Live Streaming
Page 3 of 23

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Warga Batam memprotes pemadaman listrik di sejumlah titik di Batam yang masih dilakukan belakangan ini. Meski durasinya sebentar, hanya beberapa menit tak sampai berjam-jam, tapi hal itu dirasakan sangat mengganggu warga.

Sebab, pemadaman itu bisa merusak peralatan elektronik dan alat rumah tangga milik pelanggan PLN. 

Pemadaman listrik yang kerap terjadi, juga dibanding-bandingkan masyarakat dengan kewajiban mesti membayar tagihan listrik tepat waktu.

Sebab, telat sehari, Bright PLN Batam langsung memutus aliran listrik pelanggan tanpa kompromi. "Kemarin saya lupa bayar listrik tanggal 20. Pulang-pulang ke rumah, sudah gelap saja. Langsung diputus," kata Iwan, warga Sekupang kepada Tribun, Jumat (26/7/2019).

Akhirnya, malam itu ia terpaksa tidur dalam suasana gelap. Ditambah lagi banyak nyamuk. Aliran listrik di rumahnya kembali menyala, setelah tagihan listrik dibayarkan.

Kamis (25/7) malam, sejumlah wilayah di Batam terkena dampak pemadaman listrik, meski hanya sebentar.  "Tadi di sini mati lampu juga. Tapi sebentar saja," ujar Ani, warga Bengkong. (tribunbatam.id/dewiharyati)

 

Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/26/bisa-rusak-alat-elektronik-warga-protes-bright-pln-batam-matikan-listrik-tanpa-info




 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah Saksi yang diperiksa oleh KPK di Lantai 3 Polresta Barelang menghindar dari kejaran wartawan. Ketiga orang tersebut merupakan pihak swasta. nformasi yang di himpun Tribunbatam.id, para pengusaha yang dimintain keterangan oleh KPK yakni Kock MengJhon Kenedy dan Hartono.

Ketiga orang ini kabur dari kejaran wartawan dan melewati pintu atas bagian kiri. Sepertinya ia sudah mengetahui awak media menunggu dilobi bawah. Ketika lewat pintu samping, sopirnya sudah menunggu didepan ruangan. Sekejap para saksi ini langsung lari dari kejaran awak media.

Untuk diketahui, ini merupakan hari kedua KPK melakukan pemeriksaan di Polresta Barelang. Beberapa orang pun turut dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Tim KPK di Mapolresta Barelang Kota Batam. Satu di antaranya Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kepri, Syamsuardi. "Kaki saya sakit," ucap Syamsuardi sambil mengeluh. Dia tidak banyak berkomentar dan hanya terus berjalan menuju mobil miliknya.

Juniarto alias Yon, sopir sekaligus ajudan Gubernur Kepri (non aktif) H Nurdin Basirun turun dari ruangan pemeriksaan Mapolresta Barelang Kota Batam, Kamis (25/7/2019). Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksan sejumlah pejabat Pemprov Kepri termasuk Yon sendiri. (TRIBUNBATAM.id/Dipa Nusantara)

Tak hanya Syamsuardi, sosok pengusaha bernama Kock Meng pun terungkap. Menggunakan kemeja lengan panjang dengan motif garis-garis, Kock Meng hanya berlalu begitu saja tanpa memberikan komentar. Dia tampak didampingi kuasa hukumnya, James Sibarani. Menggunakan topi, Kock Meng terus menghindar dari awak media.

Terungkap pula, sosok wanita berkemeja cokelat tadi yang juga mendampingi Kock Meng.Duduk perkara suap dan gratifikasi Gubernur Kepulauan Riau (non aktif) Nurdin Basirun, mulai kasus reklamasi hingga KPK telisik kasus lain

Rabu (24/7/2019), penyidik KPK memeriksa 8 orang saksi terdiri dari pihak Pemprov Kepri dan swasta. Sehari sebelumnya, KPK menggeledah 9 titik di Tanjungpinang, Batam, dan Karimun. KPK sedang mengumpulkan barang bukti terkait gratifikasi terhadap Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Pasalnya, selain uang suap reklamasi Tanjungpiayu, KPK menemukan uang hampir Rp 6 miliar di rumah dinas Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

1. Nurdin Basirun ditangkap di rumah dinas 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun ditangkap di rumah dinas gubernur pada 10 Juli 2019. Sebelumnya KPK menangkap Abu Bakar, pihak swasta yang menyerahkan uang ke Budi Hartono, Kabid Perikanan Tangkap Provinsi Kepri di Pelabuhan Sri Bintanpura, Tanjungpinang. OTT KPK berkaitan dengan suap izin prinsip reklamasi Tanjungpiayu, Batam.

"Tim KPK menerima informasi akan ada penyerahan uang di Pelabuhan Sri Bintan Tanjungpinang. Setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan diketahui adanya dugaan penyerahan uang, tim KPKmengamankan ABK (Abu Bakar), swasta, di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang sekitar pukul 13.30 WIB," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019) malam.

"Dari tangan BUH (Budi), KPK mengamankan uang sejumlah 6.000 dollar Singapura. Setelah itu, KPK membawa ABK dan BUH ke Kepolisian Resor Tanjungpinang, untuk pemeriksaan lanjutan," kata Basaria.

2. Penetapan tersangka

Setelah diperiksa secara intensif, KPK menetapkan Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono dan Kepala DKP Kepri Edy Sofyan sebagai tersangka terduga penerima suap. Sementara Abu Bakar selaku pihak swasta juga dijerat sebagai terduga pemberi suap. Suap itu terkait terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Kepulauan Riau Tahun 2018/2019.

Di luar penerimaan suap, KPK menduga Nurdin menerima gratifikasi terkait jabatannya sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Hal itu mengingat temuan uang dalam pecahan mata uang asing di rumah dinas Nurdin. Basaria mengatakan, KPK masih mendalami lebih lanjut soal dugaan penerimaan gratifikasi itu.

3. Uang Suap

KPK menyita uang miliaran rupiah terkait penangkapan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Total uang yang disita sekitar Rp 6,1 miliar. 

Rabu, 10 Juli 2019 
+ 17.30 WIB
DIMANA: Di kapal Ferry sebuah hotel dekat pelabuhan Tanjung Pinang.
SIAPA: Abu Bakar (penyuap, suruhan Kock Meng; pengusaha di Batam), Edy Sofyan (Kadis DKP Kepri) dan Budi Heru (pejabat eselon III DKP Kepri)
BERAPA: TOTAL: Rp 157,8 Juta
+ 11.000 SIN Dolar = Rp 112.8 juta 
+ Rp 45 juta

* 19.20 WIB
DIMANA: Rujab Gubernur Kepri di Tanjung Pinang
SIAPA: Gubernur Kepri Nurdin Basirun
BAGAIMANA: Tim KPK menyita uang dari rujab dan menangkap Nurdin lalu dibawah ke Mapolres Tanjung Pinang
BERAPA: TOTAL : Rp 474,2 juta
+ 43.942 dollar Singapura= Rp450.325.533
+ 5.303 dollar AS = Rp74.104.092
+ 5 euro = Rp 17.000
+ 407 Ringgit Malaysia = Rp1,388 juta
+ 500 Riyal Arab Saudi: = Rp1,8 juta
+ Rp 132, 61 juta

KAPAN: Jumat (12/7/2019) 
SIAPA: Nurdin Basirun
DIMANA: Rujab Gubernur di Tanjung Pinang, Kepri
BAGAIMANA: Nurdin Basiru dan 3 tersangka lain sudah jalani pemeriksaan + 48 jam di Gedung Merah Putih KPK. Tim Penyidik kirim tim lagi ke Tanjung Pinang. KPK temukan 13 wadah tas dan kardus berisi uang 
BERAPA: TOTAL: Rp 5,36 Miliar
+ Rp 3,5 miliar
+ 33.200 USD = Rp 464,251 juta
+ 134.711 SIN Dolar = Rp 1,38 Miliar

 Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/7/2019) mengatakan,  jumlah tersebut merupakan hasil perhitungan uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita penyidik KPK saat menggeledah rumah Nurdin sebanyak dua kali.

"Jadi uang itu kami temukan dan itulah kemudian yang kami duga berasal dari gratifikasi. Persisnya terkait apa saja secara rinci tentu belum dapat kami sampaikan saat ini. Secara umum kami sampaikan gratifikasi itu berhubungan dengan jabatannya," kata Febri.

4. Muncul nama Kock Meng

Muncul nama Kock Meng, seorang pengusaha di Batam terkait izin prinsip pemanfaat wilayah laut di Tanjungpiayu.  Ketua Ketua RT 001 RW 010 Tanjung Piayu, Abdul Rahman mengaku, salinan dokumen “provinsi” itu justru diperoleh dari Kock Meng, bukan Abu Bakar.

Dokumen pertama izin prinsip. Dokumen kedua denah lokasi reklamasi. Satu dokumen berjudul Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut. Selembar surat diregister dengan No 120/0797/DKP/SET” Izin diteken Gubernur Kepri Dr H Nurdin Basirun Sos MSi, Selasa, 7 Mei 2019, atau dua hari setelah Ramadan 1440 Hijriyah. Dokumen kedua adalah denah lokasi lampiran “izin reklamasi’. Judulnya: Peta Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Saudara Kock Meng.

Di dokumen pertama, nama Kock Meng dituliskan dua kali. Penyebutan pertama di paragrap awal “Menindaklanjuti Surat Permohonan Saudara Kock Meng Nomor 018/PerLAM/BTM/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Nomor 019/PerLAM/BTM/2019 tanggal 3 April 2019 permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang laut dengan Tujuan untuk Pengembangan Pariwisata dengan membangun rumah kelong di Perairan Pesisir dan Laut Tanjung Piayu Kota Batam,”

Di dokumen itu nama Kock Meng kembali disebut, dalam konteks identitas pemohon reklamasi. Selasa (24/7/2019), tim KPK juga mendatangi ruko Kock Meng di Kompleks Nagoya City Center Blok H No 6, RT 002/003 Kelurahan Lubak Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam.

5. Geledah 9 lokasi

Petugas KPK akhirnya selesai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kepri. Diketahui selama enam jam petugas KPK melaksanakan penggeledahan. Kegiatan ini merupakan kelanjutan yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan di kantor Dinas Perhubungan Prov Kepri, Selasa (23/07/2019) malam

Pantauan Tribunbatam.id, sebanyak dua koper berwarna hitam, dan abu-abu dibawa kedalam kendaraan mobil. Sementara itu, dua box berwarna hitam dan kuning juga turut dimasukan kedalam kendaraan mobil.

Dalam penggeledahan KPK di Tanjungpinang, ada tiga lokasi penggeledahan. Diantaranya, Kantor Dishub Kepri, Kantor DLH Kepri, dan Kantor ESDM Kepri. Pengataman Tribunbatam.id, kantor DLH paling lama dilakukan penggeledahan, dibandingkan kantor ESDM Kepri. Usai memasukan seluruh barang barang. Tim KPK ini pun langsung meninggalkan kantor tersebut.

8 Orang diperiksa jadi saksi

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, ada 9 lokasi di 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dilakukan penggeledahan. Disampaikannya, dari sejumlah lokasi tersebut, KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait perizinan.

"Penggeledahan masih berlangsung, kami harap pihak2 di lokasi dapat bersikap koperatif, agar proses hukum ini berjalan dengan baik. Perkembangan kondisi di lokasi akan kami sampaikan lagi," ujarnya menyampaikan melalui pesan whatsap, Selasa (23/07/2019). Disebutkannya, penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan suap terkait perizinan dan dugaan gratifikasi yang diterima oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

Selain itu, KPK juga akan meminta keterangan saksi baik dari unsur Pemprov Kepri, dan Swasta. "Besok sekitar 8 orang saksi dari unsur pemerintah provinsi Kepri, dan swasta diagendakan diperiksa dalam perkara ini," ujarnya kembali. Berikut 9 lokasi di 3 Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan penggeledahan oleh KPK:

1. Kota Batam
   • Rumah pihak swasta, Kock Meng
   • Rumah Pejabat Protokol Gubernur Kepri
   • Dua rumah pihak swasta di Batam yang diduga terkait dengan tersangka;
2. Kota Tanjung Pinang
   • Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kepri
   • Rumah Pribadi tersangka BUH (Budi Hartono), Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri
   • Kantor Dinas Lingkungan Hidup
   • Kantor Dinas ESDM
3. Kabupaten Karimun
• Rumah Gubernur Kepri

Dari penggeledahan itu, penyidik KPK mengamankan dokumen.

6. Pemeriksaan di Polresta Barelang

Penyidik KPK melakukan pemeriksaan secara maraton ke pihak pemerintah dan swasta di Polresta Barelang, Batam mulai Rabu (27/7/2019). Delapan pejabat Pemprov Kepri hari ini memenuhi undangan penyidik KPK di Lantai 3 Mapolresta Barelang, Rabu (24/7/2019).

Pemanggilan pejabat di lingkungan pemprov ini masih terkait gratifikasi yang diduga diterima Gubernur Kepri non aktif, Nurdin Basirun. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jumhur Ismail dan Kabiro Hukum Provinsi Kepri, Heri Mukrizal serta beberapa pejabat lainnya saat ini sedang memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK. Selama tiga hari ke depan terdapat 14 pejabat yang dijadwalkan akan diperiksa penyidik KPK. "Hari ini, 8 yang diperiksa, besok 3 dan jumat 3 orang itu dari lingkungan pemprov Kepri saja" ujar Hery.

KPK sedang mengumpulkan keterangan saksi. Mungkinkah akan ada tersangka baru dalam pusaran kasus suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun?(*)

 (tribunbatam.id/setiawan_koe).

 

Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/26/tiga-pengusaha-batam-termasuk-bos-panbil-diperiksa-sebagai-saksi-oleh-kpk-untuk-nurdin-basirun





 







TRIBUNBATAM.id, BATAM - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan terkait kasus suap dan gratifikasi Gubernur Kepri (non-aktif), H Nurdin Basirun, Kamis (25/7/2019). Beberapa orang pun turut dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Tim KPK di Mapolresta Barelang Kota Batam. Satu di antaranya Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Kepri, Syamsuardi.

Setelah dimintai keterangan oleh KPK, tepat pukul 14.50 WIB, Syamsuardi keluar dari ruang pemeriksaan di Lantai 3 Mapolresta Barelang. Keluar dengan membawa sebuah tas, kata pertama yang keluar darinya tidak berkaitan dengan hasil pemberian keterangan kepada KPK. "Kaki saya sakit," ucap Syamsuardi sambil mengeluh. Dia tidak banyak berkomentar dan hanya terus berjalan menuju mobil miliknya.

Juniarto alias Yon, sopir sekaligus ajudan Gubernur Kepri (non aktif) H Nurdin Basirun turun dari ruangan pemeriksaan Mapolresta Barelang Kota Batam, Kamis (25/7/2019). Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksan sejumlah pejabat Pemprov Kepri termasuk Yon sendiri. (TRIBUNBATAM.id/Dipa Nusantara)

Juniarto alias Yon, sopir sekaligus ajudan Gubernur Kepri (non aktif) H Nurdin Basirun turun dari ruangan pemeriksaan Mapolresta Barelang Kota Batam, Kamis (25/7/2019). Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksan sejumlah pejabat Pemprov Kepri termasuk Yon sendiri. (TRIBUNBATAM.id/Dipa Nusantara)

 

 

Sumber :https://batam.tribunnews.com/2019/07/25/usai-diperiksa-kpk-di-mapolresta-barelang-kepala-dpmptsp-kepri-syamsuardi-keluhkan-sakit-kaki

TRIBUNBATAM.id - Bagaimana Prospek Cuaca Hari Ini ya menurut BMKG? Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tentang gelombang tinggi dan Cuaca Buruk di wilayah Indonesia. Peringatan dini yang dikeluarkan BMKG ini berlaku pada Kamis (25/7/2019) hari ini.

Selanjutnya untuk cuaca buruk, jika kemunculan awan gelap (Cumulonimbus) ini terjadi di wilayah-wilayah berikut, dapat menimbulkan angin kencang dan menambah tinggi gelombang.

Peta prakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Indonesia pada Kamis (25/7/2019).

Tinggi Gelombang 0.5 - 1.25 m (Slight Sea) :

-Selat Malaka bagian utara

-Perairan timur Nias - Sibolga

-Selat Sumba bagian timur

-Selat Ombay

-Perairan Kep. Anambas hingga Kep. Natuna

-Laut Natuna bagian utara

-Perairan timur Bintan hingga Kep. Lingga

-Selat Gelasa

-Perairan Bangka - Belitung

-Perairan Kalimantan Barat

-Perairan utara Jawa Barat hingga Jawa Tengah

-Perairan utara Bali hingga Kep. Flores

-Laut Bali

-Selat Bali - Selat Lombok bagian utara

-Laut Sumbawa

-Laut Flores

-Teluk Bone

-Perairan barat Sulawesi Selatan

-Perairan Kep. Sabalana - Kep. Selayar

-Perairan Baubau

-Laut Buru

-Perairan selatan Ambon

-Selat Makassar bagian utara

-Perairan Halmahera

- Perairan utara Papua Barat hingga Papua

-Samudra Pasifik utara Papua Barat hingga Papua

-Selat Malaka bagian tengah

-Perairan utara Sabang

-Perairan Sabang - Banda Aceh

-Perairan barat Aceh

-Perairan timur Kep. Simeulue

-Perairan timur Kep. Mentawai - Padang

-Selat Sape bagian selatan

-Perairan selatan Flores

-Laut Sawu

-Perairan selatan P. Sumba - P. Sawu

-Perairan Kupang – P. Rote

-Laut Timor

-Laut Natuna Utara

-Laut Natuna bagian selatan

-Selat Karimata

-Perairan selatan Kalimantan

-Perairan Kotabaru

-Laut Jawa

-Perairan utara Jawa Timur hingga Kep. Kangean

-Selat Makassar bagian tengah dan selatan

-Perairan Manui Kendari

-Perairan Kep. Sangihe hingga Kep. Talaud

-Laut Maluku Perairan utara Halmahera

-Laut Banda

-Samudra Pasifik utara Halmahera

-Laut Seram

-Perairan Fakfak - Kaimana

-Perairan Kep. Sermata hingga Kep. Tanimbar

-Perairan Kep. Kei - Kep. Aru, Laut Arafuru

Tinggi Gelombang 2.50 - 4.0 m (Rough Sea) :

-Perairan barat Simeulue hingga Kep. Mentawai

-Perairan Enggano – Bengkulu

-Perairan barat Lampung

-Samudra Hindia barat Sumatra

-Selat Sunda bagian selatan

-Selat Bali - Selat Lombok - Selat Alas bagian selatan

-Selat Sumba bagian barat

-Samudra Hindia selatan Jawa hingga NTT

Wilayah yang Terkena Cuaca Buruk Berupa Hujan Lebat Disertai Petir:

-Perairan Riau

-Perairan Kep. Natuna

-Perairan Kalimantan Utara

-Perairan Biak

(Tribunnews.com/Whiesa)

 

Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/25/waspada-bmkg-peringatan-dini-hari-ini-25-juli-2019-gelombang-tinggi-cuaca-buruk-melanda?

 

  Jakarta, 24 Juli 2019. Stabilitas sektor jasa keuangan pada semester I-2019 dalam kondisi terjaga, sejalan dengan kinerja intermediasi sektor jasa keuangan yang positif dan profil risiko lembaga jasa keuangan yang terkendali. Demikian hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan bulan Juli yang digelar Rabu ini di Jakarta.

Beberapa indikator terkini ekonomi global masih mengindikasikan perlambatan. Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur dan pertumbuhan ekspor negara-negara ekonomi utama dunia terpantau masih melambat. Kondisi tersebut semakin meningkatkan ekspektasi pasar untuk kebijakan moneter global yang lebih akomodatif terhadap pertumbuhan, sehingga berdampak pada berkurangnya tekanan likuiditas di pasar keuangan global dan mendorong kembali masuknya arus modal ke pasar emerging markets.

Sejalan dengan perkembangan global tersebut, pasar keuangan domestik mencatatkan kinerja yang positif di semester I-2019. IHSG ditutup pada level 6.358,63 meningkat sebesar 2,65% di paruh pertama 2019 (23 Juli 2019: 6.403,81) (Q2-2019: -1,70% qtq, Juni’19: 2,41% mtm), dengan net buy investor nonresiden sebesar Rp68,80 triliun (Q2-2019 qtq: Rp56,67 triliun, Juni’19: Rp10,96 triliun mtm).

Penguatan juga terjadi di pasar Surat Berharga Negara (SBN), tercermin dari turunnya rata-rata yield SBN sebesar 57,64 bps (Q2-2019: turun 19,67 bps qtq, Juni’19: turun 44,69 bps mtm), dengan investor nonresiden yang mencatatkan net buy sebesar Rp95,50 triliun (Q2-2019: Rp21,63 triliun qtq, Juni’19: Rp39,19 triliun mtm).

Kinerja intermediasi sektor jasa keuangan juga meningkat di semester I -2019. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan meningkat sebesar 7,42% yoy, tertinggi dalam delapan bulan terakhir, didorong oleh meningkatnya pertumbuhan deposito dan giro perbankan.

Pada periode yang sama, asuransi jiwa dan asuransi umum/reasuransi berhasil menghimpun premi masing-masing sebesar Rp85,65 triliun dan Rp50,93 triliun. Di pasar modal, korporasi berhasil menghimpun dana sebesar Rp96,25 triliun (Q2-2019: Rp68,28 triliun qtq, Juni 2019: Rp41,48 triliun mtm), dengan jumlah emiten baru sebanyak 29, dengan 18 (per 22 Juli 2019) rencana penawaran umum di pipeline.

Sektor jasa keuangan juga meneruskan kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan tumbuh stabil pada level 9,92% yoy, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor listrik, air, dan gas, konstruksi, serta pertambangan. Sementara itu, piutang pembiayaan tumbuh sebesar 4,29% yoy, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan pada sektor industri pengolahan, pertambangan, dan rumah tangga.

Dengan adanya penurunan giro wajib minimum dan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia serta masuknya arus modal di pasar keuangan domestik akan dapat meningkatkan pertumbuhan kredit ke depan.

Profil risiko lembaga jasa keuangan juga terjaga pada level yang terkendali. Perbankan mampu menjaga risiko kredit stabil pada level yang rendah, tercermin dari rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,50%, terendah pada posisi akhir Semester-I dalam lima tahun terakhir. 

Sementara itu, rasio Non-Performing Financing (NPF) Perusahaan Pembiayaan stabil pada level 2,82%. Perbankan juga mampu menjaga risiko pasarnya berada pada level yang rendah, tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN) sebesar 2,2%, stabil pada level di bawah ambang batas ketentuan.

Kinerja intermediasi perbankan tersebut didukung dengan likuiditas dan permodalan yang memadai. Indikator likuiditas perbankan masih berada di atas ambang batas ketentuan dengan rasio AL/NCD sebesar 90,09%. Sementara itu, permodalan lembaga jasa keuangan terjaga  stabil pada level yang tinggi. Capital Adequacy Ratio perbankan sebesar 23,18%, dengan Risk-Based Capital industri asuransi umum dan asuransi jiwa masing-masing sebesar 313,5% dan 662,9%, jauh di atas ambang batas ketentuan.

Pada semester I-2019, OJK fokus meningkatkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembiayaan ekonomi nasional dengan telah menerbitkan serangkaian kebijakan untuk meningkatkan potensi pembiayaan dari lembaga jasa keuangan dan memperluas akses investor di pasar keuangan domestik. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, kebijakan OJK difokuskan untuk menjaga profil risiko lembaga jasa keuangan terjaga pada level yang rendah, antara lain melalui penguatan pengawasan perbankan berbasis teknologi informasi.

Pada paruh kedua tahun 2019, OJK akan meneruskan kebijakan dan inisiatif strategis untuk terus mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. OJK juga senantiasa mendorong pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Di tengah belum turunnya ketidakpastian ekonomi global dan tensi perang dagang, OJK senantiasa terus memperkuat koordinasi dengan para stakeholder untuk memitigasi ketidakpastian eksternal yang cukup tinggi dan juga mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan.

OJK juga mengapresiasi kebijakan Bank Indonesia yang terus mendukung penguatan fungsi intermediasi lembaga jasa keuangan, antara lain melalui pelonggaran kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dan penurunan suku bunga kebijakan Bank Indonesia.

OJK senantiasa mengharapkan sinergi yang telah tercipta dapat terus ditingkatkan, baik pada kebijakan yang mendukung kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan, maupun untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- PLN UP3 Tanjung Pinang akan melakukan pemadaman bergilir. Pemadaman tersebut dimulai Kamis (25/07/2019), pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB. Pelaksana harian (Plh) Manager Perencanaan, Silvia Iriani menyampaikan, selama 7 kali, dengan waktu dan hari yang berbeda masih dilakukan pemadaman.

"Mulai Kamis (25/7/2019), Sabtu (27/07/2019), Minggu (28/07/2019), Selasa (30/072019), Rabu (31/07/2019), Kamis (01/08/2019), Sabtu (03/07/2019), Selasa (06/08/2018)," ucap Silvia, Kamis (25/07/2019).Untuk wilayah pemadaman terdapat di beberapa daerah di Tanjung Pinang dan beberapa daerah di Kabupaten Bintan. Silvia menyebutkan, pemadaman bergilir dalam rangka meningkatkan keandalan dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

"Maka dilakukan pekerjaan pemeliharaan jaringan distribusi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya," sebut Silvia.(tribunbatam.id/endra kaputra)




Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/25/tujuh-hari-ke-depan-pln-berlakukan-pemadaman-listrik-bergilir-di-tanjungpinang-dan-bintan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady curhat ke  Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoy yang datang ke Batam sebagai Ketua Pokja IV, Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Kelompok Kerja Penanganan dan Penyelesaian Kasus.

Dalam beberapa kali kesempatan, Edy memang meminta agar Yasonna datang ke Batam dan melihat langsung kondisi yang terjadi. Edy mengeluhkan soal banyaknya invisible authority, otoritas tak terlihat di BatamTak terlihat di permukaan, tetapi sangat mengganggu di tingkat investasi dan ekspor."Saya datang kemari sebagai Ketua Pokja IV untuk penyelesaian masalah investasi dan pengurusan sengketa," kata Yasonna kepada wartawan, Rabu (24/7/2019) di Grand i Hotel. Ia melanjutkan, ada beberapa isu yang harus diselesaikan di Batam.

Baik itu mengenai floating storage unit (FSU), perantauan terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan beberapa lainnya yang berpotensi menghambat investasi. "Kami akan selesaikan persoalan ini, kami sudah mengambil langkah-langkah terkait," ujarnya. Yasonna mengingatkan kembali arahan Presiden RI Joko Widodo. Segala hal yang berpotensi menghambat investasi harus diselesaikan. Apalagi untuk Batam, yang sejak awal diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di wilayah Sumatera.

"Batam sangat dekat dengan Singapura. Jadi persoalan di sini harus diselesaikan," kata mantan anggota DPR RI periode 2004-2009.Iapun mengajak, pengusaha, seluruh lembaga, instansi dan pihak terkait, bergandengan tangan, bersama-sama mendorong Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui investasinya. (tribunbatam.id/dewiharyati)

 

Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/24/terganggu-dengan-persoalan-ini-di-batam-kepala-bp-batam-curhat-ke-menkum-ham

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Selang dua jam setelah jalani pemeriksaan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Provinsi Kepri, Jamhur Ismail, turun dari lantai 3 Mapolresta Barelang untuk jalani ibadah salat, Rabu (24/7/2019) pukul 12.30 WIB.

Saat turun, Jamhur terlihat menggunakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua. Tampil rapi dan mencoba sedikit santai, Jamhur langsung tersenyum kepada awak media saat turun "Sehat," ucapnya menjawab pertanyaan media dengan raut wajah agak letih.

Jamhur mengatakan, saat ini ia hanya diminta memberikan keterangan terkait kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri (non-aktif), Nurdin Basirun. Ia juga mengatakan, untuk proses pemeriksaan, KPK hanya memintai keterangannya serta memeriksa beberapa dokumen. "Kita shalat dulu yok," ucapnya sambil berjalan. (tribunbatam.id/dipanusantara)

 

Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/24/dua-jam-diperiksa-kpk-di-mapolresta-barelang-ini-kata-kadishub-kepri-jamhur-ismail

Batam FM - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) meraup laba bersih sebesar Rp7,63 triliun sepanjang Semester I 2019. Angka tersebut tumbuh tipis yaitu 2,7 persen dari periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar Rp7,44 triliun.

Direktur Keuangan BNI, Anggoro Eko Cahyo, menyebutkan BNI juga mencatat pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih sebesar 1 persen yoy , yaitu dari Rp17,45 triliun pada Semester I 2018 menjadi Rp17,61 triliun pada Semester I 2019.

"Dari keseluruhan pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih, Non Interest Income, dan terjaganya biaya operasional yang tumbuh 7 persen, BNI mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp7,63 triliun pada Semester I 2019 yang tumbuh sebesar 2,7 persen YOY, dari Rp7,44 triliun pada Semester I 2018," kata Anggoro di kantornya, Selasa (23/7).

Selain itu, BNI juga mencatat pertumbuhan Non Interest Income atau fee based income. Di mana pada Semester I 2019 tumbuh 11,6 persen secara year on year (yoy).

"Sebesar 96,5 persen Non Interest Income BNI ditopang oleh recurring fee yang mencatatkan pertumbuhan 16,6 persen yoy menjadi Rp5,2 triliun. Pertumbuhan ini berkontribusi sebesar 21,6 persen terhadap total operating income BNI pada Semester I tahun 2019," jelasnya.

Adapun kenaikan Non Interest Income pada Semester I 2019 didorong oleh kontribusi fee dari segmen business banking, antara lain fee dari trade finance yang tumbuh 15,8 persen, fee sindikasi yang tumbuh 76,5 persen dan fee bank garansi yang tumbuh 1,3 persen.

"Sedangkan sisanya dari pertumbuhan bisnis consumer dan retail antara lain fee pengelolaan kartu debit dengan pertumbuhan 65,3 persen, dan fee bisnis kartu yang tumbuh 12,9 persen," jelasnya.

Dari sisi kualitas aset, NPL Gross BNI tercatat membaik menjadi 1,8 persen pada Semester I 2019 dari periode yang sama di tahun sebelumnya 2,1 persen.

"Credit cost BNI juga menunjukkan perbaikan dengan turun dari 1,7 persen pada Semester I 2018 menjadi 1,4 persen pada Semester I 2019, sementara coverage ratio terus meningkat dari 150,2 persen di Semester I 2018 menjadi 156,5 persen pada akhir Semester I 2019," tutupnya.

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kritik pedas soal impor sampah disampaikan oleh anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Brigjen Pol (Purn) Wenny Warouw. Pria mantan Kapolres Batam. tahun 1991-1993 ini menjelaskan, pemilik sampah jika terbukti tidak bisa serta merta hanya melakukan re-ekspor begitu saja tapi harus diproses. “Dua puluh delapan kontainer harus masuk ke meja hijau. Kan Bea Cukai bilang 28 kontainer mengandung Limbah B3. Ya harus,” katanya di sela-sela kunjungan ke Mapolda Kepri bersama Komisi III DPR RI, Selasa (23/7/2019).

Wenny Warouw menambahkan, pihak Polri, Kejaksaan dan Bea Cukai untuk segera membuat koordinasi penanganan hukum. Juga meminta Bea Cukai, dan Dinas terkait agar transparan kepada publik apa saja yang ada di dalam 28 kontainer yang merupakan bagian dari 49 kontainer yang diimpor, termasuk jenis limbah apa saja. “Jangan sampai muncul hal negatif dari benak publik. Kalau tidak transparan. Bisa duga menduga jadinya. Apakah narkoba isinya atau tidak, kan begitu,” katanya. Hal ini, sebab dari 28 kontainer yang mengandung Limbah B3 itu sebagian kosong, alias isi kontainer kosong atau dikosongkan. Padahal semula, semua kontainer itu berisi. “Kan curiga kita. Kenapa di Batam Saya ini mantan Kapolres Batam. Jadi saya tahu medannya ini. Mohon ini diperjelas ke publik. Tidak boleh hanya impor begitu saja. Harus masuk ke meja hijau,” katanya lagi.

Wenny mengancam, jika tidak rajin aparat yang berkaitan dengan penanganan sampah impor di Batam, maka kasus itu akan dibawa ke Bareskrim Polri dan ke Kementerian Keuangan RI “Kalau gak rajin mereka (pejabat) yang pasti saya bawa ini ke Mabes dan kementerian keuangan,” katanya. (tribunbatam.id/leo halawa)

 

 

Sumber : https://batam.tribunnews.com/2019/07/24/dpr-ri-desak-aparat-batam-kasus-sampah-tercemar-b3-diproses-secara-hukum

Page 3 of 23

Tentang Kami