Live Streaming
Page 2 of 21
24 June 2020

Jakarta, 24 Juni 2020. Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan implementasi program Pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang layak mendapatkan subsidi bunga serta melakukan sosialisasi bersama Kementerian Keuangan.

Penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan ini merupakan peran OJK yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.05/2020 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga dan disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemenkeu dan OJK mengenai koordinasi pelaksanaan penempatan dana dan pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
Data dan informasi debitur yang disiapkan OJK antara lain melalui data SLIK (Sistem Layanan Informasi Kredit) yang sesuai kriteria pemberian subsidi bunga yang bisa digunakan Kementerian Keuangan melalui SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) termasuk untuk memvalidasi data NPWP dan NIK serta pemenuhan persyaratan lainnya.
Sesuai peran dalam PMK 65/PMK.05/2020, OJK sudah melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada industri perbankan dan perusahaan pembiayaan mengenai implementasi program subsidi bunga ini. Selasa (23/6) kemarin OJK juga sudah menggelar sosialisasi virtual kepada sekitar 1000 peserta dari perbankan dan perusahaan pembiayaan serta beberapa asosiasi di industri jasa keuangan.
Dalam sosialisasi tersebut, hadir sebagai pembicara dari Kemenkeu adalah Djoko Hendratto, Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan bersama narasumber pejabat bidang perijinan dan informasi perbankan, pengawasan perbankan dan IKNB serta pengembangan pengawasan dan manajemen krisis OJK.
Pada kesempatan tersebut, Anto Prabowo Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK mengatakan OJK sangat siap untuk mendukung program ini antara lain dengan memanfaatkan data dan informasi SLIK. “Subsidi bunga ini adalah program Pemerintah yang harus berjalan dan dapat segera dirasakan masyarakat,” kata Anto.

OJK dalam kesempatan itu meminta Bank Umum, BPR dan Perusahaan Pembiayaan menginformasikan kepada debiturnya dan mengkonfirmasi kelayakan dan tatacara sebagai debitur yang layak memperoleh subsidi bunga.
OJK akan meminta perbankan dan perusahaan pembiayaan menyediakan daftar nominatif debitur yang pada waktunya ketika program ini dinyatakan berjalan oleh Kemenkeu, maka program ini dapat segera terealisir.
Sementara itu, jika dalam pelaksanaan terdapat hambatan maka OJK dan Kemenkeu akan terus berkoordinasi untuk mencarikan solusi agar program ini berjalan baik sesuai dengan prosedur dan tatacara yang mengedepankan aspek governance.

24 June 2020

Pemerintah mengevaluasi Program Kartu Prakerja agar senantiasa mengupayakan tata kelola yang baik, transparan dan akuntabel. Langkah ini dilakukan demi menjamin supaya program Kartu Prakerja benar-benar menyentuh lapisan masyarakat yang membutuhkan dan belum tersentuh oleh jenis program pengaman sosial lainnya.

“Komite juga sangat mengapresiasi masukan, saran dan kritik dari publik, individu, media, masyarakat sipil hingga institusi, kementerian, dan semua lembaga lainnya. Masukan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan Program Kartu Prakerja agar dapat diimplementasikan dengan semakin baik lagi,” ujar Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja M. Rudy Salahuddin di Jakarta, Senin (22/6).

Rudy menambahkan, seiring dengan perkembangan situasi pandemi Covid-19 dan upaya percepatan penanganannya yang mulai memasuki fase “kenormalan baru”, maka evaluasi terhadap Program Kartu Prakerja yang dilaksanakan saat ini sudah tepat. Supaya pada saat pembukaan gelombang empat dibuka dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Sampai saat ini, telah dilaksanakan tiga gelombang program Kartu Prakerja dengan jumlah pendaftar yang telah mencapai 11,2 juta dari 513 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, dan sudah terpilih sebanyak 680.918 peserta. Untuk menyesuaikan dengan arahan Presiden RI untuk memprioritaskan mereka yang penghidupannya terdampak pandemi Covid-19, maka komposisi peserta adalah sebagai berikut: pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 392.338 (58%), pencari kerja sebesar 244.531 (35%), pelaku UMKM sebanyak 7.396 (1%), dan pekerja yang masih bekerja atau dirumahkan sebesar 36.653 (6%).

Jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan sebanyak 573.080 peserta. Mereka memilih 1.222 jenis pelatihan, antara lain keterampilan bahasa asing terutama bahasa Inggris, keterampilan berwirausaha, pemasaran dan konten digital, bisnis kuliner, Microsoft Office dan banyak lainnya. Kemudian, sebesar 477.971 peserta telah menuntaskan paling tidak satu pelatihan dan menerima sertifikat. Peserta yang telah menerima insentif adalah sebanyak 361.209 peserta yang berjumlah total Rp216.725 miliar.

Modul-modul pelatihan Kartu Prakerja dibuat sangat beragam berdasarkan tingkat kemudahan dan jenjang kompleksitas untuk menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan, profesi, sebaran geografis dan minat peserta yang beragam. Sampai saat ini terdapat 3.805 jenis pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja.

Tujuan dibentuknya Program Kartu Prakerja awalnya adalah untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan daya saing angkatan kerja, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) No. 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Tetapi dalam proses penyusunannya, terjadi situasi kedaruratan berupa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan negara lain di seluruh dunia.

Kondisi itu membuat semua kebijakan, program dan kegiatan pemerintah perlu disesuaikan, termasuk dengan program Kartu Prakerja. Fokus program tertuang ke dalam dua dimensi, yaitu pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang dapat mencegah terjadinya penularan virus corona; dan bagian dari mengantisipasi dampak yang ditimbulkannya, khususnya aspek sosial dan ekonomi.

Oleh karena itu, program Kartu Prakerja pun sepenuhnya dilakukan secara daring (online) dan komposisi bantuan didominasi oleh aspek bantuan sosial (bansos), yang kemudian oleh Presiden RI Joko Widodo disebut menjadi semi-bansos. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020

Program Kartu Prakerja, tergabung dalam Jaring Pengaman Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp20 triliun dari total Rp110 triliun, dan ditujukan bagi 5,6 juta orang dengan mengutamakan pekerja yang terkena PHK, pekerja informal, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19.

Upaya Perbaikan Modul Pelatihan Hingga Prinsip Persaingan Usaha Sehat

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menjelaskan, modul-modul dengan jenjang kompleksitas tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta utamanya untuk upskilling, sementara jenjang pelatihan yang lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari jenis pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi.

“Adanya konsep pelatihan berbayar adalah demi menjamin keberlanjutan dari sebuah ekosistem dunia usaha yang meliputi sarana pembayaran, pengelola pelatihan dan penyedia jasa pelatihan, serta seluruh rantai usaha yang terlibat. Di masa pandemi, sistem pelatihan online yang dilengkapi sertifikat ini didesain untuk interaktif, baik langsung secara real time (webinar) maupun tidak langsung berupa learning management system atau media kontak dan sarana feedback langsung dari instruktur,” jelas Denni.

Untuk menjamin kualitas pelatihan, Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja senantiasa melakukan kurasi dan verifikasi final atas lembaga pelatihan yang diusulkan oleh mitra platform digital. Lembaga pelatihan dan mitra platform digital bersaing secara sehat dalam e-marketplace dan konsep bantuan langsung di mana peserta memiliki kebebasan memilih modul pelatihan sesuai dengan minat dan kebutuhan masing-masing.

“Ke depannya, kami akan meningkatkan kapasitas kurasi dengan bekerjasama dengan pakar dan praktisi vokasi, selain jajaran kementerian/lembaga yang biasa menyelenggarakan pelatihan vokasi,” tutur Denni.

Sebelumnya, Komite Cipta Kerja dan Manajemen Pelaksana juga telah berkonsultasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mana disampaikan bahwa pelaksanaan dan kemitraan dalam Kartu Prakerja telah memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha sehat. Pada tahap awal, terdapat 10 mitra platform digital diundang untuk menjadi mitra program Kartu Prakerja dan 8 di antaranya menyatakan kesediaannya.

“Manajemen Pelaksana pun telah membuka pendaftaran kepada publik untuk menjadi mitra baru secara terbuka. Saat ini sudah ada 19 perusahaan yang menyatakan minatnya dan ke depan masih akan terus terbuka,” ujar Denni.

Program Kartu Prakerja ini merupakan inovasi pelayanan publik dengan menggunakan teknologi dan membuka akses seluas-luasnya bagi calon penerima manfaat. Metode pendaftaran daring ini dapat mengurangi biaya operasional dan mengefisienkan waktu pendaftaran bagi masyarakat, serta dapat mencegah adanya pungutan liar dan kecurangan.

Oleh karenanya, sistem daring ini harus dilengkapi dengan tahapan verifikasi berdasarkan best practice internasional dan sektor jasa keuangan yaitu know your customer (KYC), salah satu yang efektif menggunakan teknologi face matching. Gunanya untuk mencegah fraud dari oknum yang ingin memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang lain dalam mendaftar Kartu Prakerja. Penggunaan teknologi ini merupakan bentuk kehati-hatian Manajemen Pelaksana untuk memastikan uang negara tersalurkan tepat sasaran.

Untuk membantu pendaftaran bagi sebagian masyarakat yang belum memiliki akses internet, pemerintah telah memberikan layanan fasilitasi dan bimbingan masyarakat. Ke depannya, pendaftaran dapat dilakukan secara luring (offline) dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan di setiap provinsi. Data pendaftaran luring nantinya dapat dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk kemudian diserahkan kepada Manajemen Pelaksana untuk ditindaklanjuti. (nck)

15 June 2020

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamana (Menko Polhukam) Mahfud MD, melakukan dialog dan bertemu sejumlah tokoh agama, ormas dan pimpinan Pondok Pesantren di Gedung Pracimasono, komplek Kepatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, (14/7/2020).

Dalam kesempatan ini, Mahfud MD menampung berbagai aspirasi sejumlah tokoh, menguatkan komitmen, menjaga keutuhan negara.

Menyikapi pro dan kontra Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Mahfud MD tegas mengatakan pelarangan komunisme di Indonesia bersifat final, sebab berdasarkan TAP MPR No I Tahun 2003 tidak ada ruang hukum untuk merubah atau mencabut TAP MPRS XXV Tahun 1966.

Sikap pemerintah, lanjut Mahfud, tidak setuju jika TAP MPRS nomor 20 tidak masuk ke dalam RUU HIP, dan pemerintah juga tidak setuju jika Pancasila dikurangi menjadi trisila atau ekasila.

"Baru saja saya menyampaikan sikap pemerintah pada para ulama, MUI, NU, Muhammadiyah dan pimpinan Pondok Pesantren di DIY. Saya kira tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan, kecuali mengawal agar janji dan komitmen itu dipegang oleh pemerintah dan DPR. Mari saling memahami dan saling bekerjasama untuk mencapai yang baik di dalam demokrasi yang kita bangun," pungkas Mahfud MD.

Menanggapi paparan Menko Polhukam Mahfud MD terkait RUU HIP, Wakil Ketua PW Muhammadiyah DIY, Hamdan Hambali mengaku sejalan dengan sikap pemerintah.

Semantara itu, Kyai Malik Madani yang juga Wakil Ketua Umum MUI DIY, mengapresiasi sikap pemerintah dalam merespon pro dan kontra RUU HIP.

"Dari pertemuan ini nampak bahwa pemerintah cukup menampung aspirasi masyatakat, sehingga tidak membiarkan RUU HIP ini melenggang begitu saja, dengan keberatan-keberatan dari masyatakat yang begitu masif. Saya kira merupakan petunjuk bagi kita bahwa penerintah sekarang ini adalah pemerintah yang tidak otoriter, jadi tuduhan bahwa pemerintah ini otoriter, tertolak dengan kenyataan dengan kenyataan yang kita peroleh dari pertemuan pada malam hari ini," ujar Malik Madani.

Selain Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU DIY, Fahmy Akbar Idries turut mengapresiasi sikap tegas pemerintah.

"Pertama saya mengucapkan terima kasih pada pemerintah yang sudah memberikan gamblang melalui Prof. Mahfud, bahwa ternyata pemerintah juga baru menerima draf dari parlemen. Kedua, dijelaskan dengan tegas bahwa pemerintah menolak dua isu utama yang menjadi diskursus di publik, yaitu terkait dengan belum masuknya TAP larangan ideologi Komunisme dan mengenai Pancasila yang diperas menjadi trisila atau ekasila. Dengan demikian keberatan dari masyarakat langsung diterima oleh pemerintah dan langsung disikapi," tegas Fahmi.

Dalam dialog yang berlangsung hangat dan penuh keakraban ini, sejumlah tokoh dan pimpinan Pondok Pesantren menyampaikan aspirasi dan masukan kepada pemerintah, khususnya terkait RUU HIP. (nck)

12 June 2020

Jakarta, 10 Juni 2020. OJK mencermati dalam beberapa hari ini beredar viral berita lama yang mengkaitkan kondisi beberapa bank, sementara seperti disampaikan Ketua BPK Agung Firman Sampurna meminta nasabah tidak perlu khawatir, takut, atau ragu terhadap bank-bank tersebut, karena pengawasannya dilakukan langsung oleh OJK. Viralnya berita lama tersebut juga dimanfaatkan oknum yang tidak beretika sebagai marketing gimmick untuk menarik nasabah bank.

OJK menyampaikan bahwa industri perbankan saat ini dalam kondisi stabil dan terjaga, tercermin dari rasio keuangan hingga April yang berada dalam batas aman (treshold) seperti permodalan (CAR) 22,13 persen, kredit bermasalah (NPL) gross 2,89 persen (NPL Net 1,09 persen) dan kecukupan likuiditas yaitu rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Untuk itu OJK mengharapkan, masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan jika membutuhkan informasi mengenai sektor jasa keuangan bisa menghubungi Kontak OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157 157 157. OJK dan BPK juga senantiasa berkoordinasi agar fungsi pengawasan bank berjalan efektif untuk melindungi kepentingan nasabah. OJK menyambut baik ketegasan BPK yang telah melakukan klarifikasi ke media bahwa BPK tidak pernah membuat statement yang banyak diberitakan. OJK juga sudah menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. (nck)

05 June 2020

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan perbankan telah melakukan restrukturisasi untuk 5,33 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp517,2 triliun hingga 26 Mei 2020.

Wimboh mengatakan dari jumlah tersebut outstanding restrukturisasi UMKM sebesar Rp250,6 triliun berasal dari 4,55 juta debitur dan non-UMKM Rp266,5 triliun berasal dari 780 ribu debitur.

“Jadi kita dalam melakukan mapping debitur perbankan itu ada tiga klaster yakni UMKM, BUMN, dan swasta,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis

Lebih lanjut Wimboh menuturkan untuk total outstanding restrukturisasi di perusahaan pembiayaan per 2 Juni 2020 mencapai Rp80,55 triliun dengan 2,6 juta kontrak telah disetujui.

“Terdapat 485 ribu kontrak yang masih dalam proses persetujuan,” ujarnya.

Ia mengatakan untuk klaster BUMN telah ditangani secara khusus oleh Kementerian BUMN dan Menteri Keuangan sehingga OJK berharap tidak ada BUMN yang gagal dalam memenuhi kewajiban mereka baik di perbankan maupun pasar modal.

“Seharusnya tidak ada lagi BUMN yang akan default. Tidak ada lagi BUMN yang tidak akan membayar kewajibannya di pasar modal,” tegasnya.

Wimboh optimistis likuiditas perbankan akan tetap stabil seiring dengan kebijakan Quantitative Easing oleh Bank Indonesia (BI) yang telah menyuntikkan likuiditas sebesar Rp583,8 triliun.

“Ini yang banyak menikmati bank-bank besar sebagai player atau supplier di pasar uang antarbank sehingga menurut kami dari amunisi secara market tidak ada masalah,” katanya.

Tak hanya itu ia menyatakan pemerintah juga telah menempatkan dana ke bank jangkar sebagai penyangga likuiditas perbankan jika diperlukan seiring dengan penandatanganan PP Nomor 23/2020 oleh Menteri Keuangan. (nck)

05 June 2020

Jakarta - Untuk mendukung target Indeks Keuangan Inklusif sebesar 90% pada 2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkolaborasi dengan dengan Nahdlatul Ulama (NU) meresmikan Piloting Kios Warga Nahdlatul Ulama (WarNU) Digital dan Penyerahan Simbolis Kartu Santri/Pelajar NU Digital secara daring pada Kamis (4/6), di Jakarta.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam empat tahun ke depan ditargetkan akan dibentuk 10 ribu Kios WarNU Digital, dengan bantuan fasilitasi dari Kemenko Perekonomian bersama para stakeholder keuangan inklusif.

“Dalam waktu dekat, dengan pendampingan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon dan PT JSS (PT Jaring Sistema Semesta), serta pembiayaan dari lembaga keuangan dan platform digital terkait, akan siap beroperasi 100 Kios WarNU Digital,” ujar Iskandar.

Melalui Kios WarNU Digital, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan mendapatkan dukungan penguatan usaha berupa pembiayaan usaha kios, sistem pemesanan digital terintegrasi, pendampingan, ekosistem nontunai (cashless), sistem delivery digital, dan sistem informasi pelacakan (tracking) digital.

Kemudian, pendampingan yang akan diberikan oleh PT JSS berbentuk strategi manajemen kios, pengelolaan layout kios, penggunaan aplikasi digital, manajemen operasional dan pendampingan usaha secara berkala. Sedangkan, dalam hal penguatan permodalan akan dilakukan melalui skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Lembaga Penyalur KUR dan pembiayaan usaha dari perusahaan teknologi finansial (tekfin) seperti Kerjasama.com.

Di sisi lain, untuk meningkatkan keuangan inklusif bagi milenial, Kemenko Perekonomian dan lembaga keuangan serta tekfin bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pondok pesantren melalui penerbitan Kartu Santri/Pelajar Digital yang multifungsi sebagai kartu identitas santri/pelajar, kartu tabungan, dan semua transaksi keuangan digital lainnya, seperti membeli barang kebutuhan di Kios WarNU Digital.

“Selama empat tahun ke depan diharapkan dengan kerjasama yang baik antara Kemenko Perekonomian dan stakeholder keuangan inklusif, serta lembaga pendidikan/pesantren dapat diterbitkan sekitar satu juta Kartu Santri/Pelajar Digital,” tutur Iskandar.

Dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif 28 Januari 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan agar capaian Indeks Keuangan Inklusif dapat terus ditingkatkan, hingga Indeks Keuangan Inklusif mencapai 90% pada 2024. Sementara, pada 2019 tercatat sejumlah 76,1% penduduk dewasa di Indonesia telah terlayani akses keuangan, melampaui target Indeks Keuangan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016 yakni 75%.

Jumlah warga Nahdliyin sendiri diperkirakan lebih dari 120 juta orang, menaungi 29.000 pesantren dan lembaga pendidikan, serta membina 256 lembaga pendidikan tinggi.

Iskandar menambahkan, Pemerintah Indonesia ingin membuka kembali perekonomian dengan tujuan utama memberikan nafkah dan menyejahterakan rakyat, tetapi supaya tidak sampai terpapar virus Corona, maka sedang disiapkan protokolnya, termasuk dengan menjaga jarak antar satu sama lain.

“Jadi, inisiatif Kios WarNU menunjukkan bahwa PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pd khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di era pandemi, kontak fisik terlalu dekat harus dihindari, jadi solusi ini adalah yang terbaik di normal baru,” jelasnya.

Ketua Yayasan UNU Cirebon Eman Suryaman yang hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengungkapkan, peresmian Kios WarNU Digital dan Kartu Santri/Pelajar Digital Percontohan dengan Pendampingan UNU Cirebon tersebut bermakna sangat penting dalam mengurangi risiko dari dampak penyebaran Covid-19.

“Karena dengan pemanfatan teknologi keuangan digital di dalam sistem pemesanan barang dan sistem pembayaran dalam transaksi Kios WarNU Digital, maka akan mengurangi pergerakan orang dan tetap mendukung penerapan physical distancing dalam melaksanakan transaksi. Begitu juga Kartu Santri/Pelajar Digital juga sangat bermanfaat dalam mengurangi risiko penyebaran Covid-19 melalui uang tunai,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah, Kemenko Perekonomian akan melaksanakan koordinasi untuk: (1) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal baik perbankan maupun nonbank; (2) Memperluas pemanfaatan teknologi keuangan digital/tekfin dalam transaksi keuangan, termasuk untuk menjangkau daerah-daerah pedesaan; (3) mengembangkan infrastruktur sektor keuangan untuk masyarakat, seperti mendekatkan ATM ke sentra produksi seperti klaster usaha mikro; dan (4) pengembangan implementasi keuangan syariah khususnya di pondok pesantren.

Turut berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan secara daring ini antara lain Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian Gede Edy Prasetya, perwakilan direksi BRI, BRI Syariah, BJB, dan Kerjasama.com, perwakilan pemilik Kios WarNu di Cirebon dan Purwakarta, serta civitas akademika UNU Cirebon. (nck)

29 May 2020

Jakarta, 28 Mei 2020. Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan dampak pandemi Covid-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meskipun dari berbagai indikator dan profil risiko, kondisi stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi yang positif.

Di sisi lain, menyikapi kondisi “new normal” yang mulai berlaku di berbagai negara, OJK melihat adanya kesempatan bagi sektor riil di Tanah Air dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan kapasitas ekspornya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini juga didukung ketersediaan likuiditas dan aspek permodalan yang cukup di perbankan saat ini.

Dalam upaya memitigasi dampak pelemahan ekonomi dan menjaga ruang untuk peran intermediasi sektor jasa keuangan, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus lanjutan yang telah disampaikan OJK pada hari Rabu (27/5) lalu.
Kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan April 2020 tumbuh sejalan dengan perlambatan ekonomi. Kredit perbankan tumbuh sebesar 5,73% yoy, sementara piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tercatat tumbuh sebesar 0,8% yoy. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh sebesar 8,08% yoy. Pada April 2020, industri asuransi berhasil menghimpun pertambahan premi sebesar Rp15,7 triliun.
Sampai 26 Mei 2020, penghimpunan dana melalui pasar modal tercatat mencapai Rp32,6 triliun dengan 22 emiten baru. Di dalam pipeline telah terdapat 67 emiten yang akan melakukan penawaran umum dengan total indikasi penawaran sebesar Rp31,6 triliun.

Profil risiko lembaga jasa keuangan pada April 2020 masih terjaga pada level yang terkendali dengan rasio NPL gross tercatat sebesar 2,89% (NPL net Bank Umum Konvensional (BUK): 1,09%) dan Rasio NPF sebesar 3,25%. Risiko nilai tukar perbankan dapat dijaga pada level yang rendah terlihat dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 1,62%, jauh di bawah ambang batas ketentuan sebesar 20%.

Sementara itu, likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Rasio alat likuid/non-core deposit dan alat likuid/DPK April 2020 terpantau pada level 117,8% dan 25,14%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Permodalan lembaga jasa keuangan terjaga stabil pada level yang memadai. Capital Adequacy Ratio BUK tercatat sebesar 22,13% serta Risk-Based Capital industri asuransi jiwa dan asuransi umum masing-masing sebesar 651% dan 309%, jauh diatas ambang batas ketentuan sebesar 120%.
Sebelumnya, proyeksi IMF dan rilis data PDB triwulan I-2020 menyebutkan bahwa mayoritas negara akan mengalami kontraksi pada triwulan selanjutnya akibat kebijakan lockdown yang telah diterapkan. Selain itu, rilis data high frequency terkini semakin meningkatkan keyakinan bahwa AS dan Eropa akan mengalami resesi pada triwulan II-2020. Kendati demikian, di tengah tingginya potensi resesi, mulai dilonggarkannya lockdown di beberapa negara maju memberi sentimen positif dan mendorong penguatan pasar saham dan obligasi global pada Mei 2020.
Meredanya volatilitas di pasar keuangan global berdampak pula pada pasar keuangan domestik yang bergerak relatif stabil di tengah masih tingginya penyebaran Covid-19 di Indonesia serta rilis data perekonomian domestik yang kurang positif.

Sampai dengan 20 Mei 2020, pasar saham ditutup di level 4.546 atau sedikit melemah sebesar -3,6% mtd, sedangkan pasar SBN relatif stabil dengan yield rata-rata menguat sebesar 11,9 bps mtd. Investor nonresiden mencatatkan net buy sebesar Rp12,5 triliun mtd (pasar saham: Rp8,0 triliun; pasar SBN: Rp4,5 triliun), berbeda dengan bulan April yang masih mencatatkan net sell sebesar Rp10,9 triliun. OJK senantiasa memantau perkembangan pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian global dan domestik. OJK juga akan terus menyiapkan berbagai kebijakan sesuai kewenangannya menjaga stabilitas industri jasa keuangan, melindungi konsumen sektor jasa keuangan serta mendorong pembangunan ekonomi nasional. (nck)

29 May 2020

Jakarta, 28 Mei 2020. Memasuki tahun 2020 BNI Syariah tercatat telah naik kelas ke Buku III, setelah pemegang saham melakukan setoran modal inbreng sebesar Rp 255 miliar dan BNI Syariah mencetak laba bersih Rp214,01 miliar pada triwulan I 2020, naik 58% dibandingkan periode sama 2019 sebesar Rp135,35 miliar.

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dengan penambahan modal dan kinerja pada akhir triwulan I 2020 membuat BNI Syariah naik kelas menjadi BUKU 3 atau mempunyai modal inti diatas Rp 5 triliun,” kata Firman.

Kenaikan laba BNI Syariah per triwulan I 2020 didorong oleh portofolio pembiayaan yang seimbang, peningkatan DPK yang optimal dengan komposisi CASA yang tinggi. “Dalam menjalankan bisnis, BNI Syariah didukung oleh kuatnya sinergi dengan BNI Group, berfokus pada segmen pembiayaan dengan risiko yang terkendali, melakukan efisiensi biaya operasional, dan berfokus pada Halal Ecosystem,” kata Firman, Kamis (28/5).

Dengan pertumbuhan laba yang positif, rasio profitabilitas BNI Syariah pun meningkat ditandai dengan meningkatnya ROE (Return on Equity) secara signifikan dari 12,79% di triwulan I tahun 2019 menjadi 17,95% di triwulan I tahun 2020. Sementara itu, rasio ROA (Return on Asset) juga naik dari 1,66% di triwulan I tahun 2019 menjadi 2,24% di triwulan I tahun 2020.

Dari sisi bisnis, BNI Syariah pada triwulan I tahun 2020 telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp32,33 triliun, naik 9,80% dari posisi yang sama tahun 2019 sebesar Rp29,44 triliun. Komposisi Pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp15,71 triliun (48,6%); segmen komersial sebesar Rp8,01 triliun (24,78%); segmen kecil dan menengah sebesar Rp6,69 triliun (20,68%).

Dari sisi liabilitas, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah pada triwulan I tahun 2020 mencapai Rp44,86 triliun, naik 16,59% dibandingkan periode sama pada tahun 2019 sebesar Rp38,48 triliun. Pertumbuhan tersebut meningkatkan rasio CASA dari 60,04% di triwulan I 2019 menjadi 64,96% di triwulan I 2020. Pertumbuhan DPK BNI Syariah tersebut juga lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,18% year on year (data SPS per Februari 2020 BUS-UUS).

Jumlah rekening juga meningkat dari triwulan I 2019 sebesar 3,15 juta menjadi 3,53 juta di triwulan I tahun 2020. Strategi yang dijalankan diantaranya dengan melakukan kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah maupun pesantren, dan komunitas.

BNI Syariah juga mempunyai aplikasi uang elektronik syariah pertama di Indonesia yaitu HasanahKu. Sebagai produk unggulan, HasanahKu menjadi salah satu flagship positioning BNI Syariah dalam digitalisasi dan payment system dengan beberapa fitur transaksi diantaranya untuk pembelian token dan pembayaran tagihan listrik; top up pulsa; pembayaran tagihan telepon, TV berlangganan serta iuran BPJS. Top up saldo HasanahKu dapat dengan mudah dilakukan melalui berbagai pilihan channel seperti ATM, Mobile Banking, Internet Banking dan SMS Banking.

Uang elektronik HasanahKu dipasarkan sebagai value added product pada area atau segmen yang menjadi kekuatan BNI Syariah yaitu ekosistem halal, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan dan lembaga Ziswaf, sehingga terbentuk kemitraan strategis menggunakan skema business to business (B2B) dengan ekosistem merchant dan community base yang salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi dengan perusahaan rintisan (start up) berbasis teknologi serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

Kinerja BNI Syariah triwulan I 2020 ini tidak lepas dari sinergi BNI Syariah dengan BNI sebagai perusahaan induk, dimana BNI Syariah didukung teknologi yang dimiliki BNI sehingga lebih efisien. Selain sinergi dari sisi teknologi, BNI Syariah juga bersinergi dengan BNI terkait jaringan, dimana 1.747 outlet milik BNI dapat melayani transaksi syariah melalui produk-produk BNI Syariah.

Untuk kenyamanan nasabah bertransaksi saat pandemi COVID-19, BNI Syariah juga menghimbau segenap nasabah menggunakan layanan E-Banking (BNI Mobile Banking, BNI SMS Banking, BNI Internet Banking).

Untuk antisipasi kondisi usaha nasabah, BNI Syariah memberikan keringanan (restrukturisasi) berupa penundaan pembayaran kepada nasabah yang terdampak COVID-19. Bentuk keringanan restrukturisasi yang diberikan akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha nasabah. Restrukturisasi ini diharapkan dapat membantu memudahkan nasabah dalam hal pembayaran kewajibannya.

Untuk meringankan beban masyarakat, BNI Syariah telah melakukan beberapa kontribusi selama pandemi COVID-19 diantaranya adalah Layanan Kesehatan Cegah Virus Corona Sejak Dini; Penyemprotan Disinfektan di Fasilitas Umum; Bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tim medis; Pemberian santunan kepada Pensiunan BNI Syariah; Program Tetanggaku Hasanahku; Penggalangan dana melalui platform Wakaf Hasanah bekerja sama dengan Dompet Dhuafa; Inisiasi penggalangan dana bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation. Selain itu BNI Syariah juga menggalang donasi melalui BNI iB Hasanah Card bekerja sama dengan ACT. (nck)

27 May 2020

Jakarta, 27 Mei 2020. Pemerintah tengah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol tatanan normal baru yang Produktif dan Aman Covid-19. Dua program pun dirancang secara bersamaan, yaitu Exit-Strategy Covid-19 yang dimulai secara bertahap pada setiap fase pembukaan ekonomi dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

“Pemerintah membuat rencana agar kehidupan berangsur-angsur berjalan ke arah normal, sambil memperhatikan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Data tersebut tentu akan dikoordinasikan dan bermuara di BNPB,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet terkait hal tersebut, Rabu (27/5).

Menko Airlangga menerangkan, Pemerintah membuat tahapan penilaian kesiapan berdasarkan sistem scoring yang mencakup 2 (dua) dimensi. Pertama, Dimensi Kesehatan terdiri dari perkembangan penyakit, pengawasan virus, dan kapasitas layanan kesehatan. Kedua, Dimensi Kesiapan Sosial Ekonomi yang mencakup protokol-protokol untuk setiap sektor, wilayah, dan transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya.

Ia menegaskan skenario Produktif dan Aman Covid-19 ini hanya bisa dicapai apabila Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat merespons dengan cepat upaya menekan tingkat infeksi dan kematian akibat Covid-19. “Selain itu, kita dorong pemulihan ekonomi dengan cepat melalui pembukaan kegiatan ekonomi setelah kurva melandai dan melakukan dorongan fiskal dan moneter sehingga diharapkan kita bisa keluar dari resesi ekonomi,” sambungnya.

Adapun aspek yuridis terhadap pelaksanaan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 terkait dengan regulasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu: PSBB dicabut sebelum jangka waktu penetapan PSBB oleh Menteri Kesehatan dan PSBB otomatis selesai setelah jangka waktu pelaksanaannya berakhir.

Airlangga menjelaskan mengenai Syarat Perlu, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin menyesuaikan kebijakan PSBB. Syarat Perlu terdiri atas Perkembangan Covid-19, Pengawasan terhadap virus/Kesehatan Publik, Kapasitas pelayanan kesehatan, Persiapan dunia usaha, dan Respons Publik.

Sementara Protokol baru dalam berkegiatan di luar rumah yang akan terus dilanjutkan walaupun PSBB disesuaikan meliputi: (i) Memastikan membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih; (ii) Menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah; (iii) Menerapkan physical distancing (1.5-2 m); (iv) Isolasi mandiri jika terpapar kasus positif dan sakit; dan (v) Pengecekan suhu di setiap Gedung.

Menko Perekonomian juga menerangkan bahwa ratas kabinet membahas mengenai Indikator Kesehatan di seluruh daerah di Indonesia berdasarkan Reproduction Rate (RT) dan perkembangan kasus baru. Dari hasil penilaian berdasarkan indikator Kesehatan dan Kesiapan Protokol didapatkan beberapa informasi.

Menurut Data Epidemiologi BNPB, ada 110 Kabupaten/Kota yang belum pernah terinfeksi Covid-19 atau sudah tidak ada kasus positif. Upaya yang harus dilakukan adalah mempertahankan wilayah yang berstatus Zona Hijau agar tetap terbebas dari Penyebaran Covid-19 serta memulihkan Kembali Kegiatan Ekonomi namun tetap memperhatikan penerapan Protokol Normal Baru.

Kemudian ada pula Daerah/Wilayah dengan Daya Tular Rt <1, berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Ada sebanyak 8 Provinsi yang sudah siap, antara lain: Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau.

Ada juga Daerah/Wilayah yang menurut analisis tren yaitu Semarang (Jawa Tengah) dan berdasarkan analisis tingkat Kelurahan/Desa Gubernur Jawa Barat, sebagian Jawa Barat yang berada sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang signifikan siap dibuka.

Untuk itu, Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forminda) akan segera menyusun protokol dan menguji secara seksama di lapangan sebelum membuka kegiatan, menyiapkan prasyarat Kesehatan yang dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, dan menyiapkan prakondisi lainnya dan langkah cepat untuk memperketat kembali aktivitas jika diharuskan.

Pemerintah, kata Menko Perekonomian, juga membuat rencana ujicoba, simulasi dalam minggu ini dan pembukaan pada minggu depan, serta melakukan sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.

”Sesuai arahan Presiden RI, TNI dan POLRI akan mengawal dan berkoordinasi di tempat-tempat keramaian untuk menjaga kedisiplinan masyarakat agar tidak terjadi secondary wave. Data-data yang sifatnya dinamis tersebut juga akan terus dikoordinasikan sesuai dengan situasi dan keadaan di daerah masing-masing,” tegas Airlangga.

Selain itu, ratas kabinet juga membahas kesiapan dari protokol-protokol, baik yang bersifat umum maupun protokol kegiatan ekonomi seperti industri manufaktur, pariwisata, perhubungan, dan perdagangan.

“Kemudian juga sektor perkebunan yang selama ini terus berjalan, sektor pertambangan yang memang jauh dari masyarakat, dan sektor pertanian yang kemarin sedang melakukan panen sampai sekarang. Ini adalah sektor-sektor yang masih bisa beraktivitas dan tentunya BNPB akan terus mengoordinasikan,” pungkas Menko Airlangga. (nck)

27 May 2020

JAKARTA – 27 Mei 2020. Lion Air (kode penerbangan JT), Wings Air (kode penerbangan IW), Batik Air (kode penerbangan ID) member of Lion Air Group memberikan keterangan resmi terkait dengan layanan pengoperasian penerbangan penumpang berjadwal yang melayani jaringan domestik, bahwa melaksanakan penghentian sementara operasional penerbangan.

Lion Air Group sangat mendukung pemerintah terkait dengan usaha pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), melalui peran serta aktif melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap lingkungan dan aktivitas perusahaan serta mensosialisasikan di lingkungan sekitar perusahaan.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan operasional penerbangan sebelumnya, banyak calon penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau tidak bisa terbang dan harus kembali dengan segala biaya yang telah dikeluarkan (kerugian), hanya karena ketidaktahuan atau ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan perjalanan dengan pesawat udara. Dengan demikian Lion Air Group berkesimpulan bahwa para calon penumpang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih intensif agar lebih mengetahui dan memahami secara jelas terkait dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang dibutuhkan untuk rencana bepergian menggunakan pesawat udara. Calon penumpang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bagaimana dokumen-dokumen perjalanan dipenuhi dan dimana calon penumpang mendapatkannya. Selain itu juga untuk memastikan kondisi kesehatan fisik dan jiwa seluruh karyawan berada dalam keadaan baik, pasca operasional sebelumnya.

Lion Air Group berkesimpulan, bahwa masih dibutuhkan waktu agar para calon penumpang lebih mengetahui dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, sehingga Lion Air Group memutuskan untuk melakukan sosialisasi yang lebih intensif melalui website dan kantor-kantor cabang serta menghentikan sementara operasional penerbangan selama 5 (lima) hari, yaitu mulai 27 Mei sampai dengan 31 Mei 2020.

Lion Air Group memfasilitasi kepada calon penumpang yang sudah memiliki atau membeli tiket (issued ticket) dapat melakukan proses pengembalian dana tanpa potongan (full refund) atau perubahan jadwal keberangkatan tanpa tambahan biaya (reschedule) melalui Kantor Pusat dan Kantor Cabang Penjualan Tiket (Ticketing Town Office) Lion Air Group di seluruh kota di Indonesia, layanan kontak pelanggan (call center) 021-6379 8000 dan 0804-177-8899.

Page 2 of 21

Tentang Kami