Live Streaming
Friday, 24 March 2017 11:59

Jonan Tegaskan Tidak Ada Kenaikan Listrik hingga Juni 2017

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyebutkan tarif listrik nasional yang masuk kategori nonsubsidi dipastikan tidak akan naik dari April sampai Juni 2017. Dia juga memastikan, pihaknya akan mengejar banyak program agar bisa membuat harga listrik makin murah.

"April sampai Juni tarif listrik tidak naik, kita akan coba listrik makin lama makin terjangkau," kata Jonan, ‎ditemui dalam acara 'Economic Challenges, Special Energy Outlook Series', di Energy Building, Jakarta, SCBD Sudirman, Jumat 24 Maret 2017.

Menurutnya, sudah banyak cara yang dilakukan agar biaya listrik lebih murah. Salah satu cara yakni menerapkan harga listrik pembangkit dengan tenaga batu bara (PLTU) sesuai biaya pokok penyediaan (BPP) secara nasional. Pengaturan‎ harga listrik PLTU akan membuat BPP lebih efisien dan efektif, dengan begitu tarif listrik bisa lebih kompetitif untuk masyarakat.

"Jadi kita atur ini, agar bisa lebih efisien," jelas Jonan yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut.

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No 19 Tahun 2017, menetapkan harga listrik PLTU berbahan bakar batu bara maksimal sesuai biaya pokok penyediaan atau BPP secara nasional.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan pengaturan harga listrik PLTU tersebut akan membuat BPP pembangkit lebih efisien, sehingga tarif listrik pun menjadi kompetitif.

Menurut Jarman, Permen ESDM 19/2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan Tenaga Listrik (Excess Power) itu membagi harga listrik PLTU menjadi dua bagian yakni mulut tambang dan nonmulut tambang.

Untuk PLTU mulut tambang, jika BPP setempat lebih rendah dari BPP nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75 persen BPP setempat. Jika BPP setempat lebih tinggi dari nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada 75 persen BPP nasional.

"Harga pembelian tenaga listrik itu ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit sebesar 80 persen," kata Jarman.

Untuk harga listrik PLTU nonmulut tambang, permen membagi lagi dalam dua bagian yakni di atas dan di bawah 100 MW. Harga listrik PLTU nonmulut tambang dengan kapasitas di atas 100 MW ditetapkan jika BPP setempat lebih rendah dari nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP setempat.

Jika BPP setempat lebih tinggi dari nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP nasional. Sedangkan, tambah Jarman, untuk harga listrik pembangkit nonmulut tambang di bawah 100 MW, diatur jika BPP setempat lebih rendah dari nasional, maka harga patokan tertinggi mengacu pada BPP setempat.

Jika BPP setempat lebih tinggi dari nasional, maka harga berdasarkan lelang atau mekanisme bisnis (business to business). Hal sama sebelumnya dilakukan pada harga listrik dari sumber energi baru terbarukan yang ditetapkan maksimal BPP setempat melalui Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017.

Selain PLTU mulut tambang dan nonmulut tambang, Permen ESDM 19/2017 juga mengatur harga patokan tertinggi dari kelebihan tenaga listrik. "Penggunaan excess power dilakukan apabila pasokan daya kurang atau menurunkan BPP pembangkit setempat," ungkap Jarman.

Jarman menambahkan, harga excess power sesuai aturan baru adalah paling tinggi ditetapkan 90 persen dari BPP setempat, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan listrik.

Read 58 times

Tentang Kami