiolahraga terbesar kedua di dunia Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus hingga 2 September lalu.

"Melihat kesuksesan ini, kami berharap Indonesia berhasil dalam pencalonan sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2032," tutur Vorobieva.

 
07 September 2018

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Dua orang ini bisa mungkin adalah orang yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo setelah keluarganya.

Mereka adalah dua ajudan Presiden Joko Widodo, Letnan Satu Teddy Indra Wijaya alumni Akademi Militer tahun 2011 dan Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU) Syarif Muhammad Fitriansyah alumni Akademi Kepolisian tahun 2012.

Lewat sebuah video yang diunggah di Youtube Channel Presiden Joko Widodo keduanya bercerita soal pengalaman menjadi orang paling dekat dengan presiden.

Dalam wawancara yang dilakukan di halaman Istana Bogor tersebut, Lettu Teddy menjelaskan dirinya dan Iptu Syarif harus menjalani seleksi yang panjang hingga terpilih.

 

"Kami diseleksi dari masing masing angakatan kemudian saya terpilih dari TNI, Syarief dari kepolisian," kata Teddy.

Teddy mengaku sama sekali tidak pernah terpikirkan menjadi ajudan presiden.

"Mimpi saja tidak pernah," kata Syarif.

Keduanya pun menjelaskan perbedaan ajudan presiden dengan Pasukan Pengaman Presiden atau Paspampres.

"Kalau paspampres pengamanan kalau kita kegiatan bapak sehari hari, sehingga bapak bekerja lancar dan nyaman," kata Teddy.

Syarif lalu menuturkan pengalaman dirinya mendampingi Jokowi keliling lima provinsi dalam lima hari.

"Jadi bapak itu pernah, pagi terbang ke Aceh setelah itu ke Banjarmasin setelah itu ke Halmahera Maluku Utara, setelah itu lanjut lagi ke Papua untuk melihat perkembangan jalan. Selama lima hari, satu hari satu provinsi," kata Syarif.

Menurut Teddy berbagai hal yang dilakukan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke daerah.

"Pertama tiba di kota tujuan bisa melakukan macam-macam, bisa dimulai dari pembagian kartu indonesia pintar (KIP). sertifikat tanah peresmian atau peninjauan. break saat makan siang," kata Teddy.

"Kelar acara bisa jam 9, jam setengah 10 malam," tambah Syarif.

Yang lazim dilakukan Jokowi ternyata tidak langsung istirahat tidur begitu sampai di hotel.

"Tiba di hotel bapak tidak serta merta istrahat, di situ bapak memikirkan yang lain, bukan memikirkan kunker, pikirkan kegiatan nasional, internasional ada apa. Telpon menteri,  telpon pejabat ini," kata Teddy.

Lebih lanjut keduanya juga membeberkan banyak hal tak terduga yang menjadi ciri khas kunjungan daerah Jokowi.

"Banyak kegiatan yang tak terduga turun pesawat yang harusnya istirahat. Karena lewat mal, tiba-tiba beliau bilang 'saya pengen ke situ , sampai di hotel ke situ," kata Syarif.

Lalu kapan sebenarnya Presiden Joko Widodo punya waktu untuk istirahat?

"Kalau ketemu warga menurut saya bapak istirahat. Karena bapak gembira tertawa. Kemudian salaman menurut saya itu yang membuat bapak istirahat," kata Teddy.

Iptu Syarif juga menyebutkan, Jokowi adalah sosok pendengar yang baik jika mendapat keluhan dari masyarakat.

"Bapak itu orangnya pendengar, apalagi dengan masyarakat benar-benar dengarkan kata per kata, kira-kira warga butuh apa," kata Syarif.

Jadi tukang foto

Presiden Joko Widodo berfoto bersama warga. (ISTIMEWA/Tangkap layar channel Youtube Preisden Joko Widodo)
Presiden Joko Widodo berfoto bersama warga. (ISTIMEWA/Tangkap layar channel Youtube Preisden Joko Widodo) ()

Menurut Iptu Syarif saat menyapa warga, Presiden Joko Widodo juga mengajak foto bersama.

Dua ajudan ini pun mendadak jadi fotografer yang siap mengabadikan gambar Jokowi dengan handphone milik warga.

"Bagi rakyat yang sudah jauh datang 3 Km, 5 Km, mereka minta foto dengan presiden, kita fotokan lalu bapak ngecek foto jelek foto ngeblur dibalikin lagi HP-nya ke saya. Saya fotin lagi sampai fotonya bagus. Lalu bapak bilang ke warga terima nih fotonya hasilnya bagus," kata Syarif.

Kebiasaan kecil itu menurut Syarif membuat kenangan warga sangat membekas saat bertemu kepala negara.

"Itu rakyat senangnya luar biasa, menurut saya itu hal kecil tapi senangnya sudah luar baisa," kata Syarif.

Presiden Jokowi kata Lettu Teddy juga melakukan sejumlah hal saat istirahat.

"Kalau sendiri atau sudah selesai kegaitan, nonton Youtube, baca berita, buka sosial media bacain direct massage (DM) yang dikirim km tuh bapak baca lho. Oh ini apa nih, coba dicek bener ngga keluhan yang ngirim tadi," kata Teddy.

Letnan Satu Teddy Indra Wijaya mengenakan helm Presiden Jokowi. (ISTIMEWA/Tangkap layar channel Youtube Preisden Joko Widodo)
Letnan Satu Teddy Indra Wijaya mengenakan helm Presiden Jokowi. (ISTIMEWA/Tangkap layar channel Youtube Preisden Joko Widodo) ()

Keduanya juga mengungkapkan hal kecil yang paling berkesan, selama mendampingi Jokowi.

"Kalau saya dipanggil nama, pangkat belum tinggi juga tapi sudah dipanggil nama oleh presiden itu hal yang luar biasa bagi saya," kata Syarif.

"Kalau saya diucapin terima kasih, bayangin terima kasih ya, bagi saya senang banget," kata Teddy.

Dua ajudan ini pun ditanya apa pernah Presiden Jokowi curhat kepada mereka?

Dua ajudan Presiden Joko Widodo, Letnan Satu Teddy Indra Wijaya (kanan) dan Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU) Syarif Muhammad Fitriansyah (kiri). (ISTIMEWA/Channel Youtube Presiden Joko Widodo)
Dua ajudan Presiden Joko Widodo, Letnan Satu Teddy Indra Wijaya (kanan) dan Inspektur Polisi Tingkat Satu (IPTU) Syarif Muhammad Fitriansyah (kiri). (ISTIMEWA/Channel Youtube Presiden Joko Widodo) ()

Sambil saling melihat, keduanya terlihat bingung mau menjawab

"Rahasia mas, namanya curhat masa saya kasih tau," kata Teddy lalu terawa.

Menurutnya sifat yang bisa diteladani dari Presiden Jokowi adalah kerja keras dan sosok yang sangat perhatian dengan keluarga.

"Sebagai presiden RI pemimpin 260 juta penduduk ngga gampang, tapi beliau bisa juga memberikan contoh. sebagai bapak bagi keluarga beliau. ya sebagai family man," kata Syarif.

Mereka pun diminta menyampaikan dua kata yang bisa menggambarkan Presiden Joko Widodo.

"Bapak itu banyak idenya," kata Teddy.

"Iya. Undpredictable," kata Syarif.

Kapolri sebut ajudan presiden orang terpilih
Sebagian anggota Polri mengincar jabatan sebagai ajudan presiden.

Konon katanya, anggota Polri yang sudah pernah menjabat sebagai ajudan presiden akan lebih mudah mendapatkan posisi yang lebih strategis di Polri.

Padahal, menjadi ajudan tidak seperti jabatan Kapolres yang bisa memimpin anak buah dan menjadi 'penguasa' wilayah.

Lalu mengapa jabatan ajudan presiden ini menjadi sangat bergengsi?

"Karena kalau menjadi Kapolres bisa banyak. Yang bisa menjadi Kapolda banyak, direktur reserse banyak, tapi untuk menjadi ajudan adalah orang terpilih," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Menurutnya, menjadi ajudan presiden adalah orang-orang pilihan.

Tidak sembarangan personel Polri yang bisa menjadi ajudan presiden dan harus melalui proses seleksi yang ketat.

"Terpilih dalam bidang semua hal, kesehatan, jasmani, psikologi, kecerdasan, chemistry yang susah," katanya.

Polri selalu merekomendasikan anggota pilihan yang terbaik.

Mayoritas ajudan presiden adalah peraih Adhimakayasa atau yang terbaik dari angkatannya.

Tetapi yang terpenting, seorang ajudan yang akan dipilih oleh pimpinan adalah yang dapat dipercaya.

06 September 2018

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Rupiah terkapar. Data Reuters pada Selasa (4/9) pukul 6.12 sore menunjukkan, nilai tukar mata uang Garuda berada di Rp 14.954 per dollar AS.

Kendati demikian, Bank Indonesia (BI) menilai, nilai tukar rupiah yang saat ini merosot sudah keluar dari fundamentalnya. 

“Betul bahwa rupiah ini tergantung juga dengan sentimen pasar, tetapi hitungan fundamentalnya harusnya tidak selemah ini,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung DPR RI, Selasa (4/9/2018).

 

Menurut Perry, pelemahan nilai tukar rupiah banyak dipengaruhi oleh sentimen negatif baik di luar negeri maupun dalam negeri.

Dari luar negeri, misalnya kenaikan Fed Fund Rate, tekanan dari Argentina dan Turki serta isu perang dagang.

Sementara dari domestik adalah pembelian valas oleh korporasi untuk impor yang masih besar.

Untuk sentimen yang datangnya dari dalam negeri, Perry mengimbau agar pelaku ekonomi dalam negeri tidak perlu menubruk dollar AS.

“Kami sampaikan ke importir dan korporasi yang butuhkan valas tidak perlu menubruk-nubruk. Kami sudah sediakan swap. Swap Jumat lalu, targetnya US$ 400 juta dan realisasinya US$ 850 juta. Kami juga di BI komitmen stabilkan rupiah dan meningkatkan intensitas intervensi kami,” jelasnya.

Asal tahu saja, untuk mencegah nilai tukar rupiah merosot lebih dalam, BI terus berada di pasar untuk menaikkan volume intervensi baik di pasar valas maupun di pasar SBN.

Perry mengatakan, sejak Kamis (30/8), BI telah masuk ke pasar sekunder SBN.

“Kamis dan Jumat lalu maupun kemarin (Senin 3 September 2018) kami beli SBN. Jumat kami beli SBN Rp 4,1 triliun yang dijual asing. Kemarin (Senin) kami beli dari pasar sekunder Rp 3 triliun,” ujar Perry di Gedung DPR RI, Selasa (4/9).

Dengan demikian, bila dihitung, BI sudah mengeluarkan Rp 7,1 triliun untuk intervensi SBN di pasar sekunder.

Selain itu, Perry mengatakan, dengan fokus jangka pendek bank sentral yang lebih kepada stabilisasi khususnya rupiah, BI juga telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,5% sejak awal tahun ini.

Hal ini juga merupakan upaya stabilkan nilai tukar.

“Ini agar imbal hasil aset-aset keuangan khususnya SBN tetapi menarik,” ucapnya.

Dengan menaikkan suku bunga acuan, kata Perry, masih terjadi masuknya aliran modal asing pada Juli-Agustus lalu.

05 September 2018

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka suap dan gratifikasi pengesahan RAPBD Perubahan Kota Malang, Jawa Timur tahun 2015. Total, ada 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka kasus tersebut.

"Penetapan 22 anggota DPRD Kota Malang tersebut merupakan tahap ketiga. Hingga saat ini, dari total 45 anggota DPRD Kota Malang, ada 41 anggota yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Basaria menjelaskan, penetapan tersangka terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang ini berkaitan dengan pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Malang.

 Sebanyak 22 anggota DPRD Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu adalah Arief Hermanto (PDI-P), Teguh Mulyono (PDI-P), Mulyanto (PKB), Choeroel Anwar (Golkar), Suparno (Gerindra), Imam Ghozali (Hanura), Moh Fadli (NasDem), Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Een Ambarsari (Gerindra).

Kemudian, Bambang Triyoso (PKS), Diana Yanti (PDI-P), Sugiarto (PKS), Afdhal Fauza (Hanura), Syamsul Fajrih (PPP), Hadi Susanto (PDI-P), Erni Farida (PDI-P), Soni Yudiarto (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), Choirul Amri (PKS), dan Ribut Haryanto (Golkar).

Basaria mengungkapkan, sebanyak 22 anggota DPRD Malang tersebut diduga menerima hadiah atau janji terkait pembahasan APBD-P Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dari Wali Kota Malang saat itu Mochamad Anton dan kawan-kawan.

Selain itu, puluhan Wakil Rakyat Kota Malang itu juga diduga menerima gratifikasi uang untuk pemulusan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Malang tentang Perubahan APBD 2015 menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2015.

Basaria membeberkan, pihaknya dari proses pengumpulan informasi, data, dan mencermati fakta persidangan dalam perkara tersebut, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa 22 anggota DPRD tersebut menerima masing Rp12,5 hingga Rp 50 juta dari Mochamad Anton.

Atas perbuatannya itu, 22 anggota DPRD Kota Malang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, 22 anggota DPRD Kota Malang juga disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kota Malang, Jarot Edy Sulistyono, dan Ketua DPRD Malang, Mochamad Arief Wicaksono.
Jarot diduga menyuap Arief sebesar Rp 700 juta untuk memuluskan pembahsan RAPBD-P Malang 2015. Sebanyak Rp 600 juta di antaranya dibagi-bagikan Arief ke anggota DPRD Malang.

Selain itu, Arief juga menerima uang suap dari Hendarwan Maruszaman selaku Komisiaris PT Enfys Nusantara Karya (PT ENK) sebesar Rp 250 juta terkait persetujuan penganggaran kembali proyek lanjutan pembangunan Jembatan Kedungkandang dalam APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2016. Proyek tersebut sempat berhenti pelaksanaannya sejak 2012 lalu.

Arief selaku penerima suap divonis lima tahun penjara di Pengadilan Tipikor Surabaya atas penerimaan suap Rp 700 juta dari jarot. Adapun Jarot dan Hendrawan selaku pemberi suap telah divonis pidana penjara selama 2 tahun.

Dari pengembangan kasus penerimaan Rp 700 juta oleh Ketua DPRD Kota Malang Mochamad Arief Wicaksono terkait pemulusan RAPBD Tahun 2015, akhirnya KPK menetapkan para anggota DPRD Kota Malang penerima aliran dana suap tersebut.

Untuk tahap pertama, sebanyak 18 orang anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota Malang Mochamad Anton ditetapkan sebagai tersangka.

 

Langsung Ditahan

Penyidik KPK langsung melakukan penahanan terhadap 22 anggota DPRD Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka. "Para tersangka ditahan 20 hari pertama di sejumlah rutan," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah.

Untuk tersangka Arief Hermanto (PDI-P), Teguh Mulyono (PDI-P), Mulyanto (PKB), Choeroel Anwar (Golkar), dan Suparno (Gerindra), ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.

Sementara, tersangka Imam Ghozali (Hanura), Moh Fadli (NasDem), Asia Iriani (PPP), Indra Tjahyono (Demokrat), Een Ambarsari (Gerindra), dan Ribut Haryanto (Golkar) ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Tersangka Bambang Triyoso (PKS), Soni Yudiarto (Demokrat), Harun Prasojo (PAN), Teguh Puji Wahyono (Gerindra), dan Choirul Amri (PKS) di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan. Tersangka Afdhal Fauza (Hanura) ditahan di di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Adapun tersangka Diana Yanti (PDI-P), Sugiarto (PKS), Syamsul Fajrih (PPP), Hadi Susanto (PDI-P), Erni Farida (PDI-P), ditahan di Rutan KPK Gedung K4.

05 September 2018

sumber  : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Asian Games 2018 sudah usai dan kontingen Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan raihan 98 medali.

Rinciannya, 31 medali emas, 24 perak, dan 43 perunggu dan menempatkan Indonesia pada peringkat 4 Asian Games 2018.

 Para peraih medali emas, perak dan perunggu juga mendapatkan bonus yang tergolong cukup besar dan Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan bonus tersebut di hari terakhir Asian Games 2018.

Tidak hanya itu, para atlet menerima bersih seluruh bonus karena pajak pendapatan ditanggung oleh pemerintah.

Bonus yang diterima atlet peraih medali memang menggiurkan, terutama bagi atlet yang gagal menorehkan medali.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Puan Maharanimengungkapkan, atlet-atlet Indonesia yang tidak berhasil memenangi medali di Asian Games 2018 juga mendapat uang apresiasi.

Menko PMK bersama TNI, Polri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan KONI, menggelar konferensi pers pasca perhelatan Asian Games 2018 Jakarta dan Palembang.

Konferensi pers digelar di Kantor Kemenko PMK, Senin (3/9/2018), untuk menyampaikan sejumlah laporan terkait penyelenggaraan Asian Games 2018.

Puan Maharani yang juga Wakil ketua INASGOC menyampaikan ucapan terima kasih atas sumbangsih dari banyak pihak sehingga Asian Games 2018 berlangsung sukses. 

"Semua atlet sudah mendapatkan bonus dalam rekening buku tabungan masing-masing. Semua orang mungkin juga sudah tahu jumlahnya," ujar Puan seperti dilansir TRIBUNBATAM.id dari BolaSport.com.

"Ya, peraih medali emas mendapat Rp 1,5 miliar, peraih medali perak Rp 500 juta, dan peraih medali perunggu Rp 250 juta," katanya.

Puan mengatakan, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada seluruh atlet yang tidak meraih medali, yakni uang saku Rp 20 juta.

Puan menambahkan, bonus-bonus tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memberikan semangat kepada atlet-atlet dalam memperjuangkan nama Indonesia di Asian Games.

Pembagian bonus sebelum penutupan Asian Games 2018 juga terkait dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

04 September 2018

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Indonesia sukses menyelenggarakan Asian Games 2018 dan hal itu juga diakui oleh pimpinan Organisasi Olimpic Asia serta Internasional Olimpic.

Saat bertemua dengan Presiden OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah serta Presiden IOC Thomas Bach di Jakarta, Presiden Joko Widodo mengungkapkan keinginan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Masuknya Indonesia sebagai kandidat Olimpiade 2032 akan membuat persaingan semakin ketat karena saat ini, ada tiga negara yang sudah mengajukan penawaran.

 Negara tersebut adalah Australia, China dan India, yang sudah mengajukan penawaran. 

Australia pernah menjadi tuan rumah tahun 2000 sementara China juga sudah pernah menjadi Olimpiade 2008.

Bedanya, China kali ini menawarkan tempat di Shanghai, sementara sebelumnya digelar di Beijing sementara Australia menawarkan Brisbane.

Sementara India sama dengan Indonesia, belum sekalipun menjadi tuan rumah Olimpiade sehingga dua negara ini bisa dikatakan akan bersaing ketat.

Masuknya Indonesia sebagai salah satu kandidat membuat media India, The Tribune, ikut mengulasnya.

Media tersebut memuji penyelenggaran Asian Games 2018 yang sukses, bahkan meminta India dan negara-negara lain yang ingin menyelenggarakan acara multi-olahraga untuk belajar ke Indonesia.

Menurut The Tribune, pernyataan Presiden OCA Sheikh Ahmad Al-Fahad Al-Sabah pada upacara penutupan Asian Games 2018 adalah isyarat bahwa OCA akan mendukung langkah besar Indonesia sebelumnya.

Meskipun tidak langsung menyebutkan Olimpiade Musim Panas, namun Al-Fahad mengatakan bahwa Indonesia layak untuk menjadi tuan rumah bagi acara olahraga penting di masa depan.

Menurut The Tribune, ada sejumlah hal yang membuat Indonesia begitu luar biasa.

Pertama, biasanya waktu yang diberikan ke tuan rumah untuk mempersiapkan diri hingga pembukaan Olimpiade adalah tujuh tahun.

Tetapi Indonesia ternyata bisa mempersiapkannya dengan baik hanya dalam waktu tiga tahun saja setelah Vietnam mundur setelah memenangkan tender.

Meskipun ada kendala waktu, panitia penyelenggara Indonesia (INASGOC) dan pemerintah bisa mempersiapkan organisasi Asian Games 2018 dengan baik.

Kedua, pemakaian anggaran yang minimal, tetapi bisa meraih hasil maksimal.

INASGOC sebelumnya mengajukan anggaran AS $ 600 juta untuk menyelenggarakan Asian Games, sama dengan anggaran Asian Games Incheon 2014.

Namun, anggaran itu dipangkas oleh pemerintah menjadi AS$ 300 juta. Setelah negosiasi, pemerintah meningkatkannya menjadi lebih dari $ 350 juta.

Menurut The Tribune, pemerintah dan INASGOC berhasil mendapat dukungan dari sejumlah sponsor, termasuk BUMN yang all out mendukung suksesnya pesta olahraga terbesar kedua di dunia ini.

Tidak semua bantuan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk fasilitas. Dicontohkan, Perusahaan Listrik Negara memasok listrik gratis ke semua tempat penyelenggaraan.

Hal lain yang dicatat oleh media tersebut adalah kemampuan Indonesia untuk menyelenggarakan Asian Games 2018 di dua kota dan semuanya terorganisasi dengan baik.

Ini adalah untuk pertamakalinya kejuaraan olahraga multi-event dilaksanakan di dua kota. Sebelum ini baru dilakukan untuk sepakbola seperti Piala Eropa yang digelar di Ukraina-Polandia serta Piala Dunia Korea-Jepang.

Penampilan Super Junior di acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018
Penampilan Super Junior di acara penutupan (closing ceremony) Asian Games 2018 (screenshot vidio.com)

Menurut Tribune, dibanding Olimpiade Rio, penyenggaraan Asian Games 2018 sebenarnya jauh lebih kompleks. 

Di Rio hanya mempertandingan 26 cabang olahraga sementara di Indonesia mempertandingkan 40 cabang olahraga dan semuanya digelar di tempat yang layak dan representatif.

Selain itu, ada tiga "ancaman" menjelang Asian Games 2018, yakni terorisme, kejahatan serta lalulintasnya yang terkenal buruk.

Namun, tiga masalah tersebut bisa teratasi dengan organisasi yang luar biasa dari semua pihak.

The Tribune juga sempat mewawancarai Ketua INASGOC Erick Thohir tentang suksesnya Asian games 2018.

"Semua orang mendukung, itulah kuncinya. Seluruh Indonesia menjadi satu dan mendukung Asian Games. Kami punya rencana sejak Maret 2016. Sebagai organisasi kami memastikan akan menerapkan rencana itu. Kami juga memiliki talenta terbaik untuk mendukung Olimpiade. Apakah semuanya bekerja? Tidak 100 persen. Tapi kami mencoba menyelesaikan masalah dan tidak lari dari masalah itu," kata Erick Thohir.

Keberhasilan pementasan dari Games, yang terjadi untuk pertama kalinya di Indonesia sejak 1962, juga telah memberi negara kepercayaan untuk menawar untuk Olimpiade 2032.

Besarnya perhatian terhadap Indonesia juga dibandingkan dengan Olimpiade Rio oleh New York Times.

Media Amerika Serikat tersebut mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada isu korupsi seperti di Brasil.

Kala itu Brazil mengeluarkan anggaran sekitar A$20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 295 triliun untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu.

Menurut media tersebut, masalah korupsi juga dikhawatirkan akan terjadi di Indonesia jika menjadi tuan rumah Olimpiade 2032.

Jaga momentum

Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas bach berfoto bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama sejumlah menteri, usai membahas Asiasn games 2018
Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas bach berfoto bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama sejumlah menteri, usai membahas Asiasn games 2018 (Dok Sekretariat kabinet RI)

Selain OCA, Presiden IOC juga memberikan sinyal yang baik bagi Indonesia.

Presiden IOC Thomas Bach, selain bertemu dengan Presiden Jokowi, juga menyaksikan glamornya acara penutupan Asian Games 2018.

Bach mengatakan, Indonesia memiliki sarana yang tepat untuk menjadi tuan rumah acara multi-olahraga terbesar di dunia.

“Dengan keberhasilan Asian Games ini, Indonesia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat untuk pencalonan tersebut,” kata Bach seperti dilansir AFP.

“Anda dapat melihat bahan-bahannya di sana, Anda melihat bangsa muda yang antusias. Bergairah tentang olahraga, bekerja dengan efisiensi tinggi dalam organisasi ... Jadi, saya pikir, ini akan menjadi pencalonan yang sangat kuat. ”

“Saya pikir, apa yang penting sekarang bagi Indonesia adalah menjaga momentum Olimpiade ini dan tidak jatuh ke lubang hitam setelah semua orang pergi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Federasi Atletik Internasional (IAAF) Lord Sebastian Coe memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Coe juga hadir di Jakarta dan mengaku terpukau dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta, yang menjadi venue atletik.

Pria peraih emas Olimpiade Moskow 1980 dan Los Angeles 1984 itu juga memuji area latihan dan pemanasan di Stadion Madya, Senayan.

"Indonesia memiliki fasilitas kelas dunia dan fasilitas yang dimiliki sama dengan yang dimiliki negara-negara lain di dunia yang telah menggelar ajang-ajang internasional," kata Lord Coe seperti dilansir BolaSport.com.

Pria yang juga anggota parlemen Inggris ini menyebutkan bahwa posisi Indonesia di peta atletik Asia dan dunia memang masuk dalam sorotan IAAF.

"Indonesia telah melakukan perkembangan yang baik dalam atletik dan kami tentu memberikan dukungan," tutur pria berusia 61 tahun itu.

Kantor AFP menyebut, Indonesia telah melebihi ekspektasi sebagai tuan rumah Asian Games karena mampu menjadi tuan rumah bagi 17.000 atlet dan ofisial dengan baik.

Sebelumnya, menurut AFP, Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games 2011 namun diwarnai dengan skandal korupsi, penundaan serta banyaknya properti yang dibangun sia-sia.

03 September 2018

sumber : tribunnews.com

Seperti rencana sebelumnya, pesta penutupan acara Asian Games 2018 akan digelar hari ini, Minggu (2/9).

Seperti saat pesta pembukaan, acara penutupan ini juga dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Berbeda dengan pembukaan yang bernuansa megah, kali ini acara penutupan akan bernuansa persahabatan dan kebahagiaan.

Pada pembukaan acara Asian Games 2018 pada 18 Agustus 2018 kemarin, Presiden Joko Widodo menyempatkan dirinya untuk datang dan menonton acara ini hingga acara berakhir.

Bahkan, Jokowi merupakan salah satu 'pengisi acara' tersebut.

Dengan mengendarai motor gede, aksi Jokowi tidak hanya mengejutkan masyarakat Indonesia saja, namun juga luar negeri.

Namun sayangnya, pada kesempatan kali ini Jokowi tidak dapat hadir ke penutupan Asian Games 2018.

Ternyata, alasannya adalah karena sang Presiden memiliki tugas mengunjungi salah satu daerah yang sedang terkena musibah, yaitu Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Saya besok (hari ini) akan ke Lombok, NTB, pagi," kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (1/9/2018) malam.

Di sana Jokowi akan melakukan peninjauan proses rehabilitasi pascagempa, seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Meski begitu, Jokowi memastikan tidak akan ketinggalan untuk menonton acara yang ditungu-tunggu tersebut.

Bahkan Ia berencana melakukan nobar (nonton bareng) bersama warga Lombok.

"Ya, besok (nobar) di sana," sambungnya.

Acara ini tentu dapat dijadikan 'media' untuk menghibur masyarakat Lombok yang saat ini sedang dirundung musibah.

Rencananya, Jokowi akan berada di Lombok selama dua hari.

Sebelumnya, kakek dari Jan Ethes ini sempat bertemu dengan pendiri  sekaligus  Executive Chairman Alibaba Group, Jack Ma, di Istana Kepresidenan Bogor, pada Sabtu (1/9).

Dalam pertemuan itu, Jokowi sempat bercanda dengan Jack Ma mengenai aksinya saat mengendarai motor di pembukaan acara Asian Games 2018 lalu.

"Saya berharap dapat melihat penampilan Anda pada upacara penutupan karena seperti yang Anda tahu, saya harus melompat dari sepeda motor untuk melakukan bagian saya dalam upacara (pembukaan) Asian Games," kata Presiden dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Selain bertemu dengan Presiden, Jack Ma juga dipastikan akan datang menikmati pertunjukan di penutupan Asian Games 2018.

Bahkan, orang terkaya di dunia ini disebut-sebut akan menampilkan sesuatu.

Meski sempat dibantah oleh pihak Alibaba, namun seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyebutkan Jack Ma sebelumnya bertemu dengan President Olympic Council of Asia, Sheikh Ahmed Al-Fahad Al Sabah.

Page 3 of 13

Tentang Kami