Live Streaming
Page 3 of 7

Sumber: TRIBUNBATAM.ID

Ada kabar baik bagi para ASN yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Menteri Penyadayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur memastikan THR (Tunjangan Hari Raya) akan diberikan sebelum labaran. Berbeda dengan tahun lalu, THR juga akan diberikan untuk pensiunan. Ada lagi yang membahagiakan PNS yang aktif. Besaran THR mereka akan lebih besar dibanding THR Lalu.Asman mengungkapkan rencananya, pencairan THR tersebut dilakukan sebelum lebaran atau hari raya Idulfitri 2018 yang jatuh pada 15-16 Juni 2018. Waktu pencairan THR ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya.Lebih lanjut Asman mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait dengan pencairan THR dan gaji ke-13 ini.

Sumber: TRIBUNBATAM.ID

Setelah sempat ditunda, sidang tuntutan kasus pungli Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan terdakwa Dendi Purnomo kembali dilaksanakan. Jaksa penuntut Kejati Kepri menuntut terdakwa hukuman penjara selama 15 bulan. Sekitar pukul 14 .00 WIB, Dendi datang menggunakan mobil tahanan Kejati Kepri. Tak lama menyusul JPU yang akan membacakan tuntutan. Menggunakan baju batik lengan bercorak hitam kolaborasi kuning ini, ia nampak tenang.

Sesekali ia menyapa orang-orang yang dikenalinya Di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang. Keluarga pun nampak setia menunggu Dendi. Pada kesempatan sidang sebelumnya ia juga selalu ditemani oleh anak istri dan kerabat dekatnya.Selain tuntutan tersebut Dendi juga dikenakan denda Rp 50 juta dan subsider 1 satu bulan penjara. Dalam tuntutannya, Dendi dinyatakan bersalah setelah terbukti dalam fakta persidangan dan keterangan para saksi

Dendi menerima uang senilai Rp 25 juta dari Amirudin Direktur PT Telaga Biru dalam pengurusan berita acara pembuatan tank cleaning yang diajukan Amirudin kepada DLH kota Batam. Pekan depan Dendi pun akan menggunakan haknya untuk mengajukan pledoi. Kasus ini merupakan Operasi Tangkap Tangan Polda Kepri kepada dua orang Dendi Purnomo dan Amirudin di rumah Dendi Purnomo yang berada di kota Batam.

Sumber: KOMPAS.com

Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kekecewaannya sehubungan dengan lelang atas kapal asing pencuri ikan, yang dibanderol dengan harga murah. Pekan lalu, Kejari Batam melelang dua kapal asing pencuri ikan yakni Seroja asal Vietnam dan PKFB 1089 asal Malaysia. Dalam lelang, limit harga kapal PKFB 1089 dipatok Rp 170 juta dan Seroja Rp 232,8 juta. Setelah lelang, kapal Seroja laku dengan harga Rp 233,8 juta dan kapal PKBF 1089 dilepas Rp 173.899.000. Atas penjualan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara tidak langsung menyatakan ketidakpuasannya. Seorang pejabat di kementerian tersebut bahkan mengungkapkan harga kapal seharusnya bisa mencapai Rp 1 miliar.

Menanggapi penjualan tersebut, Menteri Susi mengungkapkan bahwa harga jual tidak sesuai dengan ekspektasi, karena terlalu murah. Bahkan, dia menyebut ada indikasi adanya moral hazzard atas penjualan dua kapal itu. Dia menyebut moral hazzard, lantaran ada informasi yang menyebutkan bahwa kapal ikan yang dilelang itu akan dibawa ke negara asalnya. Kasubbag Pembinaan Kejari Batam Hasbi Kurniawan mengatakan proses lelang kedua kapal tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Sebab setiap peserta yang mengikuti lelang melakukan pendaftaran secara online melalui website resmi KPKNL Batam.

Dari data yang dipaparkan, untuk kapal Seroja, terdapat sejumlah peminat di antaranya Gerson Panjaitan, Heng A Cuang, dan Marina Silaban dengan nilai taksiran Rp 232,8 juta. Sementara untuk kapal PKFB 1089, peminatnya adalah Heng A Cuang, Marina Silaban, dan Tan Bong Hong dengan nilai taksiran Rp 171 juta. Hasbi menambahkan selain kedua kapal itu, juga ada satu kapal tugbot yang juga dilelang secara bersamaan yakni Eskalante dengan nilai taksir Rp 94 juta.

Sumber: batampos.co.id

Langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di hampir seluruh SPBU di Batam mendapat tanggapan dan kecaman dari beberapa pihak. Tak terkecuali dari Komisi II DPRD Batam. Menurut anggota Komisi II DPRD Batam, Salon Simatupang, langkanya BBM jenis premium di SPBU se-Batam merupakan tanggung jawab mutlak pihak Pertamina selaku kepanjangan dari pemerintah terkait BBM.

Salon juga meminta transparansi pihak Pertamina, berapa sesungguhnya kuota pasokan BBM bersubsidi jenis premium untuk kebutuhan masyarakat Batam.Masih kata Salon, saat ini Pertamina mengklaim bahwa masyarakat sudah pada sadar dan beralih dari menggunakan BBM premium ke pertalite, hal itu patut dipertanyakan.Sementara Humas Pertamina Sumbagut, Rudi dalam pesan singkatnya menampik adanya kelangkaan dan pengurangan pasokan BBM jenis premium di Batam.

Menurutnya penyaluran BBM jenis premium di SPBU se-Batam sudah dilakukan Pertamina sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rudi mengklaim seharusnya tak ada lagi kelangkaan premium di SPBU. Rudi juga menegaskan, menggunakan BBM pertalite diklaimnya lebih irit dibandingkan dengan BBM premium. Hal tersebut, lanjutnya, perlu dukungan dari semua pihak untuk mengedukasi masyarakat selaku konsumen agar lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan BBM berkualitas.

Sumber: Sumbar.antaranews.com

Sejumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) binaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap menyediakan 20 ton beras sebulan untuk memenuhi kebutuhan Kota Batam, Kepulauan Riau sesuai kesepakatan dua daerah, kata Kepala Biro Perekonomian, Heri Nofiardi. Perjanjian kerja sama itu mengatur ketersediaan beras setiap bulan, sistem pembayaran dan mekanisme penyaluran yang akan digunakan.Rencananya pengiriman beras ke Batam itu menggunakan transportasi udara dari Bandara Internasional Minangkabau. Opsi itu dipertimbangkan karena biaya yang lebih kecil dibandingkan pengiriman lewat darat. Pemerintah Kota Batam dan Provinsi Sumbar bersama akan menyurati maskapai penerbangan rute Batam-Padang agar mau mempertimbangkan kompensasi dalam pengiriman beras itu, karena akan dilakukan secara kontiniu setiap bulan.

Sumbar akan melibatkan BUMD, kemungkinan PT Grafika untuk mengkoordinasikan pedagang dan Gapoktan yang akan menjadi bahagian dari kerjasama dalam penyaluran beras dari Sumbar ke Batam. Selain beras kerja sama bisa diperluas pada bidang penyediaan pangan, distribusi barang dan jasa dan pengembangan kepariwisataan. Kerja sama dua daerah akan saling menguntungkan karena di Sumbar selalu terjadi surplus beras sementara di Batam, beras menjadi salah satu penyebab inflasi.

Sumber: Batampos.co.id
Kepala Dinkes (Dinas Kesehatan) Kota Batam Didi Kusumarjadi terus berusaha meningkatkan pelayanan puskesmas di Batam, bahkan ia menyampaikan ia sampai memberikan hukuman pada kepala puskesmas yang tidak menjalankan program-program Dinkes di wilayah mereka masing-masing. Termasuk edukasi kepada masyarakat perihal pentingnya gizi untuk anak-anak. Didi melanjutkan, apa yang menimpa Vania bocah yang belum genap satu tahun itu sejatinya merupakan kasus baru yang memang menjadi perhatian serius untuk dicari solusinya segera. Kasus Vania berakar dari ketidaktahuan ibunya bahwa diusinya yang baru berjalan dua bulan, Vania tidak boleh diberikan susu kental manis.

Untuk melakukan pencegahan agar kasus ini tidak lagi terjadi, kaser posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diharapkan bisa melakukan sosialisasi lebih gencar lagi.Dengan begitu, warga yang cenderung acuh terhadap himbauan kesehatan dan pengetahuan gizi anak ini tahu betapa pentingnya menjaga asupan gizi untuk anak-anak mereka. Kalaupun tidak, mereka setidaknya bisa menghindari hal-hal yang akan membuat anak-anak mereka mengalami gangguan kesehatan.Sejauh ini, Didi mengungkapkan Dinkes Batam cukup maksimal dalam upaya menjalankan tugasnya di lapangan. Hal ini ditandai dengan sebaran petugas yang sudah ada di tiap kampung di Batam.Hal ini memudahkan koordinasi lanjutan untuk dilakukannya tindakkan medis terhadap pasien-pasien yang harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Sumber: FAJAR.CO.ID

Seribu pekerja di Batam terancam menganggur dalam waktu dekat. Artinya, akan ada penambahan jumlah pengangguran di Kota Batam. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sayakirti, mengaku dapat laporan akan adanya satu perusahaan yang mengurangi tenaga kerja mereka. Dari jumlah 1200 karyawan akan dikurangi menjadi 200 pekerja. Menurut dia, 1000 pekerja yang terancam menganggur itu merupakan karyawan kontrak. Perusahaan terpaksa tak memperpanjang kontrak lantaran sepi orderan hingga akhir tahun.

Disinggung nama perusahaan yang akan mengurangi 1000 tenaga kontrak tersebut, Rudi enggan menyampaikan. Namun menurutnya, perusahaan bergerak di bidang elektronik. Meski banyak mengurangi tenaga kontrak, Rudi yakin perusahaan akan tetap beroperasi hingga tahun depan. Sebab, perusahaan tersebut masih punya orderan hingga bulan Maret 2019.Perusahaan juga menjelaskan akan kembali merekrut karyawan jika mereka kembali dapat orderan. Sejak awal tahun ia baru mendapat laporan satu perusahaan yang mengurangi tenaga kontrak dalam jumlah banyak. Ia berharap itu laporan terakhir.Diketahui tahun lalu, hampir 100 perusahaan mulai kecil hingga besar di Batam tutup. Bahkan dari data Disnaker mencatat sekitar 24 ribu lebih pengangguran di Batam.

Sumber:batampos.co.id
Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dilaksanakan serentak tidak lama lagi. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri telah mempersiapkan segalah sesuatu untuk menyambut pelaksaan UN itu. Kadisdik Kepri Arifin Nasir menuturkan, total ada 224 SMA/MA yang ada di Kepri. Dari jumlah tersebut 60 persen diantaranya akan menerabkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sedangkan40 persen lainnya masih UNBKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil). Untuk sekolah yang akan menerapkan UNBK kata Arifin, sudah dalam keadaan siap. Dalam arti bahwa peserta UNBK ataupun pihak sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatu agar pelaksanaan UNBK berjalan dengan lancar nantinya.

Peneraban sistem UNBK di Kepri diakui Arifin memang belum merata sebab masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai baik komputer ataupun jaringan. SMAN 5 Batam di Sagulung misalkan, memasuki tahun kedua pelaksanaan UNBK, sebanyak 475 peserta UNBK dijadwalkan mengikuti UNBK di gedung SMKN I Batam. Itu karena sekolah yang dikepalai oleh Bahtiar itu belum memiliki fasilitas penunjang yang lengkap.

Sementara SMA/MA lainnya yang masuk dalam kategori 40 persen yang melaksankan UNBKP diakui Arifin memang belum bisa menerapkan UNBK karena benar-benar belum memiliki fasilitas UNBK. Meskipun demikian Arifin menjamin jika pelaksaan UNBKP di Kepri baik tingkat SMK ataupun SMA akan berjalan lancar seperti biasanya. Dia juga menjamin bahwa soal UNBKP siswa tidak bocor ataupun mengalami kendala teknis lainnya.

Sumber: Sindobatam.com

DPRD Batam mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan peraturan mempermudah perizinan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) yang akan bekerja di Indonesia. Tapi pengawasan di daerah masih lemah, sehingga program pemerintah pusat tidak berjalan dan merugikan pekerja lokal.Menurut anggota Komisi IV DPRD Batam, Aman,  pekerja lokal juga harus dituntut untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki agar bisa bersaing dengan pekerja asing. Menurut dia, kebijakan nasional ini tidak diawasi secara maksimal di daerah. Salah satunya di kawasan industri Mukakuning yang masih banyak memperkerjakan TKA dibandingkan pekerja lokal. Disinggung soal jumlah TKA di Batam, Aman mengaku tidak mengetahuinya. Dia mengatakan, data TKA berada di komisi II.

Sumber: batampos.co.id

Sebanyak 46 jabatan eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kosong. Untuk itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta para pejabat yang kini tidak memiliki jabatan untuk mengumpulkan data ke Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) untuk ditempatkan di jabatan yang kini kosong. Kepala BKP SDM, M Sahir mengatakan hingga sudah ada 28 pejabat yang menyampaikan keinginan untuk ditempatkan di posisi-posisi yang kosong.

Ia mengatakan, rata-rata posisi yang kosong berada di hinterland yakni dengan jumlah 37 posisi dan tersebar di Kecamatan Belakangpadang dan Galang. Artinya hanya sembilan di mainland. Ia mengatakan, walau belum memiliki data jumlah pasti pejabat eselon IV yang nonjob ditambahlagi banyaknya eks eks Rumah Sakait Umum Daerah Embung Fatimah. Untuk diketahui, beberapa waktu lalu rumah sakit plat merah ini disorot Badan pemeriksa Keuangan, salah satu pointnya yakni pergantian komposisi pejabat untuk posisi tertentu.

Ia mengklaim, kini pihaknya tengah gencar melakukan pemerataan penugasan hingga ke hinterland, pejabat tidak seharusnya ingin bertugas di pusat kota. Bertugas di hinterland, ia yakini dapat menambah pengalaman aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat. Penempatan disesuaikan dengan latar belakang kemampuan aparatur.Sementara itu, Wali Kota Batam Muhamamd Rudi mengatakan jabatan yang kosong cukup banyak dan harus diisi. Ia mengaku memberikan kesempatan kembali pada beberapa pejabat yang tidak memiliki jabatan termasuk yang pernah melakukan kesalahan, namun tidak diperkenankan memegang jabatan yang berkaitan dengan keuangan.

Page 3 of 7

Tentang Kami