Live Streaming
Page 6 of 28

BARU pagi tadi kami memberitakan Kota Batam memborong 5 penghargaan Kota Cerdas, saat ini sudah muncul berita Kota Batam kembali mendapat penghargaan. Kota Batam mendapat penghargaan Swasti Saba Padapa, Kota Sehat level pertama. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Achmad (HAM) di Jakarta, Selasa (19/11/2019). “Hari ini kita bersyukur karena Batam mendapat penghargaan Swasti Saba Padapa. Memang kategori kota sehat pertama. Kita harap ke depan kategorinya dapat meningkat lagi. Seiring waktu kita juga ingin kota sehat Batam semakin membaik,” tutur HAM.

Selain itu ia juga meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam agar langsung lakukan pembenahan-pembenahan saat pulang dari menerima penghargaan. Supaya pelaksanaan kota sehat ini bisa mengikutsertakan kelompok masyarakat yang lebih luas.

“Karena sejatinya penghargaan ini tidak sekadar hanya formalitas belaka, tapi memang terimplementasi di tingkat masyarakat,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut HAM juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan kesehatan di Batam yang sudah berinovasi. Sehingga Batam mendapat penghargaan kota sehat untuk pertama kalinya.

Mulai dari membentuk komunitas keluarga di program Kampung KB Tanjunggundap. Kemudian pemanfaatan tanaman toga yang diolah menjadi jamu kering dan minuman sehat. Selanjutnya inovasi Tu Ma Ma, satu rumah lima toga. Dan dibentuknya kampung anti narkotika.

“Lalu ada juga inovasi dari kesehatan untuk anak-anak agar tidak menggunakan bahan styrofoam, dan bawa kotak minuman ke sekolah, sehingga tidak ada lagi plastik. Ini diperkuat dengan kebijakan baru di Pemerintah Kota Batam, Pak Wali Kota yang komitmen ingin mengurangi sampah plastik. Nanti akan dibuat surat edaran,” kata dia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan ada tujuh tatanan yang dinilai untuk kota sehat ini. Yaitu kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum; kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi; kawasan industri dan perkantoran sehat; kawasan pariwisata sehat; ketahanan pangan dan gizi; kehidupan masyarakat sehat yang mandiri; serta kehidupan sosial yang sehat.

“Untuk level padapa ini hanya dua tatanan. Kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum. Dan tatanan ketujuh, kehidupan sosial yang sehat,” terangnya.

Lokasi yang dikunjungi saat penilaian ada beberapa titik. Di antaranya Kaveling Mangsang dan Puri Agung IV untuk kegiatan permukiman sehat. Kemudian SMPN 26 sebagai sekolah adiwiyata dan sekolah sehat, Puskesmas Tiban Baru untuk fasilitas pelayanan kesehatan sehat, kampung anti narkoba Kibing, kampung toga Kaveling Sambau, dan bank sampah Allium Sei Langkai. ***

 


Sumber: Media Center Pemko Batam

Kuala Lumpur, 18 Nopember 2019-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi Indonesia dalam The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (18/11).

Pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Industri Utama Malaysia Teresa Kok, serta para menteri/perwakilan dari negara penghasil minyak kelapa sawit di dunia, di antaranya Thailand, Kolombia, Nigeria, PNG, Ghana, Honduras dan Brazil.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang diadakan di Bali, 2 November 2017 silam, pada kesempatan kali ini dibahas beberapa masalah penting bagi negara-negara penghasil minyak kelapa sawit, termasuk (1) meningkatkan produktivitas petani kecil, (2) mengatasi pembatasan perdagangan minyak kelapa sawit di negara-negara konsumen utama, dan (3) mengatasi masalah pasar konsumen utama.

Menko Airlangga, dalam opening remarks-nya mengutarakan keberhasilan Indonesia dalam implementasi program B20, dan saat ini Pemerintah Indonesia menargetkan implementasi mandatori B30 yang akan dimulai pada awal 2020. Kebijakan ini telah meningkatkan harga minyak kepala sawit di atas US$600 per ton.

“Terkait hal ini, kami ingin mengajak negara penghasil kelapa sawit, untuk mengikuti langkah yang dilakukan oleh Indonesia, karena terbukti sangat efektif menstabilkan harga minyak kelapa sawit dunia,” ungkapnya.

Dalam pertemuan ini juga dibahas sejumlah isu terkini tentang minyak kelapa sawit, termasuk perkembangan inovatif dalam industri minyak sawit, dan kemajuan show-casing yang dibuat (sejalan dengan kebutuhan global yang muncul untuk kriteria keberlanjutan), skema sertifikasi, proteksi lingkungan, akses pasar dan kebijakan perdagangan internasional.

Selain itu, pertemuan ini coba menyatukan dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam menghadapi berbagai isu negatif terhadap minyak kelapa sawit. Kemudian, guna memberikan informasi dan gambaran terkini dari industri kelapa sawit juga dihadirkan dua narasumber terpercaya, yaitu Dr. James Fry dan Prof. Pietro Paganini.

Setelah mendengarkan paparan dari beberapa narasumber, dilanjutkan diskusi dengan para peserta, kegiatan yang dipimpin bersama oleh Menko Perekonomian Indonesia dan Menteri Industri Utama Malaysia tersebut, disepakati hal-hal sebagai berikut:
1. Mengajak negara-negara penghasil minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kerja sama dalam hal membangun strategi dalam upaya memperbaiki harga pada level yang lebih baik terutama untuk petani/pekebun rakyat.
2. Melanjutkan kegiatan promosi dan meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak kelapa sawit pada pasar global, termasuk melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020, di mana pada saat ini proses uji coba (trial) sedang berlangsung. Hasil sementara memperlihatkan tidak ada dampak negatif signifikan dari program tersebut. Sementara, pada 2020 juga, Malaysia berkomitmen mengimplementasikan B20 dan Thailand akan mengimplementasikan B10.
3. Komitmen untuk membangun satu standar bersama sertifikasi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan di 2020.
4. Terus melanjutkan langkah-langkah konkret dalam upaya menghadapi kampanye negatif terhadap kelapa sawit, termasuk melalui forum World Trade Organization (WTO).
5. Mengundang negara produsen kelapa sawit lain di dunia untuk bergabung dalam keanggotaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC); dan
6. Meningkatkan kesejahteraan di tingkat perkebunan rakyat. Untuk itu, Indonesia perlu terus mendorong program penanaman kembali (replanting) agar imbal hasil (yield) kelapa sawit bisa ditingkatkan. Saat ini, kebun rakyat di Malaysia dan Thailand menghasilkan yield lebih tinggi dibandingkan Indonesia. (Nck)

JAKARTA - Dompet Dhuafa bersinergi dan berkolaborasi dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) untuk program filantropi dan kemanusiaan.

Dalam event Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), yang dihadiri Wakil Presiden Prof Dr KH Maruf Amin, Ketua MES Dr Wimboh Santoso menyerahkan donasi MES secara simbolik kepada Ketua Yayasan Dompet Dhuafa, Nasyith Madjidi.

Donasi yang merupakan program charity MES ini diperuntukkan untuk pemulihan fasilitas publik pasca bencana di Sembalun, NTB.

Ketua Umum MES Dr Wimboh Santoso memaparkan MES memiliki program MES Charity Golf untuk progran kemanusiaan. Perolehah dana tersebut disalurkan melalui Dompet Dhuafa untuk program recovery pasca bencana.

Disamping itu, MES juga memberikan beasiswa pemimpin kepada para aktivis ekonomi syariah di berbagai kampus di Indonesia. Penyerahan disanpaikan di Jakarta Convention Center, Jumat, 15 November 2019.

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Nasyith Madjidi mengapresiasi dan menyambut baik donasi MES yang disampaikan melalui Dompet Dhuafa. Donasi dari MES akan digunakan membangun sarana fasilitas publik yang rusak akibat bencana gempa di NTB beberapa waktu lalu.

Dompet Dhuafa sejak perisitiwa bencana mebantu masyarakat korban bencana NTB, antara lain mulai penanganan darurat hingga pembangunan hunian sementara hingga fasilitas kesehatan, sekolah, fasilitas umum, dan lainnya. (Nck)

Pemimpin di industri penyediaan TV Cable Dan Fixed Broadband Cable Internet di Indonesia, secara resmi memperluas jangkauan layanan untuk ikut mendukung pengembangan ekonomi digital di Kota Batam. Seremonial acara peluncuran layanan First Media yang ber langsung di CTV Cinema Grand Batam Mall pada kamis (14/09/2019) disaksikan langsung oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad berserta Eksekutif PT. Link Net Tbk. Acara ini mendapat sambutan dari masyarakat Dan juga mendapat dukungan dari pemerintah setempat.

Firts Media memahami peran Dan kontribusi Kota Batam tehadap percepatan Ekonomi di provinsi kepulauan Riau (Kepri) Dan Indonesia, Dan penting nya infrastruktur jaringan Broadband untuk memastikan keberlanjutan serta keberadaan kebutuhan segmen perumahan, bisnis, Dan pemerintah ditengah tengah transformasi digital yang dinamis.
Dengan mengedepankan inovasi, First Media selalu menjadi Pionir dalam mempersembahkan layanan hiburan terbaik bagi pelanggan melalui produk Dan layanan premium yang kompetitif Dan superior, internet broadband tercepat Dan Unlimited hingga 1Gbps , lebih dari 200 TV channel Dan High Definition (HD) yang paling banyak ditawarkan di Indonesia dengan 80 HD channel 4K Chanel, juga Value added service (VAS) lainnya.

"Kota Batam merupakan Salah pusat Bisnis Dan ekonomi di Indonesia. saat ini batam menyumbang 70% dari per ekonomi an diprovinsi Kepulauan Riau . Untuk terus dapat meningkatkan sumbangannya bagi perekonomian bagi Kepri, Batam harus mempunyai infstruktur teknologi yang canggih sehingga ekonomi terus tumbuh dengan pesat termasuk tumbuh nya ekonomi digital di Batam. First Media secara konsisten melakukan ekspansi layanan, dimana perluasan layanan ke Batam merupakan bagian dari strategi ekspansi kami diwilayah Sumatera untuk turut membantu pertumbuhan ekonomi digital dengan menyediakan high -Speed internet broadband Dan konten-konten TV berkualitas, " kata Malon Budiman, Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk.


Kota Batam merupakan Kota dengan potensi yang sangat baik. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam mencatat proyeksi pertumbuhan penduduk di Batam pada tahun 2019 ini sebanyak 1.376.009 jiwa, meningkat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

"Dengan penduduk yang cukup besar, lokasi yang strategis berdekatan dengan Singapore serta iklim ekonomi yang kondusif membuat Batam akan terus tumbuh Dan memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia. kami dengan senang hati menyambut kehadiran First media di Kota Batam, " ungkap wakil wali Kota Batam Amsakar Achmad.

selain seremonial, acara peluncuran First Media di Kota Batam dilanjutkan dengan pameran (Costumer Experience) bertemakan "Discover Possibilities" bertempat di Main Atrium Grand Batam Mall yang diselenggarakan selama 4 hari, mulai 14 November 2019 sampai 17 November 2019.

SIARAN PERS
No. HM.4.6/140/SET.M.EKON.2.3/11/2019

Peluncuran Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018:
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Inklusi Keuangan

Jakarta, 14 November 2019 Salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan serta kemiskinan dapat ditempuh melalui upaya percepatan keuangan inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman, dengan biaya terjangkau.

“Juga harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka sendiri. Hasil akhir yang diharapkan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, saat memberikan sambutan pada acara “Peluncuran Hasil Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia 2018”, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Kamis (14/11).

Survei Nasional Inklusi Keuangan Indonesia dilaksanakan berselang tiga tahun setelah ditetapkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016. Survei tersebut dijalankan pada akhir 2018 hingga awal 2019 dengan mengukur beberapa pencapaian dari target utama.

Satuan Tugas Survei dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) melakukan survei Financial Inclusion Insights dengan menggunakan sampel yang merepresentasikan Indonesia, dalam rangka mengukur akses masyarakat kepada layanan keuangan formal. Inklusi keuangan diukur melalui akses berupa penggunaan layanan keuangan formal dan kepemilikan akun.

Anggota Satuan Tugas Survei adalah berasal dari Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Selain itu, survei juga difasilitasi oleh Kantar Worldpanel Indonesia dan didanai oleh Bill & Melinda Gates Foundation.

Survei ini melibatkan 6.695 orang dewasa (usia di atas 15 tahun) yang merupakan anggota rumah tangga di seluruh provinsi dan dengan proyeksi populasi nasional 2018, terdiri dari penduduk perkotaan/pedesaan dan jenis kelamin. Bobot sampling dinormalisasi di tingkat nasional agar jumlah kasus tertimbang sama dengan jumlah sampel. Bobot digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi target di tingkat nasional, dan untuk daerah perkotaan/pedesaan secara terpisah.

Iskandar, yang juga merupakan Ketua Sekretariat DNKI, mengatakan bahwa sebanyak 70,3% orang dewasa pernah menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan formal dan 55,7% orang dewasa memiliki akun.

“Lebih banyak orang dewasa yang menggunakan produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal daripada yang memiliki akun terdaftar dengan nama mereka sendiri,” ungkapnya.

Terjadi juga peningkatan kepemilikan uang elektronik berbasis seluler menjadi 4% di 2018, dari jumlah 1% di 2016. Pengguna uang elektronik berbasis seluler memang mayoritas generasi muda (20-34 tahun), namun uniknya peningkatan penggunaan naik signifikan pada kalangan usia 35-44 tahun. Lalu, hasil survei ini juga menunjukkan kepemilikan akun, tingkat penggunaan layanan dan produk perbankan, lebih besar di luar Jawa daripada di Jawa, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Hal tersebut disinyalir terdorong oleh keberhasilan elektronifikasi program bantuan pemerintah yang telah berhasil mendorong pertumbuhan kepemilikan akun tersebut. Sehingga, diperkirakan sekitar 38 juta orang dewasa telah menjadi pemilik akun baru, dan sebagian besar dari mereka adalah penerima bantuan pemerintah melalui transfer digital.

“Ini seiring dengan capaian realisasi program kerja DNKI yang ingin mendorong kepemilikan akun tabungan melalui penerapan kebijakan nontunai. Pasalnya, bantuan pemerintah diberikan melalui akun, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” kata Iskandar.

Sejak diluncurkan dengan skema nontunai, tercatat 10 juta keluarga penerima manfaat PKH dan 12 juta keluarga penerima manfaat BPNT melalui akun perbankan maupun uang elektronik. Pada 2019, pemerintah telah menetapkan target kelompok penerima manfaat BPNT sebesar 15,6 juta jiwa.

Pemerintah juga telah bekerjasama dengan OJK dan BI melalui program Agen Laku Pandai dan Layanan Keuangan Digital (LKD). Agen Laku Pandai dan LKD merupakan salah satu upaya bersama dalam menjawab tantangan dalam penyediaan titik-titik akses keuangan yang lebih dekat dengan masyarakat. Saat ini, sudah terdapat lebih dari 1 juta agen di tengah masyarakat.

Selain itu, jaringan agen teknologi finansial (tekfin) menjadi jaringan agen alternatif guna mengakselerasi inklusi keuangan. Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melansir bahwa terdapat sekitar 5 juta jaringan agen tekfin sebagai komplemen dari 1,3 juta jaringan agen keuangan saat ini. “Value proposition dari pemanfaatan agen tekfin perlu dioptimalkan,” imbuh Iskandar.

Iskandar juga menuturkan jika hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan secara umum ke depannya. Sebab, meningkatnya saving rate di Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Karena tabungan masyarakat tersebut juga sebagai salah satu bentuk investasi domestik. “Ini akan dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap short term capital inflow, dan mencegah kurangnya likuiditas di dalam negeri,” tuturnya.

Turut hadir dalam acara ini adalah Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tubagus Achmad Chusni, Direktur Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen BI Bandoe Widiarto, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Edwin Nurhadi, CEO LinkAja Danu Wicaksana, Head of Project Management Office DNKI Djauhari Sitorus, dan Peneliti Senior Indef Enny Sri Hartati. (Nck)

TERNYATA OH TERNYATA!

Ada menu Mini Chizza di Kombo Gebyar 1! Nggak cuma itu, di dalam Kombo ini juga ada Chicken Balls, loh! Lengkap dengan pudding, Kombo ini pas buat kamu yang mau makan kenyang!

Cobain yuk MINI CHIZZA di Kombo Gebyar 1, bisa dapet MOBIL GRATIS loh!
-
Beli Kombo Gebyar 1 dan isi data diri kamu di form yang dikasih dari kasir kami! Masukkan form tersebut ke kotak undian, lalu tunggu pengumuman pemenangnya!
-
Syarat dan Ketentuan:
1. Kupon undian bisa didapatkan dengan memesan menu Kombo Gebyar 1, Kombo Gebyar 2, Kombo Super Star (2 kupon) atau pembelian menu lainnya minimal Rp 70.000 setelah pajak (1 kupon).
2. Periode undian 1 Oktober - 31 Desember 2019 dengan 3 tahap pengundian:
• Tahap I : Undian ditutup tanggal 25 Oktober 2019. • Tahap II : Undian ditutup tanggal 25 November 2019. • Tahap III : Undian ditutup tanggal 31 Desember 2019.
3. Syarat & ketentuan berlaku. Info lengkap kunjungi

Syarat dan Ketentuan undian Gebyar Original bisa dibaca selengkapnya di kfcku.com/kfcgebyaroriginal⁠

#gebyaroriginal #kfc40tahun #kfcindonesia

Jakarta, 07 November 2019. Pemerintah tengah merancang Program Prioritas (Quick Wins) dan Program Kerja 2020-2024 di bidang perekonomian. Mengangkat tema “Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing”, ada 4 (empat) kelompok program yang disasar.

Pertama, program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Growth). Kedua, program untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan (Inklusif). Ketiga, program untuk mendukung keberlanjutan ekonomi (Sustainability). Keempat, program untuk meningkatkan daya saing ekonomi (Competitiveness).

“Rapat hari ini adalah langkah awal untuk koordinasi dan sinkronisasi kerangka pikir dari program yang selaras antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kementerian/Lembaga di lingkup perekonomian,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian, Kamis (7/11), di kantor Kemenko Perekonomian.

Menko Airlangga menjelaskan, ada 15 usulan Program Prioritas (Quick Wins) yang diharapkan tuntas dalam 6 bulan ke depan.

“Sebelumnya Presiden RI sudah mengatakan bahwa 6 bulan pertama yang akan menentukan kondisi ekonomi kita. Tantangan kita adalah apakah kita bisa menangani persoalan-persoalan yang timbul di tengah perekonomian yang slow down,” kata Airlangga.

Adapun program prioritas tersebut antara lain program Implementasi Mandatori B30, Perbaikan Ekosistem Ketenagakerjaan, Jaminan Produk Halal (JPH), Penelitian dan Pengembangan Industri Farmasi, dan Penguatan Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Ada pula mengenai perbaikan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Penerapan Kartu Pra Kerja, Pengembangan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Gasifikasi Batubara, Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor, Kemitraan Pertanian Berbasis Teknologi, Percepatan Elektronifikasi Keuangan Daerah, Green Refinery,, dan Omnibus Law Cipta Kerja.

Usai rapat koordinasi kali ini, para menteri di bawah Kemenko Perekonomian beserta para Eselon I masing-masing akan menindaklanjuti hasil keputusan rakor. “Kemudian 10 hari dari sekarang kita rencanakan rakor lagi,” tegas Menko Perekonomian.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menambahkan, kerangka pikir penyusunan program-program tersebut tentunya sejalan dengan visi-misi Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Angkaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL), hingga Nota Keuangan.

Susiwijono menuturkan, ada beberapa kriteria program atau kegiatan di K/L yang akan dikoordinasikan di Kemenko Perekonomian. Pertama yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat. Kedua yang bersifat lintas sektoral dan berimplikasi luas pada kinerja K/L lain.

“Kemudian kriteria ketiga adalah yang berskala nasional, penting, strategis, dan berdampak luas ke masyarakat. Serta kriteria terakhir yang menyerap banyak tenaga kerja, investasi besar, dan high-tech,” terangnya.

Mengenai usulan 15 program prioritas tersebut, Sesmenko Perekonomian menjelaskan bahwa tim Kemenko Perekonomian telah menyiapkan deskripsi program, sasaran/tujuan, uraian program/kegiatan, target/indikator kinerja, beserta kerangka waktu/jadwal pelaksanaan dari masing-masing program.

“Dengan begitu, kita berharap hal ini akan memudahkan kita dalam menindaklanjuti dan menuntaskan 15 program prioritas tersebut dengan baik,” pungkas Susiwijono.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). (Nck)

Jakarta, 25 Oktober 2019. BNI Syariah mencatatkan laba bersih Rp 461,96 miliar sampai triwulan III 2019, naik 50,66% secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar Rp 306,61 miliar. Seiring dengan kenaikan laba, BNI Syariah juga mencatat kenaikan aset 12,76% yoy menjadi 43,92 triliun dari periode sama tahun 2018 sebesar Rp 38,95 triliun. Kenaikan aset BNI Syariah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan industri sebesar 11,53% (data SPS per Juli 2019 BUS-UUS).

Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan kenaikan laba ini didorong oleh pertumbuhan pembiayaan yang berkualitas, efisiensi operasional, ekspansi dana murah yang ditunjukkan oleh rasio CASA yang meningkat, serta NPF yang terjaga sehingga menghasilkan profitabilitas yang optimal. Selain itu, minat nasabah terhadap produk dengan akad wadiah semakin tinggi, sehingga beban bagi hasil menurun. “Alhamdullilah, secara umum kinerja BNI Syariah terus tumbuh secara konsisten di atas rata-rata industri,” kata Abdullah, Jumat (25/10).

Dari sisi bisnis, BNI Syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 31,81 triliun, naik 18,34% yoy dari periode sama tahun 2018 sebesar Rp 26,88 triliun. Komposisi pembiayaan terbesar disumbang oleh segmen konsumer sebesar Rp 15,08 triliun (47,4% dari total pembiayaan); segmen komersial sebesar Rp 8,54 triliun (26,8%); segmen kecil dan menengah sebesar Rp 6,22 triliun (19,6%); segmen mikro sebesar Rp 1,61 triliun (5,1%); dan kartu pembiayaan sebesar Rp 358 miliar (1,1%).

Selain pembiayaan, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah mencapai Rp 37,49 triliun, naik 11,79% yoy dari periode sama tahun 2018 sebesar Rp 33,53 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 3,33 juta. Pertumbuhan DPK BNI Syariah lebih tinggi dari pertumbuhan industri sebesar 13,28% (data SPS per Juli 2019 BUS-UUS).

Komposisi DPK ini didominasi oleh dana murah (giro dan tabungan) yang mencapai 61,95%. Rasio dana murah ini didapat dari kerjasama dengan institusi, perguruan tinggi, sekolah dan komunitas, salah satunya melalui program Masjidku Hasanahku, yaitu pelatihan optimalisasi manajemen keuangan masjid di 16 kota yang telah diikuti lebih dari 2.000 masjid sejak awal tahun 2019.

Dari sisi rasio efisiensi, sampai triwulan III 2019, BNI Syariah mencatat biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) sebesar 80,67% atau membaik dibanding periode sama 2018 sebesar 85,49%. Rasio efisiensi yang membaik ini diperoleh melalui adanya sinergi BNI Syariah dengan BNI Induk dalam hal layanan, operasional perbankan, optimalisasi marketing communication. Seiring rasio efisiensi, rasio profitabilitas salah satunya ROE (Return on Equity) juga mengalami kenaikan dari 10,47% menjadi 14,02%.

Sampai triwulan III 2019, BNI syariah mencatat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 3,05% membaik dibandingkan periode sama tahun 2018 sebesar 3,08%. Membaiknya rasio NPF ini dicapai dengan pembiayaan ke sektor yang memiliki risiko rendah dengan terus memonitor kualitas pembiayaan secara konsisten sehingga menghasilkan yield yang optimal.

Dalam meningkatkan kinerja, BNI Syariah senantiasa memelihara hubungan nasabah dan mitra dengan value proposition Hasanah Banking Partner, dimana BNI Syariah menyediakan solusi yang komprehensif melalui produk dan layanan kepada institusi antara lain pembiayaan komersial dan SME, payroll, cash management, dan financial institution. Sementara untuk nasabah individu, produk dan layanan BNI Syariah antara lain pembiayaan griya, Hasanah Card, Fleksi, Wakaf Hasanah, Giro, Deposito, dan Tabungan Haji iB Baitullah. BNI Syariah juga ikut berperan dalam mengembangkan Halal Ecosystem antara lain Halal Food, Halal Tourism, Halal Fashion, Ziswaf, Haji dan Umroh.

BNI Syariah juga melakukan transformasi digital dengan menerapkan metodologi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan transaksi dan ibadah nasabah. Salah satunya adalah memberikan kemudahan bertransaksi dengan pengisian formulir online untuk pembukaan rekening melalui Hasanah Online bro.bnisyariah.co.id.

BNI Syariah atas dukungan BNI Group menjadi first mover dalam penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hal ini diwujudkan melalui pembukaan 7 Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Provinsi Aceh dan memperkuat jaringan melalui 24 layanan syariah di seluruh outlet BNI di Provinsi Aceh hingga 14 Oktober 2019.

Atas dukungan dan kepercayaan masyarakat, sepanjang tahun 2019 BNI Syariah mendapatkan beberapa penghargaan baik lokal maupun internasional diantaranya Alpha Southeast Asia Award 2019 kategori The Best Islamic Finance SME Bank, Best Performance Bank - Bisnis Indonesia Financial Award 2019 kategori Bank Syariah, Bank Syariah Terbaik - Best Syariah 2019 kategori aset diatas Rp 20 triliun dari Majalah investor.

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Mimpi masyarakat di Kecamatan Tambelan untuk mendapatkan aliran listrik selama 24 jam di Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan akhirnya terwujud. Pasalnya, aliran listrik yang diangan-angankan masyarakat sudah mendapatkan titik terang dari pihak PLN Cabang Tanjungpinang. Terhitung bulan Oktober ini, masyarakat Kecamatan Tambelan sudah bisa menikmati listrik 24 jam.

Bupati Bintan, Apri Sujadi mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan jajaran PLN Cabang Tanjungpinang terkait suplai aliran listrik selama 24 jam di kecamatan Tambelan.

"Kemarin kita sudah ketemu, dan terhitung 28 Oktober 2019, sempena peringatan sumpah pemuda, listrik di Kecamatan Tambelan akan hidup 24 jam. Hal ini juga akan menjadi catatan sejarah setelah penantian yang sangat panjang," ujarnya, Rabu (23/10/2019). Apri juga menuturkan,bahwa beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan uji coba oleh pihak PLN selama tiga hari.

"Nah hasil dari uji coba itu disampaikan pihak PLN bahwa listrik di Kecamatan Tambelan telah siap menyala 24 jam," tuturnya.  Sementara itu,Manager PLN Tanjungpinang, Suharno menyampaikan, bahwa untuk Desa Pulau Pinang dan Mentebung , pihak PLN telah menargetkan bahwa minggu depan sudah bisa berjalan.

Sementara Desa Pengikik sedang dilakukan penempatan mesin setelah dilakukan penyerahan hibah untuk rumah mesin, yang ditargetkan akhir Oktober sudah bisa berjalan. "Untuk daerah Desa Pulau Pinang, Mentebung dan Pengikik akhir Oktober ini," tutupnya. (tribunbatam.id/alfandi simamora)



Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/10/23/mulai-28-oktober-listrik-di-tambelan-bintan-bakal-menyala-24-jam

Batam - Museum Batam kini sudah memiliki nama. Nama pahlawan Raja Ali Haji dipilih untuk diabadikan sebagai nama museum tersebut.

“Namanya sudah kita pilih. Raja Ali Haji,” kata Walikota Batam, Muhammad Rudi di Nongsa, Kamis (17/10).

Museum Batam berlokasi di Dataran Engku Putri. Meski tergolong baru, museum ini sudah terdaftar di database museum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rudi mengatakan nama ini ia pilih berdasarkan hasil kajian dan masukan tim. Serta sudah melalui pembahasan bersama Lembaga Adat Melayu.

“Ada tiga nama yang diusulkan ke saya, Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, dan Raja Ali Kelana. Dan saya pilih Raja Ali Haji,” tuturnya.

Ia menjelaskan hingga saat ini sudah ada tiga pahlawan nasional yang berasal dari Kepulauan Riau. Yaitu Raja Haji Fisabilillah, Raja Ali Haji, dan terbaru pada 2017 Sultan Mahmud Riayat Syah.

Nama Raja Haji Fisabilillah sudah digunakan untuk nama jembatan I Barelang. Sedangkan Sultan Mahmud Riayat Syah sudah menjadi nama masjid terbesar di Batam.

Kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Rudi berpesan untuk terus mengembangkan museum tersebut.

“Gali potensi daerah sejak awal Batam ada. Mana sejarah yang ada, masukkan di museum itu,” kata Rudi.

Page 6 of 28

Tentang Kami