Live Streaming
super me

super me

Page 7 of 23

Sumber: sindobatam.com/

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018 yang akan diharmonisasikan. Ada lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas semester satu yang belum dibahas. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho mengatakan Hingga kini belum ada satupun yang masuk, padahal paling lambat Juni nanti semuanya sudah selesai diharmonisasi. Adapun kelima Ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan Perda No.4/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Perda No.6/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, perubahan atas Perda No.8/2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi tertentu serta perubahan Perda No.12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Ombudsman Perwakilan Kepri membuka pendaftaran untuk kepala perwakilannya. Waktu pendaftaran akan berakhir pada 11 Mei 2018 mendatang. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Achmad Irham Syatria mengatakan selama ini sudah ada 11 calon yang mendaftar. Menurut Achmad  beberapa Kriterianya antara lain para calon harus berijazah sarjana dan tidak harus sarjana hukum. Itu secara umum, Achmad juga meminta para calon untuk melengkapi syarat-syarat khususnya. Semua syarat tersebut bisa dilihat pada alamat website ombudsman.co.id.

Sumber: RMOL.co

Penurunan kebutuhan energi di Batam terjadi karena banyak pabrik atau industri yang sudah tutup. Salah satunya industri yang melakukan penutupan adalah docking atau perkapalan. Begitu kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Herman mengatakan PLN di Batam yang dulu tumbuh antara 7 sampai 8 persen, sekarang pertumbuhannya hanya 1,7 persen. Untuk gas di PGN yang biasa tumbuh mencapai 3 sampai 4 persen juga mengalami penurunan sekitar 1 sampai 2 persen. Politisi Demokrat ini pun meminta agar perhitungan kebutuhan energi bisa dilakukan lebih tepat. Jangan sampai daerah yang secara linear terjadi penurunan, tetapi kuotanya dialokasikan sebesar kuota pada waktu kebutuhannya memuncak.

Sumber: ANTARANews.com

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan total anggaran Rp64,7 miliar dari Dana Alokasi Khusus 2019 untuk 19 kegiatan pembangunan di pulau-pulau penyangga. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, di Batam pada Senin menyatakan dari 19 kegiatan yang diajukan dalam DAK 2019, di antaranya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lima lokasi. Kemudian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di 12 lokasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di dua lokasi.Pembangunan itu di antaranya dilaksanakan di Pulau Labu, Boyan, Banun, Karas, Kasam, Kasu, Sembulang, Bulang Lintang, Jolo, Temoyong, Lance, Cengkui, Buluh, Terong, dan Belakangpadang.

Pada 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp21,3 miliar DAK untuk pembangunan SPAM dan SPALD melalui Dinas CKTR Batam.Lokasi pembangunan SPAM di antaranya di Tanjunggundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Pulau Geranting Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakangpadang, dan Rempang Cate Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang. Sedangkan SPALD dibangun di Kelurahan Kasu dan Sekanak Raya Kecamatan Belakangpadang, serta Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa.Ia mengatakan, untuk tahun depan, pihaknya masih konsentrasi pada penyediaan air bersih di pulau penyangga melalui pembangunan SPAM dan SPALD.Hingga saat ini, akses air bersih warga pulau penyangga masih sekitar 20 persen, sementara untuk warga pulau utama sudah mencapai 96 persen.

Sumber: bbc.com

London menyatakan ingin menangkap peluang besar dalam sektor infrastruktur di Indonesia dengan kebutuhan yang disebut Bank Dunia masih kurang US$1,5 triliun. Charles Bowman, Lord Mayor of London -wali kota London khusus untuk wilayah yang mencakup area kawasan finansial London- mengatakan hal itu menjelang kunjungan ke Indonesia dan Singapura, pekan ini, untuk meningkatkan kerja sama lebih lanjut dalam bidang finansial khususnya pembiayaan infrastruktur. Menurut Bank Dunia, Indonesia memerlukan US$1,5 triliun kebutuhan dana untuk infrastruktur. Kurangnya jalan yang layak serta koridor transportasi yang menghubungkan tempat-tempat di seluruh Indonesia merupakan hambatan logistik yang menyebabkan tingginya biaya untuk bisnis.

Lord Mayor of London Charles Bowman mengatakan London memiliki keahlian dan kemampuan dalam membantu pembiayaan proyek infrastruktur Indonesia. Bowman direncanakan akan membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia sebelum melakukan serangkaian pertemuan dengan para pejabat keuangan Indonesia untuk mempromosikan London sebagai salah satu pusat keuangan yang menjual obligasi dengan demoninasi rupiah dengan nama Komodo Bond. Komodo Bond diterbitkan oleh PT Jasa Marga di Bursa Saham London tanggal 13 Desember tahun lalu dengan nilai yang diterbitkan mencapai sekitar Rp4 triliun, untuk kebutuhan pendanaan perseroan dalam pembangunan jalan tol.

Melalui penerbitan Komodo Bond di London, maka ada alternatif pendanaan dari luar negeri yang berdemoninasi rupiah. Dari rencana pembangunan infrastruktur lima tahun yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia masih memerlukan sekitar US$150 miliar. Pemerintah sejauh ini baru menerima janji lebih untuk lebih dari setengah dana yang diperlukan guna mengembangkan proyek prasarana, termasuk jalan, bandar udara, dan jaringan kereta dalam rencana total senilai US$327 miliar. Hanya sekitar US$15 miliar dari anggaran negara dan selebihnya dari sektor swasta termasuk dari luar negeri. Lord Mayor London, Charles Bowman mengatakan proyek infrastruktur yang ditawarkan Indonesia sangat beragam "mulai dari transportasi sampai energi" dan karena itu kunjungannya ditujukan "untuk memahami lebih lanjut apa yang bisa dilakukan oleh London," untuk meningkatkan kerja sama dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Sumber: Merdeka.com

Ekonom Salamudin Daeng menilai pemerintah terkesan membiarkan nilai tukar melemah. Sebab, pemerintah selama ini menilai perekonomian Indonesia masih stabil meski nilai tukar rupiah mendekati Rp 14.000 per USD. Menurutnya, pelemahan rupiah akan berpengaruh pada belanja pemerintah. Selain itu, pelemah rupiah juga akan membuat utang pemerintah membengkak, mengingat utang pemerintah ada yang berbentuk dolar sehingga jika di-rupiah-kan jumlahnya akan semakin besar. Rupiah masih melemah terhadap Dolar Amerika bahkan nyaris menyentuh level 14.000 per USD. Bank Indonesia (BI) meminta agar semua pihak tidak pesimistis menyikapi kondisi tersebut. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Nanang Hendarsah, mengatakan kondisi rupiah saat ini sedang mengikuti dinamika global. Namun, secara umum kondisi Indonesia masih stabil.

Sumber:JawaPos.com 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi soal temuan keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Upaya itu untuk meredam polemik di masyarakat dan membuktikan pemerintah bersikap responsif terhadap permasalahan seputar ketenagakerjaan di tanah air. Anggota ORI Laode Ida menyatakan, pihaknya terus menerima banyak pengaduan seputar keberadaan TKA dari sejumlah daerah. Salah satunya laporan yang datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ada ratusan pekerja yang diduga berasal dari Tiongkok. Sebelumnya, pada akhir April lalu, ORI mengumumkan temuan hasil investigasi seputar keberadaan TKA di tujuh provinsi yang dilakukan penghujung 2017. Hasilnya, sedikitnya 200 TKA bekerja sebagai sopir. Padahal, sesuai aturan, TKA semestinya bekerja sebagai tenaga ahli atau menempati posisi di level manajemen.

Lebih lanjut Laode menjelaskan, salah satu rekomendasi yang harus segera dilakukan adalah penghentian terlebih dahulu kedatangan para TKA itu. Kebijakan bebas visa menjadi salah satu pintu yang memudahkan para TKA tersebut masuk dengan dalih sebagai turis. Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mendesak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari ORI dengan segera. Termasuk agar Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran terhadap TKA itu. Memang, bersamaan dengan rilis temuan tersebut, ORI juga membeberkan rekomendasi pada enam instansi. Yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pemerintah daerah (pemda).

Rekomendasi itu antara lain perlunya merevisi aturan menteri tentang TKA. Misalnya mewajibkan bisa berbahasa Indonesia bagi TKA dan menerapkan pembayaran gaji dengan rupiah.Selain itu, harus memastikan lokasi kerja TKA dalam izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya. Harapannya, perpanjangan IMTA dapat dilakukan di dinas tenaga kerja kabupaten dan kota maupun provinsi. Ada pula rekomendasi agar terdapat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pengawasan orang asing (pora) sesuai dengan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pora. Sesuai dengan pasal 38 UU 37/2008 tentang ORI, pemerintah wajib menjalankan rekomendasi tersebut. Instansi yang mendapatkan rekomendasi dari ORI diberi waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya laporan untuk menjalankan rekomendasi itu.

Sumber: batampos.co.id

Menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, Dinas Kesehatan Kota Batam membentuk tim monitoring jajanan berbuka atau yang lebih dikenal dengan takjil. Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan tim nanti melibatkan petugas dari masing-masing puskesmas yang ada di kecamatan. Ia menjelaskan momen puasa sering dimanfaatkan oknum pedagang untuk meraih keuntungan yang berlipat, namun mengabaikan unsur kesehatan. Tim yang akan dibentuk ini akan langsung turun tepat hari pertama puasa. Pengecekan dengan mengambil beberapa sampel makanan yang menjadi suughan berbuka puas. Mantan Direktur RSUP Kepri ini mengungkapkan makanyan yang menjadi perhatian adalah makanan yang memiliki warna yang mencolok. Nanti pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Makanan dan Obat terkait sidak takjil ini. Tahun lalu, Dinkes menemukan jajanan buka puasa yang terindikas mengandung rodamin atau pewarna pakaian. Untuk itu, pria yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini, berharap pedagang juga memperhatikan bahan makanan yang akan digunakan.

Sumber: batampos.co.id

Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera membahas permintaan Pemko Batam terkait keringanan uang bulanan di sekolah swasta. Ia sudah meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan untuk mengundang kepala yayasan swasta untuk bertemu dan membahas keringanan SPP ini. Walikota juga berkata yang akan diundang adalah pemilik yayasan tsb Agar SPP bisa diberi keringanan sehingga siswa yang tak tertampung di negeri nanti bisa bersekolah di swasta tanpa memikirkan uang SPP yang mahal, Ia mengungkapkan selama ini, Pemko Batam juga turut membantu sekolah swasta dengan memberikan insentif kepada guru swasta. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan sekolah swasta di Batam ada 200 lebih untuk tingkat SD, dan 84 SMP swasta. Minggu depan pihaknya akan mencoba untuk mengundang pemilik yayasan untuk membahas hal ini. Keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri membuat peran swsta sangat dibutuhkan.

Sumber: KOMPAS.com

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam mengaku pasokan pangan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjelang Ramadan hingga lebaran aman. Kepala Dinas Ketahana Pangan Kota Batam, Mardanis mengatakan, masyarakat Batam tidak perlu cemas dengan menipisya stok pangan di Batam. Sebab stok pangan seperti beras, telor, gula dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan aman hingga lebaran nanti, ia juga mengatakan Jika ada stok yang habis, berarti ada oknum pengusaha yang bermain, seperti melakukan penimbunan atau hal lainnya, ia juga mengatakan Bahkan untuk antisipasi hal-hal yang tak dinginkan, kami impor beras dari Thailand sebanyak 1.000 ton melalui Bulog, Beras itu untuk jaga-jaga saja, mana tahu tingkat konsumsi bertambah. Setidaknya Batam akan memiliki banyak stok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan, harga jual beras di Batam sangat tinggi. Bahkan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 9.950 per kg untuk beras medium, dan Rp 13.300 per kg untuk beras premium, menurutnyaTingginya harga jual beras di Batam dikarenakan banyak faktor, Faktor tersebut di antaranya, Batam bukan daerah penghasil beras. Kemudian letak geografis Batam terbilang cukup panjang sehingga biaya transportasinya cukup tinggi.

Page 7 of 23

Tentang Kami