Live Streaming
Friday, 13 April 2018 16:43

40 persen hutang Indonesia dimiliki oleh Asing  

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, menyebut kepemilikan asing terhadap 40 persen surat berharga negara (SBN) atau obligasi dalam utang luar negeri tidak menjadi masalah. Pemerintah sebelumnya merilis data jumlah utang pemerintah Indonesia hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.034 triliun. Posisi ini naik 13,46 persen dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 3.556 triliun atau 29,24 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data yang ia paparkan dalam presentasi, utang tersebut terbagi dalam dua jenis. Pertama, utang dalam bentuk pinjaman luar negeri yang tercatat sebesar Rp 777,54 triliun atau sekitar 19,27 persen dari total keseluruhan. Sementara kedua adalah utang dalam bentuk SBN sebesar 3.257,2 T atau 81,73 persen. Sebanyak Rp 2.146,7 triliun dari total SBN tersebut dapat diperdagangkan atau tradeable. Sekitar Rp 858,7 triliun atau 40 persen diantaranya dimiliki asing dan 60 persen sisanya, sekitar Rp 1.288,2 triliun, dimiliki oleh domestik seperti Bank Reksadana, Asuransi, dan BPJS.

Dari data yang sama, sebanyak 41,7 persen dari SBN yang dimiliki asing, atau sekitar Rp 358,09 triliun, dimiliki oleh lembaga keuangan. Sebanyak 19,05 persen atau Rp 163,61 triliun dimiliki oleh reksadana. Bank sentral dan pemerintah asing memiliki sekitar 16,74 persen atau Rp 143,77 triliun. Sementara 12,85 persen atau Rp 110,34 triliun dimiliki oleh lainnya. Kemudian 5,43 persen atau Rp 46,63 triliun dimiliki oleh dana pensiun, 2,56 persen atau Rp 22,01 triliun dimiliki korporasi, serta Rp 10,21 triliun atau 1,19 persen dimiliki oleh asuransi. Kemudian 0,22 persen atau 1,91 triliun dimiliki oleh sekuritas, 0,20 persen atau Rp 1,75 triliun dimiliki oleh yayasan, dan terakhir 0,05 persen atau Rp 0,47 triliun dimiliki oleh perorangan.Pihak asing yang memiliki SBN Indonesia untuk utang, lanjut Suminto, merupakan investor jangka panjang dan bukan sekedar spekulan. Meski begitu, ia mengaku pemerintah tetap memahami adanya potensi risiko penarikan modal oleh asing.

 

Read 183 times

Tentang Kami