JAKARTA - Ombudsman RI menyatakan temuan maladministrasi berupa kelalaian, penundaan berlarut, dan penyimpangan prosedur pada aspek perencanaan pembangunan, aspek pertanahan dan aspek penanganan atas keberatan serta penolakan warga di Pulau Rempang, Kepulauan Riau terhadap pengembangan Kawasan Rempang Eco City. Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro dalam konferensi pers, Senin (29/1/2024) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
“Ombudsman RI telah melakukan investigasi sejak bulan September tahun 2023 dan hasilnya telah kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait. Kami memberikan waktu selama 30 hari ke depan bagi seluruh pihak untuk melaksanakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI,” tegas Johanes.
Hasil dari investigasi Ombudsman, ditemukan 4 hal yang menjadi temuan. Pertama, keberadaan Kampung Tua di Pulau Rempang yang belum ditemukan dokumen pengakuan keberadaannya, padahal, eksistensi Kampung Tua masih terlihat. Tidak adanya materi muatan tentang kampung tua pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun Kota Batam 2021, berbeda dengan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota Batam, dan Makmulat yang terbit sebelumnya. Di samping itu ditemukan tidak optimalnya upaya menetapkan batas dan penerbitan sertipikat atas tanah bagi masyarakat kampung tua. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya konsistensi dalam melestarikan nilai-nilai sejarah, budaya dan perlindungan masyarakat kampung tua khususnya di Pulau Rempang.
Kedua, status wilayah, tanah dan pengelolaan lahan yaitu yang belum diterbitkan sertipikat hak pengelolaan atas nama BP Batam, sedangkan SK Pemberian Hak Pengelolaannya saat ini masih dalam proses perpanjangan. BP Batam berkewajiban menyelesaikan permasalahan sehingga objek menjadi clear and clean.
Ketiga, penetapan Rempang Eco City sebagai bagian Proyek Strategis Nasional (PSN) terjadi dalam waktu relatif singkat yaitu berlangsung rentang Mei-Juli 2023 menunjukkan bahwa percepatan pengembangan kawasan Rempang Eco City tidak didukung dengan persiapan yang matang, baik dari regulasi, kebijakan, ketersediaan lahan yang clear and clean maupun kesiapan masyarakat di objek tersebut sehingga muncul penolakan dan konflik.
Keempat, penanganan keberatan dan penolakan masyarakat atas pembangunan kawasan Rempang Eco-City yang meliputi pengamanan oleh aparat keamanan telah menimbulkan rasa takut, tidak aman serta berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian atau pemerintah secara keseluruhan. Sedangkan untuk pemenuhan hak kepada masyarakat terdampak, terdapat Perpres 78 Tahun 2023 sebagai dasar hukum bagi pemberian hak-hak bagi warga terdampak. Akan tetapi Perpres tersebut menyebutkan santunan dan tidak mengatur ganti rugi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Ombudsman RI memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait dalam pengembangan Kawasan Rempang Eco City, antara lain Badan Pengusahaan Batam, Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment), Pemerintah Kota Batam, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), dan Kepolisian Negara RI.
Kepada Badan Pengusahaan Batam dan Walikota Batam, saran korektif Ombudsman RI untuk menunda pelaksanaan relokasi bagi masyarakat terdampak sampai dengan adanya kesediaan berdasarkan berdasarkan musyawarah dengan warga yang terdampak dan adanya peraturan operasional yang mengatur secara detail dan pasti berkaitan dengan Pembangunan dan penanganan masalah Rempang Eco City. Menyusun kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga terdampak baik yang saat ini masih menolak ataupun bagi warga termasuk yang bersedia untuk menempati hunian sementara, serta menghindarkan tindakan–tindakan yang akan memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat.
Kepada Kementerian Investasi/BKPM, untuk melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam memenuhi hak-hak masyarakat terdampak atas pembangunan kawasan Rempang Eco City dengan mengedepankan penyelesaian secara humanis berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan mengusulkan adanya evaluasi atas penetapan Proyek Strategis Nasional bagi pembangunan kawasan Rempang Eco City kepada Kementerian Koordinator Perekonomian.
Kepada Pemerintah Kota Batam, untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam untuk memberikan pengakuan wilayah kampung tua di Pulau Rempang.
Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, untuk memastikan terpenuhinya persyaratan lahan yang clear and clean sebelum memproses permohonan sertipikat HPL maupun persyaratan lainnya oleh pemohon BP Batam dan terkait dengan Rempang Eco City.
Kepada Kepolisian Negara RI, untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi mengemukakan pendapat di muka umum di luar Pengadilan dengan mengedepankan hak asasi manusia. Menyelesaikan perkara yang terkait dengan unjuk rasa tanggal 7 September 2023 dan 11 September 2023 dengan mekanisme restorative justice. Mengedepankan tindakan persuasif dalam penanganan unjuk rasa dan penolakan warga terkait dengan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City.
Adapun temuan hasil investigasi dan Tindakan korektif Ombudsman RI tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disampaikan secara langsung kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATR BPN, Supardy Marbun, Anggota BP BATAM, Sudirman Saad, ITWASUM POLRI Irwil V, Brigjen Pol Gatot Tri Suryanta, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam, Yusfa Hendri, serta Tim Percepatan Pengembangan Investasi Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan (Green Investment) di Kawasan Pulau Rempang. Pada kesempatan tersebut, seluruh instansi berkomitmen menindaklanjuti LHP Ombudsman dalam waktu 30 hari kerja sejak diterimanya LHP. (*)
Terima Kunjungan Dubes India, Kepala BP Batam Buka Peluang Investasi Seluasnya untuk India
Duta Besar India untuk Indonesia dan Timor Leste, Sandeep Chakravorty bersama Konsul Jenderal (Konjen) India di Medan, Shubham Singh berkunjung ke Kota Batam, Minggu (28/1/2024).
Dalam kunjungannya ke Kota Batam, ia menemui Kepala BP Batam, Muhammad Rudi yang didampingi oleh Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, Dendi Gustinandar dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Pemko Batam, Reza Khadafi.
"Batam sedang gencar membangun dan terus menjadi daya tarik investasi asing untuk datang ke Kota Batam," ujar Muhammad Rudi usai pertemuan di Marriott Hotel Harbour Bay.
Pertemuan itu menjadi kesempatan Muhammad Rudi dalam mempromosikan semua sektor di Batam kepada Dubes India tersebut. Menurut Muhammad Rudi, Kota Batam terus membuka diri dan memberikan peluang dalam berinvestasi. Muhammad Rudi berharap, dengan pertemuan itu, Kota Batam semakin dikenal, dan investor berdatangan ke Batam untuk menanamkan modalnya.
"Dengan investor datang, ekonomi makin menggeliat dan akan memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat," katanya.
Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, kehadiran Dubes India untuk Indonesia dan Timor Leste tersebut, dalam rangka meningkatkan investasi India di Kota Batam. Saat ini, sudah lebih dari 34 perusahaan India yang berinvestasi di Kota Batam, namun banyak perusahaan India tersebut menamamkan modalnya atas nama Singapura.
"Perusahaaan tersebut tidak langsung atas nama India. Jadi Dubes ini berharap, kedepannya ada kerjasama yang lebih erat lagi antara Kota Batam dengan India," ujarnya.
Ariastuty melanjutkan, ada beberapa peluang investasi di Kota Batam yang sangat menarik minat dari Dubes India. Salah satunya investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan yang sedang dikembangkan oleh BP Batam. Dubes Chakravorty, akan mendorong salah satu rumah sakit terbaik di India, Apollo Hospital untuk segera berinvestasi di KEK Kesehatan.
Sebagaimana diketahui, Apollo Hospital merupakan rumah sakit yang telah dipercaya oleh lebih dari 45 juta pasien dari 121 negara. Hingga saat ini, Apollo Hospital Group telah mempunyai 64 rumah sakit yang beroperasi. Apollo Hospital juga dikenal tidak hanya sebagai institusi medis, namun juga sebagai penyedia layanan kesehatan terintegrasi di Asia, yang juga mengkhususkan diri dalam konsultasi, klinik, farmasi, asuransi, dan terapi holistik.
Tidak hanya pada bidang kesehatan, Dubes Chakravorty juga menyampaikan ketertarikannya untuk ikut membangun sejumlah proyek infrastruktur di Kota Batam. Salah satunya di sektor pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Batu Ampar yang saat ini sudah dikerjasamakan dengan PT Persero.
"Jadi nantinya, Dubes Chakravorty ini akan mendorong perusahaan-perusahaan di India untuk berinvestasi di Kota Batam. Mereka sangat tertarik dengan potensi investasi yang ada di Kota Batam," imbuhnya.
Dalam kunjungannya ke Kota Batam, Dubes Chakravorty juga merayakan hubungan diplomatik ke-75 India dan Indonesia di Kasta Coffe Tembesi. Ia berharap, persahabatan kedua negara terus hangat dan langgeng.
"Kami sangat bangga merayakan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kami dengan mitra demokratis lainnya, Indonesia," kata Dubes Chakravorty.
Chakravorty mengatakan, Indonesia saat ini merupakan mitra dagang terbesar India di kawasan ASEAN. Total perdagangan bilateral mencapai hampir 39 miliar dolar AS pada 2022 hingga 2023. Ia bersyukur, meski diterpa banyak tantangan global, hubungan Indonesia dan India terus bertahan selama lebih dari tujuh dekade.
"Saya berharap, peringatan 75 tahun ini menjadi momen penegasan kembali persahabatan dan hubungan dekat India dan Indonesia," imbuh Dubes yang pernah menjadi Konsul Jenderal di New York, Amerika Serikat ini. (5/Feb)
BP Batam melalui Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Strategis, Sudirman Saad memastikan bahwa hak-hak masyarakat menjadi prioritas dalam pengembangan Program Rempang Eco-City.
Sudirman Saad menegaskan hal tersebut usai menghadiri agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Investigasi Atas Prakarsa Sendiri terkait Permasalahan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City di Gedung Ombudsman RI, Senin (29/1/2024).
“Kami akan menindaklanjuti beberapa temuan dan tindakan korektif dari Ombudsman. Ini sangat penting bagi BP Batam dalam merealisasikan proyek strategis nasional di Rempang,” ujarnya.
Mewakili Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Sudirman juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan Tanah untuk pembangunan dan pengembangan Kawasan Rempang.
Dimana, BP Batam juga melibatkan beberapa unsur penting dalam tim tersebut. Mulai dari unsur Pemerintah Kota Batam, Kantor Pertanahan Batam, perwakilan Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Adat Melayu serta akademisi.
Sehingga, pembentukan tim itu pun dapat memaksimalkan penyusunan kebijakan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
“BP Batam selalu mengedepankan musyawarah mufakat selama tahap sosialisasi. Tidak ada pemaksaan ataupun intervensi kepada masyarakat. Ini sesuai dengan arahan Kepala BP Batam agar mengedepankan pendekatan persuasif,” tambahnya.
Ia turut memaparkan progres pengembangan Kawasan Rempang saat ini. Yang mana, BP Batam telah memulai pembangunan rumah atau hunian baru untuk masyarakat terdampak pembangunan.
Target pengerjaan pun selama 2,5 bulan sejak peletakan batu pertama (Groundbreaking) terealisasi beberapa waktu lalu.
Selanjutnya, BP Batam pun akan menggesa pembangunan 961 unit rumah baru lainnya yang berlokasi di Tanjung Banon.
“Sampai hari ini proses tahap awal sudah dimulai. Rumah untuk warga terdampak itu memiliki tipe 45 dengan luas tanah 500 meter persegi. Nantinya oleh BPN akan diberikan sertifikat hak milik. Ini diperuntukkan bagi warga yang telah menyetujui pemindahan tahap awal,” jelasnya lagi.
Untuk diketahui, luas wilayah yang akan digunakan untuk pengembangan Program Rempang Eco-City mencapai 17.600 hektare. Untuk tahap awal, tanah yang dipakai hanya seluas 2.370 hektare.
“Target tahun ini, pendataan dan penataan bisa selesai sehingga investasi ini bisa terealisasi seperti apa yang diharapkan pemerintah pusat,” pungkasnya. (*) (14/Feb)
Dalam rangka memaksimalkan kinerja di tahun 2024-2025, Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BP Batam, Jumat (26/1/2024).
Bertempat di Royal Malioboro Yogyakarta, FGD ini mengangkat tema, "Review Kegiatan 2023 dan Outlook 2024-2025 Unit Kerja BP Batam".
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Dosen UIN Sunan Kalijaga, Labibah Zain dan dibuka oleh Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Moch Badrus mewakili Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam
Dalam sambutannya, Moch Badrus mengatakan bahwa FGD ini dilaksanakan agar bagaimana seluruh unit kerja di lingkungan BP Batam bisa bersama-sama bersinergi dalam menjalankan misi dari BP Batam.
Termasuk mempromosikan pembangunan di Kota Batam yang saat ini tengah dikerjakan oleh BP Batam.
"Dari Batam ke Yogyakarta ini, intinya adalah bagaimana kita mengambil semangat pertempuran Jogja (Serangan Umum 1, red) yang memang harus dikerjakan dan diselesaikan," ujarnya.
Moch Badrus melanjutkan, tidak ada daerah lain di Indonesia yang bisa menyamai pembangunan yang infrastruktur yang tengah dilaksanakan di Kota Batam saat ini.
Oleh sebab itu, seluruh unit kerja di lingkungan BP Batam bisa memanfaatkan program pembangunan ini untuk mempromosikan Kota Batam. Dengan demikian, para investor akan datang ke Kota Batam yang bermuara untuk mensejahterakan masyarakat.
"Mudah-mudahan acara FGD ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga kita semua bisa mencapai semua yang telah kita programkan," imbunya.
Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BP Batam Jakarta, Purnomo Andiantono mengatakan, dirinya telah hampir tiga tahun menjabat sebagai kepala Kantor Perwakilan BP Batam di Jakarta.
Selama menjabat itu, tentunya ada unit kerja yang puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Perwakilan di Jakarta dan ada yang masih belum puas.
"Karena pada prinsipnya, Kantor Perwakilan ini tupoksinya sebagai duta BP Batam di Jakarta. Bahwa kami ini yang promosikan Kota Batam ke pusat. Baik itu ke Kementerian, Lembaga, Kedutaan, Investor asing, investor domestik maupun stake Holder lainnya. Jadi kita perlu sinergi antar unit lainnya," katanya.
Karena sebagai duta BP Batam, maka Kantor Perwakilan BP Batam mengundang seluruh unit kerja di BP Batam untuk memaparkan outlook 2024-2025 dan apa yang diharapkan dari Kantor Perwakilan di Jakarta. Sehingga dalam pelaksanaan kerja kedepan, program di unit-unit kerja bisa dilaksanakan secara berdampingan dengan kantor perwakilan.
"Seperti permintaan audiensi sama mentri, pejabat teras di kementrian, atau dengan kedutaan, atau dukungan selama ada rapat yang dilakukan di Jakarta. Maka bisa dijalankan bersama kantor perwakilan," katanya. (1/Feb)
BP Batam berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai investasi di berbagai sektor sepanjang tahun 2024.
Pasalnya, Batam tumbuh dan berkembang sebagai salah satu daerah unggulan investasi di Indonesia.
Selain letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan internasional, pertumbuhan serta pengembangan infrastruktur Batam yang luar biasa menjadi salah satu faktor penting untuk menarik minat investor.
Tidak hanya itu, kemudahan perizinan serta meningkatnya kualitas pelayanan turut menjadi keunggulan lain yang dapat memacu peningkatan nilai investasi di Batam ke depan.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menekankan bahwa peningkatan nilai investasi merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
"Saya optimis investasi akan terus tumbuh positif di Batam. Ini juga tak terlepas dari realisasi investasi secara nasional yang bergerak baik sepanjang tahun 2023," ujar Muhammad Rudi, Jumat (26/1/2024).
Kementerian Investasi mencatat, realisasi investasi secara Nasional pada periode Januari - Desember 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun atau tumbuh 17,5 persen secara tahunan (y-o-y) dibandingkan tahun 2022 lalu yang hanya mencapai Rp 1.207,2 persen.
Dari total keseluruhan, realisasi investasi di luar Jawa masih begitu dominan. Nilainya mencapai Rp 730,8 triliun atau sebesar 51,5 persen dari total keseluruhan nilai realisasi investasi.
Angka tersebut meningkat 14,8 persen dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 636,3 triliun.
"Melihat statistik secara nasional, kita dapat melihat bahwa daerah di luar Jawa mulai dilirik oleh para investor. Momentum ini yang mesti kita ambil dan mempersiapkan Batam sebagai daerah unggulan investasi," tambah Muhammad Rudi.
Oleh sebab itu, kata Muhammad Rudi, BP Batam tidak dapat bekerja sendiri. Komitmen dan dukungan dari seluruh pihak menjadi kunci penting dalam mewujudkan Batam sebagai kota primadona investasi.
"Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat adalah hal penting agar situasi kondusif terus terjaga sehingga iklim investasi di Batam membuat investor nyaman," pungkasnya. (*) (5/Feb)
Dalam mengevaluasi pencapaian kinerja tahun 2023 dan menyiapkan kinerja terbaik di tahun 2024, BP Batam bersama Dewan Pengawas BP Batam menyelenggarakan Leaders’ Offsite Meeting, di Ruang Rapat Hotel Marriot, Jumat (26/1/24).
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk masa depan Kota Batam yang gemilang. Perencanaan itu disusun melalui evaluasi kinerja dan perencanaan program unggulan.
Sehingga Batam, akan menjadi Kota Baru yang siap menarik investasi sebesar-besarnya.
“Selama tahun 2023, BP Batam telah menorehkan prestasi gemilang. Salah satunya adalah pengembangan Pelabuhan Batu Ampar yang terus digesa, termasuk pengadaan alat bongkar muat baru. Tak ketinggalan, kerjasama dalam pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas kota," kata Muhammad Rudi.
Ia mengatakan, pembangunan jalan di Kota Batam terus menjadi fokus utama. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi pertumbuhan jumlah pengguna jalan yang naik setiap tahunnya, dan mendukung kelancaran arus logistik.
Selama tahun 2023, pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh BP Batam menuju Batam kota baru, mulai dari Pengembangan Jalan Hang Jebat (Ruas Simpang Batu Besar – Simpang Turi), Jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara (Ruas Simpang Laluan Madani – Simpang Bundaran Punggur).
Selanjutnya, Jalan Koridor Utama Pelabuhan – Bandara (Ruas Bundaran Punggur – Simpang Bandara), serta Bundaran Bandara, Jalan Yos Sudarso Tahap 4 (Ruas Underpass Pelita – Nagoya Gate).
Tak berhenti di situ, pelebaran jalan akan terus digesa di seluruh Kota Batam.
“Saat ini juga sedang dilaksanakan pembangunan Fly Over Sei Ladi – Simpang Laluan Madani. Selain itu pengembangan jalan Gajah Mada Tahap 4 yang proses lelangnya dimulai akhir tahun 2023 dimana ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024,” ujar Muhammad Rudi.
Selanjutnya, ada proyek seperti WTP di Waduk Muka Kuning dan Drainase Penanggulangan Banjir di Batu Aji. Serta, pembangunan gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadim.
“Selain itu, fokus pada pengembangan Kawasan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menunjukkan komitmen dalam membangun kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk Program Kerja BP Batam tahun 2024, Prasarana Bidang Konektivitas Laut juga digesa. Yakni, Revitalisasi Dermaga Terminal Pelabuhan Batu Ampar, Penggantian Ponton Dermaga Terminal Penumpang Domestik Sekupang dan Revitalisasi Kolam Dermaga Pelabuhan Curah Cair Kabil.
Lebih lanjut, Prasarana Bidang Konektivitas Udara yaitu Pembangunan jalan alternatif Bandara (MYC). Prasarana Bidang Konektivitas Darat, yaitu berupa pembangunan jalan dan drainase arteri/utama di Kota Batam.
Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan diantaranya pembangunan kawasan Taman Kolam Sekupang tahap 4 dan Taman Rusa Sekupang tahap 5.
Selain itu, sarana pengembangan kawasan berupa interior dan mechanical electrical Gedung VVIP Bandara, Pembangunan pemukiman Tanjung Banon, Pembangunan WTP 500lt/det di Waduk Duriangkang, WTP 200lt/det di Waduk Tembesi, WTP 230lt/det di Waduk Monggak.
Dengan berbagai program yang dilaksanakan di tahun 2024, diharapkan seluruh jajaran BP Batam dari level pimpinan hingga staf agar fokus untuk mengejar target yang sudah ditetapkan oleh Anggota/Deputinya pada tahun 2024.
“Kami juga dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan dukungan dan arahan dari Dewan Pengawas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program ini,” ujar Muhammad Rudi.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiharso, selaku Ketua Dewan Pengawas BP Batam, menegaskan pentingnya dukungan untuk kelancaran pelaksanaan program-program peningkatan investasi.
“Dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Kota Batam siap menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan optimisme yang tinggi”, ujarnya.
Perekonomian Kota Batam mampu tumbuh 6,84% di tahun 2022, (YoY), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri 5,09% dan pertumbuhan Ekonomi Nasional 5,31%. Sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) sangat dominan dengan 58,05% dari total PDRB Kota Batam.
“Dengan kondisi Perekonomian Nasional dan Potensi Investasi yang baik di tahun 2024, serta berbagai keunggulan Batam sebagai wilayah/ kawasan KPBPB (FTZ), maka diproyeksikan Investasi dan Ekonomi Kota Batam akan tumbuh signifikan dan berpotensi melebihi pertumbuhan nasional,” kata Susi.
Strategi utama yang harus dilakukan adalah terus mendorong dan menjaga Iklim Investasi yang kondusif.
Menurutnya, hal ini dapat dilakukan dengan Kemudahan & Kepastian dalam Berusaha, Dukungan Infrastruktur & Utilitas dasar, Koordinasi Lintas K/L/D & Komunikasi dengan Asosiasi/ Pelaku Usaha, serta Insentif Fiskal-Non Fiskal, Pusat-Daerah.
“Secara khusus kami mengapresiasi kinerja Kepala BP Batam beserta jajaran dalam perkembangan pembangunan infrastruktur Batam yang luar biasa saat ini,” pungkasnya.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan salinan Keputusan Dewan Kawasan KPBPB Kota Batam No 1 Tahun 2024 tentang penetapan serta pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas BP Batam.
Turut hadir Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi selaku Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Elen Setiadi; Kepala Lembaga National Single Window, Kementerian Keuangan selaku Anggota Dewan Pengawas BP Batam, Oza Olavia; Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto beserta Para Anggota Bidang dan Seluruh Pejabat Eselon 2 di lingkungan BP Batam.
Batam, Jamkesnews-Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Batam di Rumengan Hall, Universitas Batam pada Kamis (25/01).
Pada kesempatan yang diikuti oleh civitas akademika Universitas Batam yang terdiri oleh dosen dan mahasiswa tersebut Ghufron menyampaikan terkait Overview Jaminan Kesehatan Nasional dan Benchmark Negara Lain.
Ghufron menyampaikan BPJS Kesehatan mengalami perjalanan panjang hingga sampai akhir 2023 dapat melindungi 267 juta masyarakat Indonesia atau sekitar 95,75% dari jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 279 juta.
”Memberikan perlindungan kesehatan adalah salah satu tanggung jawab negara. Oleh sebab itu program JKN hadir dalam wujud aksi gotong royong nyata di seluruh Indonesia,” kata Ghufron.
BPJS Kesehatan terus berkembang untuk memberikan kualitas pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Pada tahun 2023 , demi meningkatkan kepuasan peserta JKN, BPJS Kesehatan bersama dengan mitra fasilitas kesehatan bertekad memberikan pelayanan terbaik. Komitmen tersebut dituangkan dalam Janji Layanan JKN.
”Janji Layanan JKN tersebut adalah menerima NIK/KTP/KIS Digital untuk pendaftaran, tidak meminta fotokopi dokumen pendaftaran, pelayanan tanpa biaya tambahan, tidak ada pemotongan hari rawat, memastikan ketersediaan obat dan pelayanan ramah tanpa diskriminasi,” kata Ghufron.
Dari Janji Layanan JKN tersebut tujuan yang ingin diperoleh adalah layanan JKN yang mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN. Mudah artinya akses layanan dan administrasi layanan kesehatan tidak sulit. Cepat adalah terkait antrean pelayanan di Fasilitas Kesehatan dan respon pelayanan informasi dan pengaduan serta setara yang maksudnya adalah tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan.
”Intinya pada saat ini BPJS Kesehatan berfokus pada Transformasi Mutu Layanan, sehingga berobat dengan JKN terasa mudah, cepat, dan setara,” kata Ghufron.
BPJS Kesehatan juga melakukan upaya untuk kemudahan akses layanan di Fasilitas Kesehatan dengan menyediakan antrean online, display informasi, digital validation, simplifikasi layanan, telemedicine, dan I-Care JKN.
Ghufron menyampaikan, kehadiran BPJS Kesehatan menurut kajian FEB Universitas Indonesia bahkan memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian, penurunan kemiskinan, dan peningkatan lapangan kerja. Hal ini ditunjukan salah satunya adalah dengan 15 juta orang miskin yang terlindungi dari kondisi yang lebih parah.
Tidak hanya memberikan dampak perekonomian di Indonesia, keberadaan program JKN juga telah mendunia dan berhasil menjadi benchmarking berbagai negara.
”Sempat peserta Joint Learning Network dari 20 negara mengunjungi BPJS Kesehatan dan melihat langsung data real time yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan dan pengembangan inovasi digital yang terdapat di ruang command center,” kata Ghufron.
Selain kuliah umum, Ghufron juga sempat mengunjungi RS Bunda Halimah yang berada di wilayah Universitas Batam yang merupakan salah satu mitra BPJS Kesehatan Cabang Batam yang memberikan layanan kesehatan tingkat lanjut kepada masyarakat.
Pastikan Implementasi Antrean Online dan I-Care JKN, Dirti Kembali Kunjungi Faskes di Batam
Batam, Jamkesnews- Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Edwin Aristiawan kembali mengunjungi Fasilitas Kesehatan (Faskes) pada Jumát (26/01) dalam rangka memastikan implementasi antrean online melalui aplikasi Mobile JKN dan digitalisasi layanan di RS Awal Bros Botania dan Klinik Casa Medical Utama Batam berjalan dengan baik.
Didampingi oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Wilayah II, serta Direktur RS Awal Bros Botania, Edwin memastikan antrean online dimanfaatkan oleh peserta dalam hal pendaftaran pelayanan di Faskes.
Edwin mengatakan melalui pendaftaran pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mengambil antrean dari rumah dan datang mendekati jam layanan sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama. Dengan demikian peserta akan lebih nyaman dalam memperoleh layanan kesehatan. Hal ini juga bermanfaat bagi Faskes karena mengurangi penumpukan peserta.
”Kali ini kita coba memastikan fitur antrean online pada aplikasi Mobile JKN benar-benar dimanfaatkan oleh peserta, agar proses pendaftaran hingga peserta dilayani tidak memakan waktu yang lama, karena sudah melakukan pendaftaran secara online sebelumnya,” kata Edwin.
Pada kesempatan tersebut, Edwin juga sempat mengunjungi salah satu ruangan poli dan berbincang dengan salah satu tenaga medis untuk memastikan bahwa tidak hanya peserta yang mendapatkan manfaat, namun digitalisasi layanan yang dilakukan juga dapat memberikan manfaat bagi tenaga medis yang melaksanakan pelayanan kesehatan tiap harinya
Edwin mengunjungi salah satu ruangan poli untuk memastikan I-Care JKN atau Informasi Pencarian Riwayat Pelayanan Kesehatan dimanfaatkan dengan baik oleh setiap dokter di masing-masing poli. Dengan I-Care JKN dokter dapat melihat data riwayat pelayanan serta terapi yang diberikan oleh pasien pada kunjungan sebelumnya tentunya dengan persetujuan pasien terlebih dahulu.
”Dengan I-Care JKN, dokter lebih cepat dalam mengetahui riwayat pelayanan pasien antar Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sehingga pelayanan lebih efisien, dokter terbantu dan pasien pun mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tentunya untuk melihat riwayat pelayanan ini, dokter harus mendapatkan persetujuan pasien terlebih dahulu,” kata Edwin.
Edwin mengatakan dalam upaya digitalisasi layanan ini, BPJS Kesehatan berupaya untuk menjadi mitra kolaborasi yang terus bisa berkoordinasi dan memberi support sehingga kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN dapat terus meningkat.
Tidak hanya memastikan proses antrean online melalui aplikasi Mobile JKN dan I-Care JKN berjalan lancar, Edwin menanyakan langsung kepada peserta terkait dengan penggunaan antrean online pada aplikasi Mobile JKN tersebut.
Nurhaida salah satu peserta JKN yang rutin berobat ke Poli Paru RS Awal Bros Botania selalu menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk pendaftaran pelayanan. Ia merasa terbantu sebab dengan aplikasi ini, pengambilan nomor antrean menjadi lebih mudah.
”Sebelum tiba di RS kita sudah mengetahui nomor antrean kita, karena nomor antrean ini bisa diambil sebelum hari H,” kata Nurhaida.
Ia juga menjelaskan, dengan pendaftaran pelayanan melalui aplikasi Mobile JKN, sesampai di RS peserta JKN dapat melakukan registrasi secara mandiri pada Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang terdapat di RS dengan memasukkan kode booking yang terdapat di aplikasi Mobile JKN, sehingga tidak perlu antre lagi di bagian pendaftaran.
”Setelah registrasi, melakukan finger print, kita tinggal menunggu layanan di poli sesuai antrean,” kata Nurhaida.
Di akhir kunjungan, Edwin memberikan apresiasi dengan memberikan tiga bintang kepada RS Awal Bros Botania karena sudah melaksanakan integrasi sistem antrean online, integrasi sistem klaim serta implementasi E-SEP dan finger print.
Batam, 26 Januari 2024. Best Western Premier Panbil masih mengangkat tema Peranakan dengan judul “Flourishing Prosperity” untuk perayaan Chinese New Year tahun 2024 ini. Peranakan merupakan istilah yang digunakan oleh para keturunan imigran Tionghoa yang sejak akhir abad ke-15 dan abad ke-16 telah berdomisili di kepulauan Nusantara (sekarang Indonesia). Tema ini diangkat untuk kembali membawa history atau sejarah masuknya imigran Tionghoa di Indonesia, khususnya Batam.
Flourishing Prosperity Package ini dapat dinikmati pada tanggal 9 Januari 2024 (La Bella Vita Rooftop Bar) dan 10 Januari 2024 (Andaliman Restaurant) mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB. Untuk La Bella Vita Berkonsepkan “Family Style”. Sedangkan Andaliman Restaurant berkonsepkan buffet dinner / all you can eat,
Flourishing Prosperity package di Andaliman Restaurant ini menyuguhkan menu lengkap khas peranakan mulai dari Yusheng Platter, berbagai hidangan congee (fish congee & century egg), kemudian dilanjut dengan Sauteed Sliced Beef with honey beans & Lingzhi mushroom Beef, Braised Ee-fu noodles with prawns, Roasted duck, dan Soy Sauce Chicken, lalu untuk hidangan penutup yaitu Chilled Mango with Sago & Pomelo, Coconut milk pudding, dan lain sebagainya, Flourishing Prosperity buffet dinner at Andaliman ini dibanderol dengan harga Rp 288.000++/ orang.
“Selain menyuguhkan buffet style dinner, pihak hotel juga menyediakan Family Style Dinner yang berlokasi di La Bella Vita Rooftop Bar lantai 15 pada tanggal 9 Januari 2024 mulai pukul 19.00– 22.00 WIB. Menu yang telah disiapkan oleh Best Western Premier Panbil antara lain Smoked Salmon Yusheng Platter with blackcurrant sauce, Ginseng Chicken with Golden Pumpkin, Grilled Salmon Fillet with Spicy Passion Fruit Sauce, Asian slow-cooked Beef Cheek, dan masih banyak lagi menu lainnya yang dapat dinikmati oleh para tamu.” Jelas Chef Alvin, Executive Chef BWP Panbil.
Satu set Family Style Dinner ini dapat dinikmati dengan harga Rp 488.000++/ orang.
“Selain menyuguhkan berbagai menu menarik, Best Western Premier Panbil juga akan mempertontonkan pertunjukan barongsai pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 19.30 WIB.” Jelas Irwan Arifin, Food & Beverage Manager BWP Panbil.”
Untuk pemesanan, dapat langsung menghubungi pihak hotel di nomor Whatsapp (+62) 822 – 7697 – 8888 atau dapat langsung datang ke hotel.
Kota Batam - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) memberikan lima saran perbaikan kepada Pemerintah Kota Batam terkait pengelolaan parkir di Batam. Saran tersebut disampaikan melalui surat bernomor B/0028/PC.01-05/I/2024, ditunjukkan kepada Walikota Batam.
“Per hari Kamis lalu, tepatnya 25 Januari 2024, kami secara resmi telah menyurati Walikota Batam terkait saran perbaikan pengelolaan parkir,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat Siadari di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri pada Jumat (26/01/2024).
Surat tersebut merupakan tindaklanjut pertemuan antara Ombudsman RI Perwakilan Kepri dengan Mantan Ketua Pansus DPRD Kota Batam, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam pada Rabu lalu (24/01/2024) di Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.
“Dalam pertemuan kami minta penjelasan khususnya menyangkut penyesuaian kenaikan retribusi parkir yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Kami telah mendengar penjelasan terkait proses penyusunan regulasi, tahap sosialisasi, hingga respon atas keluhan masyarakat. Kini kami bersurat menyampaikan saran atas hasil pertemuan Rabu lalu” jelas Lagat.
Disampaikan dalam surat tersebut, 5 saran perbaikan yaitu:
1. Agar memaksimalkan sosialisasi penyesuaian tarif retribusi parkir tepi jalan yang lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat;
2. Agar memaksimalkan penerimaan retribusi parkir melalui opsi parkir berlangganan dengan memperbanyak membuka layanan registrasi parkir berlangganan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dan lokasi lainnya untuk memudahkan akses masyarakat;
3. Agar memastikan ketersediaan anggaran mendukung pelayanan parkir yang baik dalam hal ini penyediaan seragam dan atribut Juru Parkir (Jukir), Bimbingan Teknis bagi Jukir, penyediaan karcis, serta infrastruktur pendukung pembayaran parkir secara elektronik/ parkir berlangganan, dan lain sebagainya;
4. Agar mengoptimalkan pengawasan terhadap Jukir dan melakukan penindakan atas penyimpangan; dan
5. Agar menyediakan akses informasi dan kanal pengaduan bagi masyarakat penerima layanan parkir.
“Kami berharap saran yang disampaikan dapat dijalankan dan ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” tegas Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri.
Ombudsman RI Perwakilan Kepri pun meminta Pemerintah Kota Batam untuk menyampaikan hasil pelaksanaan atas saran tersebut dalam waktu yang patut.
Perluas Pusat Layanan 3Kiosk di Sumatera, Tri Berdayakan UMKM Lokal dengan Program Kemitraan
Medan, 25 Januari 2024 – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri merangkul pelaku Usaha Mikro Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian selatan untuk memperluas pusat layanan pelanggannya, 3Kiosk. Aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada pelanggan Tri ini berlangsung sepanjang bulan Januari hingga Maret 2024.
Ritesh Kumar Singh, Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, “3Kiosk merupakan pusat layanan Tri di berbagai daerah terpencil (rural) yang diinisiasi sejak akhir tahun 2022. Saat ini, di Sumatera terdapat 65 3Kiosk yang beroperasi untuk semakin mendekatkan layanan Tri kepada pelanggan di kawasan perdesaan. Ke depannya, kami secara konsisten mengembangkan pusat layanan 3Kiosk melalui program kemitraan bersama para pengusaha lokal.”
Untuk menjangkau para pelaku UMKM di berbagai daerah, Tri akan memberikan pembekalan melalui webinar kepada calon mitra UMKM terkait konsep kerja sama 3Kiosk, kesempatan memenangkan pasar serta potensi keuntungan bisnis yang dapat diperoleh. Selain itu, dalam webinar tersebut Tri juga akan menghadirkan narasumber untuk berbagi kisah inspiratif mengenai program kemitraan ini.
Kemitraan 3Kiosk ini menawarkan kesempatan untuk mendapatkan pelbagai keuntungan mulai dari diskon khusus bagi pendaftar pertama, skema insentif, hingga subsidi Sumber Daya Manusia (SDM). Pendaftaran UMKM akan dilakukan di sejumlah kota dan kabupaten di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan seperti Deli Serdang, Kisaran, Siantar, Sidempuan, Dumai, dan Kayu Agung.
Sejak Januari 2024, program ini telah disosialisasikan melalui platform digital Tri mulai dari akun Facebook, Instagram, website, dan WhatsApp chatbot agent 24 jam. Tidak hanya itu, Tri juga akan berkolaborasi dengan kelompok UMKM setempat seperti ikatan pengusaha lokal, komunitas waralaba, dan kegiatan unit bisnis pemerintah daerah.
Adapun layanan yang tersedia dari 3Kiosk mencakup Layanan untuk Retailer yaitu penjualan kartu SIM perdana, voucher paket data, saldo 3Sakti, hingga pendaftaran retailer. Selain itu ada pula Layanan untuk Konsumen, yang memberikan pelayanan mulai dari registrasi dan aktivasi kartu SIM prabayar, penggantian kartu SIM karena hilang/rusak, upgrade kartu SIM 4G, hingga penanganan sejumlah keluhan pelanggan lainnya.
“Pusat layanan 3Kiosk tidak hanya akan memperluas jalur distribusi dan pelayanan Tri, namun juga untuk mendorong kemajuan perekonomian dan pembangunan masyarakat setempat khususnya pelaku UMKM. Hal ini sejalan dengan tujuan besar kami dalam menghubungkan dan memberdayakan seluruh masyarakat Indonesia dengan mengakselerasi transformasi digital bangsa,” lanjut Ritesh.
Melayani Hingga Pelosok, Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan
Penyediaan 3Kiosk di wilayah Sumatera merupakan bagian penting dari strategi Indosat untuk memperluas jangkauan layanan Tri hingga ke daerah perdesaan. Tubagus Hasan dan Turisno adalah contoh pelaku UMKM yang menjadi mitra Tri dalam menghadirkan layanan digital kelas dunia di wilayah perdesaan.
Tubagus Hasan, pemilik 3Kiosk di Lampung mengatakan, “Awalnya saya fokus menjadi mitra Tri untuk menjalankan 3Kiosk di wilayah Pasir Sakti & Wawaikarya, Lampung Timur. Seiring waktu, kini saya memperluas kemitraan ke beberapa titik strategis dalam wilayah tersebut. Dengan dukungan dan pendampingan dari tim Indosat Ooredoo Hutchison, saya dapat memanfaatkan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah saya. Hal ini kian memacu semangat saya untuk terus mengembangkan bisnis bersama 3Kiosk."
Sementara itu, Turisno, yang bergabung dengan 3Kiosk sejak Juli 2023, merasa bahwa program ini telah meningkatkan kemampuannya dalam mengelola bisnis melalui berbagai pelatihan yang dia dapatkan. "Saya menyampaikan apresiasi kepada Indosat Ooredoo Hutchison atas pengetahuan yang diberikan kepada kami yang bisnisnya masih berkembang. Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman baru melalui program ini yang dapat diterapkan dalam menjalankan bisnis di era digital. Selama menjadi bagian dari 3Kiosk, pemahaman saya terhadap bisnis mengalami perubahan positif lewat bimbingan dan pendidikan yang diberikan oleh Indosat. Program 3Kiosk ini membantu saya dalam pengelolaan bisnis serta keuntungan yang didapat,” pungkas Turisno.
