Live Streaming
Thursday, 19 October 2017 09:33

Kapolda: Pilkada 2018 Dijamin Aman

Polda Kepri Siapkan Tim Intelijen dan Sarana Pendukung

NONGSA (HK) - Kapolda Kepri, Irjen Pol Drs Sam Budigusdian MH menjamin bisa menjaga rasa aman, nyaman, dan kondusif selama penyelenggaran Pilkada Serentak Tahun 2018 mendatang, di Kepri.
Demikian disampaikan Kapolda dalam Apel Kasatwil jajaran Polda Kepri Tahun 2017, Selasa (17/10) pagi, di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri, Nongsa, dengan tema "Polri Yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2018".

Irjen Pol Sam Budigusdian, menyampaikan, bahwa Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri Tahun 2017, merupakan momentum yang sangat istimewa dalam rangka menjamin situasi keamanan yang kondusif selama penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018.

"Hal ini sebagai sarana sosialisasi arah kebijakan Polri Tahun 2018 di bidang pembinaan dan operasional, sehingga dapat sebagai dasar bagi para Kastawil dan Kasatker untuk menentukan kebijakan di satker masing masing," kata Sam Budigusdian.  

Menurutnya, Apel Kasatwil Jajaran Polda Kepri merupakan suatu forum untuk membahas perkembangan lingkungan strategis, dalam memahami hasil evaluasi kinerja Polri tahun 2017, untuk perbaikan di tahun 2018 nanti.

"Dengan demikian, kita akan mengetahui perkembangan kalender Kamtibmas 2018, mengetahui agenda Nasional, maupun agenda Internasional 2018, dan dapat pula mengetahui prediksi ancaman, yang akan dihadapi di tahun 2018," papar Irjen Sam.

Sebut Irjen Sam, sebagaimana 6 arahan bapak Presiden RI saat Apel Kasatwil Polri Tahun 2017 di Akpol Semarang. Yaitu agar bisa antisipasi sedini mungkin serta perhitungkan secara cermat terkait dampak diperubahan global teknologi  yang tidak mungkin di tolak.

"Inilah pekerjaan besar kita dalam rangka mengantisipasi perubahan. Jika tidak diantisipsi tentu akan bisa mempengaruhi stabilitas keamanan, mempengaruhi ekonomi, investasi, dan perkembangan dunia usaha,"

Kemudian, menjelang 2018, sistim pengamanan itu harus betul-betul disiapkan secara detail, pemetaan friksi harus dilakukan secara tepat, sehingganya bisa dilakukan tindakan preventifnya.

"Intelijen harus punya data yang komplit terkait hal ini. Sebab, pencegahan lebih baik dengan menyiapkan berbagai alternatif, serta solusi. Dengan memiliki plan a, b, dan c, tentu juga dipersiapkan, sehingga pergerakan akan menjadi lancar. Maka, perencanaan yang matang harus dipersiapkan," papar Irjen Sam.

Dan sudah seharusnya, ujar Kapolda Kepri, hal itu dibiasakan dengan berbagai alternatif yang terencana, serta jangan sampai telah terjadi, baru semua pihak tergopoh-gopoh untuk menanggulanginya. "Itu bukan sistim atau solusi yang diinginkan. Tetapi, sebuah kesalahan dalam prosedur, sehingga akan menimbulkan masalah yang berdampak pada semua sektor dan lini di masyarakat," ucap Irjen Sam.

Berkaitan dengan pelayanan publik, ujar Kapolda Kepri, agar dilakukan dengan proses digitalisasi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat semakin cepat.

"Kemajuan teknologi itu, juga akan menimbulkan kemajuan kejahatan jika tidak diantisipasi akan mengakibatkan ancaman stabilitas nasional, stabilitas politik dan stabilitas keamanan yang sangat diperlukan oleh negara," sebutnya.

Dari itu, papar Irjen Sam, Polri harus netral disetiap kontestasi politik ditingkat manapun, baik tingkat provinsi, kabupaten atau tingkat kota dalam provinsi. "Presiden RI sangat meyakini bahwa, kesuksesan pemilihan gubernur, walikota dan bupati itu kuncinya hanya 1. Yaitu masyarakat melihat TNI dan Polri solid," ungkap Sam Budigusdian.

Oleh sebab itu, ucapnya, diperlukan loyalitas serta kesetiaaan kepada negara, rakyat, maupun kepada pimpinan, agar kesemuanya berjalan aman dan lancar, dengan mempersiapkan segala sarana pendukung. "Contohnya adalah, antisipasi bencana alam, radikalisme, serta tetap menjaga hubungan yang soliditas dengan TNI, agar dapat melakukan antisipasi secara bersama," sebutnya.

Dijelaskan Kapolda, trend untuk tantangan dan ancaman dunia saat ini adalah, masalah pangan, energi, ekologi, struktur keuangan global, serta pengalaman masa lalu, dengan menjadi pola negatif pemikiran masyarakat.

"Negara kaya ESDM dengan ekologi bagus seperti Indonesia ini, akan menjadi incaran banyak pihak, sehingga pihak-pihak tersebut akan melakukan berbagai daya upaya guna mewujudkan keinginannya, termasuk itu melakukan serangan cyber war," sebut Kapolda.

Salah satu contohnya adalah, imbuh Irjen Sam, serangan cyber politik selama tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi berupa serangan berita-berita palsu seperti RI 1, dan keluarganya itu adalah keturunan PKI.

"Ditambah pula isu yang memojokan pemerintahan. Serangan cyber deception berita palsu tentang sejata api order Polri yang bertujuan mengadu domba TNI dengan Polri. Serangan cyber propaganda yang membentuk persepsi dan opini masyarakat," pungkas Kapolda Kepri. 

Read 66 times

Tentang Kami