Live Streaming
Page 4 of 19

sumber : kompas.com

Rama Shinta - Belum habis rasa bangga akan kesuksesan penampilan taritradisonal di ajang pembukaan Asian Games, Komunitas seni tari tradisionalAceh Rampoe Universitas Gadjah Mada ( UGM) berhasil meraih juara I dalam "Wonju Dynamic Dancing Carnival 2018", 11-16 September 2018, di Korea Selatan.

Dalam kompetisi itu Rampoe UGM sukses menjadi jawara setelah berhasil menyisihkan 38 penampil lain dari berbagai negara di dunia.

Dikutip dari laman resmi Kemendikbud, Ketua Rampoe UGM Asih Laraswati menyampaikan dalam misi kebudayaan di Korea Selatan ini pihaknya menurunkan 16 penari putri dan didukung 3 pemusik, 1 penyanyi, 1 manajer, dan 1 fotografer.

“Kami menampilkan tarian Aceh Ratoeh Jaroe pada kompetisi di Korea Selatan kemarin,” jelasnya. 

 

Rampoe UGM
Rampoe UGM(Dok. Rampoe UGM)

 

Tari aceh Ratoeh Jaroe merupakan tari yang menggambarkan kehidupan masyarakat Aceh sehari-hari yang menjunjung tinggi solidaritas. Dalam penampilannya diiringi dengan syair Islam.

Asih mengatakan keberhasilan Rampoe UGM dalam misi kebudayaan Korea ini tidak lepas dari kerja keras dan latihan yang dilakukan oleh para anggota sejak awal tahun 2018. Selain itu juga dukungan dari FIB dan UGM.

“Prestasi yang diraih ini menjadi kebanggaan bagi kami karena bisa mengenalkan budaya Indonesia di tingkat internasional sekaligus meraih penghargaan yang mengharumkan nama UGM dan bangsa,” tuturnya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam mencatat sepanjang tahun 2018, ada sekitar 25 ribu lebih jumlah pencari kerja (Pencakar) yang berasal dari luar Batam.

Hal ini diketahui dari data kepengurusan Kartu Kuning pencakar yang masih memiliki KTP-elektronik dari luar Batam sepanjang tahun 2018.

"Jumlah pencaker kita dari luar Batam sepanjang tahun ini mencapai 25 ribu lebih pencaker, dan rata-rata pencaker ini ada yang baru tamat sekolah," tutur Kadisnaker Kota Batam, Rudi Sakyakirti, Selasa (18/9/2018).

 

Ramainya pencaker menggunakan KTP-elektronik luar Batam melakukan pengurusan kartu kuning ini terlihat setelah lebaran kemarin.

"Kalau data seluruh pencaker di Batam tahun ini, saya belum tahu data pastinya. Namun tidak terlalu jauh di banding tahun lalu yang hingga mencapai 30 ribuan lebih pencaker. Baik itu dari Batam dan luar Batam sendiri,"ungkapnya.

Rudi juga mengatakan, di tengah banyaknya pencaker di Batam, tahun ini sejumlah perusahaan di Batam juga mulai ada geliat dibanding tahun sebelumnya.

Yakni mengalami peningkatan di bagian Industri manufakturing di Muka Kuning. Bahwa banyak di butuhkan tenaga kerja. Seperti contohnya berapa perusahaan ada penambahan Line produksi dan produknya.

"Tahun ini kita perkirakan lebih banyak di banding tahun yang lalu. Untuk geliat Industri di Batam masih bagus di Batam, seperti bidang elektronik," terangnya.

Yukk dukung Moses Bradley di The Voice Kids Indonesia, anak Batam perwakilan KEPRI, dengan cara :

Kirim sms sebanyak2nya Ketik: TVKI(SPASI) MOSES Kirim ke: 95151  

 

atau dengan GOOGLE VOTE melalui Google Web I just voted for my favorite singer on Google! #TVKIVote https://g.co/kgs/GpBtjW

Caranya:

1. Ketik www.google.co.id di browser.

2. Login menggunakan Account Google kalian (yang punya Account lebih dari satu bisa bergantian digunakan).

3. Selanjutnya ketik TVKI VOTE pada kolom Google Search.

4. Lalu akan muncul laman berisi foto-foto kontestan.

5. Klik foto MOSES geser ke angka.

6. Klik LANJUT kemudian klik VOTE.

7. Kamu bisa lakukan ini 5 kali sehari untuk dukung MOSES. 

8. Jangan lupa shar ke Facebook atau sosial media lainnya dengan #TVKI3GTV & #GOOGLEVOTE

Ayo terus dukung Moses dengan melakukan setiap hari, setiap waktu sampai dengan Kamis, tgl 20 September 2018.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Tim terpadu bakal melakukan penertiban di Pasar Induk dan kios liar di Bengkong Bengkel. Sejauh ini untuk penertiban di Pasar Induk, sudah diberikan Surat Peringatan (SP) Pembongkaran.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan segera melakukan rapat teknis untuk membahas teknis pelaksanaan penertiban Pasar Induk.

Pasalnya seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk sudah disediakan tempat relokasi sembari menunggu revitalisasi gedung Pasar Induk.

 "Penertiban di Pasar Induk kita tinggal menunggu rapat teknisnya saja. Untuk koordinasi kapan waktu rapatnya, bisa koordinasi dengan Pak Yusfa Hendri (Asisten 1)," ujar Kabid Tantrib Satpol PP Batam, Imam Tohari, Minggu (16/09/2018).

Diakuinya Bengkong Bengkel sudah menerima Surat Peringatan 1 (SP1). Pasalnya kios tersebut berada tepat di atas buffer zone.

 

Pihaknya bakal melakukan penertiban pada September ini juga."Soalnya mereka menempati harusnya digunakan untuk parit," ujarnya.

Ia menambahkan lokasi tersebut berada di Batu Ampar. Pihaknya akan segera melakukan prosedur penertiban selanjutnya untuk mendukung Pemko Batam menjadikan kota pariwisata."Kita lakukan juga untuk menciptakan kota yang indah dan bersih," tegasnya.

Pasca pemberian Surat Pembongkaran oleh tim terpadu, sejauh ini belum ada Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk yang menempati relokasi tempat yang telah disediakan. Kepala Bidang (Kabid) Trantib Satpol PP Batam, Imam Tohari mengakui untuk jadwal pasti penertiban kios-kios tersebut pihaknya menyerahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

"Untuk jadwal pastinya kami tinggal menunggu dari Disperindag. SP 2 sudah kita berikan sejak awal September lalu," ujar Imam kepada Tribun, Minggu (16/9).

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan pihaknya sudah melakukan proses relokasi kepada PKL. Mulai dari pendataan PKL hingga pembagian kios relokasi yang baru.

"Kita sudah katakan kepada tim terpadu segera sudah bisa ditertibkan. Soalnya kios relokasi sudah kita berikan," tuturnya.Zarefriadi mengakui jadwal pindahnya PKL Pasar Induk, pihaknya tidak menentukan kapan deadline-nya.

Pasalnya kapan saja bisa pindah ke tempat relokasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam."Kita tak tentukan. Kapan saja seharusnya sudah bisa pindah. Surat peringatan kan sudah diberikan oleh tim terpadu," katanya.

Perihal teknis, Kabid Pasar Disperindag Kota Batam, Zulkarnain menegaskan secara prosedural sudah diselesaikan. Mulai dari pendataan, verifikasi, cabut undi, dan lainnya. Perihal penertiban akan dilakukan oleh tim terpadu."Tanggal relokasi pasti saya serahkan kepada pak Zarefriadi. Kalau kita pendataannya, dan lainnya," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Warga Tiban Koperasi Sekupang bersama Komunitas Penggiat Lingkungan Batam dan Organisasi Kemahasiswaan dari Ibnu Sina Batam, UIB dan Poltek menggelar aksi penanaman pohon.

Mereka menanam pohon di atas bukit yang dipotong dan lahan kolam retensi yang ditimbun pengembang dan Koperasi Karyawan Otorita Batam, Minggu (16/9/2018).

Sejumlah mahasiwa pencinta lingkungan dan warga melakukan penanaman sejumlah bibit pohon di lahan dan bukit yang dipotong di Tiban Koperasi Sekupang.

 

Humas Komunitas Penggiat Lingkungan Batam, Yopta Eka Saputra mengatakan, aksi penanaman 30 bibit pohon ini merupakan bentuk kepedulian Komunitas Penggiat Lingkungan Batam dan Organisasi Kemahasiswaan dari Ibnu Sina Batam, UIB dan Poltek terhadap bencana banjir yang dialami warga Tiban Koperasi, Sekupang.

Sebab bisa diketahui sendiri, di tengah pengembang melakukan pemotongan bukit dan penimbunan kolam retensi warga di Tiban Koperasi, bencana banjir terus melanda warga dan ekosistem alam di lingkungan warga rusak.

"Kita turut prihatin terhadap apa yang dialami warga Tiban Koperasi, dan penimbuhan kolam retensi serta pemotongan bukit sangat merugikan warga,"terangnya.Adapun bibit pohon yang akan ditanam yakni bibit pohon durian, mahoni,lengkeng, palem, kelapa ,pisang dan masih banyak lagi yang lainnya.

"Kegiatan ini akan kita lakukan berkelanjutan, sampai kolam retensi warga Tiban Koperasi di kembalikan," tuturnya.Di tempat yang sama, Anto Sujanto warga Tiban Koperasi menyampaikan, penanaman bibit pohon ini dalam rangka keinginan warga untuk mencegah banjir dan mengembalikan kolam retensi warga seperti semula.

"Karena kami sangat berkeinginan kolam retensi kami dikembalikan,sebab semenjak kolam retensi ditimbun pemukiman kami sudah sering dilanda banjir,"katanya.

Dia juga menuturkan, bahwa warga sangat berharap Pemerintah mencabut Izin Membuat Bangunan(IMB) di lahan kolam retensi yang saat ini sudah di segel Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Batam.

"Kita ingin izin IMB dicabut dan kita bisa mengembalikan kolam retensi kembali seperti semula,"ungkapnya.

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, sebanyak 2.357 koruptor saat ini masih berstatus sebagai PNS.

Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

"Saat ini baru 317 koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS," ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (13/9/2018).

 Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah.

Data ini terhitung sejak program Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015.

 

Tingkat pusat Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak.

Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang. Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 14 orang.

Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang jumlahnya 9 orang.

Berikut detailnya:

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang.

2. Kementerian Agama: 14 orang.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang.

4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang.

6. Kementerian Keuangan: 6 orang.

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang.

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang.

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang.

10. Kementerian Pertahanan: 3 orang.

11. Kementerian Pertanian: 3 orang.

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang.

13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.

14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 1 orang.

15. Kementerian Kesehatan: 1 orang.

16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.

17. Kementerian Perindustrian: 1 orang.

18. Mahkamah Agung RI: 5 orang.

19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang.

20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang.

21. Badan Pusat Statistik: 1 orang.

22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang.

Total: 98 orang

Tingkat daerah Berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang.

Sementara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang.

Berikut detailnya, yang dibuat tak berdasarkan peringkat, tetapi wilayah.

1. Provinsi Aceh, total: 89 orang

- Pemerintahan Provinsi: 13 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang

 

2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang

- Pemerintahan Provinsi: 33 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang

 

3. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang

 

4. Provinsi Riau, total: 190 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang

 

5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang

- Pemerintahan Provinsi: 4 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang

 

6. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang

- Pemerintahan Provinsi: 2 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang

 

7. Provinsi Jambi, total 44 orang

- Pemerintahan Provinsi: 15 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang

 

8. Provinsi Bengkulu, total 20 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang

 

9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang

- Pemerintahan Provinsi: 6 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang

 

10. Provinsi Lampung, total 97 orang

- Pemerintahan Provinsi: 26 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang

 

11. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang

- Pemerintahan Provinsi: 4 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang

 

12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

 

13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang

 

14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang

 

15. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang

 

16. Provinsi Banten, total 70

- Pemerintahan Provinsi: 17 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang

 

17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang

- Pemerintahan Provinsi: 52 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0

 

18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang

- Pemerintahan Provinsi: 24 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang

 

19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang

 

20. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

 

21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang

- Pemerintahan Provinsi: 3 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang

 

22. Provinsi Bali, total 37 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang

 

23. Provinsi NTB, total 72 orang

- Pemerintahan Provinsi: 7 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang

 

24. Provinsi NTT, total 183 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang

 

25. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29

 

26. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

 

27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang

 

28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44

 

29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang

- Pemerintahan Provinsi: 8 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

 

30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang

- Pemerintahan Provinsi: 6 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang

 

31. Provinsi Maluku, total 9 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang

 

32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang

- Pemerintahan Provinsi: 20 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45

 

33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang

- Pemerintahan Provinsi: 18 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41

 

34. Provinsi Papua, total 146 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang

 

Total: 2.259 orang

 

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta  - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menemukan praktik tindak kekerasan ala militer di sebuah SMK swasta di Batam, Kepulauan Riau.

Bahkan, sekolah tersebut juga memiliki sel tahanan untuk menghukum para muridnya.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, ini kali pertama KPAI menemukan kasus seperti ini.

 "KPAI dan KPPAD Kepulauan Riau (Kepri) menerima laporan mengejutkan terkait adanya siswa yang dimasukkan dalam sel tahanan di sebuah SMK swasta di Batam," kata Retno saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

"Dalih penahanan seorang anak diduga atas nama mendisiplinkan karena ada pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah tersebut," lanjut dia.

Kronologi kejadian berawal saat korban yang berinisal RS (17) dituduh mencuri uang saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Korban mengatakan tidak melakukan hal tersebut, tetapi dipaksa untuk mengakuinya. Hal itu membuatnya melarikan diri.

Akhirnya, dia kembali ke Kota Batam melalui Bandara Hang Nadim dan dijemput paksa oleh pelaku berinisial ED. Sang pelaku merupakan anggota kepolisian dan pemilik modal sekolah tersebut.

Saat penjemputan paksa tersebut, RS diborgol sehingga disaksikan publik, dan dipukul oleh pelaku ketika sudah berada dalam mobil.

Setelah itu, RS dijebloskan ke "penjara" di sekolah dan kembali menerima tindak kekerasan.

"Pada 8 September 2018 yang lalu, RS mendapatkan hukuman fisik, disuruh berjalan jongkok di pekarangan sekolah yang beraspal dalam kondisi tangan masih diborgol dan disaksikan teman-temannya yang lain," ujar Retno.

Kejadian tersebut disebarkan oleh oknum pelaku melalui media sosial dan aplikasi pesan instan kepada sanak keluarga korban.

Perundungan tersebut membuat RS mengalami trauma berat sehingga ia membutuhkan penanganan medis dan psikis.

Retno mengatakan, proses belajar di sekolah tersebut juga tidak maksimal karena lebih banyak menerapkan pelatihan ala militer.

"Menurut informasi yang diterima, proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurang porsi jam belajar dengan guru lainnya. Siswa tidak fokus belajar, tapi fokus latihan semimiliter," ujar Retno.

"Siswa-siswa diajarkan menembak dengan senapan angin. Selain itu juga mengemudikan mobil dalmas milik sekolah," lanjut dia.

Atas ditemukannya kasus ini, KPAI berencana menempuh jalur hukum agar kasus serupa tidak terulang.

sumber : tribunnews.com

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan kearifan lokal masyarakat di pulau-pulau Kepulauan Riau harus dikemas untuk kepariwisataan. Banyak yang bisa dijual, sehingga wisatawan akan mencatat kapan mereka harus hadir di Kepri untuk menikmatik kemeriahan tradisi lokal.

“Harus terus dibangun sinergitas dunia pariwisata yang menghubungkan kearifan lokal yang diperkuat masyarakat pulau. Banyak yang ingin tahu tradisi dan budaya kita,” kata Nurdin saat menghadiri Kenduri Laut Masyarakat Laut di Mongkol, Belakangpadang, Minggu (9/9/2018).

 

Kenduri Laut yang diselenggarakan ini begitu semarak. Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Reviato juga hadir pada acara tersebut.

 Hadir juga Wakapolda Brigjend Pol Yan Fitri Halimansyah, Wakil Wali Kota Batam H Amsakar Ahmad, dan Anggota DPR RI Dwi Ria Latifah. Mereka dipasangkan tanjak oleh masyarakat setempat.

Nurdin berkesempatan melepaskan tembakan tanda dimulainya pacu sampan layar. Dengan beragam ragam warna layar siap berpacu menjadi yang tercepat.

"Kibar kan merah putih jadi kan daerah pesisir yang lebih baik dan sejahteraan lagi. Kedepan event ini harus menjadi tahunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah,” kata Nurdin.

Menurut Nurdin dimunculkannya kearifan lokal akan menjadi benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Nurdin minta masyarakat juga memperkokoh tali silaturahmi, untuk pencapaian yang baik dengan dunia pariwisata maritim.

Pada kesempatan itu, Nurdin sempat menghadiri jemputan pernikahan anak dari tokoh masyarakat laut Mongkol. Setelah itu Gubernur bersama sama melaksanakan shalat Zhuhur berjemaah di Mesjid Nurul Haq Mongkol Kelurahan Pemping. Makan bersama di ujung pelabuhan bersama rombongan.

"100 lebih pulau sekitar cuma 46 pulau yang berpenghuni dengan keamanan yang kondusif dan berkesejahteraan", ucap Nurdin.

Setelah menikmati hidangan Gubernur bersama Kapolda, Wakapolda, Anggota DPR RI dan Wakil Walikota disuguhi tarian Dikir Barat yang ditampilkan anak-anak pulau. Nurdin, Irjen Andap, dan Dwi Ria Latifa tampak menikmati dikir barat dengan mengikuti gerakan-gerakan yang dilakukan para penarinya.

"Alhamdulillah terima kasih saudara semue, semoga berkah bagi kita semue,” kata Nurdin.

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Rambu-rambu dengan gambar dan pesan kreatif di tikungan tajam jalanan di Bintan ini membuat sejumlah pengendara yang melintas mengundang tawa.

Rambu peringatan pengguna jalan yang terpasang di jalan tikungan KM 25 Toapaya ke arah Kawal misalnya, pesannya bikin gelng-geleng kepala.

 

Awas tikungan tajam, setajam silet..! 
Boleh ngebut tapi punya nyawa cadangan..!
Di larang kecelakaan di sini rumah sakit jauh..!

 Anisa, seorang pemotor asal Kawal mengatakan, setiap kali melintas di tikungan KM 25 Toapaya, dia selalu senyum-senyum sendiri setiap kali matanya tertuju pada papan pengingat lalulintas di lokasi.

Iseng-iseng pada Kamis (6/9/2018) siang ia memutuskan berhenti dari motornya untuk memotret papan informasi lalulintas tersebut.

"Unik sekali, bikin gimana gitu, hehe," tuturnya.

Sebuah mobil melintas di tikungan KM 25 Toapaya, Bintan, Kamis (6/9/2018)
Sebuah mobil melintas di tikungan KM 25 Toapaya, Bintan, Kamis (6/9/2018) (tribunbatam/aminnudin)

Tapi ia aplaus sama ide kreatif personil Satlantas Polres Bintan yang kali ini memasang papan informasi lalulintas yang sedikit di luar kebiasaan. "Biasanya kan pemberitahuan begini bahasanya serius sekali, tapi ini... oalah, tapi aplauslah,"katanya.

Amatan Tribun, di tengah tulisan 'tikungan tajam setajam silet' rupanya juga terdapat bekas sayatan silet yang seperti menekankan pesan bahwa bahwa kata kata tikungan tersebut setajam silet bukanlah main-main tapi sangat serius.

Ya, bila menengok angka kejadian lalulintas, di tikungan Km 25 tersebut memang kerap terjadi insiden laka.

Pengguna jalan di lokasi kerap memplesetkannya sebagai tikungan maut karena lekukannya yang tajam. Karena itu selalu dihimbau agar oengendara baik roda dua maupun empat di lokasi selalu berhati hati.

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Waktu pemutihan tunggakan pajak kendaraan bermotor oleh Pemprov Kepri sudah berakhir.

Wakil Gubernur Kepri Isdianto mengakui kebijakan pemutihan tersebut sangat membantu Pemprov Kepri dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Hasilnya sangat memuaskan. Pemutihan itu memberikan peningkatan PAD yang cukup signifikan," ungkap Isdianto kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (5/9/2018).

 

Menurut Isdianto, ada lagi strategi yang ditempuh Pemprov Kepri untuk meningkatkan PAD satelah pemutihan tersebut. Strategi itu adalah mengoptimalkan razia kendaraan bermotor secara rutin.

Razia kendaraan itu diketahui meningkatkan pemasukan PAD yang cukup signifikan. Sekali razia bisa diperoleh pemasukan sebesar puluhan juta rupiah.

"Kami pernah coba menggelar razia. Sekali razia bisa diperoleh pemasukan sebesar Rp 40 juta. Makanya ke depan, razia kendaraan bermotor akan semakin intens dilakukan," tegas Wakil Gubernur Kepri itu.

Page 4 of 19

Tentang Kami