Live Streaming
Page 7 of 18

Sumber: Metrobatam.com

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah zonasi,  belum ada sekolah yang mengajukan penambahan rombongan belajar. Begitu juga untuk empat sekolah rujukan yang proses PPDB-nya sudah selesai akhir pekan lalu.Tapi ia berharap orangtua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Sebab jika hanya mengandalkan sekolah negeri, tidak akan dapat menampung seluruh anak usia sekolah di Batam, terkait dengan Sistem zonasi beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya,  menguntungkan orangtua. Anak-anak mereka dapat bersekolah di dekat lingkungan tempat tinggal. Hal senada diungkapkan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. Ia berharap orangtua calon siswa tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.

Sumber: batampos.co.id

Menyambut hari raya Idul Adha 23 Agustus mendatang, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Batam akan melakukan pengecekan kesehatan untuk menyatakan hewan layak dikonsumsi. Kepala DKP Batam, Mardanis mengatakan Proses dimulai satu bulan sebelum hari raya. Mulai dari hewan datang hingga pengecekan kesehatan, Ia menyebutkan setiap tahun kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing mencapai 1.500-2.000 ekor. Hewan biasanya didatangkan dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Bali.

Hewan yang sehat dan lolos pengecekan akan diberi label kesehatan DKP. Pembeli tidak usah khawatir saat memesan hewan kurban. Hewan dikatakan sehat memiliki bola mata terlihat berbinar serta cuping hidung atau moncong basah. Ia meminta kepada para pedagang untuk tidak menjual hewan mereka di luar lokasi yang telah ditentukan. Seperti tahun lalu ada beberapa penjual hewan yang menjajakan hewan mereka dekat dengan jalan. Keberadaan hewan ini bisa mengganggu ketertiban umum. Untuk itu pihaknya akan menindak tegas mereka yang melanggar ketentuan ini.

Sumber: Batampos.co.id

Harga sayur mayur beberapa hari terakhir tinggi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam mengkalim hal ini terjadi karean pasokan berkurang, sebagai imbas dari cuaca buruk.Kepala Disperindag Batam Zarefriadi mengaku persoalan ini bukan hal yang baru di Batam. Pasalnya Batam bukanlah daerah penghasil. Sehingga sangat wajar, ketika barang dari luar terkendala pasokannya akan berimbas langsung bagi Batam. Dalam kondisi ini, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja tersebut mengatakan untuk menangani permasalahan ini Batam berusaha mengandalkan hasil pertanian petani lokal seperti di bilangan Rempang dan Galang. Selain dari Jawa, Zaref berharap, stok dan harga sayur bisa kembali normal. Pihaknya akan berkoordinasi dengan distributor dalam kesediaan komoditi tersebut.

Sementara itu, belum lama ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Gusti Raizal Eka Putra terus mendorong gerakan menanam cabai pada pekarangan kosong di sekolah dan kelurahan.Tak hanya itu, ke depan ia mendorong keterlibatan kelurahan se Batam untuk ikut program ini. Ia mengatakan, satu kelurahan ditargetkan 200 pohon. Dengan jumlah kelurahan 64 kelurahan diprediksi cabai yang akan dihasilkan mencapai 5 ton.

Sumber: Kompas.com

Ketua KPU Batam Syahrul Huda menegaskan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang diusulkan parpol harus memperhatikan keterlibatan perempuan di dalamnya. Bahkan keberadaan perempuan wajib 30 persen.Syahrul juga mengatakan posisi perempuan yang dicalonkan mendapatkan keistimewaan dibandingkan calon laki-laki, yakni bacaleg perempuan harus berada di nomor urut teratas barulah disusul laki-laki. Syahrul mencontohkan seperti pada urutan 1 hingga ke 3, wajib ada satu bacaleg perempuan dan berlaku kelipatan.

Selain itu Syahrul menambahkan pihaknya juga berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019. Untuk pendaftaran bacaleg 2019, Syahrul mengaku sudah dibuka pendaftarannya, yakni sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 mendatang. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Namun, ia menegaskan KPU memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran caleg yang tak sesuai Peraturan KPU (PKPU) dalam proses verifikasi pada 5 hingga 18 Juli 2018. Berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melarang, pelarangan pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Sumber: batampos.co.id

Pendaftaran siswa baru tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimulai hari Senin (2/7). Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG, mengimbau seluruh calon wali murid untuk tidak memaksakan anak masuk pada sekolah tertentu. Dadang juga memastikan daya tampung terpenuhi dari tingkat TK hingga SMP. Ia juga menuturkan, telah berkoordinasi dengan sekolah swasta agar dapat menerima calon siswa baru sesuai masing-masing kuota. Dengan sistem pendaftaran luar jaringan (luring) alias langsung di tempat, Dadang juga mengharapkan tidak ditemukannya proses pendaftaran yang menitipkan dengan guru di sekolah yang dimaksud. Selain adanya pengawasan dari tim saber pungli, Bagi Dadang, aktivitas tersebut juga menyalahi aturan dan bila kedapatan akan mendapatkan sanksi yang tidak ringan.

 

Sumber: Metrobatam.com

Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2019 mendatang harus dilakukan secara dalam jaringan atau online melalui situs resmi Komisi Pemilihan Umum. Adapun alamat situs untuk Sistem Informasi Pencalonan (silon) bakal caleg ini adalah silon.kpu.go.id.Komisioner KPU Batam bidang teknis, Zaki Setiawan mengatakan Silon ini akan mempermudah pekerjaan KPU dalam memverifikasi kelengkapan data bakal caleg, ia juga menambahkan Silon ini sistem yang baru mulai diterapkan tahun ini. Tapi KPU sudah lakukan sosialisasi ke partai politik sebelumnya, Melalui silon ini, partai politik bisa mengisi data pengajuan dan data bakal caleg. Serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan dan dokumen administratif bakal calon anggota dewannya.Sesuai aturan, setiap partai politik bisa mengajukan jumlah bakal caleg paling banyak 100 persen dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan (dapil). Dengan ketentuan memuat keterwakilan 30 persen wanita di setiap dapil.

Sumber: Sindobatam.com

Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri merilis sebanyak 791.224 wisatawan mancanegara (wisman) masuk ke Kepri hingga April lalu.

Jumlah itu naik 17,47 persen dibanding jumlah kunjungan pada periode yang sama tahun lalu, 673.538 kunjungan. Kepala Bidang (Kabid) Statistik Distribusi BPS Kepri Rahmad Iswanto mengatakan Jumlah kunjungan wisman secara kumulatif terbesar dari pintu masuk Kota Batam yaitu sebanyak 590.519 kunjungan (74,63 persen) diikuti dari pintu masuk Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun, Meskipun naik dibandingkan tahun lalu pada periode sama, kunjungan wisman pada April 2018 turun 17,10 persen dibanding bulan sebelumnya dari 234.156 kunjungan menjadi 194.118 kunjungan.Penurunan jumlah kunjungan wisman selama bulan April 2018 disebabkan oleh penurunan jumlah kunjungan wisman dari empat pintu masuk yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yaituKota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun.

Sumber:Sindobatam.com

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam sudah maksimal dan adil. Bahkan, keputusan itu sudah mempertimbangkan kehendak pengusaha dan pekerja.Kebijakan penetapan UMS Kota Batam itu kata Nurdin, sudah melalui pembahasan yang berulang dan mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, penetapan juga sudah mengakomodir keinginan dari semua pihak. Ia tak ingin menggantung atas hak-hak yang harus diterima oleh pekerja.

Ia juga menyebutkan, bahwa penetapan UMS Kota Batam juga sudah melihat dari faktor pertumbuhan dan pergerakan perekonomian Kota Batam. Selain itu bersadarkan masukan dan saran dari berbagi pihak sebelum memutuskan untuk menetapkannya. Nurdin juga menegaskan, terkait pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang akan mengajukan gugatan, tentunya pihaknya menghormati dan menghargai langkah yang akan dilakukan itu. Tentunya, pemerintah akan siap menghadapi gugatan tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri Tagor Napitupulu menegaskan, jika ada gugatan terkait keputusan penetapan UMS Kota Batam tahun 2018, maka UMS tersbeut akan tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh pihak pengusaha.Pengajuan gugatan atas penetapan UMS Kota Batam boleh dilakukan dan hak semua orang. Namun, ia menegaskan, bahwa gugatan yang akan dilakukan oleh pengusaha tidak akan mengganggu atau membatalkan surat keputusan (SK) gubernur atas penetapan UMS Kota Batam 2018 tersebut.

Sumber: batampos.co.id

Larangan menggunakan fasilitas dinas seperti Mobil Dinas untuk keperluan mudik juga berlaku di Batam, selain itu pegwaia juga dilarang menambah cuti. Wali Kota Batam Muhammad Rudi sudah menyampaikan dua larangan ini. Namun ia mengaku, membawa keluar mobil dinas di Batam jarang terjadi. Namun demikian intruksi Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Asman Abnur harus dilakukan. Soal larangan tambah cuti, ia menegaskan tidak ada PNS yang menambah cuti setelah cuti lebaran ini.

Untuk diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor, B/21/M.KT.02/2018. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal. SE itujuga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas dinas. Senada dengan Wali Kota terkait laranagn menambah cuti, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) Sahir menegaskan, pegawai tidak diperkenankan menambah cuti tahunan diawal cuti bersama maupun menyambung cuti bersama.

Aturan tersebut dipertegas dalam Surat Edaran Wali Kota Batam nomor 37 tahun 2018 tentang penetapan jam kerja pegawai Pemko Batam selama Ramadan 1439 Hijriah. Namun dalam aturan ini, ada pengecualian seperti cuit karena sakit, cuti melahirkan dan cuti karena alasan penting seperti musibah keluarga. Sahir mengatakan, bagi pegawai yang melanggar tentu akan mendapat sanksi disiplin. Ia mengatakan, sanksi ini bukanlah hal yang sepele karena akan mempengaruhi karir si pegawai. Untuk diketahui, Pemerintah Pusat menetapakan cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah dari 11 Juni hingga 20 Juni mendatang, waktu libur ini cukup lama, bahkan karena menerapkan lima hari kerja atau libur Sabtu dan Minggu, pegawai Pemko Batam sudah libur sejak 9 Juni lalu.

Sumber: INDUSTRY.co.id

Rencana Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mempermudah warga negara asing memiliki properti diperkirakan akan meningkatkan permintaan properti di kota itu. Apalagi, harga properti di kota ini jauh lebih murah dibandingkan Singapura dan Johor Malaysia. Kota tetangga Batam. Hal tersebut disambut baik oleh pengembang properti kenamaan di Indonesia, Agung Podomoro Land. Assistant Vice President Strategic Residential APLN, Agung Wirajaya menambahkan, jika dibandingkan dengan Singapura, harga properti dengan unit yang sama bisa berbeda 8 hingga 10 kali lipat. Begitu juga di Malaysia. Nilainya lebih mahal jika dibanding Batam. Menurut Agung Wirajaya, posisi Batam sebagai kota industri sekaligus wisata, membuka peluang bisnis sewa apartemen.

Data yang dilansir Badan Pusat Statistik setempat menyebutkan, kebutuhan hunian vertikal mencapai 589 blok tower, atau sekitar 150.784 unit. Saat ini, kota industri itu hanya memiliki 76 twin blok yang terdiri dari 7.108 unit. Selain itu, semakin terbatasnya lahan di Batam, Kepulauan Riau, membuat masyarakat melirik apartemen sebagai pilihan hunian. Selain faktor harga, apartemen dianggap lebih praktis. Apalagi, fasilitas yang disediakan pengembang biasanya jauh lebih lengkap. Selain menjadi tempat tinggal, banyak konsumen yang menjadikan apartemen sebagai salah satu instrumen investasi. 

Page 7 of 18

Tentang Kami