Live Streaming
Page 2 of 14
25 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Pesona seni dan budaya Sumatera Barat hadir saat pelaksanaan Resepsi Diplomatik HUT ke 73 Republik Indonesia, di Roma, Italia, Selasa (23/10/20180 malam -waktu setempat.

Pada awal acara, tari Pasambahan -seni tari tradisional khas Minang yang menjadi simbol ungkapan hormat bagi tamu, menyapa sekitar 250 orang undangan.

Mereka terdiri dari kalangan korps diplomatik, pejabat tinggi kementerian, dan anggota Parlemen Italia, serta mitra kerja KBRI Roma.

Tidak hanya mereka yang tinggal di Roma, undangan datang dari berbagai wilayah di Italia, seperti Genoa, Florence, Napoli, hingga Sicilia.

Sementara itu, tari Piring yang menggambarkan suka cita kala masa panen tiba, menjadi pengantar para tamu menikmati hidangan yang disajikan.

Rendang, menu khas Sumatera Barat, dan juga Soto Kudus menjadi salah satu menu yang paling diminati undangan.

 

Suasana resepsi diplomatik HUT 73 RI di KBRI Roma, Italia, Selasa malam (23/10/2018) waktu setempat.
Suasana resepsi diplomatik HUT 73 RI di KBRI Roma, Italia, Selasa malam (23/10/2018) waktu setempat.(DOKUMENTASI KBRI ROMA)

 

Berbagai tarian dan nyanyian daerah yang dibawakan Tim Sanggar Seni Budaya binaan Pemkab Pasaman, semakin hangat dengan penampilan campur sari dari Ilaria Meloni, Daniele Zappatore, dan Marco.

Mereka adalah warga Italia alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan program Darmasiswa yang diberikan Pemerintah RI.

Dengan fasih mereka bernyanyi lagu-lagu daerah diiringi instrumen tradisi dipadukan alat musik internasional.

Pada sesi seremonial, Ilaria dan Daniele juga menyanyikan lagu kebangsaan Italia, “Fratelli d’Italia” dan Indonesia Raya.

Nuansa persahabatan lintas budaya dua dunia mengisi perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang sederhana namun tetap menarik tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (25/10/2018), disebutkan, Duta Besar RI untuk Italia, Esti Andayani, sempat mengawali sambutan dengan mengajak hadirin mengheningkan cipta untuk para korban bencana alam di Indonesia.

Selanjutnya, Esti mengungkapkan harapan kerja sama serta hubungan baik yang terjalin selama ini antara Indonesia dan Italia dalam berbagai bidang dapat terus dibina.

 

Ilaria Meloni, Daniele Zappatore, dan Marco, warga Italia alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan program Darmasiswa yang diberikan Pemerintah RI, tampil dalam resepsi diplomatik HUT ke 73 Ri di Roma.
Ilaria Meloni, Daniele Zappatore, dan Marco, warga Italia alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) dan program Darmasiswa yang diberikan Pemerintah RI, tampil dalam resepsi diplomatik HUT ke 73 Ri di Roma. (DOKUMENTASI KBRI ROMA)

 

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno berharap pementasan seni tari dan lagu Sumatera Barat dapat memperkenalkan potensi pariwisata daerah tersebut kepada para tamu undangan.

Irwan datang ke Roma bersama Wali Kota Payakumbuh Riza Pahlevi, Bupati Agam Indra Catri, dan Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama.

Hadir pula Wakil Menteri Luar Negeri Italia Manlio Di Stefano. Saat berbincang dengan Esti di sela-sela resepsi, Stefano turut menyampaikan kekagumannya terhadap seni budaya Indonesia.

Dia mengaku amat menikmati makanan Indonesia yang disajikan malam itu.

25 October 2018

sumber : liputan6.com

Rama Shinta - Rentetan pembangunan begitu nyata terlihat pada PemerintahanJokowi-JK. Di usia empat tahun pemerintahannya, Jokowi-JK tidak hanya melakukan pembangunan infrastruktur di darat, tapi juga laut dan udara.

Tidak hanya pembangunan fisik, mental pun terlihat dipoles Jokowi-JK. Buktinya, sepanjang 2014 hingga 2018, Indonesia menorehkan sederetan penghargaan dalam bidang sains dan teknologi.

Satu yang membuat derajat ekonomi bangsa naik adalah Indonesia menempati peringkat pertama untuk Trust and Confidence in National Government, atau tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah berdasarkan Gallup Data.

Lantas, bagaimana tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan selama 4 tahun Jokowi-JK. Simak dalam Infografis berikut ini:

24 October 2018

sumber : tempo.co

Rama Shinta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bendera yang dibakar dalam insiden bertuliskan lafadz Tauhid bukan merupakan bendera HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia-organisasi yang telah dilarang di negeri ini.

 

"Memang itu tidak ada HTI-nya, jadi itu kalimat tauhid. Kami melihat yang dibakar kalimat tauhid karena tidak ada simbol HTI," kata Wakil Ketua Umum MUI Yunahar Ilyas di gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Oktober 2018.

Dalam penyelidikan awal Polri dari keterangan tiga orang yang diamankan, bendera Tauhid itu dibakar lantaran pelaku mengira bendera tersebut adalah bendera HTI.

Terkait hal tersebut, Yunahar menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk mengusut motif pembakaran. Motif tersebutlah yang menentukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

Secara agama, Yunahar menegaskan, pembakaran bendera Tauhid itu harus dilihat niatnya. Apalagi, pembakaran itu terjadi di muka umum. Karena itu, pembakaran ini tidak bisa disimplifikasi diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

"Ini ada latar belakang sosial yang tidak bisa kita sederhanakan. Faktanya memang ada bendera kalimat tauhid dibakar, tapi kalau niat (sengaja bakar tauhid) rasanya tidak mungkin," ujar dia.

Dalam video yang beredar dengan durasi 02.05 menit itu, memperlihatkan ada seorang anggota berbaju Banser yang membawa bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid. Belasan orang berbaju Banser lainnya kemudian berkumpul untuk bersama-sama menyulut bendera tersebut dengan api.

Tak hanya bendera, mereka juga nampak membakar ikat kepala berwarna hitam bertuliskan aksara arab itu. Agar kedua benda lebih cepat dilalap api, mereka menggunakan koran yang juga telah disulut. Sementara itu, ada salah satu dari mereka yang mengibarkan bendera Merah Putih berukuran besar.

 

Sementara itu, Polri menyatakan bahwa bendera yang dibakar oleh anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) di Garut, Jawa Barat adalah bendera HTI. Hal itu diutarakan oleh Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto usai mendapatkan keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap tiga orang saksi.

"Keterangan sementara dari tiga orang diamankan Polres Garut bahwa mereka membakar bendera HTI yang telah dinyatakan terlarang oleh UU," kata Setyo.

23 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Brand Finance telah merilis laporan tahunannya tentang 100merek negara paling berharga di dunia.  Perusahaan konsultan penilaian merek global ini mengevaluasi merek nasional suatu negara berdasarkan keadaan di negaranya dan ekonomi secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosio-ekonomi.

Dikutip dari Seasia, merek nasional “dengan kategori kuat" menunjukkan lingkungan yang sangat menarik untuk investasi, mendorong investasi masuk, menambah nilai ekspor, dan menarik wisatawan serta pekerja terampil.

"Pariwisata adalah sumber pemasukan potensial utama untuk semua negara. Namun, persaingan sangat ketat dan sangat penting untuk memastikan semua titik dari merek diselaraskan untuk memberikan pengalaman terbaik,” sebut laporan tersebut, Selasa (23/10/2018).

Amerika Serikat  menjadi merek negara paling berharga di dunia dengan nilai 25,9 triliun dollar AS. Sedangkan China membuntutinya di peringkat dua dengan nilai 12,779 triliun dollar AS.

Adapun Jerman, Inggris dan Jepang berturut-turut berada di posisi 3, 4, dan 5.

Sementara itu Indonesia berada di peringkat 16 dengan nilai 848 miliar dollar AS.  Posisi ini mengungguli negara-negara kawasan Asia Tenggara lainnya, termasuk Singapura yang harus puas di posisi kedua.

 

Berikut daftar negara Asia Tenggara dengan merek paling berharga:

1. Indonesia, peringkat 16 dunia dengan nilai merek 848 miliar dollar AS
2. Singapura, peringkat 28 dunia dengan nilai merek 530 miliar dollar AS
3. Filipina, peringkat 29 dunia dengan nilai merek 524 miliar dollar AS
4. Malaysia, peringkat 30 dunia dengan nilai merek 523 miliar dollar AS
5. Thailand, peringkat 31 dunia dengan nilai merek 509 miliar dollar AS
6. Vietnam, peringkat 43 dunia dengan nilai merek 235 miliar dollar AS
7. Myanmar, peringkat 73 dunia dengan nilai merek 52 miliar dollar AS

22 October 2018

sumber : liputan6.com

 

Rama Shinta - Santri memiliki peran penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia setelah keluarnya Resolusi Jihad yang dimotori oleh KH Hasyim Asy'ari yang juga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Oktober 1945.

Resolusi Jihad inilah yang menjadi pemantik semangat juang para santri untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari para sekutu yang mencoba merongrong kembali kemerdekaan bangsa.

Melalui pesantren yang didirikannya dan juga jamiyah NU, KH Hasyim Asyari menanamkan nasionalisme dan patriotisme yang kelak mengobarkan api perlawanan rakyat terhadap kolonialisme yang telah mengakar berabad-abad lamanya.

Imperialisme dan hegemoni kolonial terhadap rakyat, tidak hanya terbatas pada aspek lahir seperti ekonomi, politik dan sebagainya, tetapi lebih dari itu, telah menguasai kesadaran dan rasionalitas bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, pendidikan dan dakwah dipandang merupakan sarana yang efektif untuk mengubah kesadaran rakyat dan membangkitkannya dari ketertindasan selama itu.

Melalui pengajaran dan fatwa-fatwanya, KH Hasyim Asyari menyemai kesadaran untuk bangkit dan melawan, membebaskan diri dari penjajahan, dan pada akhirnya berhasil menggelorakan revolusi fisik merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Surabaya A. Muhibbin Zuhri menilai revolusi fisik pada tahun 1945 merupakan momentum penting yang menjadi pangkal tolak Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat secara politik.

Sejarah mencatat, peperangan terjadi di hampir semua kota penting di Jawa untuk mempertahankan kedaulatan negara yang belum lama diproklamirkan, yaitu pada 17 Agustus tahun itu.

Hal penting yang patut dikemukakan oleh Muhibbin ialah bahwa gerakan perlawanan fisik yang masif itu pasti didorong oleh nilai-nilai kolektif yang membangkitkan keberanian untuk melakukan pengorbanan jiwa, raga dan harta.

Fatwa jihad yang kemudian menjadi resolusi jihad yang dikeluarkan oleh NU, diyakini memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengkristalkan semangat nasionalisme itu melalui implementasi nilai-nilai relegius di dalamnya. Hal ini karena NU memiliki basis sosial yang kuat di Jawa, sehingga resonansi fatwa tersebut dapat memobilisir kekuatan tempur masyarakat muslim.

Proposisi tersebut menurut Muhubbin menemukan relevansinya ketika ditarik hubungan kronologis antara peristiwa pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya dengan resolusi jihadyang diumumkan pada pertemuan ulama-ulama NU se Jawa dan Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945, atau 18 hari sebelumnya.

"Sayangnya, sejarah nasional Indonesia tidak mencantumkan catatan penting mengenai resolusi jihad sebagai konteks peperangan yang akhirnya ditandai secara nasional sebagai Hari Pahlawan tersebut. Hilangnya fragmen penting itu, merupakan bias dari historiografi sejarah nasional yang lebih bernuansa elitis dan politis," kata Muhibbin yang juga salah satu pengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini.

 

Fatwa Jihad

Fatwa jihad KH Hasyim Asyari tersebut menurut catatan Muhibbin Zuhri sekaligus menampilkan cara berfikir fiqh yang matang. Menurutnya, sejak proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI adalah pemerintah yang sah sesuai syariat, dan oleh karenanya, tidak diragukan lagi bahwa negeri Indonesia adalah negeri Islam.

Oleh karena itu, usaha untuk merampas kemerdekaan itu adalah usaha yang harus dilawan menurut titah Islam. Di sinilah, idiom keagamaan berupa "jihad fi Sabilillah" melawan kembalinya kekuatan penjajah menemukan relevansi konseptualnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Hajj [22] : 39. Selain itu, sesuai pendapat al-Anshari dalam kitab Fath al-Wahhab berdasar nass yang sahih : " fardlu `ain ialah wajib yang mesti dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, yaitu apabila musuh telah menyerbu ke negeri Islam".

Adapun mereka yang mati dalam jihad menegakkan titah Allah adalah mati di jalan Allah dan mereka mati syahid. Sikap tersebut, kata Muhibbin, merupakan ekspresi dari pandangan keagamaan sunni yang lebih mengedepankan substansi Islam daripada formalitas. Dalam pandangan politik (Fiqh Siyasi) Sunni, berlakunya syariat Islam lebih penting dibanding menampilkan simbol-simbol Islam.

Bentuk negara, termasuk di dalamnya mekanisme suksesi (nasb al-imamah) boleh bermacam-macam, tetapi yang penting adalah berlakunya nilai-nilai universal Islam dan mengandung jaminan kebebasan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadahnya.

Lebih lanjut, fatwa jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asyari didasari oleh gaya berfikir seorang faqih yang mencerminkan penguasaan terhadap metode istinbath hukum serta penguasaan konteks kesejarahan dimana rumusan hukum yang dihasilkannya tersebut diterapkan.

Ia tidak sekadar mengambil referensi hasil ijtihad ulama klasik, tetapi lebih dari itu, mengeksplorasi sumber-sumber otentik ajaran Islam dengan mempertimbangkan konteks kesejarahannya.

Ketokohan KH Hasyim Asyari diakui oleh semua kalangan, bahkan pemikirannya tidak hanya dapat diterima oleh kalangan umat Islam dari berbagai organisasi yang sebelumnya berbeda orientasi ideologis, tetapi menginspirasi dan sekaligus diterima sebagai landasan bersikap menghadapi kekuatan imperialisme saat itu.

Kredibilitasnya merupakan perpaduan antara karakter keulamaannya yang kuat, juga komitmen kebangsaan, kepemimpinan, dan wawasan kenegaraannya yang luas. Sehingga fatwa jihad yang ia keluarkan, mencerminkan dengan jelas komitmennya yang kuat pada kemaslahatan, sebagaimana juga menjadi tujuan syariat itu sendiri.

Pada saat itu, KH Hasyim Asyari menjadi Rais Akbar NU dan sekaligus Rais Syuriyah Masyumi, pemikiran NU dan Masyumi menyatu untuk sebuah perjuangan besar izzul Islam wa al-Muslimin dalam bingkai NKRI.

 

Santri untuk Indonesia

Jika menilik semangat dari resolusi jihad tersebut, maka selayaknya Hari Santri yang diperingati setiap 22 Oktober bukan hanya milik Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, melainkan milik Indonesia.

Hal ini sesuai pernyataan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf dalam Seminar memeringati Hari Santri Nasional di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu.

Menurut Yahya Staquf, santri bukan hanya trademark NU atau Muhammadiyah, tetapi santri selalu mewarnai kehidupan masyarakat Nusantara. Selain itu, santri itu bukan milik NU saja, tapi milik semua kalangan, golongan yang cinta Tanah Air dan ke-Indonesiaan.

Memang selama ini pondok pesantren banyak dikelola NU, tapi bukan berarti santrinya hanya milik NU. Tradisi santri ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Santri adalah tradisi intelektual Nusantara yang tumbuh selama berabad-abad sejak zaman pra-Islam.

Sebelum ada pendidikan model barat yang diadopsi saat ini, pendidikan Nusantara terjadi di padepokan-padepokan dengan resi-resi. Para resi tinggal dengan murid-muridnya, dan sebelumnya bernama cantrik.

Oleh karena itu, menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) ini, peringatan Hari Santri Nasional menjadi bukti dukungan keberadaan pondok pesantren melalui regulasi dan kebijakan. Tujuannya menghidupkan kembali tradisi intelektual Nusantara, melalui pondok pesantren bisa semakin meningkat kapasitasnya.

Selain itu, Yahya juga meyakini Indonesia memiliki ketahanan sosial budaya luar biasa untuk mengatasi antagonisme yang merebak melalui media sosial. Banyak krisis yang telah dilalui sejak zaman Majapahit hingga saat ini, tapi bisa diselesaikan dengan baik.

Untuk itu, ia berharap Hari Santri bisa diperingati siapapun yang merawat tradisi intelektual Nusantara pada dirinya, termasuk Muhammadiyah. Unsur utama tradisi ini adalah dinamika kecendekiaan.

Ciri dinamika kecendekiaan ini adalah gagasan-gagasan intelektual besar yang membentuk peradaban Nusantara ini, contohnya adalah identitas kerajaan Majapahit sebagai Bhinneka Tunggal Ika yang tidak menggunakan agama sebagai identitas kerajaannya.

Santri Masa Kini Peristiwa 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan menjadi peristiwa heroik, di mana santri turut andil di dalamnya mengaplikasikan Resolusi Jihad untuk mempertahankan NKRI yang dimotori oleh Bung Tomo dengan pidato menggelegarnya.

Tidak hanya itu, dalam proses kemerdekaan dan pembentukan NKRI peran santri juga sangat sangat besar. Bukan hanya dengan angkat senjata, tetapi juga dalam perundingan-perundingan dan proses dialektika.

Lewat para ulama melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), lahirlah Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologinya dan NKRI sebagai bentuk negaranya.

Maka tidak berlebihan jika dikatakan dari santri untuk NKRI karena peran santri tidak hanya hadir sebagai insan yang bergelut di bidang spritualitas tetapi juga hadir sebagai insan patriotis membentuk, mempertahankan dan menjaga NKRI.

Dengan adanya Hari Santri yang diperingati setiap tahunnya pada 22 Oktober menjadi penegasan dan pengakuan negara bahwa kaum santri memiliki sumbangsih besar untuk negeri. Pada saat yang sama Hari Santri juga merupakan momentum untuk mengingat sejarah peran ulama dan santri, sejalan dengan jargon Jas Hijau (Jangan Sekali-kali Hilangkan Jasa Ulama).

Dalam konteks kekinian bagaimana peran santri di tengah tantangan yang begitu kompleks di era globalisasi yang penuh dengan kompetisi. Belum lagi kemajuan teknologi dan arus informasi yang jika tidak siap menghadapinya maka akan tergilas oleh zaman.

Maka santri saat ini mesti menjadi anak zaman yang bisa menghadapi zamannya. Jika dulu di zaman penjajahan santri mampu tampil heroik, maka sejatinya di zaman sekarang pun santri mesti mampu tampil heroik pula dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

 
22 October 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - "Yang paling penting adalah efisiensi dan bagaimana membuat industri telekomunikasi sehat."


Penggalan kalimat tersebut merupakan kutipan yang diucapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kalimat tersebut menjadi kutipan yang paling saya ingat ketika meliputisu telekomunikasi dalam 3,5 tahun terakhir.

Mayoritas kebijakan yang disiapkan memang mengarah pada efisiensi industri.
Saya ingat betul alasan mengapa pentingnya efisiensi industri yang terus menerus digaungkan. Beberapa tahun lalu, Rudiantara mengatakan dengan industri telekomunikasi yang sehat maka bisa memberikan layanan yang bagus untuk masyarakat.


Sebagai pelanggan layanan telekomunikasi, rasanya saya lebih banyak mengeluh dibandingkan menikmati. Artinya, efisiensi industri yang digaungkan tersebut hingga saat ini belum terwujud.

Saya mengumpulkan beberapa regulasi yang sempat 'panas' dibahas dengan akhir yang nahas.

Mari memulainya dari regulasi interkoneksi.

Rudiantara menggaungkan efisiensi industri. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Pertengahan 2015, Rudiantara mengemukakan rencana perhitungan ulang tarif interkoneksi. Tujuan perhitungan ulang ini karena perhitungan tarif interkoneksi dilakukan 2005.

Dalam kurun waktu satu dekade tersebut, kondisi telah banyak berubah dan dibutuhkan regulasi yang dapat merefleksikan kondisi saat ini hingga jangka waktu ke depannya.

"Tarif interkoneksi akan selesai tahun ini sehingga bisa diberlakukan pada awal tahun 2016," ujar Rudiantara pada Juni 2015.

Tujuan aturan itu adalah agar konsumen menikmati tarif lebih murah.


Faktanya, tarif interkoneksi rampung pada 2 Agustus 2016. Tarif tersebut diputuskan turun 26 persen dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2016 sampai dengan Desember 2018.

Namun, hingga saat ini tak ada kejelasan dari implementasi interkoneksi tersebut. Lika-liku interkoneksi saat itu cukup panjang karena operator seluler terbagi dua kubu, setuju dan tidak setuju.

Bahkan, regulator melakukan perhitungan kembali di saat sudah mengeluarkan tarif baru.

Masalah industri tak berhenti hanya di interkoneksi.

 

Infrastruktur Bersama

Regulasi infrastructure sharing  pun mengalami pembahasan yang lama dan tak kunjung selesai. Pembahasan sudah ramai sedari awal 2015 namun hingga saat ini tak kunjung mendapat titik terang.

Kabarnya, regulasi tersebut sudah rampung. Namun, masih harus mendapatkan persetujuan dari berbagai pihak.

Rencananya dengan regulasi itu, para operator bisa saling berbagi infrastruktur aktif dan pasif. Saat ini, memang untuk berbagi infrastruktur pasif seperti menara sudah diizinkan oleh regulator.

Namun, lebih dari itu seperti berbagi frekuensi bisa mengakibatkan bui.


Jika dijabarkan lebih lanjut masih banyak janji 'surga' Rudiantara yang tak kunjung terwujud. Rencana regulasi konsolidasi, regulasi untuk perusahaan rintisan, hingga regulasi Over-the-Top (OTT).

Bahkan, program 1.000 startup untuk mendorong digital ekonomi di Indonesia agar mencapai valuasi US$130 miliar pada 2020 pun masih mengundang banyak pertanyaan.

Misalnya, apa kriteria startup yang dihitung? Saat ini sudah ada berapa banyak? Bagaimana cara menghitung valuasi perusahaan rintisan hingga target US$130 miliar bisa tercapai?

Dan banyak pertanyaan yang tak pernah saya dapatkan jawabannya.

Ilustrasi. (Foto: AFP PHOTO / MOHAMMED ABED)

 

Jika kita berkaca pada dua regulasi pertama yang sempat dibahas. Benang merah keduanya adalah ketidaktegasan pemerintah untuk mengambil sikap.

Saya kira, Rudiantara memiliki kecenderungan untuk membuat semua pihak dapat diuntungkan. Sayangnya, hal tersebut sulit diwujudkan dan regulasi yang akhirnya dikorbankan.

Di sisi lain, selain deretan komitmen lainnya yang disampaikan, saya melihat ada beberapa program walau berliku tetap terwujud.

Salah satunya adalah proyek pembangunan kabel optik Palapa Ring. Setelah terbengkalai dari pemerintahan sebelumnya, Rudiantara berhasil menggelar kabel optik dari Sabang hingga Merauke.

Saat ini, paket barat dan tengah, sudah rampung dan paket timur ditargetkan rampung akhir tahun ini. Seluruh paket diharapkan dapat beroperasi 2019.

Saya tak segan acungkan dua jempol untuk Rudiantara untuk urusan ini.

Beranjak pencapaian berikutnya yakni implementasi 4G. Rudiantara dinilai berhasil menghantarkan Indonesia ke gerbang era internet baru yakni 4G Long Term Evolution (LTE).

Walau kecepatan yang didapatkan di Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Hasil riset Open Signal pada semester pertama 2018 ini, operator tercepat di Indonesia saja hanya memiliki kecepatan unduh 12,9 Mbps dan ungguh 7,3 Mbps.

Dalam skema global, semua operator Indonesia masih jauh di bawah rata-rata pengunduhan 4G global yaitu 16,9 Mbps. Rata-rata kecepatan pengunduhan di Indonesia sekitar 8,92 Mbps.

Tapi setidaknya Indonesia telah berusaha hingga bisa mencicipi 4G dan saat ini setiap operator masih tetap membangun. 

Di sisi lain, saya kira, menteri tersebut masih memiliki satu tahun terakhir dengan deretan pekerjaan yang belum tuntas. Dari soal regulasi hingga eksekusi di lapangan.

Waktu jua yang bakal menunjukkan, apakah ada wujud kerja nyata atau janji surga semata.

19 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Pola pengelolaan penerbangan nasional terkesan kurang tertata dengan baik sebagai akibat dari tidak atau kurang terpadunya penanganan dari pertumbuhan penumpang yang melonjak tajam pada 10-15 tahun terakhir.

Sementara bandara di Tanah Air semakin padat, aliran kedatangan pesawat-pesawat baru terus saja mengalir tanpa dapat dihentikan.

Hal ini mudah sekali terlihat dari kepadatan slot penerbangan, antara lain di Soekarno-Hatta International Airport (SHIA), Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Husein Bandung, dan banyak bandara lain di Tanah Air.

Kepadatan penumpang, terutama yang terjadi di Halim sekarang ini, sudah agak membahayakan keselamatan penerbangan.

Pada awalnya ada slot 70 penerbangan komersial yang bisa ditoleransi untuk dapat dilakukan di pangkalan Angkatan Udara agar tidak mengganggu penerbangan militer. Kini konon sudah jauh melebihi dari 70 penerbangan komersial dalam sehari.

Sementara itu, mencolok sekali dengan apa yang terjadi di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, yang baru saja diresmikan pada 24 Maret 2018.

Bandara berkapasitas 5,6 juta penumpang setahun dan dibangun dengan biaya triliunan rupiah itu konon hingga hari ini masih "kosong" melompong dan hanya dipergunakan untuk satu atau dua penerbangan dalam satu hari.

Maskapai penerbangan masih banyak yang enggan menggunakan Kertajati dengan alasan "market", rute penerbangan dan akses penumpang ke bandara yang terlihat masih belum menunjukkan bayangan keuntungan secara komersial.

Dalam kondisi parah seperti itu, sudah terdengar pula sayup-sayup tentang perencanaan akan pembangunan international airport baru di Lebak, Banten.

Bandara baru ini paling tidak dapat dipastikan akan mengganggu keberadaan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug.

Nah, semua itu tentu saja menggambarkan betapa perencanaan dan penanganan dari masalah penerbangan secara nasional belum terkoordinasi dengan baik.

Masalah penerbangan nasional tidaklah semata masalah penerbangan komersial belaka karena ada juga kegiatan penerbangan militer, misalnya, dan kegiatan penerbangan untuk keperluan pendidikan dan latihan.

Masalah penerbangan nasional tidaklah semata masalah Kementrian Perhubungan saja karena ada pula masalah penerbangan yang berada di bawah kementerian lain, seperti Kementrian Pertahanan.

Masalah penerbangan nasional harus ditangani secara bersama-sama antar-beberapa kementerian dan instansi serta institusi terkait lainnya.

Kompleksnya masalah penerbangan nasional sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah Republik Indonesia sejak puluhan tahun lalu.

Sudah diantisipasi puluhan tahun lalu bahwa penanganannya harus dilakukan dengan mekanisme keterpaduan koordinasi di tingkat strategis atau di tingkat pemerintah pusat.

Pada salah satu lembaran negara tahun 1955, terdapat sebuah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1955 tentang Dewan Penerbangan. Tertulis dengan jelas pada PP tersebut, antara lain:

Presiden Republik Indonesia menimbang : bahwa untuk memberikan nasehat dan menyempurnakan koordinasi dalam soal-soal penerbangan dan agar terdapat kerja sama yang sebaik-baiknya antara instansi-instansi yang mempunyai tugas yang erat hubungannya dengan beberapa soal penerbangan perlu dibentuk satu Dewan Penerbangan.

Pada Lembaran Negara Nomor 7 tahun 1955 tentang Dewan Penerbangan, Pasal 3 menyebutkan sebagai berikut :

Dewan itu terdiri dari:
a. Menteri Perhubungan dan Menteri Pertahanan sebagai anggauta dan bergiliran sebagai Ketua.
b. Sebagai anggota:

  • Kepala Djawatan Penerbangan Sipil dari Kementerian Perhubungan
  • Kepala Staf Angkatan Udara dari Kementrian Pertahanan
  • Seorang Pegawai Tinggi dari Kementerian Luar Negeri
  • Seorang Pegawai Tinggi dari Kementerian Perekonomian
  • Seorang Pegawai Tinggi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga

Dalam lembar penjelasan yang sama, bahkan diterangkan lagi dengan lebih jelas bahwa: "Dalam keadaan sekarang dirasa perlu sekali untuk mengoordinir politik penerbangan sipil dan politik penerbangan militer, yang kedua-duanya tidak terlepas dari politik dan ekonomi negara."

Lebih penting lagi, dalam bagian lainnya tercantum pula penjelasan yang sangat gamblang sebagai berikut: "Dengan tegas dinyatakan di sini bahwa hanya soal-soal penerbangan sipil dan militer yang mempunyai hubungan amat erat satu sama lain yang harus dikoordinasikan. Maksudnya ialah untuk menghindarkan pengertian, bahwa instansi penerbangan satunya dapat turut mencampuri soal-soal penerbangan yang khusus termasuk dalam kompetemsi instansi penerbangan yang lain atau sebaliknya."

 

Pesawat penumpang kelas menengah berbadan ramping Embraer E190-E2 dipamerkan kepada khalayak terbatas di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018). Pesawat produksi industri penerbangan Embraer asal Brasil yang menggunakan sepasang mesin jet Pratt & Whitney tersebut mampu memuat 114 penumpang kelas ekonomi. Pesawat seharga 53,6 juta dollar tersebut tengah menjajaki potensi pasar maskapai nasional.
Pesawat penumpang kelas menengah berbadan ramping Embraer E190-E2 dipamerkan kepada khalayak terbatas di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018). Pesawat produksi industri penerbangan Embraer asal Brasil yang menggunakan sepasang mesin jet Pratt & Whitney tersebut mampu memuat 114 penumpang kelas ekonomi. Pesawat seharga 53,6 juta dollar tersebut tengah menjajaki potensi pasar maskapai nasional.(RIZA FATHONI)

 

Dengan demikian, sebenarnya sangat jelas bahwa apa yang diantisipasi pemerintah lebih dari setengah abad lalu itu kini tengah menjadi kenyataan. Lanud Halim adalah merupakan contoh nyata.

Banyaknya permasalahan dalam dunia penerbangan nasional saat ini memang membutuhkan sebuah dewan yang dapat mengoordinasikan dengan baik persoalan penerbangan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan di sini adalah tidak sebagaimana gambaran umum yang terlihat di permukaan tentang bagaimana penerbangan sipil komersial telah mendominasi dan berjalan sendiri tanpa koordinasi yang baik dengan sektor lain yang berkaitan erat dengan kegiatan penerbangan secara keseluruhan.

Mudah-mudahan dengan sedikit renungan dalam mengamati ulang lembaran negara tahun 1955 itu maka seluruh stake holder penerbangan di Tanah Air dapat segera menyadari tentang pentingnya "koordinasi" dan aspek saling menghargai kompetensi masing-masing dalam sebuah penyelenggaraan penerbangan di negeri ini.

Wadah yang berkemampuan menembus sekat-sekat arogansi sektoral dalam aktivitas di bidang penerbangan sudah waktunya hadir untuk dapat menyelesaikan segera permasalahan serius di dunia penerbangan kita yang sudah menjurus kearah yang mengkhawatirkan.

Semrawutnya Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sekarang ini hanya satu dari sekian banyak permasalahan yang menghadang di depan.

17 October 2018

sumber : detik.com

Rama Shinta - Tahun lalu, seorang pakar dari ITS Surabaya menyebut Kota Surabaya dilewati dua sesar aktif atau patahan yang dapat menimbulkan potensi gempa darat. Bahkan saat itu ia juga menyebut, bila terjadi gempa, skalanya dapat mencapai 6,5 skala Richter (SR).

"Ada dua sesar, yang pertama sesar Surabaya yang patahannya mulai kawasan Keputih hingga Cerme. Sesar kedua disebut sesar Waru yang patahannya mulai dari Rungkut hingga Jombang," kata pakar kebumian dan bencana dari Institut Teknologi 10 November Surabaya (ITS) Dr Amien Widodo.

Amien menambahkan studi tentang keberadaan dua sesar itu diterbitkan pada awal September 2017 oleh Pusat Gempa Nasional di bawah Kementerian PUPR.

Setahun berlalu, ketika gempa yang melanda Donggala namun mengakibatkan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, wacana tentang adanya dua sesar aktif di Kota Surabaya itu pun mengemuka kembali.

Ketika dikonfirmasi tentang hal ini, Wali Kota Tri Rismaharini mengaku akan berkoordinasi dengan akademisi untuk memastikannya.

"Sebenarnya bukan deteksi, tapi saya percaya studi itu," kata Risma di Balai Kota Surabaya, Selasa (16/10/2018).


Selama ini, pihaknya juga terus melakukan pantauan melalui koordinasi dengan BMKG untuk masalah bencana dan cuaca. "Kita saat ini sudah mempunyai tim khusus untuk Surabaya dengan BMKG, tapi kembali saya akan koordinasi lagi dengan akademisi dan ahli," tambah Risma.

Dari hasil kajian para ahli, Risma juga mengungkapkan ada sejumlah upaya antisipasi yang akan diterapkannya, seperti memperbanyak sumur-sumur di lokasi yang dilalui patahan aktif dan menambah hutan serta taman kota.

"Itu kata ahlinya, kita akan ikuti itu termasuk dengan cara alamiah seperti lingkungan. Mereka bilang diantisipasi dengan membuat banyak sumur-sumur, taman, bikin embung (waduk) sebagai salah satu upaya untuk itu," ungkapnya.


Potensi tsunami juga tak luput dari perhatian Risma. Ia mengaku telah memerintahkan untuk memperbanyak tanaman mangrove dan cemara udang di bibir pantai.

"Kita punya mangrove untuk cegah tsunami. Makanya saya tidak mau kecolongan. Kalau berbatasan dengan laut 500 meter, di Surabaya lebih dari 500 meter sudah 1 km kita juga buat tanggul dan tanami mangrove," jelas Risma.

Cara ini diakui Risma dicontoh dari Thailand. "Di Kenjeran dan sepanjang pantai timur kita tanami cemara udang. Yang tidak mungkin ditanami mangrove, kita tanami cemara udang. Karena saya tahu persis itu bisa cegah itu (tsunami). Saat saya di Pucket, Thailand itu ternyata juga efektif tangkal tsunami," tambah Risma.


Kendati demikian, Risma meminta warganya untuk tetap tenang saat wacana adanya sesar itu muncul lagi. Ia juga berharap warga Kota Surabaya tidak menyebarkan kabar-kabar tentang potensi gempa yang belum tentu kebenarannya.

"Kami saat ini akan berkoordinasi intens dengan ahli, akademi dan pihak terkait," tegasnya.


Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Soekarwo memilih enggan berkomentar terkait studi tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo itu mengaku pernah bertemu dengan dosen yang rumahnya di sekitar ITS Surabaya, di mana daerah itu kabarnya dilewati patahan. Pakdhe Karwo menyebut dosen tersebut menjadi gelisah atas kabar yang beredar.

"Tadi ada dosen-dosen dari perumahan di sekitar ITS, mereka bilang 'loh itu kan di sebelah rumah saya' jadi gelisah dia," paparnya.


Ia menambahkan studi tentang dua sesar itu belum diteliti lebih lanjut. Sembari menunggu, ia pun meminta agar isu itu tidak dibesar-besarkan. Namun pihaknya mengaku siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana, baik di Surabaya maupun wilayah lain di Jatim.

"Pokoknya kita siap aja," pungkasnya.

16 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Neneng disangka menerima suap dari pengembang Lippo Group terkait perizinan proyek Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Selain Neneng, KPK juga menetapkan delapan orang lainnya sebagai tersangka. Berikut 10 fakta seputar operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK hingga Senin (15/10/2018).

 

1. Penyelidikan satu tahun

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, KPK telah menyelidiki kasus ini sejak satu tahun terakhir. KPK menunggu hingga terindentifikasi bahwa telah terjadi transaksi suap antara pengembang dan pejabat di Pemkab Bekasi.

 

2. Libatkan bupati dan tiga kepala dinas

Selain Neneng, KPK juga menetapkan tiga kepala dinas dan satu pejabat sebagai tersangka.

Masing-masing yakni  Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bekasi Jamaluddin dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor. Kemudian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati.

Selain itu, KPK juga menetapkan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

 

3. Segel ruang Dinas PUPR

KPK menyegel sejumlah ruangan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi pasca-operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap penyelenggara negara di Bekasi.

Kepala Seksi Pengamanan dan Penjagaan Satpol PP Kabupaten Bekasi Ricardo mengatakan, terdapat tiga ruang yang disegel KPK di lantai satu Kantor Dinas PUPR.

 

4. Bupati membantah

Beberapa jam setelah penangkapan sejumlah pejabat, Neneng Hasanah Yasin sempat mengaku kaget dan tidak tahu terkait penangkapan 10 orang dan penyegelan yang dilakukan KPK di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) itu.

"Demi Allah saya tidak tahu, saya tahunya (kabar OTT KPK) pas maghrib, lagi di rumah, dari kabar beredar saja di internet. Benar-benar tidak tahu saya," kata Neneng saat ditemui di Kantor Bupati Bekasi, Senin (15/10/2018).

 

5. Bukti uang Rp 1,5 miliar dan 2 mobil

Dalam operasi tangkap tangan, tim KPK mengamankan uang 90.000 dollar Singapura dan uang dalam pecahan Rp 100.000 sejumlah Rp 513 juta.

Kemudian, KPK juga menyita dua mobil yang digunakan saat terjadi transaksi suap. Kedua kendaraan yang disita yakni Toyota Avanza dan Kijang Innova.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang salah satunya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp 13 miliar.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kanan) dan penyidik menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang salah satunya Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp 13 miliar.(ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

 

6. Bos dan pegawai Lippo Group jadi tersangka

KPK menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka. Billy disangka menyuap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan sejumlah kepala dinas di Kabupaten Bekasi.

Selain Billy, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Masing-masing yakni Taryudi dan Fitra Djaja Purnama yang merupakan konsultan Lippo Group.

Sementara satu tersangka pemberi suap lainnya adalah Henry Jasmen yang merupakan pegawai Lippo Group.

 

7. Bupati ditangkap

KPK menangkap Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Neneng ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Neneng tiba di Gedung KPK pada Senin malam pukul 11.30 WIB. Begitu sampai, Neneng langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.

 

8. Billy Sindoro ditangkap

Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro ditangkap  KPK setelah diumumkan sebagai tersangka.

Penyidik KPK menangkap Billy di rumahnya pada Senin malam. Setelah tiba di Gedung KPK, Billy langsung menjalani pemeriksaan.

Tersangka selaku Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (kanan) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.
Tersangka selaku Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (kanan) tiba di kantor KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018). KPK menetapkan 9 orang tersangka yang diduga terkait kasus perizinan proyek pembanguan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro dengan barang bukti uang 90 ribu dolar Singapura dan Rp513 juta dengan total komitmen Rp13 miliar. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc/18.(Sigid Kurniawan)

 

9. Billy Sindoro mantan terpidana korupsi

Billy Sindoro pernah diganjar hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan oleh majelis hakim tindak pidana korupsi.

Majelis hakim menilai Billy terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M Iqbal. Saat itu, kasus yang melibatkan Billy juga ditangani KPK.

 

10. Neneng kepala daerah ke-99 yang diproses KPK sejak 2004

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin merupakan kepala daerah ke-99 yang dijadikan tersangka oleh KPK sejak 2004. Kasus yang melibatkan Neneng merupakan operasi tangkap tangan ke-23 pada 2018.

Sejak Januari hingga Oktober 2018, sebanyak 25 orang kepala daerah telah diproses secara hukum.

 

11. Sandi "Merlin" hingga "Tina Toon"

Dalam kasus suap ini, teridentifikasi penggunaan sejumlah kata sandi untuk menyamarkan nama-nama para pejabat di Kabupaten Bekasi.

"Untuk menyamarkan nama-nama kepala dinas tadi itu, ada Merlin, Tina Toon, Windu, Penyanyi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (15/10/2018).

16 October 2018

sumber : tempo.co

Rama Shinta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat di Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap izin proyek Meikarta. Dalam kasus dugaan suap Meikarta ini, KPK mensinyalir Neneng dan pejabat Pemkab Bekasi menerima suap untuk memuluskan izin proyek.

 

 
“Diduga bupati dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha terkait pengurusan perizinin proyek Meikarta,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, Senin, 15 Oktober 2018.

Laode mengatakan KPK pertama kali mengetahui adanya dugaan praktek lancung itu dari laporan masyarakat. KPK memulai penyeledikan kasus ini pada 2017. Menurut Laode, dalam penyelidikan, KPK menemukan bukti awal adanya transaksi antara pejabat Pemkab dan pihak swasta.

Atas temuan itu, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi dan Surabaya pada Ahad, 14 Oktober 2018 hingga Senin, 15 Oktober 2018 dini hari. Berikut adalah kronologi OTT KPK terhadap sepuluh orang selama dua hari tersebut:

Pukul 10.58 WIB tim KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari Konsultan Lippo Group Taryudi kepada Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi. Setelah penyerahan uang, keduanya berpisah menggunakan mobil masing-masing.

Pukul 11.05 WIB tim KPK menangkap Taryudi di area Perumahan Cluster Bahama, Cikarang. Dari mobil Taryudi, KPK menyita uang SGD 90 ribu dan Rp 23 juta.

Pukul 11.00 WIB secara paralel tim KPK menangkap Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama di rumahnya di Surabaya. KPK langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

 

Pukul 13.00 WIB tim KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin di sebuah gedung pertemuan di Bekasi.

Pukul 15.49 WIB tim KPK menangkap Henry Jasmen Pegawai Lippo Group.

Hingga Senin, 15 Oktober 2018, pukul 03.00 WIB tim KPK menangkap enam orang lain di kediamannya di Bekasi. Yaitu Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Sahat MBJ Nahar serta Kepala Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati 

Kemudian, Kepala Bidang Dinas Pemadam Kebakaran Bekasi Asep Bucahri, mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bekasi Daryanto, Staf Dinas DPMPTSP Kasimin, dan Kepala Bidang Penerbitan dan Bangunan DPMPTSP Bekasi Sukmawatty. 

Laode mengatakan dari lokasi dan orang tersebut, KPK menyita uang Sing$ 90 ribu dan Rp 513 juta dalam pecahan Rp 100 ribu. Selain itu, KPK juga menyita satu unit mobil Toyota Avanza milik Taryudi dan Toyota Innova milik Henry.

Belakangan setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan empat pejabat Kabupaten Bekasi yaitu Jamaludin, Sahat, Dewi dan Neneng Rahmi.

KPK menyangka mereka menerima komitmen fee dengan total Rp 13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan proyek Meikarta tahap 1. KPK menduga pemberian uang yang telah terealisasi berjumlah Rp 7 miliar. KPK menyangka uang itu diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryudi, Fitra dan Henry.

Page 2 of 14

Tentang Kami