Live Streaming
super me

super me

Page 10 of 23

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID,

Pusat Bantuan Sosial Raja Salman (King Salman Humanitarian Aid and Relief Center/KSHARC) datang ke Indonesia untuk menindaklanjuti berbagai program sosial yang telah dicanangkan di Indonesia. KSHARC merupakan lembaga sosial yang didirikan Raja Salman bin Abdul Aziz dan fokus pada bantuan sosial dan kemanusiaan. Kedatangan KRHC diterima Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Rombongan yang terdiri dari para relawan sosial dari Arab Saudi ini dipimpin Asisten Direktur Utama KSHARC Uqail Al Ghamidy dan diterima Kuasa Usaha Kedutaan Arab Saudi Ustadz Faishal Suud Al-Khunainy. Dalam pertemuan itu, Ghamidy menjelaskan berbagai peran dan bantuan sosial Arab Saudi yang telah dilakukan di berbagai negara.

Adapun bantuan sosial yang diberikan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia mencapai 28 program dengan nilai bantuan mencapai lebih dari 435 juta dolar AS atau lebih dari Rp 6 triliun. Kedatangan delegasi KSHARC ini ke Indonesia dalam rangka mengimplementasikan program bantuan pangan ke sejumlah tempat di Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Arab dan Islam (LIPIA) yang merupakan representasi Universitas Islam Muhammad bin Suud di Indonesia. Kuasa Usaha Kedutaan Arab Saudi Ustadz Faishal Al-Khunainy menyampaikan apresiasi terhadap berbagai proyek dan bantuan sosial yang telah disalurkan kepada berbagai pihak, khususnya kepada kaum perempuan dan anak-anak. Ghamidy menyampaikan terima kasih kepada Kuasa Usaha Arab Saudi di Jakarta atas sambutan yang ramah serta berbagai kemudahan dan bantuan yang diberikan kepada KSHARC dalam melaksanakan proyek-proyek sosial dan kemanusiaan di Indonesia.

Sumber: batampos.co.id

Anggota Komisi IV DPRD Batam, Riki Indrakari meminta tim saber pungli untuk turun menyebar personilnya di saat jelang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dibuka. Sebab, di saat itulah banyak sekali bermunculan oknum yang memanfaatkan hal PPDB untuk mengeruk keuntungan, bahkan untuk menaikkan popularitas para oknum ini. Banyak juga, lanjutnya, oknum yang berpraktek pungli di PPDB yang berseragam. Artinya oknum tersebut merupakan perangkat pemerintahan resmi yang berstatus ASN maupun di bawah itu seperti LPM, RT, RW hingga lurah.

Masih kata Riki, ia menyayangkan setiap tahunnya Disdik Batam justru menyuarakan ke publik kalau kalau daya tampung anak sekolah selalu tak mencukupi jumlahnya belasan hingga puluhan ribu anak usia sekolah terancam tak tertampung. Hal tersebut menurut Riki justru akan memicu munculnya dan suburnya oknum yang berpraktek pungli di PPDB. Ia berharap agar sekolah swasta kali ini bisa membantu masyarakat yang ingin mendapatkan pendidikan di Batam dengan menurunkan biaya pendaftaran masuk sekolah.

 

Sumber: infopublik.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bertempat Propinsi Kepri di I Hotel, Baloi Batam. Sekretaris Kementrian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kasus kekerasan anak di Indonesia masih tinggi, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak kebanyakan adalah kekerasan seksual. Angkanya cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius semua pihak.

Pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini sangat penting. Kementerian berharap penegak hukum dapat menerapkan undang-undang perlindungan anak secara adil, sehingga memberikan efek jera pelaku serta rasa keadilan bagi korban. Diakuinya, dalam upaya meningkatkan penangan anak yang berhadapan dengan pendekatan keadilan restoratif, pemerintah telah menerbitkan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. “Namun implementasi undang-undang ini belum berjalan sebagaimana mestinya,” papar Sitepu.

Dalam pemaparannya, ia menyebutkan, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak tiap anak atas kelangsungan hidup. Pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak tersebut diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari kepolisian 70, kejaksaan 25 orang, dan pengadilan 25 orang. Peserta pelatihan tersebut berasal dari empat provinsi yakni, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara. Selain dari kementerian, narasumber dari pelatihan ini berasal dari Mahkamah Agung dengan topik implementasi undang-undang sistem peradilan anak di tingkat pengadilan, penuntutan dan penyidikan. Hadir juga pembicara Ridwan Mansyur dengan topik gambaran umum SPPA dan peraturan pelaksanaanya

Sumber: ANTARANews.com

Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Januari-April 2018 sebanyak 808 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Humas Pengadilan Agama Batam, Ifda mengatakan Pekan-pekan terakhir ini, antrean kasus perceraian justru semakin ramai, padahal biasanya jumlah perpisahan perkawinan menurun menjelang Ramadhan seperti sekarang.Pria yang juga hakim Pengadilan Agama itu mengatakan umumnya perceraian dipicu masalah ekonomi. Selain itu, ia juga menemukan kasus perceraian karena perempuan yang ditinggal pergi begitu saja oleh lelaki yang menikahinya.

Berdasarkan catatan dia, jumlah perceraian di pulau utama relatif lebih banyak ketimbang kasus perpisahan di pulau-pulau penyangga. dan saat ini angka perceraian di Batam tertinggi di Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Agama Batam, menangani sekitar 2.000 kasus perceraian setiap tahun. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan, landasan terpenting dalam pernikahan adalah cinta kepada pasangan yang dilandasi cinta kepada Tuhan.

Sumber: batampos.co.id

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan program legislatif daerah 2018 yang akan diharmonisasikan di Bampemperda. Hal ini mengingat ada lima rancangan peraturan daerah (ranperda) di prioritas semester satu, yang sampai saat ini belum dibahas.

Adapun kelima ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan perda nomor 4 tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, perubahan perda atas perdanon 6 tahun 2014 tentan pembentukan produk hukum daerah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, prubahan atas perda no 8 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi tertentu serta perubahan perda nomor 12 tahun 2001 tentan ketentuan pemberian izin usaha perdagangan.

Di luar perda yang diharmonisasi, Ketua Bampemperda, Sukaryo juga mendesak pemko menyelesaikan program legislatif daerah yang sudah disepakati. Salah satunya yang menjadi prioritas utama 2018 yakni pengelolaan sampah dengan tipping fee yang sampai saat ini belum dilakukan pembahasan serta belum adanya pembentukan pansus.

Seperti diketahui, tahun 2018 ini Pemko Batam dan DPRD Batam mengusulkan 26 program legislatif daerah yang terdiri dari 9 usulan pemko, lima harmonisasi dan 10 usulan DPRD kota Batam. Sampai saat ini baru ranperda penataan pemberdayaan pedagang kali lima dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam 2017 yang dibahas

Sumber: batampos.co.id

Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF) Kota Batam kesulitan untuk melunasi utang kepada 34 vendor sebesar Rp 19 miliar. Utang ini sejak 2014. Pengembalian utang ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Direktur RSUD-EF, Ani Dewiana mengatakan bahwa pihaknya telah mencicil hutang tersebut, Minggu lalu sudah dilakukan pembayaran pertama.

Ia mengataka kebanyakan utang itu untuk obat. Kemudian untuk jasa pelayanan medis dan alat tulis kantor. Untuk mengembalikan utang ini, RSUD mendapatkan uang dari penghasilan rumah sakit berplat merah tersebut. Tentunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, meski ada hutang, tetapi pasokan obat sudah normal. Semua vendor tetap mau bekerja sama setelah mendapat penjelasan dari pihak RSUD.

Ia mengatakan saat ini pihak RSUD terus melakukan evaluasi dan perbaikan di internal. Termasuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pelayanan. Di mana RSUD menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan obat. Sekitar 7 miliar adalah obat habis pakai. Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan bahwa permasalahan di RSUD ini sudah sejak 10 tahun lalu berlangsung. Ia berharap dengan pimpinan RSUD yang baru, maka pelayanan akan lebih baik. Di mana menurutnya, selama ini ada banyak kasus yang terjadi di RSUD. Termasuk temuan BPK terkait laporan keuangan RSUD.

Sumber: CNNIndonesia.com

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun ini diestimasi bisa mencapai 5,3 persen dengan fluktuasi nilai tukar rupiah yang stabil. Momentum puasa, lebaran, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) disebut-sebut sebagai penopang utama ekonomi. Head of Economic and Market Research UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal dua lebih tinggi dari perkiraan kuartal pertama yang sebesar 5,2 persen. Sejumlah momentum musiman akan turut mendongkrak konsumsi domestik, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga nonpemerintah.

Konsumsi riil yang meningkat bisa menjadi stimulus fiskal penggerak laju ekonomi. Syaratnya, pemerintah harus mampu menjaga inflasi di level aman. Saat ini, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 3,5 persen +- 1 persen.  Firman Mochtar, Kepala Grup Asesmen Ekonomi Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI memperkirakan pergerakan nilai tukar rupiah mulai stabil di level Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) pada April.

Menurutnya, aliran dana asing masih akan terus bertambah ke pasar Indonesia. Perbaikan struktural yang dilakukan pemerintah membuat investor global lebih optimistis dan membuka ruang investasi ke Indonesia. Pada momentum tahun politik 2018, Firman tak khawatir dengan perlambatan ekonomi. Menurutnya, kondisi politik nasional sudah cukup kondusif, masyarakat sudah dewasa dalam berdemokrasi. Hal itu menciptakan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Agenda kegiatan pilkada justru berdampak positif terhadap komponen konsumsi swasta dan pengeluaran lembaga. Seluruhnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi kuartal kedua hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, bank sentral memperkirakan ekonomi kuartal I tumbuh 5,1 persen, didorong oleh permintaan domestik, khususnya investasi. Selanjutnya, konsumsi swasta dan pemerintah tumbuh meningkat, dibarengi ekspor yang positif. Dijelaskan lebih rinci, investasi diperkirakan meningkat terutama ditopang sektor konstruksi, seiring penyelesaian proyek infrastruktur dan sektor primer, khususnya pertambangan. Konsumsi swasta diperkirakan tumbuh, didukung daya beli masyarakat yang terjaga seiring perbaikan pendapatan dan penyaluran bantuan sosial yang meningkat.

Sumber: KONTAN.CO.ID

Pemerintah tengah mengejar target penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Meski penyaluran perluasan penerima BPNT di tahap 1 sempat molor pada 25 April 2018, namun pemerintah menggenjot persiapan penyaluran tahap selanjutnya. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemsos), Andi Z.A. Dulung mengatakan perluasan penyaluran BPNT tahap 2 akan dimulai pada 25 Mei 2018. Di tahap ini pemerintah akan kembali menambah dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk diberikan BPNT.

Ia memastikan sistem perbankan dan e-warung telah siap untuk perluasan tahap 2. Tapi, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan kartu keluarga sejahtera (KKS) agar bisa digunakan KPM dalam penyaluran tahap 2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Puan Maharani menjelaskan pemerintah juga tengah mengecek kesiapan daerah untuk menerima BPNT. Penambahan daerah penerima BPNT akan ditentukan berdasarkan kesiapannya. Andi menambahkan, jika penyaluran BPNT tahap 2 berjalan sesuai target pemerintah, maka penyaluran tahap 3 dan 4 segera disiapkan. Rencananya, penyaluran BPNT tahap 3 akan dilakukan pada Oktober 2018 dan tahap 4 bisa disalurkan pada November 2018.

Warta Ekonomi.co.id

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu terlebih dulu menyederhanakan rantai distribusi beras yang panjang di sepanjang wilayah Nusantara sebelum menerapkan kebijakan seperti harga eceran tertinggi. Peneliti CIPS Novani Karina Saputri, penerapan kebijakan seperti harga eceran tertinggi sudah sejak lama dinilai tidak efektif untuk menstabilkan harga pangan.

Penerapan harga eceran tertinggi, ujar dia, adalah bentuk intervensi pasar karena sudah mendistorsi permintaan dan penawaran di pasar. Salah satu kelemahan kebijakan harga eceran tertinggi, menurut dia, adalah tidak dihitungnya biaya tambahan seperti biaya transportasi dan biaya tenaga kerja dalam penetapannya.

Kebijakan terkait beras perlu dibenahi dalam rangka memperkuat kredibilitas pemerintah karena komoditas tersebut adalah bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh mayoritas masyarakat di Tanah Air. Ketua Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika mengatakan beberapa kebijakan seperti harga eceran tertinggi (HET), klaim surplus beras, impor beras dan bantuan pangan nontunai (BPT), dinilai mengutak-atik formulasi terkait sisi pasokan dan permintaan industri beras nasional.

Ia berpendapat bahwa sedikit saja salah langkah bisa berakibat fatal dari segi ekonomi dan elektabilitas, terutama mengingat bahwa sekitar 70% masyarakat Indonesia adalah segmen menengah ke bawah, dan 70% dari pengeluaran segmen tersebut terkait pangan. Besaran HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk beras kualitas medium sebesar Rp9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Wilayah Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Rp9.950 per kilogram, dan untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kilogram.

Sumber: batampos.co.id

Sejumlah warga mengeluhkan masih maraknya pengemis di bawah umur yang berkeliaran di kawasan Nagoya-Jodoh. Bahkan, sang anak yang masih usia sekolah kerap memaksa warga agar memberi mereka uang. Seperti yang terlihat di perempatan Jalan Imam Bonjol Nagoya,Lubukbaja, kemarin. Beberapa anak tampak turun ke jalan dan menyanyikan sebuah lagu degan tepukan tangannya. Belum selesai lagu itu dinyanyikan, mereka meminta uang kepada pengendara. Bahkan, mereka berani menarik baju warga yang tengah berada diatas motor.

Menurut dia, anak-anak tersebut hampir tiap hari mangkal diperempatan jalan. Bahkan, ia sampai hafal wajah anak-anak tersebut. Hal senada dikatakan Gusti yang juga kerap melihat anak-anak mengemis diperempatan jalan. Menurutnya, selain mengemis di pinggir jalan, sang anak-anak juga mendatangi kedai makanan untuk meminta uang kepada warga yang tengah makan.

Ia mengaku kasihan pada sang anak, namun disatu sisi ia kesal dengan orang tua yang menjadikan anaknya tameng pencari uang. Padahal anak yang mengemis itu banyak yang belum mengerti apa-apa. Kasi Trantib Satpol PP Batam Imam Tohari tak membantah masih banyaknya anak dibawah umur yang berkeliaran mengemis. Bahkan menurutnya, sejumlah anak sudah sering diamankan dan diserahkan ke Dinsos. Menurut Imam, pengemis anak yang ditangkap sepertinya tak memiliki efek jera saat diamankan. Sebab, usia diamankan beberapa hari mereka kembali turun ke jalan.

Page 10 of 23

Tentang Kami