Live Streaming
Page 5 of 12

Sumber: infopublik.id

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menggelar pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang bertempat Propinsi Kepri di I Hotel, Baloi Batam. Sekretaris Kementrian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, kasus kekerasan anak di Indonesia masih tinggi, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban kekerasan. Kasus kekerasan terhadap anak kebanyakan adalah kekerasan seksual. Angkanya cukup tinggi dan membutuhkan perhatian serius semua pihak.

Pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam perlindungan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini sangat penting. Kementerian berharap penegak hukum dapat menerapkan undang-undang perlindungan anak secara adil, sehingga memberikan efek jera pelaku serta rasa keadilan bagi korban. Diakuinya, dalam upaya meningkatkan penangan anak yang berhadapan dengan pendekatan keadilan restoratif, pemerintah telah menerbitkan undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. “Namun implementasi undang-undang ini belum berjalan sebagaimana mestinya,” papar Sitepu.

Dalam pemaparannya, ia menyebutkan, anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak tiap anak atas kelangsungan hidup. Pelatihan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak tersebut diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari kepolisian 70, kejaksaan 25 orang, dan pengadilan 25 orang. Peserta pelatihan tersebut berasal dari empat provinsi yakni, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau dan Sumatera Utara. Selain dari kementerian, narasumber dari pelatihan ini berasal dari Mahkamah Agung dengan topik implementasi undang-undang sistem peradilan anak di tingkat pengadilan, penuntutan dan penyidikan. Hadir juga pembicara Ridwan Mansyur dengan topik gambaran umum SPPA dan peraturan pelaksanaanya

Sumber: ANTARANews.com

Angka perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kota Batam, Kepulauan Riau, pada Januari-April 2018 sebanyak 808 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Humas Pengadilan Agama Batam, Ifda mengatakan Pekan-pekan terakhir ini, antrean kasus perceraian justru semakin ramai, padahal biasanya jumlah perpisahan perkawinan menurun menjelang Ramadhan seperti sekarang.Pria yang juga hakim Pengadilan Agama itu mengatakan umumnya perceraian dipicu masalah ekonomi. Selain itu, ia juga menemukan kasus perceraian karena perempuan yang ditinggal pergi begitu saja oleh lelaki yang menikahinya.

Berdasarkan catatan dia, jumlah perceraian di pulau utama relatif lebih banyak ketimbang kasus perpisahan di pulau-pulau penyangga. dan saat ini angka perceraian di Batam tertinggi di Riau dan Kepulauan Riau. Pengadilan Agama Batam, menangani sekitar 2.000 kasus perceraian setiap tahun. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan, landasan terpenting dalam pernikahan adalah cinta kepada pasangan yang dilandasi cinta kepada Tuhan.

Sumber: batampos.co.id

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bampemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan program legislatif daerah 2018 yang akan diharmonisasikan di Bampemperda. Hal ini mengingat ada lima rancangan peraturan daerah (ranperda) di prioritas semester satu, yang sampai saat ini belum dibahas.

Adapun kelima ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan perda nomor 4 tahun 2010 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah, perubahan perda atas perdanon 6 tahun 2014 tentan pembentukan produk hukum daerah, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, prubahan atas perda no 8 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi tertentu serta perubahan perda nomor 12 tahun 2001 tentan ketentuan pemberian izin usaha perdagangan.

Di luar perda yang diharmonisasi, Ketua Bampemperda, Sukaryo juga mendesak pemko menyelesaikan program legislatif daerah yang sudah disepakati. Salah satunya yang menjadi prioritas utama 2018 yakni pengelolaan sampah dengan tipping fee yang sampai saat ini belum dilakukan pembahasan serta belum adanya pembentukan pansus.

Seperti diketahui, tahun 2018 ini Pemko Batam dan DPRD Batam mengusulkan 26 program legislatif daerah yang terdiri dari 9 usulan pemko, lima harmonisasi dan 10 usulan DPRD kota Batam. Sampai saat ini baru ranperda penataan pemberdayaan pedagang kali lima dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Batam 2017 yang dibahas

Sumber: batampos.co.id

Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah (RSUD-EF) Kota Batam kesulitan untuk melunasi utang kepada 34 vendor sebesar Rp 19 miliar. Utang ini sejak 2014. Pengembalian utang ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Direktur RSUD-EF, Ani Dewiana mengatakan bahwa pihaknya telah mencicil hutang tersebut, Minggu lalu sudah dilakukan pembayaran pertama.

Ia mengataka kebanyakan utang itu untuk obat. Kemudian untuk jasa pelayanan medis dan alat tulis kantor. Untuk mengembalikan utang ini, RSUD mendapatkan uang dari penghasilan rumah sakit berplat merah tersebut. Tentunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan, meski ada hutang, tetapi pasokan obat sudah normal. Semua vendor tetap mau bekerja sama setelah mendapat penjelasan dari pihak RSUD.

Ia mengatakan saat ini pihak RSUD terus melakukan evaluasi dan perbaikan di internal. Termasuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pelayanan. Di mana RSUD menyiapkan anggaran sekitar Rp 20 miliar untuk pengadaan obat. Sekitar 7 miliar adalah obat habis pakai. Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan bahwa permasalahan di RSUD ini sudah sejak 10 tahun lalu berlangsung. Ia berharap dengan pimpinan RSUD yang baru, maka pelayanan akan lebih baik. Di mana menurutnya, selama ini ada banyak kasus yang terjadi di RSUD. Termasuk temuan BPK terkait laporan keuangan RSUD.

Sumber: batampos.co.id

Sejumlah warga mengeluhkan masih maraknya pengemis di bawah umur yang berkeliaran di kawasan Nagoya-Jodoh. Bahkan, sang anak yang masih usia sekolah kerap memaksa warga agar memberi mereka uang. Seperti yang terlihat di perempatan Jalan Imam Bonjol Nagoya,Lubukbaja, kemarin. Beberapa anak tampak turun ke jalan dan menyanyikan sebuah lagu degan tepukan tangannya. Belum selesai lagu itu dinyanyikan, mereka meminta uang kepada pengendara. Bahkan, mereka berani menarik baju warga yang tengah berada diatas motor.

Menurut dia, anak-anak tersebut hampir tiap hari mangkal diperempatan jalan. Bahkan, ia sampai hafal wajah anak-anak tersebut. Hal senada dikatakan Gusti yang juga kerap melihat anak-anak mengemis diperempatan jalan. Menurutnya, selain mengemis di pinggir jalan, sang anak-anak juga mendatangi kedai makanan untuk meminta uang kepada warga yang tengah makan.

Ia mengaku kasihan pada sang anak, namun disatu sisi ia kesal dengan orang tua yang menjadikan anaknya tameng pencari uang. Padahal anak yang mengemis itu banyak yang belum mengerti apa-apa. Kasi Trantib Satpol PP Batam Imam Tohari tak membantah masih banyaknya anak dibawah umur yang berkeliaran mengemis. Bahkan menurutnya, sejumlah anak sudah sering diamankan dan diserahkan ke Dinsos. Menurut Imam, pengemis anak yang ditangkap sepertinya tak memiliki efek jera saat diamankan. Sebab, usia diamankan beberapa hari mereka kembali turun ke jalan.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Dalam perjalanan promosi dan investasi Batam ke Shanghai, China, BP Batam bersama Kadin Kepri diberikan kesempatan menjadi pembicara pada even China Replast 2018. Even ini memang sangat tepat momentumnya. Lantaran ribuan perusahaan plastik dipastikan akan hengkang keluar dari China. Konferensi itu dihadiri lebih dari 500 pengusaha plastik di China dan delegasi-delegasi negara lainnya. Pada kesempatan itu BP Batam dan Kadin Kepri berusaha menggaet investor tersebut, masuk ke Batam.

Anggota Deputi Bidang Perencanaan dan Pembangunan BP Batam, Yusmar Anggadinata mengatakan, terkait dengan akan direlokasinya usaha plastik dari China, pasar ASEAN merupakan sebuah peluang dengan 640 juta jiwa bisa menjadi pasar perusahaan, dengan didukung lokasi Batam yang strategis dibandingkan tempat lain. Pentingnya China sebagai partner untuk tumbuh bersama-sama Batam, disampaikan melalui data investasi 2017. China merupakan negara kedua terbanyak jumlah proyek investasi di Batam dengan delapan perusahaan dan total investasi pada 2017 sebesar USD $20,17 Juta.

Sumber: batampos.co.id

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam melakukan penataan drainase di samping Hotel 89 dan Pasar Penuin, Lubukbaja. Pengerjaan penataan gorong-gorong ini dilakukan guna mengentaskan permasalahan banjir di wilayah tersebut. Saat ini pengerjaan sudah berjalan 38 persen. Sebelumnya sudah ada dua jalur box culvert yang dipasang, tahun ini ditingkatkan menjadi tiga jalur agar bisa menampung lebih banyak air.

Pelebaran drainase ini disejalankan dengan pelebaran jalan simpang apartemen Harmoni hingga simpang Baloi Center yang pengerjaanya sudah dimulai tahun lalu. Selain kawasan Lubukbaja, Dinas BMSDA juga melakukan pelebaran jalan di beberapa titik lainnya. Seperti di depan Edukits Batam Centre. Tepatnya jalur penghubung antara Flyover Simpang Jam dengan Simpang BNI Sei Panas.

Untuk jalur ini, proses yang sedang berlangsung yakni pengaspalan, dan hingga saat ini pekerjaannya sudah berjalan 35 persen setelah dibeton.Jalur depan Edukits ini dibangun empat dan lima lajur. Dan rencananya dilanjutkan tahun depan. Karena sepanjang jalan itu akan dibuat menjadi enam lajur.

Sumber:sindobatam.com

Kebijakan baru pemerintah yang mengatur soal libur Lebaran dari awalnya empat hari ini, menjadi tujuh hari mendapat respons beragam dari kalangan pengusaha. Ada yang merasa keberatan, namun juga ada yang diuntungkan dengan kebijakan itu.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, Cahya mengatakan saat ini memang ada beberapa perusahaan yang menyampaikan keberatan terkait dengan penambahan hari libur Hari Raya Idul Fitri. Namun, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak karena memang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat.

Dijelaskannya bahwa penambahan hari libur sudah pasti akan berdampak terhadap produksi perusahaan, karena akan mengubah jadwa yang sudah direncanakan. Imbasnya, sudah pasti akan berpengaruh terhadap target produksi yang sudah direncanakan dari awal oleh setiap perusahaan.

Sehingga jika tetap mengacu pada jadwal produksi sebelumnya, maka perusahaan harus membayar lembur karyawan untuk bekerja di hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Akibatnya, biaya produksi akan menjadi besar karena ada kenaikan upah karyawan yang berlipat dari hari biasanya.

Senada disampaikan Wakil Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hioeng. Dia mengatakan perusahaan sudah pasti harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membayar lembur karyawan. Penambahan hari libur, menurut dia akan dapat mengganggu proses produksi perusahaan, terutama yang bergerak di industri manufaktur. Pemerintah seharusnya memperhatikan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan tersebut, karena hal ini dikhawatirkan akan membuat Batam kurang kompetitif dengan negara lainnya, khususnya di Asean.

Sumber:TRIBUNBATAM.id

Tim terpadu ATB kembali memutus sambungan air ilegal di kawasan Kampung Salak, Muka Kuning, tidak tanggung-tanggung, sambungan ilegal yang berhasil digulung sepanjang 400 meter. Menurut Wisdarman, Supervisor Non Revenew Water ATB bahwa Timnya berhasil menemukan dua titik sambungan ilegal, setelah ditelusuri ada sekitar 400 meter pipa sambungan berukuran 1 inchi dan 3/4 inchi yang disambung ke rumah-rumah warga, dan saat ini Pipa-pipa tersebut sudah  diputus dan diamankan.

Sambungan ilegal tersebut dibuat dengan cukup rapi. Aliran air diambil langsung dari pipa distribusi ATB 150 mm untuk menyuplai ke wilayah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Muka Kuning 2. Sambungan air ilegal dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk dialirkan ke rumah tanpa legalitas resmi di kawasan tersebut.Pemutusan sambungan air ilegal tersebut juga sempat disaksikan oleh warga sekitar. Di antara mereka ada yang penasaran dengan pemutusan yang dilakukan oleh tim ATB.

Setelah diputus tim ATB, warga sekitar baru mengetahui sambungan aliran air tersebut adalah sambungan air ilegal.Pemasangan sambungan air ilegal tersebut juga ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda kepada masing-masing warga.

Dari pengakuan warga ada yang membayar pasang baru dengan harga sebesar 1,5 s/d 1,8 juta rupiah.Meski belum diketahui seberapa banyak kehilangan air, yang diakibatkan sambungan ilegal ini, ATB akan terus mengantisipasi dengan memutus titik-titik sambungan.Adanya tindakan sambungan ilegal ini tentunya dapat merugikan pelanggan resmi ATB di kawasan tersebut. Suplai air di kawasan tersebut dapat menjadi terganggu karena terbaginya suplai air, yang juga jumlahnya tidaklah sedikit.Setelah mengumpulkan bukti-bukti lengkap berupa gulungan pipa ilegal, tim terkait ATB akan menindaklanjuti dan melanjutkan prosesnya kepada kepolisian.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Tim verifikasi kepresidenan meninjau lima lokasi aset yang akan dihibahkan dari BP Batam ke Pemko Batam. Lokasi yang pertama dituju adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, dilanjutkan ke Gedung Pemko Batam, dan beberapa aset lainnya. Menurut Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Sekretaris Negara, Masruh, tinjauan itu dilakukan menindaklanjuti surat dari Kementerian Keuangan sebagai pengelola Barang Milik Negara (BMN) tertanggal 23 Januari lalu ke Presiden.Surat ini berkaitan dengan hibah aset dari BP Batam ke Pemko Batam.Untuk aset yang bernilai di atas Rp 10 miliar perlu persetujuan dari presiden. Sedangkan Ke lima aset yang dimagsud tersbut adalah, Masjid Raya Batam, Masjid Baiturrahman di Sekupang, TPA Punggur, Pasar Induk Jodoh, Gedung Wali Kota Batam. Aset yang akan dialihkan ini mencakup fisik bangunan dan tanah. Total nilainya lebih kurang Rp 196 miliar.

Page 5 of 12

Tentang Kami