Live Streaming
Page 7 of 10

Sumber:Netralnews.com

Wali Kota Batam, Kepulauan Riau, Muhammad Rudi mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada April ini. Peresmian MPP sempat tertunda berkali-kali karena Presiden Joko Widodo berhalangan hadir. Awalnya, MPP direncanakan diresmikan akhir Desember 2017, namun akhirnya ditunda karena Kepala Negara harus menghadiri pertemuan OKI yang digelar mendadak. Sesuai dengan arahan Presiden, Wali Kota menginstruksikan seluruh pelayanan pemerintah menggunakan sistem elektronik, terutama di MPP.

Senada dengan Wali Kota, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Gustian Riau menyatakan telah menerima informasi rencana peresmian MPP. Pihak Istana telah mengumumkan rencana kegiatan Kepala Negara sepanjang April 2018. Presiden juga menyampaikan agendanya dalam arahan kepada kepala daerah beberapa waktu lalu. Ia mengatakan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan instansi vertikal yang miliki layanan di MPP untuk mempersiapkan peresmian itu.Pertemuan dengan instansi vertikal juga untuk membahas pembangunan sistem yang saling terintegrasi antarinstansi demi memudahkan masyarakat yang hendak mengurus perizinan. Dengan sistem itu, masyarakat cukup satu kali memasukkan berkas jika dokumen yang sama dibutuhkan untuk beberapa perizinan. Meski belum diresmikan, namun MPP yang melayani hingga lebih dari 400 perizinan itu sudah beroperasi sejak akhir tahun lalu.

Setidaknya terdapat 14 instansi pemerintah, 9 nonpemerintah dan 6 perbankan yang ikut melayani dalam MPP Batam. Dari pemerintah antara lain Pemkot, BP Kawasan Batam, Pemprov Kepri, Samsat Kepri, Kepolisian, Imigrasi, Bea dan Cukai, Badan Pertanahan Batam, Kemhukham, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Agama dan Kejaksaan Negeri. Kemudian intansi nonpemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kamar Dagang dan Industri, Real Estat Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Perusahaan Air Minum ATB dan Bright PLN Batam. Khusus dari Pemkot, Dinas Penanaman Modal melayani 71 pelayanan, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak 3 pelayanan, Dinas Cipta Karya 3 pelayanan, Dinas Kesehatan 26 pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup 5 pelayanan, dan Dinas Tenaga Kerja 18 pelayanan.

Sumber: Metrobatam.com

Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Kepolisian Sektor Batam Kota, ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut menjadi Kepolisian Masyarakat “untuk berperan aktif menjadi Mitra Kepolisian dalam menciptakan kondisi Nyaman, Tentram dan Tertib.

Kapolsek Batam Kota Kompol Firdaus menerangkan, program kerja Polsek Batam Kota dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dengan melakukan tiga fungsi lain diantaranya, program kerja Pre-entif ( Menangkal) disini, pihak kepolisian harus bisa menangkal kejahatan agar tidak terjadi, hal ini lebih ditekankan pada unit Binmas yang mengarah pada Kepolisian Masyarakat ( POLMAS) tujuannya agar Masyarakat mengerti dan sadar hukum baik untuk diri sendiri, saudara dan teman serta Intelijen yang bertujuan menggalang kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan melawan hukum, hal ini menjadi prioritas kedepannya.

Selain itu, dalam menjaga Kamtibmas kepolisian juga membentuk Forum Komunikasi Kebutuhan Masyarakat melibatkan Babhinkabtimas, Babinsa dan Perangkat Pemerintah itu bertujuan jika ditemukan kasus tindak pidana ringan ( TIPIRING) dapat diselesaikan di Forum tersebut dan tak perlu melapor ke pihak yang berwajib. ( Problem Softing). Strategi untuk itu unit. Binmas menyebut Partner Shift Building.

 

Sumber: sindobatam.com

Tingkat hunian rumah susun sewa (Rusunawa) di Batam hanya sekitar 55 persen. Badan Pengusahaan (BP) Batam menilai pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2017 lalu memberikan dampak sepinya tingkat hunian rusunawa, sebab banyak masyarakat yang tak lagi bekerja di perusahaan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam Dendi Gustinandar mengatakan, tingkat hunian rusunawa tahun lalu mengalami penurunan. Pihaknya tengah berupaya untuk mengajak masyarakat, terutama pekerja untuk mau tinggal di rusun.

BP Batam saat ini mengelola tujuh rusunawa sebanyak 25 twin blok dan total kamar sebanyak 1.810 kamar. Dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti listrik, air, lapangan olah raga dan juga tempat ibadah. Karena tujuan awal pembangunan rusunawa adalah untuk memberikan tempat tinggal yang layak bagi pekerja. Harga sewan juga sangat terjangkau, berdasarkan Perka Nomor 23 Tahun 2016 untuk di lantai satu hanya Rp172.500 per orang, lantai dua Rp157.500 per orang atau Rp630.000 per kamar. Sedangkan lantai tiga hanya Rp142.500 per orang dan lantai empat hanya Rp127.500 per orang.

Sumber:sindobatam.com

Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad akan melakukan pergantian Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam. Perubahan itu setelah mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Anggota DPRD Kota Batam, Udin Sihaloho mengingatkan agar Pemko Batam menempatkan orang yang berkompeten pada jabatan strategis agar dalam melaksanakan kinerja sesuai dengan harapan masyarakat.

Menurut dia, jangan sampai terjadi transaksional jabatan dan balas jasa politik, sebab akan mengorbankan masyarakat dengan program kerja yang tidak tepat sasaran. Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat, meski belum dipastikan waktunya. Tahapan proses yang telah dilalui hampir final tinggal menunggu momen tepat serta penilaian dari pimpinan, sehingga orang mengisi jabatan tersebut bisa menjalankan tugas dengan maksimal

Sumber: batampos.co.id

Maraknya kasus pembobolan rekening nasabah bank dengan modus skimming membuat Polda Kepri turun tangan. Polisi akan ikut mengawasi mesin anjungan tunai mandiri (ATM) agar tidak jadi sasaran para skimmer. Dimsapaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Budi Suryanto bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan perbankan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri di Batam. Budi meminta pihak perbankan terus meningkatkan sistem keamanan data nasabah.

Kombes Budi mengapresiasi beberapa bank di Batam yang langsung merespon dengan melakuan penggantian kartu ATM nasabahnya dari sistem magnetik ke chip yang diklaim lebih aman dari kejahatan skimming. Budi yakin perbankan di Batam akan selalu meningkatkan pengawasan dan pengamanannya ke nasabhnya dari aksi pencurian saldo di rekening. Sementara Vice President Bank Mandiri Area Batam-Kepri, Brian A Nugroho, memastikan sampai saat ini tak ada nasabah Mandiri Kepri khususnya Batam yang terkena skimming. Hal itu diperkuat dengan tak ada laporan nasabah yang kehilangan uang di rekening nasabah.

Dikatakan Brian, Bank Mandiri terus menjaga keamanaan rekening nasabahnya. Sebelum maraknya kasus skimming, Bank Mandiri telah terlebih dahulu menganti kartu debit atau ATM nasabahnya dengan kartu berteknologi chip. Pergantian pita magnetik dengan chip untuk semua jenis kartu, di antaranya Gold, Premium hingga Silver.

sumber: CNNINDONESIA.COM

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah mendapatkan identitas pengendali dan bos penyelundup narkotik jenis sabu seberat 1,6 ton yang digagalkan di Batam, Kepulauan Riau pada 20 Februari silam. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, Brigadir Jenderal Eko Daniyanto, mengatakan identitas tersebut diperoleh dari hasil kerja sama dengan pihak kepolisian China sebagai langkah pengungkapan kasus secara tuntas.

Dia menerangkan, empat orang warga negara Taiwan yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, Tan Mai (69), Tan Yi (33), Tan Hui (43), nakhoda, dan Liu Yin Hua (63) kerap mengaburkan pemeriksaan yang dilakukan pihaknya. Namun, hal tersebut berubah setelah kedatangan personel dari kepolisian China. Menurut Eko, keempat tersangka terlihat takut dengan aparat kepolisian China sehingga membuka identitas pengendali dan bos di balik kasus penyelundupan sabu seberat 1,6 ton ini. Bahkan, lanjut Eko, kepolisian China juga telah mengetahui keberadaan pengendali dan bos jaringan tersebut. Atas dasar itu, kata Eko, Polri dan kepolisian China akan bergerak menangkap pengendali dan bos jaringan narkotik internasional tersebut dalam waktu dekat.

Sumber: batampos.co.id

Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap berkomitmen mengawasi dan melakukan penertiban tambang pasir ilegal. Namun Ditpam menegaskan perannya hanya sampai disitu, sedangkan urusan hukum merupakan ranah dari aparat terkait. oleh karena itu menurut Direktur Ditpam Brigjen Polisi Suherman, dalam setiap penertiban, Suherman mengatakan pihaknya tidak bisa mengangkat mesin-mesin penambang pasir, tugasnya ada di instansi terkait. Pihaknya hanya bisa membakar pipa-pipanya saja.

Karena memiliki wewenang yang terbatas, Ditpam BP Batam mengambil inisiatif dengan mengajak kerjasama instansi-instansi terkait seperti kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) dan lainnya untuk bekerjasama memberantas tambang pasir ilegal ini. Ia menyadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan pasir ilegal seperti di sekitar Dam Tembesi mengancam keberlangsungan sumber air di Batam tersebut.

Sewaktu penertiban tambang pasir beberapa minggu lalu, Ditpam memang hanya memantau 2 titik tambang pasir. Padahal ada 12 titik tambang pasir yang beroperasi di sekitar Dam Tembesi.Penambangan pasir ilegal di sekitar Dam Tembesi sudah sangat meresahkan karena merusak lingkungan. Dam Tembesi pun juga ditakutkan akan ikut terpengaruh akibat kerusakannya sudah menjamah daerah sekitar dam tersebut.

Penertiban dari petugas Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (Ditpam BP) Batam beberapa waktu lalu tidak berdampak apapun. Bahkan lokasi tambang pasir yang sudah ditertibkan sebelumnya juga kembali beraktifitas normal.Anggota Komisi III DPRD Batam Jefri Simanjuntak mengungkapkan penambangan pasir ilegal sangat merugikan negara. Total kerugian bisa mencapai ratusan miliar. Ia menjelaskan saat ini ada tiga titik tambang pasir ilegal yang masih terus beroperasi yakni Galang, Nongsa dan Tembesi. Di setiap titik, minimal 25 unit truk pengangkut pasir setiap harinya. Di mana satu truk pasir dihargai minimal Rp 800 ribu.

Sumber: batampos.co.id

Isdianto resmi menjadi Wakil Gubernur (Wagub) Kepri setelah dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kehadiran Isdianto diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kepri. Menurut Gubernur Kepri Nurdin Basirun dengan dilantiknya Isdianto sebagai Wagub Kepri, maka komposisi pucuk pimpinan di Pemprov Kepri sudah lengkap. Ia berharap ke depannya ia bisa berbagi tugas dengan Isdianto dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kepri.

Selain Nurdin, pelantikan Isdianto juga dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Kajati Kepri Asri Agung, Danrem 033 Wira Pratama Brigjen Gabreil Lema, Danlantamal Tanjungpinang Laksma Ribu Eko Suyatno, dan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah. Selain itu, sejumlah anggota DPRD Kepri, Kepala OPD Kepri, mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, anggota DPR RI dapil Kepri Dwi Ria Latifa, Bupati Bintan Apri Sujadi, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta kerabat Isdianto juga turut hadir.

Proses pelantikannya sendiri cukup singkat. Tak lebih dari 10 menit. Usai pengambilan sumpah, Isdianto bersama istri Rosmerry Isdianto mendapat ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo. Ucapan selamat juga diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga juga memberi ucapan selamat. Di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Mendagri Tjahjo Kumolo.

 

sumber: sindobatam.com

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menerapkan sistem online dalam proses perizinan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Namun sistem baru ini dikeluhkan pengusaha, sebab sering mengalami kendala saat proses wawancara melalui Skype. Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang mengatakan koneksi internet yang tidak stabil menjadi salah satu kendala utama dalam menerapkan sistem online ini. Sehingga banyak keluhan yang disampaikan pengusaha, karena membuat proses pengurusan RPTKA yang baru ataupun perubahan menjadi lama.

Dia menjelaskan, semua tenant kawasan Industri yang mengurus RPTKA baru dan perubahan mengeluhkan permasalahan ini. Sebelumnya ada perwakilan Kemenaker yang bertugas di Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam, sehingga pengurusan bisa dilaksanakan langsung. Namun sejak November 2017, perwakilan Kemenaker ditarik dengan alasan pelayanan sudah berbasis online. Semenjak itu, Industri yang ingin mengurus RPTKA baru dan perubahan dilayanan melalui tatap muka melalui aplikasi Skype. Sayangnya, keunggulan sistem dan jaringan untuk layanan online ini belum memadai sesuai dengan apa yang diharapkan. Kerap kali layanan tatap muka berhenti di tengah jalan dan harus diulang kembali.

Sumber: batampos.co.id

Dinas Lingkungan Hidup Batam hingga kini belum mengetahui informasi soal asal dan penyebab adanya limbah minyak (oil spill) yang mencemari sejumlah titik pantai di Nongsa. Tak hanya kasus yang terjadi pada baru-baru ini saja, kasus pencemaran yang terjadi pada 2017 lalu juga belum terungkap. Untuk kasus terbaru ini, DLH Batam masih menunggu penyelidikan yang sedang dilakukan. Untuk diketahui, DLH Batam mengaku telah mengambil sampel limbah tersebut dan juga menyampaikan informasi pencemaran hingga ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

Sementara kasus pencemaran serupa yang terjadi pada 2017 lalu hingga kini pengungkapannya Herman akui masih nihil. Padahal pada saat ia menjadi Pelaksana Tugas mengganti Kepala DLH lama, Dendi Purnomo yang tersandung kasus hukum.Menurutnya kasus ini, ia menilai karena fenomena alam karean limbah yang mencemari laut dan pantai Batam terseret arus, untuk itu sulit untuk menentukan siapa yang bersalah.

Page 7 of 10

Tentang Kami