Live Streaming
Page 4 of 12

Sumber: KOMPAS.com

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam mengaku pasokan pangan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjelang Ramadan hingga lebaran aman. Kepala Dinas Ketahana Pangan Kota Batam, Mardanis mengatakan, masyarakat Batam tidak perlu cemas dengan menipisya stok pangan di Batam. Sebab stok pangan seperti beras, telor, gula dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan aman hingga lebaran nanti, ia juga mengatakan Jika ada stok yang habis, berarti ada oknum pengusaha yang bermain, seperti melakukan penimbunan atau hal lainnya, ia juga mengatakan Bahkan untuk antisipasi hal-hal yang tak dinginkan, kami impor beras dari Thailand sebanyak 1.000 ton melalui Bulog, Beras itu untuk jaga-jaga saja, mana tahu tingkat konsumsi bertambah. Setidaknya Batam akan memiliki banyak stok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan, harga jual beras di Batam sangat tinggi. Bahkan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 9.950 per kg untuk beras medium, dan Rp 13.300 per kg untuk beras premium, menurutnyaTingginya harga jual beras di Batam dikarenakan banyak faktor, Faktor tersebut di antaranya, Batam bukan daerah penghasil beras. Kemudian letak geografis Batam terbilang cukup panjang sehingga biaya transportasinya cukup tinggi.

Sumber: jpnn.com

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam tahun ini kembali melayani mudik gratis bekerjasama dengan Pelindo. Manager Operasional Pelni Cabang Batam, Toro mengatakan tahun ini KM Kelud sebagai angkutan mudik lebaran kembali berpartisipasi dalam membantu pemudik kembali ke kampung halamannya. Dia menyebutkan sesuai dengan rencana, tahun ini ada dua ribu tiket mudik gratis bekerja sama dengan Pelni Batam. Dia menegaskan tiket jadi wewenang dari perusahaan bukan PT Pelni cabang Batam. Perusahaan mungkin memiliki mekanisme tersendiri agar calon pemudik bisa ikut dalam mudik gratis ini. Disinggung mengenai lonjakan pemesanan tiket mudik, Toro menjelaskan hingga saat ini sudah ada pemesanan tiket.

Sumber: news.detik.com

Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.018 gram atau setara 1 kilogram. Barang haram senilai Rp 1 miliar itu disamarkan dalam kue bolu. Penggagalan penyelundupan sabu itu dilakukan  dari seorang calon penumpang pesawat lion Air yang berencana terbang dari Batam menuju Lombok. Penumpang bernama Samsul Bahri (35) asal Medan, Sumut ini diketahui selalu mulus melakukan aksi kurirnya menggunakan modus menyelundupkan sabu dalam kue bolu yang dikemas dalam kotak berukuran kecil dan besar.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Kantor Bea dan Cukai kota Batam, Raden Evy Suhartantyo mengatakan, calon Samsul hampir saja lolos dari petugas penjagaan mesin pemindai X-ray pintu masuk bandara Hang Nadim. Namun petugas yang mencurigai sejumlah kotak kue yang bertuliskan ole-oleh Batam dan meminta melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kue tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap sejumlah kotak kue bolu itu, ditemukan sabu yang diduga diperoleh Samsul dari salah satu bandar yang masih dalam pencarian dan pengejaran kepolisian.

Evy menambahkan, sebanyak 4 bungkus kemasan kristal bening yang disembunyikan di dalam kotak kue tersebut rencananya akan dibawa ke wilayah Lombok untuk diserahkan pada pemesan.Sementara itu, Samsul mengaku nekat melakukan pekerjaan kurir sabu tersebut lantaran tergiur dengan upah yang diberikan bandar. Samsul lebih memilih modus membawa pesanan sabu tersebut dengan cara memasukannya ke dalam kemasan oleh-oleh khas setiap bandara daerah yang dilewatinya. Hingga kini, Samsul beserta barang bukti sabu seberat 1.018 gram tersebut diserahkan ke Polresta Barelang Batam untuk penyelidikan guna mengungkap jaringan narkotika.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Pemerintah Kota Batam meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari peluncuran GISA secara nasional, beberapa waktu lalu. Dengan adanya GISA ini, warga diminta untuk lebih pro aktif jika ada perubahan data terkait identitas dirinya. Menyangkut alamat, status, dan lain sebagainya. Menurut Dia, usai diluncurkan untuk Batam, GISA juga akan diluncurkan per kecamatan. Selanjutnya masing-masing kecamatan akan menunjuk kelurahan yang menjadi contoh program GISA. Lebih lanjut, Said mengatakan, peluncuran GISA ini menindaklanjuti instruksi Mendagri. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta negara yang memiliki daya saing berdasarkan undang-undang terkait administrasi kependudukan. Patokannya pada program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia," ujarnya.

Sumber: batampos.co.id

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 telah dimulai. dan saat ini giliran pembahasan untuk Provinsi Kepri, termasuk Batam. Menurut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Wan Darusalam bahwa Batam mengajukan rencana kerja yang cukup banyak dan sudah masuk dalam sistem . Dengan nominal Dana Alokasi Khusus (DAK) hampir mencapai Rp 500 miliar sementara pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dengan nilai ajuan Rp 700 miliar. Ajuan ini, menurut dia, sudah tentu merupakan hasil dari Musrenbang tingkat Provinsi Kepri dan sudah masuk dalam sistem elektronik musrenbang nasional. Ia mencontohkan, kegiatan-kegiatan yang diajukan seperti pembangunan Jembatan Layang (flyover) Simpang Kabil, pembangunan jalur dua Jalan Diponegoro Simpang Seiharapan Sekupang-Simpang Basecamp Batuaji, pembangunan lanjutan Kebun Raya Batam, penanganan banjir di wilayah Kabil, dan peningkatan jalan-jalan nasional. Sementara itu Wali Kota Batam Muhammad Rudi enggan mengkhususkan proyek yang diajukan ada yang prioritas. Menurutnya, setipa ajuan sudah pasti dibutuhkan oleh Batam.

Sumber: Batampos.co.id

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Kepri. Menurut data yang dikeluarkan BPS, jumlah kunjungan wisman pada Maret tahun ini mencapai angka 234.156 kunjungan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 13,69 persen dibanding Februari 2018 yakni sebesar 205.964 kunjungan. Bila dibandingkan periode yang sama tahun 2017 lalu, kunjungan wisman Maret 2018 juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 35,06 persen. Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar mengatakan, jumlah kunjungan terbanyak masih melalui pintu masuk Kota Batam, yakni 74,76 persen. Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 132.551 kunjungan. Wisman yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Januari-Maret 2018 didominasi oleh wisman berkebangsaa Singapura dengan persentase sebesar 47,04 persen. Sedangkan, secara kumulatif jumlah kunjungan wisman pada kuartal pertama tahun ini (Januari – Maret 2018), jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai angka 597.106 kunjungan. Naik 22,1 persen dibanding jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 488.672 kunjungan. Sementara itu, untuk Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Kepri pada bulan Maret 2018 mencapai rata-rata 55,61persen atau turun 3,17 poin dibanding TPK Februari 2018 sebesar 58,78 persen. Rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang adalah 2,01 hari, atau naik 0,05 poin dibanding rata-rata lama menginap tamu pada Februari 2018. bila melihat klarifikasi hotel, rata-rata menginap tamu asing tertinggi dicapai oleh hotel bintang 5

Sumber: RADARMALANG.id

Pengusaha di Batam menolak transformasi Batam dari era Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)Pasalnya perubahan kebijakan dalam waktu singkat dapat menyebabkan ketidakpastian hukum di mata para pengusaha. Penolakan tersebut tertuang dalam surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Nomor 39/KU/KADIN-KEPRI/IV/2018 perihal usulan dan tanggapan KEK Batam dan tertanggal 27 April kemarin. Surat ini ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Surat ini ditandatangani oleh sejumlah asosiasi pengusaha di Batam antara lain Kadin Kepri, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, REI Batam, Insa Batam, DPD Akklindo Kepri, Dekopinda Batam, BSOA, Gapeksindo, Asprindo, DPD Asita Kepri, Aexipindo, Organda Batam, Forppi, HIPPI dan PHRI Batam.Ketua Kadin Kepri, Achmad Makruf Maulan belum mau banyak berkomentar terkait surat ini. Sedangkan Ketua INSA Batam, Osman Hasyim mengatakan pengusaha hanya menginginkan kepastian hukum.Dia mengatakan sebaik-baiknya kebijakan haruslah memperkuat regulasi yang ada saat ini. Osman menyarankan agar FTZ lebih diperkuat saja. Selain masa berlakunya selama 70 tahun, FTZ juga dianggap masih bisa menjadi tumpuan ekonomi Batam jika dibenahi lebih baik.

Sumber: Gatra.com

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron menyoroti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Kasem di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang kebersihannya kurang terjaga. Namun yang lebih menjadi perhatiannya adalah banyaknya tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sana. Ironisnya, mereka sudah bertahun-tahun bekerja di Batam, namun tidak bisa berbahasa Indonesia. TKA ini harus diawasi.

Menurut pantauannya ketika ia  melihat di room control yang ternyata keseluruhannya adalah warga negara Tiongkok dan bahkan sudah tiga tahun bekerja di sini tapi tidak bisa berbahasa Indonesia. Bahkan petunjuk apapun di sana juga berbahasa Tiongkok. Padahal dalam Perpres Nomor 20 Tahun 2018 sudah dikatakan bahwa TKA yang bekerja di Indonesia harus bisa berbahasa Indonesia.

Politisi Partai Demokrat ini tak bisa membayangkan bagaimana di daerah-daerah terpencil, karena di tengah kota dan wilayah yang sangat banyak dikunjungi oleh masyarakat saja sudah banyak TKA. Herman pun mempertanyakan untuk apa adanya pembangunan jika tidak memberikan lapangan kerja bagi pekerja lokal. Apalagi dengan kondisi angkatan kerja di Indonesia yang sangat tinggi. Menurutnya, temuan ini harus menjadi perhatian. Selain secara teknis juga harus menjaga keberlangsungan operasional dari pembangkit listrik yang ada di Kota Batam itu, perlu juga adanya batasan untuk TKA.

Sumber: batampos.co.id

Hari buruh akan diperingati oleh asosiasi buruh dengan berbagai cara. Tak hanya digelar dalam bentuk aksi damai, namun ada juga yang memperingatinya dengan menggelar dialog dan juga hiburan. Polres Karimun telah menyiapkan sebanyak 300 personelnya untuk mengamankan jalannya berbagai aksi dari asosiasi pekerja dalam memperingati hari buruh nanti, Dari masing-masing surat masuk yang diterimanya, lanjutnya, kegiatannya berbeda-beda. DARI KSPSI akan menggelar dialog di salah satu hotel di Karimun. Kemudian dari SPL -FSPMI di PT Saipem hanya akan menggelar hiburan bersama pekerja dan juga menggelar gotong royong. Berikutnya dari SPAI-FSPMI akan menggelar konvoi dan mimbar bebas.

Mimbar bebas dari SPAI-FSPMI akan disampaikan di Kantor Bupati Karimun untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian dilanjutkan gotong royong ke Pantai Pelawan. Pada hari buruh nanti, tak hanya dari Polres saja personil yang kami turunkan untuk mengamankan jalannya kegiatan serikat pekerja. Diharapkan pelaksanaan peri­ngatan hari buruh nanti dapat ber­jalan dengan aman dan lan­car sampai acara selesai. Ia ya­kin situasi akan tetap kondu­sif di wilayah Karimun. Apalagi selama ini peringatan hari buruh di Karimun berlangsung aman dan damai.

Sumber: batampos.co.id

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Kepulauan Riau direncanakan 4 Mei 2018. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Batam, Teddy Mar mengatakan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat bayar pajak kendaraan, membuat pemerintah mengambil sejumlah kebijkan, salah satunya dengan cara pemutihan denda pajak kendaraan. Menurut dia, adapun kebijakan yang akan ditempuh ialah dengan melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kedua (BBN-KB), serta adanya keringanan tunggakan pokok pajak kendaraan bermotor 50 persen.Sementara itu untuk pajak tertunggak diskon 50 persen. Lalu dendanya dihilangkan, atau tidak dihitung lagi. Terkait  persyaratannya, bila tidak ada penggantian STNK ataupun plat itu cukup membawa fotokopi Kartyu Tanda Penduduk (KTP). Tapi untuk penggantian nama dengan penggantian STNK, masyarakat cukup membawa BPKB asli, KTP, dan surat jual beli. Teddy berharap masyarakat memanfaatkan program ini. Anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua memberikan apresiasi pada Pemprov Kepri yang melakukan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Meski demikian, ia menyoroti lemahnya validasi data yang dimiliki Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kepri. Pemutihan upaya bagus, tetapi harus didukung dengan data wajib pajak yang mangkir

 

Page 4 of 12

Tentang Kami