Live Streaming
super me

super me

Page 11 of 77

Percepatan investasi Rempang Eco-City mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur pimpinan daerah di Provinsi Kepri.

Hal ini seperti yang tertuang dalam rapat mengenai tindak lanjut pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023 bersama Forum Komunikasi Kepala dan Perangkat Daerah (FKPD) Provinsi dan Kota Batam berlangsung di Balairungsari BP Batam pada Jumat (5/1/2024) lalu.

Dimana, seluruh unsur FKPD pun menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh peletakan batu pertama (Groundbreaking) rumah contoh bagi warga Rempang yang berlokasi di Tanjung Banon. Tak terkecuali Gubernur Kepri, Ansar Ahmad.

Mengingat, Gubernur Kepri menjadi bagian penting dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam Perpres.

"Memang dalam rapat FKPD itu semua mendukung percepatan investasi Rempang Eco-City. Ini menjadi komitmen bersama untuk merealisasikan program strategis nasional tersebut," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Rabu (10/1/2024).

Sebagaimana diketahui, rumah contoh tipe 45 dengan luas maksimal 500 meter persegi itu akan dibangun di kawasan Tanjung Banon.

Pemerintah pusat melalui BP Batam pun berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik kepada seluruh masyarakat Rempang. Termasuk dalam memberikan hunian baru bagi warga Rempang.

"Mari kita dukung pembangunan di Rempang agar dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi Kepri dan Batam ke depan," pungkasnya. (*) (23/Jan)

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menerima audiensi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri di Gedung Marketing Centre BP Batam, Selasa (9/1/2024). Dalam pertemuan tersebut, PWI melaporkan kepada Muhammad Rudi atas terpilihnya Ketua PWI Kepri yang baru, periode 2023-2028.

Dalam kesempatan tersebut, Muhammad Rudi menyampaikan terima kasih kepada jajaran PWI Kepri yang telah memilih BP Batam sebagai tujuan audiensi pertama, setelah digelarnya Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Kepri, pada pertengahan Desember 2023 lalu.

"Dengan dipilihnya BP Batam sebagai tujuan pertama, artinya BP Batam sudah ada di hati bapak-bapak sekalian," ujar Muhammad Rudi.

Selanjutnya, Muhammad Rudi mengajak kepada seluruh jajaran PWI Kepri yang baru untuk terus bersinergi dalam mensukseskan investasi di Kota Batam demi meningkatkan ekonomi Kota Batam. Salah satunya, PWI Kepri diharapkan bisa terus mendukung program pengembangan Rempang Eco-City yang saat ini tengah dijalankan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional. Dimana, kehadiran Perpres ini, akan dapat menjadi titik terang menangani Pulau Rempang.

Selain itu, proses pergeseran masyarakat yang terdampak atas pengembangan Rempang Eco-City juga terus berjalan. Begitu juga dengan pembangunan rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, juga sudah mulai dibangun dengan ditandai peletakan batu pertama pada, Rabu (10/1/2024).

"Jadi saya titip pengembangan Rempang ini. Karena pengembangan Rempang ini untuk kesejahteraan anak cucu kita kedepannya," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kepri Andi Gino mengatakan, silaturahmi ke BP Batam merupakan silaturahmi pertama yang dilakukan PWI Kepri. Silaturahmi ini sebagai bentuk apresiasi kepada BP Batam yang selalu mendukung penuh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI Kepri.

"Mudah-mudahan kedepan PWI Kepri tetap bisa bersinergi dengan BP Batam," ujarnya. (21/Jan)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus mendorong pengembangan Kota Batam sebagai kawasan tujuan investasi. Tak hanya itu, sebagai wilayah kepulauan, Kota Batam mempunyai potensi besar menarik banyak wisatawan mancanegara (wisman).

Batam telah berkembang menjadi salah satu pintu gerbang utama masuknya wisatawan di bagian Barat Indonesia, khususnya Sumatra.

Untuk itu, BP Batam terus mengembangkan infrastruktur seperti jalan hingga jembatan. Salah satunya adalah pembangunan Fly Over Sei Ladi yang mulai dibangun tahun 2024 ini. Pembangunan ini, tentunya akan meningkatkan kelancaran konektivitas dan memangkas biaya logistik.

Sementara bagi wisatawan dan masyarakat, kelancaran mobilitas juga diperlukan untuk kenyamanan. Selesainya pembangunan Fly Over ini, nantinya juga akan menambah keindahan dan tertatanya Kota Batam.

Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi mengatakan, pembangunan Fly Over ini merupakan salah satu upayanya untuk menghilangkan kemacetan di daerah tersebut. Terutama kemacetan yang sering timbul pada jam-jam sibuk di pagi hari maupun sore hari saat pulang kerja.

"Maka saya butuh dukungan dari masyarakat, agar seluruh proses pembangunan ini dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Apabila akses jalan selesai, tentunya akan berdampak pada perekonomian Kota Batam kedepannya," ujarnya.

Kepala Sub Direktorat Pembangunan Kepelabuhanan Dan Bandara BP Batam, Boy Zasmita, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengatakan jangka waktu pembangunannya selama 370 hari/kalender. Saat ini, pembangunan ini sudah dimulai dengan persiapan tahap pembuatan frontage atau pelebaran jalan di sisi kanan dan kiri.

"Tahap pertama ini, dalam waktu 2,5 bulan kita akan melakukan pelebaran jalan di situ. Baik yang ke arah Nagoya dari sisi UIB maupun dari sisi DAM Sei Ladi," katanya.

Untuk arus lalu lintas, pekan depan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Dinas Perhubungan dan kepolisian untuk rekayasa arus lalu lintas. Ia mengungkapkan, dampak dari pekerjaan ini tentunya akan berdampak terhadap arus lalu lintas, namun pihaknya bersama dengan instansi terkait akan berupaya semaksimal mungkin agar arus lalu lintas tetap lancar.

"Saat ini, kita lihat sudah macet. Paling tidak arus lalu lintasnya itu sama seperti yang sekarang. Tapi tetap akan kita usahakan tetap mengalir," tuturnya.

Setelah pelebaran jalan dari sisi UIB dan DAM Sei Ladi selesai, pekerjaan kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan pondasi Fly Over. Terkait anggaran pembangunan total yaitu Rp 132.074.141.869,28 untuk tahun anggaran 2023-2024 dengan sumber dana dari PNBP BP Batam. Proyek ini, dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan konsultan PT. Disiplan Consult.

"Target kita itu, kalau kita lihat konstruksinya, satu tahun selesai. Kecuali kalau ada Force Majure," imbuhnya. (20/Jan)

Jakarta, 9 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya. OJK mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK ini kepada stakeholder terkait baik asosiasi industri jasa keuangan hingga Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

“Penerbitan POJK Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan merupakan respons cepat OJK selaku regulator atas amanat UU P2SK untuk memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi.

Di sisi lain, penguatan pengaturan pelindungan konsumen dalam POJK ini mempertimbangkan perluasan pelaku usaha jasa keuangan, digitalisasi produk dan atau layanan di sektor jasa keuangan, serta perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan dinamis.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini juga mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa. Pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada PUJK dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan PUJK secara adil, efisien, dan transparan.

“Sejak berlakunya UU P2SK, PUJK semakin didorong untuk menjadi entitas usaha yang sehat secara bisnis, dan menerapkan perilaku pelaku (market conduct) yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Saya yakin, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat karena makin kuatnya kepercayaan Konsumen,” tegas Friderica.

Secara substansi, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain:

1. Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen;

2. Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang;

3. Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK;

4. Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen pemasaran/perantara dalam perjanjian;
Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan;

5. Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK;

6. Pelindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber;

7. Pengawasan perilaku PUJK (market conduct);

8. Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI);

9. Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK; serta

10. Penguatan kewenangan OJK dalam melakukan gugatan perdata.

Dengan terbitnya POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem Pelindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan. (nck)

Menggeliatnya pembangunan Batam yang masif dan perkembangan positif sektor pariwisata di Kota Batam sepanjang Tahun 2023, turut berimbas pada peningkatan jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Batam yang mencapai 8.1 juta orang.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa jumlah penumpang kapal di Pelabuhan Batam baik domestik maupun internasional sepanjang Tahun 2023 meningkat sebesar 48 persen dibandingkan capaian pada Tahun 2022 sebesar 5.4 Juta penumpang.

“Dari total 8.1 Juta penumpang datang dan berangkat, 55 persen diantaranya atau sekitar 4.4 Juta penumpang merupakan penumpang yang melewati Pelabuhan Internasional di Kota Batam, antara lain Terminal Ferry Internasional Batam Centre, Terminal Ferry Internasional Sekupang, Terminal Ferry Internasional Nongsapura, Terminal Ferry Internasional Harbour Bay, dan Terminal Ferry Internasional Teluk Senimba,” ujar Ariastuty dalam keterangan resminya, Senin (8/1/2024).

Ia menambahkan, jumlah penumpang terbanyak berasal dari Terminal Ferry Internasional Batam Centre yakni sebesar 2.6 Juta, selanjutnya disusul Terminal Ferry Internasional Harbour Bay sebesar 1.3 Juta penumpang.

Sedangkan, untuk Terminal Domestik, dari total penumpang 3.6 Juta datang dan berangkat, 49 persen diantaranya berasal dari Terminal Ferry Domestik Telaga Punggur dan 33 persen diantaranya berasal dari Terminal Ferry Domestik Sekupang. Ariastuty optimis jumlah penumpang kapal dapat kembali ke capaian di Tahun 2019 yang tembus hingga 11.4 Juta orang.

“Jika dilihat dari jumlah kunjungan (penumpang datang) di Terminal Ferry Internasional terdapat peningkatan sebesar 96 persen dari 1.1 Juta penumpang di Tahun 2022 menjadi 2.2 Juta di Tahun 2023. Peningkatan kunjungan juga terjadi di Terminal Ferry Domestik yakni sebesar 17 persen dari 1.5 Juta orang menjadi 1.8 Juta orang di Tahun 2023,” imbuhnya.

Ia meyakini capaian itu tak lepas dari upaya BP Batam dan dukungan Pemerintah Pusat maupun daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berdampak pada kemajuan sektor pariwisata di Kota Batam.

“Peningkatan jumlah penumpang kapal di Batam ini menjadi sinyal positif bagi kebangkitan ekonomi Batam. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Batam masih menjadi destinasi tujuan bagi wisatawan mancanegera dan domestik,” tandasnya.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menggelar rapat pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City, di Balairung Sari, Senin (8/1/2024).

Rapat ini, dipimpin oleh Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, yang sekaligus Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City.

Sudirman menjelaskan, rapat ini dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2023, tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional.

Dalam Perpres perubahan atas Perpres 62 tahun 2018 tersebut, disebutkan bahwa dalam rangka penanganan dampak sosial kemasyarakatan, maka Gubernur menetapkan tim terpadu.

Sementara untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KBPB), maka penanganannya dilaksanakan oleh Kepala BP Batam. Termasuk untuk membentuk Tim Terpadu.

Beberapa tugas dari Tim Terpadu yakni, merekomendasikan besaran nilai santunan hingga merekomendasikan penyediaan tanah dan rumah pengganti dalam rangka pemukiman kembali.

Termasuk juga, pembangunan infrastruktur dasar; fasilitas pemerintahan; fasilitas sosial, dan/atau fasilitas umum sesuai kebutuhan.

"Jadi Tim Terpadu Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City ini sudah dibentuk melalui Keputusan Kepala BP Batam Nomor 265 tahun 2023," katanya.

Ia mengungkapkan, Tim Terpadu yang telah ditetapkan itu terdiri dari unsur BP Batam; Pemko Batam; Kantor Pertanahan Kota Batam; akademisi; MUI hingga tokoh masyarakat.

Sehingga ia mengharapkan, kedepannya penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan kawasan Rempang Eco-City ini bisa berjalan dengan lancar.

"Saya berharap dukungan dari bapak dan ibu semua yang tergabung dalam Tim Terpadu ini bisa menjalankan tugas sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Perpres 78 tahun 2023," imbuhnya. (19/Jan)

Sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) pada 2023 lalu sudah terlihat. Sejumlah infrastruktur dan ruas jalan sudah mulai terlihat keindahannya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pengembangan dan pembangunan jaringan jalan akan tetap menjadi prioritas pihaknya dalam agenda pembangunan setiap tahunnya. Sebab, infrastruktur perlu terus dibangun untuk menggerakan ekonomi masyarakat dan menjadikan Batam berdaya saing sebagai kota tujuan investasi.

“Untuk mempercepat ekonomi, maka pertama yang dilakukan BP Batam dan Pemerintah Daerah saat ini adalah dengan meningkatkan infrastrukturnya, utamanya adalah jalan-jalan utama,” kata Muhammad Rudi di Batam Centre.

Ia melanjutkan, pembangunan infrastruktur jalan ini perlu segera dibenahi untuk merespons kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha. Jika kemacetan terus saja terjadi, maka akan mengakibatkan membengkaknya biaya produksi dan tersendatnya sirkulasi barang serta jasa. Tentu saja hal ini tidak baik bagi citra Batam sebagai kawasan yang ramah investasi.

“Namun dengan adanya pembangunan infrastruktur juga harus diikuti dengan kesadaran semua pihak untuk menjaga sarana dan prasarana infrastruktur yang sudah dibangun,” pesan Muhammad Rudi.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, ada lima proyek pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak Januari 2023. Lima proyek itu dibangi ke dalam peningkatan ruas jalan arteri yang menghubungkan Batu Ampar hingga Batu Besar sepanjang 20 km dan pembangunan bundaran Bandara Hang Nadim.

"Untuk progres keseluruhan, hingga saat ini sudah mencapai 100 persen," ujarnya, saat ditemui di kawasan Batam Center, Senin, (Jumat/5/2024).

Ia menjelaskan, untuk proyek pertama adalah peningkatan ruas jalan Simpang Laluan Madani hingga bundaran Punggur. Selanjutnya, peningkatan ruas jalan Bundaran Punggur hingga Simpang Bandara, yang juga sudah selesai.

Kemudian, pengembangan ruas Jalan Hang Jebat dari Simpang Batu Besar hingga Simpang Turi Beach yang juga sudah selesai. Begitu juga, pembangunan bundaran Bandara Hang Nadim yang sudah rampung.

Tidak hanya pembangunan jalan, BP Batam pada tahun 2023 juga telah selesai melakukan perbaikan ponton Pelabuhan Domestik Punggur hingga pembangunan gedung VVIP Bandara Hang Nadim.

"Kami berharap, agenda pembangunan di tahun 2024 ini bisa lancar dan didukung penuh oleh masyarakat. Kita semua harus kompak dan bersatu untuk Batam menuju kota baru," katanya. (12/Jan)

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) akan melakukan peletakan batu pertama rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City, Rabu (10/1/2024).

Rumah contoh tipe 45 dengan luas maksimal 500 m2 itu, akan dibangun di kawasan Tanjung Banon.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi kembali menegaskan, dalam pengembangan Rempang Eco-City ini, ia berkomitmen untuk memberikan solusi terbaik kepada seluruh masyarakat Rempang. Termasuk dalam memberikan hunian baru bagi warga Rempag.

"Saya bersyukur kepada Allah, hari Rabu besok, rumah contoh untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City sudah bisa kita bangun," ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi menegaskan, BP Batam akan terus mengupayakan percepatan realisasi investasi di Rempang, demi kesejahteraan masyarakat Rempang kedepannya. Sehingga, pembangunan rumah untuk warga Rempang yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City akan terus digesa.

"Jadi setelah dilakukan rapat hari ini, peletakan batu pertama diputuskan untuk dilaksanakan pada Rabu 10 Januari 2024," ujarnya

Ia menjelaskan, dalam kegiatan peletakan batu pertama itu, juga dilaksanakan bakti sosial dengan pembagian 1.000 paket sembako untuk masyarakat. Selain itu juga, dilaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga.

"Dalam kegiatan ini, kami mengundang seluruh jajaran Forkopimda Provinsi dan Kota Batam untuk bersama-sama hadir dalam peletakan batu pertama ini. Selain itu, kami juga mengundang seluruh ormas dan rekan-rekan media," katanya.

Untuk diketahui, sejak tanggal 8 September 2023 hingga 3 Januari 2024, sebanyak 387 Kepala Keluarga (KK) sudah mendaftar.

Sebanyak 583 KK lainnya tercatat telah melakukan konsultasi terkait hak-hak yang akan mereka dapatkan. Sementara, sebanyak 94 KK telah menempati hunian sementara.

"BP Batam juga terus berkomitmen untuk memfasilitasi pergeseran warga hingga menempati hunian baru,” tutupnya. (18/Jan)

Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam akan kembali melanjutkan program "One Day One Target" pada tahun 2024.

Program yang diinisiasi sejak tahun 2018 lalu ini dipandang cukup efektif dalam memaksimalkan pengamanan aset milik BP Batam

Dimana, program ini juga merupakan manifestasi tugas pokok dan fungsi Ditpam dalam melaksanakan pengamanan lingkungan dan hutan, instalasi dan aset, penanggulangan bahaya kebakaran di wilayah kerja BP Batam, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja atau lembaga terkait.

"Insyaallah akan terus berlanjut. Ada beberapa hal yang memang menjadi perhatian serius kami yakni penjagaan dan penertiban aset BP Batam dari pelanggaran seperti bangunan serta kegiatan ilegal," ujar Kepala Subdit Pengamanan Aset dan Objek Vital Ditpam BP Batam, AKBP S.A. Kurniawan, Rabu (3/1/2024).

Kurniawan berharap, program "One Day One Target" ini dapat bersinergi dengan upaya BP Batam yang menginginkan agar iklim investasi kondusif.

Bukan tanpa alasan, situasi yang aman dan nyaman menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam meningkatkan nilai investasi di Batam.

Sehingga, membutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat demi menciptakan hal tersebut.

Tentunya dengan tujuan agar perekonomian Batam terus maju dan meningkat sepanjang tahun 2024.

"Kami berharap, pelanggaran dan kegiatan ilegal berkurang sehingga iklim investasi semakin kondusif," pungkasnya. (*) (7/Jan

Usai melantik Direktur RSBP Batam dan Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSBP Batam, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi melakukan silaturahmi dengan pegawai RSBP Batam, Rabu (3/1/2024) malam. Bertempat di Wisma Batam, Muhammad Rudi memberikan semangat dan motivasi kepada jajaran pimpinan, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung RSBP Batam.

Silaturahmi yang digelar di Wisma Batam ini, juga dihadiri Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam.

Muhammad Rudi mengatakan, silaturahmi bersama pegawai RSBP Batam ini dalam rangka memberikan semangat dan motivasi para pegawai RSBP Batam yang menjadi salah satu rumah sakit andalan di Kota Batam. Sebagai pelayan masyarakat, pegawai RSBP Batam harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Menurutnya, keteladanan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dapat dimulai dari hal-hal yang kecil.

"Sengaja kami undang untuk bersilaturahmi dan berdialog dengan seluruh pegawai. Dengan demikian, akan didapatkan solusi terbaik sehingga pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat diraih," katanya.

Dalam silaturahmi tersebut, para jajaran pimpinan BP Batam juga mendengar masukan-masukan dari pegawai RSBP Batam. Sehingga, RSBP Batam kedepannya bisa lebih baik lagi dan menjadi rumah sakit unggulan di Kota Batam.

Namun demikian, Muhammad Rudi menekankan seluruh pegawai untuk terus menjaga kekompakan dan selalu berkoordinasi dengan jajaran pimpinan BP Batam untuk mewujudkan kinerja yang baik. Sehingga kedepannya memberikan dampak yang baik juga terhadap pasien dan masyarakat,

"Sebagai pegawai, melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar tentunya sudah menjadi suatu keharusan. Jika ada yang perlu disampaikan, segera disampaikan ke atasan agar dapat dicarikan solusi bersama," imbuhnya. (11/Jan)

Page 11 of 77

Tentang Kami