Live Streaming
Page 2 of 14

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Kepala Badan Pengusahaan Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menghadiri acara silaturahmi dan halal bihalal keluarga besar mantan warga Batam di Jakarta, biasa disebut OBAMA (Orang Batam Lama), bertempat di Kuningan Guest House Jakarta. Pada kesempatan itu, Lukita menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran paguyuban mantan warga Batam di Jakarta, atas pengabdian dan kinerja yang telah ditorehkan selama ini. Kemajuan pembangunan Kota Batam tak lepas dari campur tangan OBAMA yang tentu sempat mengabdi dan menorehkan karya dalam merintis pembangunan Kota Batam selama ini.

Dikatakan, mantan warga Batam di Jakarta ini bukanlah “mantan”, melainkan keluarga besar BP Batam. Lukita meyakini menjaga hubungan silaturahmi yang kokoh dapat menjadi kekuatan dalam rangka membangun kehidupan di masa depan yang lebih cerah khususnya bagi kota Batam.Tak lupa ia juga meminta dukungan untuk melanjutkan estafet pembangunan kota Batam dan membawa Batam pada perubahan yang lebih baik lagi. Ketua Paguyuban Mustofa Widjaja yang juga merupakan mantan Kepala BP Batam ke-6 menyampaikan, bahwa paguyuban mantan warga Batam di Jakarta akan terus memberikan dukungan bagi kelanjutan pembangunan Batam. Dirinya juga siap apabila OBAMA diperlukan ide dan gagasannya, khususnya bagi pengembangan dan kemajuan Batam ke depan.

 

Sumber: Sindobatam.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menemukan adanya kelebihan bayar Rp248 juta untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Batam selama 4 bulan, Mei-Agustus 2017. Uang itu wajib dikembalikan ke kas daerah. Kekhawatiran Udin Sihaloho akhirnya terbukti. Anggota Badan Anggaran DPRD Batam itu meminta rekan-rekannya mengikuti saja rekomendasi Gubernur Kepri agar mengoreksi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Batam yang dianggap lebih besar dibandingkan anggota DPRD Kepri.

Hal terebut pernah juga disampaikan oleh udin ia menghimbau untuk setiap angggota mengikuti rekomendasinya, karena bisa saja, setelah anggota tidak menjabat dipernitahkan mengembalikan kelebihan uang. Sepanjang 2017, anggota DPRD Batam memang mendapatkan tunjangan perumahan yang besar. Ketua DPRD mendapatkan Rp23 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp21 juta dan anggota DPRD mendapatkan Rp19 juta per bulan. Tunjangan itu diterima lewat Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Batam.

Tunjangan itu kemudian dikoreksi Gubernur Kepri karena ternyata besarnya melebihi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Ketua DPRD Kepri misalnya, hanya mendapatkan Rp19 juta per bulan, sama dengan yang didapatkan anggota DPRD Batam, per Mei 2017. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya menerbitkan peraturan kedua, Perwako 67/2017, September 2017. Hasil koreksinya, tunjangan perumahan ketua DPRD dan anggota DPRD Batam dikurangi Rp100 ribu dari tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Ketua mendapatkan Rp18,9 juta, wakil ketua mendapatkan Rp16,9 juta, dan anggota mendapatkan Rp14,9 juta per bulan.

Masalah tunjangan ini ternyata tak berhenti di situ. Lewat audit APBD Batam 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri meminta pimpinan dan DPRD Batam mengembalikan kelebihan bayar itu. BPK menyebut, meski perubahan baru terjadi September, anggota DPRD Batam harus mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan karena pembayaran tunjangan perumahan untuk DPRD Kepri yang lebih kecil dari DPRD Batam sudah berlaku sejak Mei 2017.Jadinya, BPK menghitung kelebihan bayar selama empat bulan, per Mei-Agustus 2017. Jika dihitung rata-rata, pimpinan dan anggota DPRD Batam menikmati kelebihan bayar Rp4 juta selama empat bulan atau Rp16 juta per orang. Dikalikan 50 orang, totalnya Rp248 juta.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam melangsungkan rapat  di lantai 3 Gedung Bank Indonesia Perwakilan Kepri. Hadir dalam rapat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Batam, Kadin, Apindo dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kepri dipimpin Sekdako Batam yang merangkap sebagai Ketua TPID Kota Batam, Jefridin. Rapat membahas tingginya harga pangan di Kota Batam, salah satunya perihal kabar melambungnya harga telur dan daging ayam.

Hasilnya, kenaikkan harga telur ayam lebih disebabkan harga pakannya yang naik. Selain itu, faktor lainnya yakni harga bibit ayam dan tingginya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar serta pengaruh cuaca. Solusinya, terang Jefridin, pemerintah daerah akan meningkatkan pengawasan, salah satunya oleh Satgas Pangan Polda Kepri untuk mengantisipasi adanya permainan harga di tingkat distributor dan pedagang. Sementara itu, Ketua Kadin Kota Batam, Jadi Rajagukguk mengusulkan untuk membuka impor tidak hanya telur tapi juga barang-barang kebutuhan seperti sembako.

Rajagukguk juga menghimbau kepada pedagang jangan menaikkan harga di luar ketentuan. Tim Satgas Pangan, Jadi minta harus berkonsultasi serta berkoordinasi dengan para pedagang sehingga tidak timbul ketidaknyamanan kepada pedagang.Kadisperindag, Zarefriadi mengatakan, akan segera menggelar sidak ke lapangan. Zarefriadi mewanti-wanti jangan ada pedagang yang menyalahi aturan karena pihaknya tidak akan segan-segan menjatuhkan sanksi.

 

Sumber: batampos.co.id

Fasilitas pendaftaran online untuk poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah pasien rawat jalan cenderung masih memilih pendaftaran manual ketimbang aplikasi daftar online tersebut. Ini diakui oleh Direktur RSUD Batam Ani Dewiyana yang menuturkan, sejak aplikasi tersebut diluncurkan beberapa bulan yang lalu pendaftaran manual masih mendominasi sistem pendaftaran pasien rawat jalan di RSUD.

Aplikasi daftar online yang telah diluncurkan itu tidak sebatas menggunakan website ataupun WhatsAPP tapi juga bisa melalui Short Massage Service (SMS) biasa, yang tidak harus menggunakan ponsel pintar atau android dan sejenisnya. Untuk mendapatkan layanan daftar online ini, pasien cukup kirim pesan melalui Short Massage Service (SMS) atau WhatsApp ke nomor 08117738001 maka petugas akan membalas jadwal berobat sang calon pasien. Pendaftaran via aplikasi online ini harus dilakukan dua hari sebelum berobat. Ini bertujuan untuk memudahkan petugas mengatur jadwal berobat pasien. Untuk itu kepada segenap masyarakat Batam, Ani berharap agar kedepannya memanfaatkan aplikasi online itu jika ingin berobat ke RSUD.

Sumber: batampos.co.id

Rencana pembangunan Balai Latih Kerja (BLK) oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Batam sepertinya belum terwujud tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam, Rudi Sakyakirti. Ia menjelaskan batalnya rencana pembangunan BLK ini baru saja diterima melalui surat yang dikirimkan oleh pusat. Rudi mengungkapkan perihal ditundanya pembangunan BLK ini belum diketahui secara pasti. Namun dari surat yang diterima pembangunan tidak akan dilaksanakan tahun ini.

Sebelumnya, pusat berencana menbangun BLK di Tanjunggundap, Sagulung. Tahap awal Kemenaker menggelontorkan dana 15 miliar untuk pembangunan gedung BLK aviasi dan kemaritiman tersebut. Ia berharap pembangunan BLK ini bisa tetap terealisasi meskipun tidak dalam waktu dekat ini. Sebab ia menilai sebagai kota industri Batam harus memiliki BLK untuk mempersiapkan pencari kerja dalam menghadapi dunia kerja. Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam sudah menyiapkan lahan seluas lima hektar untuk pembangunan BLK tersebut. Saat ini lahan sudah dalam tahap penyelesaian dokumen bersama BP Batam.

 

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Calon Jamaah haji asal Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk musim haji 2018 akan diberangkatkan dalam tiga kelompok terbang melalui Embarkasi Hang Nadim Batam, yaitu Kloter 1, 19 dan 27. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Erizal Abdullah, Jamaah haji Kota Batam berada di Kloter 1 yang berangkat 18 Juli sebanyak 40 orang, Kloter 2 yang berangkat 6 Agustus sebanyak 177 orang dan Kloter 3 yang berangkat 14 Agustus sebanyak 370 orang. Calon jamaah haji terdiri dari 260 laki-laki dan 327 perempuan. Calon haji termuda berusia 31 tahun dan tertua 78 tahun. Erizal memastikan prosedur calon jamaah haji sudah siap, tinggal menunggu waktu keberangkatannya.

Ia juga mencatat 27 orang calon jemaah haji Batam mutasi keluar dan tujuh jemaah mutasi masuk karena berbagai alasan. Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi melepas 587 calon jamaah haji Kota Batam untuk menunaikan ibadah haji pada 1439 H/2018 dengan prosesi tepuk tepung tawar. Dalam sambutannya, Wali Kota meminta calon jamaah haji menjaga kesehatan dan fokus pada pelaksanaan ibadah, tidak perlu memikirkan hal lain, termasuk keluarga yang ditinggal. Wali Kota juga menitipkan jamaah lanjut usia kepada yang muda. Ia berpesan, agar jamaah muda mengutamakan yang tua, baik di penginapan, makan, maupun transportasi. Perwakilan calon jemaah haji, Anwar Ujang, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam yang melepas jamaah. Kepada sesama jamaah, ia mengajak untuk mendoakan pemimpin dan Kota Batam saat berada di tanah suci nanti, agar Batam tetap aman, terus maju, hingga sejahtera masyarakatnya.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Dinas Pendidikan Kota Batam akan melapor kepada Wali Kota Batam soal terjaringnya Ketua Komite SMPN 10 Batam berikut staf honore dan administrasi di sekolah bersangkutan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan menyampaikan, sangat menyayangkan perbuatan oknum komite sekolah SMPN 10 Sei Panas dan pihak terkait lainya tersebut, karena sudah mencoreng nama baik dunia Pendidikan Batam. Selain itu, Wali Kota Batam dan juga Dinas Pendidikan Kota Batam sekolah di beberapa kecamatan sudah sering mengingatkan hal hal tersebut jangan sampai terjadi.

Dia juga mengingatkan, agar setiap kepala sekolah berhati-hati terkait dengan masalah-masalah uang dan pungli. Masih Hendri, kemudian terkait dengan kasus ini, artinya itu memang sudah diketahui kepolisian dan kejadiannya aktual nya sudah diketahui. Hendri juga mengakui, bahwa terkait kasus yang dialami komite sekolah, guru honor dan staf admin SMPN 10 Batam tersebut akan tetap diberikan sanksi. Namun Dinas Pendidikan Batam belum bisa ambil kesimpulan dan keputusan terhadap sangsi nasib yang diduga terjaring OTT tersebut.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang mengadakan acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Acara tersebut diikuti 3.462 siswa baru SMPN se-Kota Tanjungpinang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Dadang AG mengatakan acara MPLS gabungan tersebut baru kali pertama dilaksanakan. Siswa selama tiga hari dilaksanakan. Materi yang kita tekankan selama MPLS tersebut yakni pendidikan karakter. Selain itu MPLS juga dilaksanakan agar siswa lebih mengenal lingkungannya.Oleh karena itu MPLS gabungan hanya dilaksanakan sehari. Selanjutnya diserahkan ke kepala sekolah masing-masing.Menurutnya juga bahwa MPLS ini tidak mengenal kata plonco dan tindakan disiplin berlebihan. Meskipun di sekolah masing-masing yang melaksanakan OSIS tapi tetap diawasi guru.

Sumber: kumparan.com

Asosiasi Pengusaha Kepri akan melakukan uji materil terhadap Upah Minimum Sektoral (UMSK). Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Kepri tentang UMSK  dinilai tidak berkeadilan. MenurutKetua Kadin Kepri, Maaruf Maulana permasalahan upah sektoral ini akan menjadi hambatan bagi investasi di Kota Batam.  Sedangkan Direktur Satnusa Persada, Abidin Hasibuan, Ia mengakui ada lima sektoral yang digolongkan dalam upah sektoral, namun menurutnya yang menjadi masalah merupakan sektoral yang seharusnya dimasukkan di dalam UMSK, ia mengatakan Golongan migas, kimia, lepas pantai, peternakan, kuli bangunan, tidak msalah untuk dinaikan upahnya, tapi sektor elektronik duduk di ruangan ber-ac dan minim resiko, "jadi UMSK dciptakan untuk siapa?” katanya. Ia menduga keputusan yang dikeluarkan Gubernur dan rekomendasi dari Wali Kota Batam tentang UMSK mengandung unsur politis.

Sumber: Metrobatam.com

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah zonasi,  belum ada sekolah yang mengajukan penambahan rombongan belajar. Begitu juga untuk empat sekolah rujukan yang proses PPDB-nya sudah selesai akhir pekan lalu.Tapi ia berharap orangtua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Sebab jika hanya mengandalkan sekolah negeri, tidak akan dapat menampung seluruh anak usia sekolah di Batam, terkait dengan Sistem zonasi beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya,  menguntungkan orangtua. Anak-anak mereka dapat bersekolah di dekat lingkungan tempat tinggal. Hal senada diungkapkan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. Ia berharap orangtua calon siswa tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.

Page 2 of 14

Tentang Kami