Live Streaming
Page 2 of 3
17 October 2018

sumber : detik.com

Rama Shinta - Kepala HAM PBB menyerukan pencabutan kekebalan diplomatik para pejabat yang mungkin terlibat dalam hilangnya wartawan Arab Saudi,Jamal Khashoggi, di gedung Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

"Mengingat keseriusan situasi seputar hilangnya Mr (Jamal) Khashoggi,saya percaya bahwa kekebalan hukum atau kekebalan tempat bersangkutan dan pejabat-pejabat yang dianugerahkan oleh perjanjian seperti Konvensi Wina tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler harus dicabut segera," kata kepala HAM PBB, Michelle Bachelet dalam statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (16/10/2018).

Aparat kepolisian Turki pada Senin (15/10) telah menggeledah gedung Konsulat Saudi di Istanbul untuk pertama kalinya sejak Khashoggi, jurnalis pengkritik pemerintah Saudi yang bermukim di AS, menghilang pada 2 Oktober lalu.


Khashoggi (60) yang seorang wartawan dan kolumnis The Washington Post menghilang sejak masuk ke dalam Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Khashoggi mendatangi Konsulat Saudi untuk mengurus surat-surat untuk keperluan rencana pernikahannya dengan tunangannya asal Turki, Hatice Cengiz.

Konsulat Saudi sebelumnya menyebut Khashoggi telah keluar dari gedung itu. Namun otoritas Turki dan tunangan Khashoggi menegaskan dia masih ada di dalam konsulat. Sumber-sumber pemerintahan Turki menyebut Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi. Tuduhan itu dibantah keras oleh Saudi.

Bachelet menekankan bahwa "di bawah hukum internasional, penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum adalah kejahatan yang sangat serius, dan kekebalan tidak boleh digunakan untuk menghalangi penyelidikan atas apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab."

Pemerintah Saudi bisa mencabut kekebalan para pejabat dan konsulatnya di Turki.

Juru bicara Bachelet, Rupert Colville mengatakan, kepala HAM PBB tengah melakukan kontak dengan pejabat-pejabat Saudi untuk membahas masalah ini.

"Mengingat (tampaknya) ada bukti jelas bahwa Mr. Khashoggi memasuki Konsulat dan belum pernah terlihat sejak itu, tanggung jawab ada pada otoritas Saudi untuk mengungkapkan apa yang terjadi padanya sejak saat itu," kata Bachelet.

16 October 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud memerintahkan penyelidikan internal terkait kasus Jamal Khashoggi, jurnalis Washington Post asal Arab Saudi yang hilang di Istanbul, Turki.

"Raja memerintahkan Jaksa Publik untuk membuka penyelidikan internal terkait pemasalahan Khashoggi berdasarkan informasi dari tim gabungan di Istanbul," ujar seorang pejabat Saudi kepada Reuters.

Ketika ditanya waktu pasti jaksa tersebut melansir pengumuman resmi mengenai penyelidikan Khashoggi, pejabat itu hanya berkata, "Dia diperintahkan untuk bekerja cepat."

Raja Salman dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sendiri sudah berbicara melalui sambungan telepon mengenai kasus Khashoggi. Mereka menekankan kepentingan pembentukan tim penyelidik gabungan.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, juga mengaku sudah berkomunikasi dengan Raja Salman.

"Bantahannya sangat sangat kuat. Terdengar sepertinya kasus ini dilakukan oleh pembunuh kejam. Siapa yang tahu," kata Trump.

"Yang bisa saya lakukan adalah melaporkan apa yang dia katakan kepada saya. Dia mengatakan dengan sangat yakin bahwa mereka tak tahu mengenai kasus ini. Dia sangat yakin."

Trump sudah mengutus Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menemui Raja Salman untuk mengusut kasus Khashoggi.

Kasus ini langsung menjadi perhatian pada 2 Oktober lalu, setelah Khashoggi dikabarkan menghilang usai memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul untuk mengurus keperluan dokumen pernikahan.

Trump mengambil keputusan ini setelah beredar kabar dari dua pejabat yang mengatakan kepada CNN bahwa jurnalis pengkritik Saudi itu tewas saat diinterogasi secara ilegal di dalam gedung konsulat.

Kedua sumber tersebut membeberkan bahwa simpulan ini dapat ditarik setelah sejumlah anggota kepolisian dan ahli forensik Turki diizinkan masuk gerbang gedung konsulat.

Mereka dikabarkan menggeledah bangunan itu serta hunian khusus diplomat Saudi di dekatnya, guna mencari tahu yang sebenarnya terjadi dengan Khashoggi.

Menurut sumber itu, kepolisian Turki sudah mengantongi bukti berupa rekaman suara dan video yang membuktikan Khashoggi diduga meninggal ketika diinterogasi secara ilegal dan tertutup. 

Sumber lainnya mengatakan pemerintah Saudi saat ini tengah mempersiapkan pernyataan resmi mengenai yang sebenarnya terjadi. Aparat Turki pun sudah siap menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat.

12 October 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - Kamboja mengecam ancaman dari Uni Eropa yang akan menangguhkan perdagangan yang menguntungkan. Penangguhan perdagangan ini dinilai akan menganggu ekonomi negara yang tengah kesulitan itu. Sebab, sebagian besar pendapatan negara ini didapat dari ekspor ke negara Eropa.

Ancaman ini dikeluarkan sebagai reaksi atas pelaksanaan pemilihan umum Juni lalu yang dianggap tidak adil. Sebab, pemilihan ini diadakan tanpa adanya oposisi yang kredibel dan dinodai oleh tuduhan intimidasi kepada para pemilih.

Pekan lalu, Uni Eropa memperingatkan pemerintah bahwa mereka telah memproses untuk menarik diri dari kesepakatan perdagangan khusus dengan Kamboja.

Komisioner perdagangan Uni Eropa, Cecilia Malmstrom mengatakan jika ada perbaikan, maka prefensi perdagangan akan ditangguhkan meskipun delegasi negara itu mengklarifikasi keputusan lebih lanjut dapat memakan waktu satu tahun.

Kementrian Luar Negeri Kamboja mengatakan bahwa pihaknya hanya mengambil keputusan ini sebagai ketidakadilan yang luar biasa, ketika Uni Eropa secara terang-terangan mengabaikan kemajuan besar yang dibuat Kamboja.

Kamboja telah mengekspor sekitar $5,7 miliar (Rp 86 triliun) barang ke pasar Eropa. Kebanyakan barang itu merupakan pakaian dan alas kaki yang memiliki akses bebas tarif yang disebut Everything But Arms (EBA). Kesepakatan inilah yang diincar oleh Uni Eropa.

Perusahaan resmi kerajaan memiliki industri pakaian terbesar senilai $7 miliar (Rp 106 triliun) yang menyediakan pekerjaan bagi 740.000 orang di negara yang populasinya 15 juta.

Jika akses perdagangan khusus dibatalkan, Uni Eropa dapat meniadakan upaya 20 tahun negara itu untuk menarik jutaan orang keluar dari kemiskinan.

Kamboja dilanda rezim organisasi ultra-Maois kader Khmer Merah pada 1970an dan mengalami perang saudara hingga pemilihan umum pertama yang disponsori PBB pada 1993.

Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen menyapu semua kursi di parlemen selama pemungutan suara. Hal ini memperkuat status negara sebagai negara satu partai dan memperpanjang kekuasaannya selama 33 tahun.

Jalan menuju kemenangan diperhalus setelah pihak berwenang menindak tegas dan Mahkamah Agung membubarkan partai oposisi utama yang memenangkan lebih dari 43 persen suara dalam pemungutan suara terakhir.

Pengamat mengatakan bahwa kehilangan skema perdagangan akan menjadi pukulan besar bagi partai berkuasa khususnya yang fokus terhadap kemajuan ekonomi dan stabilitas negara.

Para pendukung tenaga kerja juga telah memperingatkan langkah tersebut dengan alasan adanya dampak potensial terhadap karyawan.

Koalisi Cambodia Apparel Workers Democratic Union (CCAWDU), Ath Thorn mengatakan bahwa pemerintah dan Uni Eropa harus duduk untuk berbicara dan menemukan cara untuk mencegah hilangnya kesepakatan perdagangan.

11 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Pemerintah Sri Lanka dengan tegas membantah tuduhan AS yang mengklaim bahwa China kemungkinan telah mendirikan sebuah pangkalan militer di pelabuhan strategis di negaranya.

Tuduhan tersebut berkaitan dengan hutang yang diberikan Beijing kepada Colombo.

Tahun lalu, pemerintah Sri Lanka telah mengizinkan Beijing untuk menyewa selama 99 tahun pelabuhannya di perairan laut dalam di Hambantota.

Izin sewa tersebut setelah negara kepulauan itu tidak mampu membayar tagihan pinjaman sebesar 1,4 miliar dolar (sekitar Rp 21 triliun) kepada China.

Pelabuhan yang dimaksud itu, terletak di sepanjang rute pelayaran utama dan merupakan salah satu dari rangkaian proyek infrastruktur di Asia, Afrika dan Eropa yang didanai dari Belt and Road Initiative milikChina.

Pekan lalu, Wakil Presiden AS Mike Pence mengatakan, pelabuhan Hambantota kemungkinan akan menjadi pangkalan militer bagi angkatan laut China. Demikian dikutip media AS.

Namun, kantor Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan, tidak ada kehadiran militer asing di Hambantota dan Departemen Luar Negeri AS telah mendapat pengarahan.

"Komando Selatan angkata laut kami sedang direlokasi di Hambantota untuk mengendalikan keamanan pelabuhan," kata kantor perdana menteri dalam pernyataannya, Senin (8/10/2018).

Wickremesinghe juga mengatakan bahwa Sri Lanka telah mengakhiri perjanjian komersial yang sebelumnya mengizinkan India mengambil alih pengelolaan bandara Hambantota.

Perjanjian tersebut sebagai bagian dari proyek India yang dibangun dengan pinjaman dari China di bawah mantan presiden Mahinda Rajapakse.

Agustus lalu, AS telah mengumumkan pemberian dana sebesar 39 juta dolar (sekitar Rp 570 miliar) kepada Sri Lanka untuk meningkatkan keamanan maritimnya.

Pada saat yang sama, China juga telah berjanji meningkatkan pendanaan untuk ekonomi Sri Lanka, termasuk dalam bentuk pinjaman, meski negara itu telah memiliki utang yang besar terhadap Beijing.

Dana Moneter Internasional pada Juni 2016 juga telah meminjamkan dana 1,5 miliar dolar kepada Sri Lanka dan memperingatkan kewajiban berat yang telah ditanggung pemerintahannya.

10 October 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - Australia berencana membatasi imigran yang baru tiba untuk tinggal di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne dan Brisbane setidaknya untuk beberapa tahun dalam upaya mengatasi kepadatan perkotaan dan pemerataan pembangunan.

"Kami ingin melonggarkan tekanan jumlah penduduk di tiga kota besar dan dengan cepat mengembangkan negara bagian atau wilayah yang lebih kecil," ujar Alan Tudge, Menteri Infrastruktur dan Populasi, di Melbourne.

Tudge tidak merinci terkait penerapan rencana itu tetapi dia menegaskan aturan itu akan diikuti dengan insentif.

"Kita bisa menerapkan persyaratan di visa pendatang dan juga keharusan tinggal di tempat tertentu setidaknya selama beberapa tahun," ujarnya.

Seorang pejabat di kantor Tudge yang tidak mau disebut identitasnya mengatakan imigran bisa dilarang tinggal di kota-kota besar hingga lima tahun.

Imigrasi akan menjadi satu isu panas dalam pemilu mendatang dan rencana ini bertujuan membantu masalah infrastruktur di perkotaan yang kewalahan dengan tekanan-tekanan warga.

Hampir 70 persen dari 186 ribu imigran ke Australia pada tahun lalu memanfaatkan visa imigrasi bagi orang yang memiliki keahlian. Data pemerintah menunjukkan hampir semua dari mereka pindah ke Sydney atau Melbourne.

Saat ini tidak ada batasan terkait lokasi tempat para imigran itu akan bertempat tinggal setelah mendapat visa imigran berdasarkan keahlian ini.

Rencana baru ini tampaknya akan mempengaruhi sekitar 40 persen imigran yang memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh warga Australia dan berencana akan mencari kerja setelah tiba di negara itu.

Aturn ini akan mengelompokkan lima kota yaitu Darwin, Perth, Hobart, Adelaide dan Canberra, sebagai pusat wilayah tempat tinggal imigran baru.

Sejumlah pusat regional dan politisi daerah pedesaan telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk meminta tenaga kerja dengan keahlian khusus agar kota-kota di wilayah mereka bisa bertahan.

Namun, belum jelas apakah aturan ini bisa menang jika diajukan ke pengadilan.

"Jelas ini tidak akan bisa berlanjut dalam model saat ini, yaitu sejumlah besar imigran tinggal di Sydney dan Melbourne karena memicu tekanan yang besr," kata Tony Matthews, peneliti dari Institut Penelitian Perkotaan.

Namun, dia menambahkan: "Saya tidak yakin rencana itu kuat secara hukum."

 

Isu Pemilu

Imigrasi akan menjadi isu hangat dalam pemilu federal yang dijadwalkan berlangsung sebelum Mei 2019.

Jajak pendapat ReachTell yang diterbitkan September memperlihatkan bahwa 63 persen warga Sydney mengatakan mendukung pembatasan jumlah imigran di kota besar Australia.

 

Australia Berencana Larang Imigran Baru Tinggal di Kota Besar
Perdana Menteri Australia Scott Morrison, ketika berkunjung ke Indonesia, dan partai koalisinya tertinggal di jajak pendapat menjelang pemilu Australia.(CNN Indonesia/Christie Stefanie)

 

Perdana Menteri Scott Morrison, yang koalisi kanan tengahnya tertinggal di jajak pendapat, mengadopsi serangkaian kebijakan populis sejak berkuasa pada Agustus lalu.

"Kebijakan menyebar imigrasi akan diterima baik. Langkah ini akan populer di pemilih," ujar Haydon Manning, guru besar politik di Universits Flinders, Australia.

Selain itu ada juga pertanyaan terkait dampak bisnis di kota-kota besar tempat angka lapangan kerja baru lebih kecil dari jumlah imigran, kata James Pearson, ketua Kadin Australia.

"Kita harus memastikan ada pengertian yang tepat terkait faktor-faktor penting yang mendorong pertumbuhan populasi sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki kapasitas berdampak negatif pada pertumbuhan lapangan kerja dan ekonomi," kata Pearson.

"Negara ini tidak dilanda resesi selama 27 tahun. Banyak penyebabnya, tetapi salah satunya adalah populasi tumbuh rata-rata 1,5 persen per tahun," ujar Gubernur Bank Sentral Australia Phillips Lowe.

08 October 2018

sumber : 

Rama Shinta - Dua kelompok pemberontak Suriah dikabarkan telah mulai menarik persenjataan berat mereka pada Sabtu (6/10/2018), dari wilayah barat laut negara itu yang akan menjadi zona demiliterisasi.

Disampaikan Rami Abdurrahman, aktivis dari organisasi Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, kedua kelompok pemberontak yang dimaksud yakni Tentara Pembebasan Idlib (FIA) dan Failaq al-Sham.

Melansir dari The New Arab, kedua kelompok pemberontak itu telah mulai memindahkan artileri dan peluru mortar mereka dari wilayah yang dekat dengan kota Maaret al-Numan.

Tidak ada konfirmasi langsung dari kedua kelompok pemberontak yang merupakan bagian dari koalisi yang didukung Turki, Front Pembebasan Nasional (NLF).

Namun menurut Bassam Haj Mustafa, seorang pejabat senior dari kelompok Nour el-Din el-Zinki, satu dari 12 kelompok anggota koalisi NLF, proses penarikan senjata berat telah dimulai sejak dua hari lalu atau Kamis (4/10/2018).

Pekan lalu, kelompok Failaq al-Sham mengatakan bahwa mereka tidak memiliki senjata berat untuk dipindahkan dari area rencana zona demiliterisasi karena sudah berada jauh dari garis depan.

Zona demiliterisasi yang akan dibentuk di Provinsi Idlib, merupakan kesepakatan antara Rusia dengan Turki untuk menghindari serangan militer besar-besar yang dilancarkan pasukan rezim Bashar al-Assad di wilayah kantong terakhir yang dikuasai pemberontak Suriah.

Direncanakan zona demiliterisasi yang berbentuk huruf U dan mencakup panjang sekitar 15-20 kilometer itu akan mulai diberlakukan pada 15 Oktober mendatang.

Zona demiliterisasi yang dimaksudkan harus terbebas dari persenjataan berat, termasuk tank, kendaraan lapis baja dan artileri milik pasukan pemberontak.

Sementara untuk menjaga keamanan di zona demiliterisasi atau yang juga disebut zona penyangga itu akan dilakukan patroli gabungan yang terkoordinasi dari pasukan Rusia dan Turki.

 

05 October 2018

sumber : news.detik.com

Rama Shinta - Mahkamah Agung India menolak petisi yang diajukan untuk menghentikan deportasi tujuh warga Rohingya ke Myanmar. Deportasi itu diperintahkan oleh pemerintah India dan digugat oleh pengacara setempat.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (4/10/2018), tujuh warga Rohingya yang dideportasi ke Myanmar itu, telah dipenjara di India bagian timur sejak tahun 2012 atas dakwaan masuk secara ilegal ke negara tersebut.

Pada Rabu (3/10) waktu setempat, ketujuh warga Rohingya yang semua laki-laki itu, telah dibawa ke perbatasan India-Myanmar untuk dideportasi. Putusan Mahkamah Agung India pada Kamis (4/10) waktu setempat semakin membuka lebar jalan untuk deportasi. 

"Kami tidak ingin mencampuri keputusan (pemerintah) itu," ujar Ketua Hakim Agung, Ranjan Gogoi, dalam putusannya menolak petisi untuk menghentikan deportasi warga Rohingya itu.

Petisi itu diajukan oleh seorang pengacara setempat bernama Prashant Bhuhan. Berbicara kepada Reuters, Bhuhan menyebut tujuh warga Rohingya itu 'mungkin akan disiksa dan bahkan dibunuh di sana (Myanmar-red)'.

"Ini jelas merupakan kasus pelanggaran HAM," sebutnya.

Dalam argumennya di persidangan, pemerintah India menyebut deportasi itu merupakan 'keputusan administratif yang melibatkan pertimbangan diplomatik dan pertimbangan lainnya termasuk pertimbangan kepentingan nasional'.

Keputusan pemerintah India itu menuai kritik dari kelompok HAM internasional. Human Rights Watch (HRS) menyebut 'deportasi pria-pria ini akan menempatkan mereka pada risiko buruk untuk penyiksaan dan penganiayaan'. Sedangkan Amnesty International menyebut deportasi tujuh warga Rohingya ini 'melanggar hukum internasional'.


Menurut badan pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh sejak tahun lalu, demi menghindari pembunuhan massal dan pemerkosaan oleh militer Myanmar.

Selain ke Bangladesh, ada juga sekitar 40 ribu warga Rohingya yang tinggal di India.

04 October 2018

sumber :cnnindonesia.com

Rama Shinta - Amerika Serikat menghentikan perjanjian internasional terkait pengadilan tinggi PBB, Rabu (3/10). Langkah ini diambil setelah Pekan lalu, Palestina mengadukan AS ke pengadilan internasional ini.

Penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, mengatakan Amerika Serikat menyatakan keluar dari protokol mengenai Pengadilan Internasional di Den Haag.

"Ini terkait dengan kasus yang dibawa oleh Palestina dan menjadikan Amerika Serikat sebagai terdakwa. (Mereka) menentang langkah kami (yang memindahkan) kedutaan kami dari Tel Aviv ke Yerusalem," katanya kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dilansir AFP.


Bolton mengatakan bahwa Amerika Serikat keluar dari Protokol Opsional 1961 dan Penyelesaian Sengketa yang terangkum dalam Konvensi Wina. Kedua konvensi inilah yang menetapkan Mahkamah Internasional sebagai "yurisdiksi wajib" untuk menyelesaikan perselisihan antar negara. Kecuali negara bersangkutan memutuskan untuk menyelesaikannya di tempat lain.

Palestina mengadukan AS ke Mahkamah Internasional setelah negara itu memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal ini dianggap Palestina sebagai pengakuan AS bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel. Padahal wilayah itu masih menjadi sengketa antara kedua negara.

Langkah AS ini dianggap sebagai serangan terbaru terhadap sistem peradilan internasional oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Trump juga sempat menolak otoritas Pengadilan Pidana Internasional ini saat berpidato di sidang umum PBB.

Meski demikian, Amerika Serikat akan tetap menjadi bagian dari konvensi yang mendasari pendirian Mahkamah Internasional. Lebih lanjut AS berharap agar negara-negara lain "untuk mematuhi kewajiban internasional mereka", kata Bolton.

Tahun lalu Trump tak lagi berpegang pada preseden lama dan menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Ia pun lantas memindahkan kedutaannya ke kota itu.

Langkah itu memicu kemarahan warga Palestina yang menginginkan kota suci itu sebagai ibu kota mereka. Presiden AS sebelumnya memang tak pernah mendeklarasikan hal tersebut lantaran berharap ada penyelesaian damai antara Palestina dan Israel.

Pemimpin Palestina Sabtu (29/10) lalu mengajukan gugatan ke Pengadilan Internasional terkait pemindahan kedutaan oleh AS ini. Ia pun menyebut langkah itu sebagai pelanggaran hukum internasional.

Majelis Umum PBB pun membuka jalan bagi negara itu untuk bergabun dengan pengadilan internasional. Pada 2012 PBB mengakui Otoritas Palestina sebagai negara pengamat non-anggota.

Di hari yang sama, kemarin, AS menarik dua keikutsertaannya dalam berbagai konvensi. Sebelum mengumumkan menarik diri dari konvensi pengadilan internasional ini, sebelumnya Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakhiri perjanjian persahabatan tahun 1955 dengan Iran. Saat itu perjanjian dengan Iran disepakati dengan pimpinan Syah yang pro-Barat.

Langkah ini dilakukan setelah Iran mengutip perjanjian itu ketika berusaha mengakhiri sanksi baru AS yang diberlakukan oleh Trump. Sanksi itu dijatuhkan untuk menekan Iran terkait program pembatasan nuklir dari rezim ulama mereka.

Pengadilan Internasional memutuskan bahwa Amerika Serikat harus mengizinkan pengiriman barang-barang kemanusiaan seperti obat-obatan. Tapi Washington bersikeras bahwa pengiriman barang tersebut telah diizinkan.

Bolton mengatakan pengadilan, "gagal untuk menyadari bahwa ia tidak memiliki yurisdiksi apapun untuk mengeluarkan perintah sehubungan dengan sanksi yang dikenakan Amerika Serikat."

"Sebaliknya, pengadilan malah membuatIran menggunakannya sebagai forum propaganda," katanya. 

03 October 2018

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo akan bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diPyongyang pada Minggu (7/10/2018).

Kunjungan ke ibu kota Korea Utara itu merupakan bagian dari lawatannya ke Asia yang dimulai pada pekan ini.

Melansir AFP, Selasa (2/10/2018), agenda ke Korea Utara akan menjadi lawatan keempat bagi Pompeo, sejak pemerintahan Donald Trump berupaya untuk mengakhiri program nuklir dan misil balistik negara tersebut.

"Ini menunjukkan kemajuan dan momentum bahwa menlu melakukan perjalanan keempatnya dalam waktu kurang dari satu tahun," kata juru bicara Kemenlu AS Heather Nauert.

"Semua orang mengakui jika kami memiliki banyak hal dan pekerjaan yang harus diselesaikan," ucapnya.

Sejauh ini, Pompeo sudah bertemu dua kali dengan Kim Jong Un, termasuk sekali ketika dia masih memimpin CIA.

Tapi, dia tidak bertemu Kim pada kunjungan terakhirnya Juli lalu, ketika pemimpin Korea Utara itu justru sedang menikmati kunjungan di sebuah pertanian kentang.

Kunjungan lain Pompeo ke negara itu pernah diumumkan pada Agustus lalu, namun dibatalkan oleh Trump secara mendadak.

Sementara lawatan pada pekan ini dilontarkan beberapa jam usai Korea Utara menyatakan tidak akan melucuti persenjataan nuklir sebagai ganti dari perjanjian damai Perang Korea.

Kantor berita Korea Utara KCNA menyebut, mengakhiri Perang Korea 1950-1953 secara resmi akan memenuhi kepentingan semua negara yang mengharapkan perdamaian di Semenanjung Korea.

Namun, deklarasi semacam itu tidak boleh digunakan sebagai "hadiah" atau "bahan tawar-menawar" dalam perundingan denuklirisasi.

"Sekarang DPRK dan AS berambisi kuat usai membentuk hubungan baru untuk semangat pernyataan bersama pada 12 Juni. Ini cukup tepat untuk mengakhiri hubungan yang tegang," tulis KCNA.

DPRK merujuk pada nama resmi negara Pimpinan Kim Jong Un, Republik Rakyat Demokratik Korea.

"Tapi, jika AS tidak ingin diakhirinya perang, DPRK juga tidak akan terlalu berharap untuk itu," imbuhnya.

02 October 2018

sumber : cnnindonesia.com

Rama Shinta - China menyatakan telah membatalkan pertemuan keamanan dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis di Beijing. Hal ini diungkap oleh sumber diplomatik The Straits Times yang tak disebutkan namanya.

Namun dilansir dari CNN, justru Menteri Pertahanan AS, James Mattis-lah yang menarik pertemuan keamanan dengan China.

Mattis awalnya berencana untuk mengunjungi ibu kota China untuk membahas masalah keamanan. Namun pembatalan dilakukan di menit terakhir belum dikonfirmasi secara resmi oleh Pentagon.

Pembatalan pertemuan ini menunjukkan tingginya ketegangan antara Beijing dan Washington. Hubungan kedua negara ini memanas setelah masalah perang dagang, masalah Taiwan, perdagangan senjata, dan persoalan Laut China Selatan.

Beijing membatalkan pembicaraan perdagangan yang direncanakan dengan Washington tanpa meninggalkan akhir bagi perang dagang yang sedang berlangsung.

"Bagaimana kamu bisa bernegosiasi dengan seseorang ketika dia meletakkan pisau di lehermu?" kata Wakil juru bicara perdagangan Cina, Wang Shouwen mengatakan pada konferensi pers.

Matt Pottinger, seorang pejabat Senior Dewan Keamanan Nasional urusan Asia mengatakan bahwa pada saat perayaan hari nasional, Kedutaan Besar China di Washington bermaksud untuk bersaing dengan bahasa China.

"Bagi kami di AS, persaingan bukan soal huruf," kata Pottinger yang berurusan dengan China di Dewan Keamanan Nasional.

Wakil Presiden AS, Mike Pence akan menyampaikan pidato utama nya pada minggu ini yang menggambarkan pandangan negatif pemerintah terhadap China selama beberapa tahun terakhir termasuk upaya untuk mempengaruhi politik domestik AS.



AS dan China Saling Tuduh

AS-China Batalkan Pertemuan Keamanan Kedua NegaraPresiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping saat lakukan pertemuan bilateral pada 2017 lalu (REUTERS/Carlos Barria)

 

Administrasi Trump menjatuhkan sanksi pada perusahaan militer China karena membeli senjata dari Rusia dan mengumumkan penjualan sebesar US $ 330 juta (setara dengan Rp4 trilliun) dalam peralatan militer ke Taiwan. 

Kementrian Luar Negeri memberikan isyarat bahwa penjualan senjata ke Taiwan mengancam kerusakan parah hubungan China dengan AS, termasuk kerusakan kerja sama bilateral dalam bidang utama.

Sanksi AS diberlakukan pada Departemen Pengembangan Peralatan militer China dan memprovokasi respon keras dari pemerintah China.

Wu Qian, Juru Bicara Kementerian Pertahanan China, mengatakan bahwa mereka telah menyatakan kemarahan dan pertentangan keras kepada Pentagon.

Presiden Donald Trump juga menuduh Beijing ikut campur dalam pemilihannya dengan membeli iklan yang besar di sebuah surat kabar Iowa.

"Mereka tidak ingin saya atau kami menang karena saya adalah presiden pertama yang pernah menantang Tiongkok dalam perdagangan," kata dia.

"Kami menang dalam perdagangan. Kami menang di setiap level. Dan kami tidak ingin mereka ikut campur dalam pemilihan mendatang kami," kata dia menambahkan.

China juga marah dengan pengumuman Kementrian Pertahanan bahwa pesawat B-52 terbang di atas Laut China Timur dan Laut China Selatan yang diklaim merupakan miliknya.

Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah yang paling disengketakan di dunia. Pemerintah China mengklaim bahwa wilayah itu sudah diperkuat dengan adanya pulau-pulau buatan militernya.

Pada Minggu (30/9), kapal perang AS terlihat berlayar di pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan.

Dua pejabat AS mengatakan bahwa kapal pengancur rudal USS Decatur sedang melakukan operasi navigasi bebas dan berlayar dalam jarak 12 mil laut karang Gaven dan Johnson di Kepulauan Spratly.

Iowa merupakan negara yang didominasi para petani kedelai. Penjualan kedelai merosot ketika China beralih ke Amerika Latin untuk membeli kedela dalam jumlah besar yang biasanya dibeli di Iowa.

Duta besar AS, Terry Branstad yang merupakan mantan gubernur Iowa menulis bahwa Trump berusaha untuk menyamakan kedudukan antara perusahaan-perusahaan AS dan pesaing China dengan mengenakan tarif.

"Sayangnya, China menanggapi tindakan tersebut dengan mengambil langkah lebih lanjut untuk merugikan pekerja Amerika, petani, dan pebisnis melalui tindakan balasan. Dan sekarang menjalankan iklan propaganda di media kita sendiri," kata dia

Page 2 of 3

Tentang Kami