Live Streaming
super me

super me

Page 5 of 30

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan produktivitas tenaga kerja Indonesia mampu mengalahkan Malaysia. Di level ASEAN, tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia berada di posisi ke-4. Direktur Bina Produktivitas Kemnaker, Muhammad Zuhri, mengatakan Singapura masih menempati posisi pertama dalam hal produktivitas. Kemudian disusul oleh Malaysia di posisi ke-2.

Namun demikian, lanjut dia, pemerintah tidak puas hanya berada di posisi ke-4. Meski mengaku sulit untuk menyusul Singapura, namun setidaknya produktivitas tenaga kerja Indonesia bisa menyusul Malaysia di posisi ke-2. Sementara dalam hal daya saing, diantara negara-negara World Economic Forum, daya saing tenaga kerja Indonesia berada di posisi 36. Dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas diharapkan berdampak pula pada perbaikan daya saing tenaga kerja Indonesia di dunia.

Sumber: news.okezone.com

Pemerintah Indonesia tengah mematangkan wacana pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus narapidana kasus korupsi, terorisme dan narkoba di pulau terluar Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, wacana tersebut kembali menguat setelah adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen terkait suap terkait 'jual-beli' kamar serta izin di dalam sel. Wiranto menjelaskan, opsi dipindahkannya para narapidana kasus tersebut ke pulau terluar, merupakan antisipasi agar kasus yang menjerat Wahid Husen itu tidak kembali terulang. Kendati begitu, Wiranto menyatakan, opsi pembangunan Lapas di pulau terluar membutuhkan waktu yang cukup panjang dan lama. Sembari mematangkan opsi tersebut, Wiranto menekankan, Pemerintah terus melakukan pembenahan urusan rutan dan lapas ke depannya.

Sumber:TRIBUNBATAM.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kita menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dalam rapat pleno terbuka. Dalam rapat itu ditetapkan jumlah pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) sebanyak 642.730 pemilih. Rapat Pleno ini dihadiri keterwakilan dari masing-masing partai peserta pemilu, Panwas tiap kecamatan, PPK, serta tampak hadir pula Kadis Disdukcapil Kota Batam, serta perwakilan kepolisian Batam Kota. Ketua KPU Batam, Syahrul Huda mengatakan, sesuai tahapan pemilu serentak 2019, tanggal 22 Juli adalah penetapan DPSHP.Ia mengatakan, ada jeda waktu setelah tahapan DPSHP menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni sampai 12 Agustus 2018, olehkarena itu ia juga menghimbau Jika nanti ada masyarakat yang belum masuk dalam DPSHP, mohon melaporkan ke KPU.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Nama Indonesia kembali harum di luar negeri. Kali ini dari kompetisi Mathematics Invitational (WMI) 2018 di Korea Selatan, Empat pelajar Batam berhasil meraih medali dalam ajang internasional tersebut. Keempat pelajar itu masing-masing Gilbert Ng siswa SMA Bodhi Dharma meraih Gold 1 (Grade 10), Adhitya Joshua Yokhan siswa SMP Kristen Tabqha mendapatkan Bronze 1 (Grade 8).

Selanjutnya, Davy Viriya Chow dan Ryani Yuan Jie Lee siswa SMA Bodhi Dharama, meraih Merit Award (grade 10). Adhitya Joshua Yokhan, siswa SMP Kristen Tabqha yang meraih Bronze 1 (Grade 8) mengaku gugup saat mengikuti kompetisi itu, karena itu pengalaman pertama mengikuti kompetisi tingkat internasional. Apalagi ada sekitar 1.800 peserta dari 21 negara yang mengikuti Mathematics Invitational (WMI) 2018.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Kepala Badan Pengusahaan Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar mantan warga Batam di Jakarta, biasa disebut OBAMA (Orang Batam Lama), bertempat di Kuningan Guest House Jakarta. Pada kesempatan itu, Lukita menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran paguyuban mantan warga Batam di Jakarta, atas pengabdian dan kinerja yang telah ditorehkan selama ini. Kemajuan pembangunan Kota Batam tak lepas dari campur tangan OBAMA yang tentu sempat mengabdi dan menorehkan karya dalam merintis pembangunan Kota Batam selama ini.

Dikatakan, mantan warga Batam di Jakarta ini bukanlah “mantan”, melainkan keluarga besar BP Batam. Lukita meyakini menjaga hubungan silaturahmi yang kokoh dapat menjadi kekuatan dalam rangka membangun kehidupan di masa depan yang lebih cerah khususnya bagi kota Batam.Tak lupa ia juga meminta dukungan untuk melanjutkan estafet pembangunan kota Batam dan membawa Batam pada perubahan yang lebih baik lagi. Ketua Paguyuban Mustofa Widjaja yang juga merupakan mantan Kepala BP Batam ke-6 menyampaikan, bahwa paguyuban mantan warga Batam di Jakarta akan terus memberikan dukungan bagi kelanjutan pembangunan Batam. Dirinya juga siap apabila OBAMA diperlukan ide dan gagasannya, khususnya bagi pengembangan dan kemajuan Batam ke depan.

 

Sumber: Sindobatam.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menemukan adanya kelebihan bayar Rp248 juta untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Batam selama 4 bulan, Mei-Agustus 2017. Uang itu wajib dikembalikan ke kas daerah. Kekhawatiran Udin Sihaloho akhirnya terbukti. Anggota Badan Anggaran DPRD Batam itu meminta rekan-rekannya mengikuti saja rekomendasi Gubernur Kepri agar mengoreksi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Batam yang dianggap lebih besar dibandingkan anggota DPRD Kepri.

Hal terebut pernah juga disampaikan oleh udin ia menghimbau untuk setiap angggota mengikuti rekomendasinya, karena bisa saja, setelah anggota tidak menjabat dipernitahkan mengembalikan kelebihan uang. Sepanjang 2017, anggota DPRD Batam memang mendapatkan tunjangan perumahan yang besar. Ketua DPRD mendapatkan Rp23 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp21 juta dan anggota DPRD mendapatkan Rp19 juta per bulan. Tunjangan itu diterima lewat Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Batam.

Tunjangan itu kemudian dikoreksi Gubernur Kepri karena ternyata besarnya melebihi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Ketua DPRD Kepri misalnya, hanya mendapatkan Rp19 juta per bulan, sama dengan yang didapatkan anggota DPRD Batam, per Mei 2017. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya menerbitkan peraturan kedua, Perwako 67/2017, September 2017. Hasil koreksinya, tunjangan perumahan ketua DPRD dan anggota DPRD Batam dikurangi Rp100 ribu dari tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Ketua mendapatkan Rp18,9 juta, wakil ketua mendapatkan Rp16,9 juta, dan anggota mendapatkan Rp14,9 juta per bulan.

Masalah tunjangan ini ternyata tak berhenti di situ. Lewat audit APBD Batam 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri meminta pimpinan dan DPRD Batam mengembalikan kelebihan bayar itu. BPK menyebut, meski perubahan baru terjadi September, anggota DPRD Batam harus mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan karena pembayaran tunjangan perumahan untuk DPRD Kepri yang lebih kecil dari DPRD Batam sudah berlaku sejak Mei 2017.Jadinya, BPK menghitung kelebihan bayar selama empat bulan, per Mei-Agustus 2017. Jika dihitung rata-rata, pimpinan dan anggota DPRD Batam menikmati kelebihan bayar Rp4 juta selama empat bulan atau Rp16 juta per orang. Dikalikan 50 orang, totalnya Rp248 juta.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam melangsungkan rapat  di lantai 3 Gedung Bank Indonesia Perwakilan Kepri. Hadir dalam rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Batam, Kadin, Apindo dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kepri dipimpin Sekdako Batam yang merangkap sebagai Ketua TPID Kota Batam, Jefridin. Rapat membahas tingginya harga pangan di Kota Batam, salah satunya perihal kabar melambungnya harga telur dan daging ayam.

Hasilnya, kenaikkan harga telur ayam lebih disebabkan harga pakannya yang naik. Selain itu, faktor lainnya yakni harga bibit ayam dan tingginya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar serta pengaruh cuaca. Solusinya, terang Jefridin, pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan, salah satunya oleh Satgas Pangan Polda Kepri untuk mengantisipasi adanya permainan harga di tingkat distributor dan pedagang. Sementara itu, Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengusulkan untuk membuka impor tidak hanya telur tapi juga barang-barang kebutuhan seperti sembako.

Rajagukguk juga menghimbau kepada pedagang jangan menaikkan harga di luar ketentuan. Tim Satgas Pangan, Jadi minta harus berkonsultasi serta berkoordinasi dengan para pedagang sehingga tidak timbul ketidaknyamanan kepada pedagang.Kadisperindag, Zarefriadi mengatakan, akan segera menggelar sidak ke lapangan. Zarefriadi mewanti-wanti jangan ada pedagang yang menyalahi aturan karena pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi.

 

Sumber: TRIBUNNEWS.COM,

Adanya perjanjian antara pemerintah melalui PT Inalum dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) mengenai pembelian saham Freeport dinilai merugikan negara. Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IREES) menuturkan hal tersebut karena perjanjian dinilai lebih menguntungkan pihak Freeport dibandingkan apa yang nantinya di dapat pemerintah. Terlebih soal jumlah yang harus dibayarkan senilai 3,85 miliar dolar AS dianggap terlalu besar. Menurut Marwan Indonesia cukup membayar 1 miliar dolar AS saja karena aspek lingkungan dan juga karena Indonesia tidak menjadi pengendali.

Adapun pembayaran sebesar 3,85 miliar dolar AS itu terbagi untuk pembelian saham Rio Tinto di PT FI sebesar 3,8 miliar dolar AS, 3,5 miliar dolar AS  dan sisanya 350 juta dolar AS untuk membeli saham Indocooper di PT FI. Dari perjanjian tersebut sebenarnya dibagi jadi tiga kesepakatan yang meliputi  perjanjian pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement (SPA), selanjutnya adalah shareholders agreement atau seperti perjanjian kesepakatan antara pemegang saham dengan pemegang saham baru.

Sumber:suaramerdeka.com

Setelah Amerika Serikat versus Tiongkok, ancaman perang dagang AS merembet kemana-mana tak terkecuali Indonesia. Presiden Donald Trump telah melempar ancaman bakal mengenakan tarif ke-124 untuk produk asal Indonesia. AncamanTrump tersebut dikarenakan defisit perdagangan AS dengan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam saat ini lebih tinggi ketimbang sebaliknya. Ancaman tersebut tentu saja mesti mendapat perhatian serius. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita lantas mengambil beberapa langkah taktis. Termasuk menyelaraskan cara perhitungan nilai dagang Indonesia dengan AS. Defisit AS dan surplus Indonesia dinilainya karena sudut pandang yang berbeda.

Enggar meyakini surplus bukan berasal dari daftar bea masuk untuk dikenakan. Meski demikian Enggar menegaskan, Pemerintah Indonesia tak segan bertindak jika Trump tetap dengan ancamannya. Opsi perang dagang bisa saja akan dipilih, manakala langkah diplomasi gagal. Langkah serupa pernah dilakukan saat Eropa menolak minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dari Indonesia. Adapun Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai ancaman perang dagang AS bukan ancaman serius bagi perekonomian nasional. Pengamat Perdagangan Internasional dari Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai perang dagang antara AS dan Tiongkok dapat memberi keuntungan serta ancaman bagi Indonesia.

Menurutnya, penetapan tarif terhadap produk-produk Tiongkok oleh AS, memungkinkan Tiongkok mengalihkan pasarnya ke negara lain. Salah satunya adalah pasar di ASEAN, dan yang terbesar di Indonesia. Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan pemerintah meminta Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) turun tangan. Situasi ini membuat peran WTO diuji. Bila tak mampu meredam perang dagang ini, WTO dinilai bakal kehilangan perannya. Mereka perlu didorong untuk mengadakan pertemuan darurat guna membahas perang dagang ini.

Sumber: viva.co.id

Indonesia dinilai gagal memanfaatkan tren perdagangan global seperti jaringan produksi internasional (GPN). Nilai keterlibatan Indonesia dalam GPN masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur. Prema Chandra Athukorala, pengamat ekonomi dari Fakultas Kebijakan Publik Crawford, Australian National University (ANU) mengatakan ketertinggalan Indonesia dalam jejaring produksi internasional telah mengakibatkan Indonesia sulit mengembangkan ekspor ke pasar global. Hal itu terlihat dari lambatnya pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia dalam 3 dekade terakhir dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Timur, seperti Thailand, Bangladesh, India dan raja pasar saat ini, China.

Berbicara dalam Forum Kebijakan Hadi Soesastro 2018 pekan lalu di Gedung Pusat Studi Strategis dan Internasioan (CSIS) Jakarta yang diikuti peluncuran buku Indonesia berjudul "The New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignity", Prema Chandra Athukorala, mengatakan salah satu penyebab utama ketertinggalan ini adalah karena kegagalan Indonesia masuk dalam jejaring pasokan global untuk barang-barang mekanik dan elektronik. Sebaliknya Indonesia justru memilih memperkuat posisinya di sektor yang belakangan mengalami tekanan proteksi seperti perlengkapan olahraga dan tekstil. Kehilangan momentum Prema-Chandra Athukorala Ekonom Australian Natioan University (ANU) Prema-Chandra Athukorala menilai Indonesia perlu membenahi iklim bisnis dan investasi agar lebih menarik. Lebih lanjut Athukorala mengatakan Indonesia telah melewatkan peluang besar untuk masuk dalam jejaring produksi global. Ia menambahkan padahal secara geografis Indonesia lebih ideal dijadikan basis produksi perusahaan multinasional karena dekat dengan Singapura, yang merupakan hub kargo udara dan kapal. Namun lagi-lagi Indonesia dinilai gagal memanfaatkan peluang ini.

Page 5 of 30

Tentang Kami