Print this page
Pondok Pesantren Jadi Sentra Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah
Wednesday, 29 July 2020 10:18

Pondok Pesantren Jadi Sentra Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

Jakarta, 28 Juli 2020 - Pemerintah terus mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah, sebagai bagian dari program inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 2019, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sekitar 9% dan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%.

Hal tersebut dirasakan belum optimal, mengingat 87,18% dari total penduduk 232,5 juta jiwa penduduk Indonesia adalah muslim. Maka itu, potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah secara nasional masih terbuka lebar. Apalagi didukung dari keberadaan pondok pesantren yang berjumlah 28.194 (data Kementerian Agama RI) di seluruh Indonesia.

Sebanyak 44,2% atau 12.469 pondok pesantren memiliki potensi ekonomi, baik pada sektor agribisnis, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pondok pesantren berfungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, hingga pemberdayaan masyarakat.

Implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: (1) Edukasi dan literasi keuangan syariah; (2) Pembiayaan syariah bagi usaha kecil dan mikro (UKM) sekitar pondok pesantren serta UKM binaan pondok pesantren; (3) Pembukaan rekening syariah; (4) Program tabungan emas; serta (5) Kemandirian ekonomi pesantren terintegrasi keuangan syariah yang mendukung “halal value chain”.

Terdapat pula ekosistem pendukungnya meliputi yang pertama, terbentuknya di lingkungan pondok pesantren Unit Layanan Keuangan Syariah (ULKS) yang terdiri dari Agen Bank Syariah, Agen Pegadaian Syariah, Agen Fintech Syariah, yang terintegrasi dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan Halal Centre Pondok Pesantren.

Kedua, terciptanya sistem pembayaran syariah terintegrasi pada pondok pesantren, mendukung pembayaran SPP santri/santriwati, payroll gaji guru/pengurus pondok pesantren, serta elektronifikasi sistem pembayaran di pondok pesantren dan lingkungan masyarakat di sekitarnya untuk mendukung inklusi keuangan syariah berbasiskan digital. Contohnya, penerapan kartu santri digital, dan metode pembayaran menggunakan QRIS pada kios digital di pondok pesantren.

Ketiga, adanya pembiayaan yang berasal dari Bank Wakaf Mikro (BWM) dan KUR Syariah untuk revitalisasi dan mendirikan usaha warung/kios/toko/koperasi pada pondok pesantren.

“Implementasi kartu santri digital dan QRIS yang mendukung cashless society di pondok pesantren, serta edukasi dan literasi keuangan syariah secara daring bagi civitas pondok pesantren dan masyarakat sekitar pondok pesantren, merupakan salah satu contoh adaptasi kebiasaan baru dalam pandemi Covid-19,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech-nya pada acara “Peluncuran Implementasi Ekosistem Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren” secara daring, di Jakarta, Selasa (28/7).

Pada implementasi ekosistem juga terdapat pemberdayaan ekonomi pesantren pada sektor riil yang diintegrasikan dengan keuangan syariah dalam rangka mendukung “halal value chain”. “Pemberdayaan ekonomi pesantren sebagai arus baru perekonomian menjadi salah satu upaya pemulihan perekonomian pada masa pandemi Covid-19, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kegiatan ini, Kemenko Perekonomian Cq. Deputi Bidang Koordinasi Makro dan Keuangan bersama Sekretariat Wakil Presiden, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Kementerian/Lembaga terkait lainnya, serta lembaga keuangan syariah, meluncurkan implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berbasiskan pondok pesantren.

Sebagai lokasi pilot project dipilih Pondok Pesantren Kyai Haji Aqiel Siradj (KHAS) Kempek Kabupaten Cirebon. Saat ini implementasi ekosistem telah berjalan optimal di sana sejak dimulai pada 17 Desember 2019. Selain itu, juga terlaksana pada Pondok Pesantren Al Qur’aniyy Az-Zayadiyy Kota Surakarta.

Ke depannya, keberhasilan pilot project itu akan direplikasi pada 170 pondok pesantren binaan BRI Syariah. Sehingga, pada 2024, ditargetkan implementasi ekosistem ini dapat terlaksana pada sekitar 3.300 pondok pesantren di seluruh Indonesia.

“Untuk ke depannya, Kemenko Perekonomian mengharapkan terwujudnya optimalisasi sinergi program lintas sektor dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia secara terintegrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI kepada Wakil Presiden RI untuk pengembangan ekonomi syariah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam acara ini adalah Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Franky Sibarani, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Waryono, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Prijono, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Kristrianti Puji Rahayu, Direktur Bisnis Komersil PT Bank BRISyariah Tbk. Kokok Alun Akbar, Pengasuh Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon Nyai Hj. Shobihah Maimoen Zubair, perwakilan kantor cabang BRI Syariah seluruh Indonesia, serta perwakilan dari pesantren yang terlibat dalam program ini. (nck)

Read 99 times