Live Streaming
Page 10 of 18

Sumber: batampos.co.id

Badan Narkotika Nasional Kota Batam menggelar tes urine terhadap pegawai yang ada di sekretariat DPRD Kota Batam, Dari sekitar 210 yang ikut tes urin, satu orang dipastikan positif narkoba. Menurut  Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Batam ada tiga orang yang sempat terindikasi positif. Tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, hanya ada satu yang positif narkoba dan menjadi korban pengguna narkoba, Sementara dua orang pegawai lainnya sebelum menjalani tes urin kepada petugas BNN mengaku mengkonsumsi obat-obatan.

Ucok menambahkan, satu orang petugas yang positif narkoba tersebut masih akan terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selanjutnya, pihak BNNK akan menyurati Pemko Batam terkait hasil tes tersebut. Sebelum melakukan tes urine di DPRD Kota Batam, BNN Kota Batam juga sudah menggelar beberapa kali tes urin di OPD lainnya. Dan beberapa di antaranya juga positif narkoba. Sementara itu, Kabaghumas dan Protokol Pemko Batam, Yudi Admaji mengakui BNN dan Pemko sudah beberapa kali menggelar tres urine pegawai. Ini sebagai langkah untuk menghindari adanya pegawai yang terjerat narkoba.

Sumber: http://sindobatam.com/

Pernah paling rendah di Sumatera pada Triwulan I 2017, ekonomi Kepri kini tumbuh 4,47 persen di Triwulan I 2018. Secara nasional dari 34 provinsi, peringkat Kepri naik dari posisi 33 ke posisi 29. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Zunadi mengatakan, pertumbuhan ekononomi Kepri ini masih didominasi oleh tiga struktur ekonomi yakni, kategori industri pengolahan, kontruksi, dan pertambangan dan penggalian. Industri pengolahan memberi andil sebesar 1,65 persen. Itu andil yang terbesar dalam meningkatkan ekonomi Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I-2018 ini jauh lebih baik bila dibanding dengan priode yang sama pada triwulan I-2017 lalu. Di Triwulan I-2017 hanya tumbuh sebesar 2,02 persen, sedangkan tahun ini 4,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi itu juga mendongkrak peringkat Kepri secara nasional. Pernah ada di posisi 33 dari 34 provinsi, kini naik 4 peringkat di posisi 29. Dan dalam lingkup regional, Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRD) Provinsi Kepri memberikan kontribusi sebesar 7,85 persen terhadap PDRB untuk lingkup Pulau Sumatera. Namun, bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan IV-2017 lalu, pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I 2018 turun 0,93 persen. Kategori yang mengalami penurunan terdalam adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, yaitu -23,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam dari sektor pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -71,88 persen.

Sumber: sindobatam.com/

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018 yang akan diharmonisasikan. Ada lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas semester satu yang belum dibahas. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho mengatakan Hingga kini belum ada satupun yang masuk, padahal paling lambat Juni nanti semuanya sudah selesai diharmonisasi. Adapun kelima Ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan Perda No.4/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Perda No.6/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, perubahan atas Perda No.8/2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi tertentu serta perubahan Perda No.12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Ombudsman Perwakilan Kepri membuka pendaftaran untuk kepala perwakilannya. Waktu pendaftaran akan berakhir pada 11 Mei 2018 mendatang. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Achmad Irham Syatria mengatakan selama ini sudah ada 11 calon yang mendaftar. Menurut Achmad  beberapa Kriterianya antara lain para calon harus berijazah sarjana dan tidak harus sarjana hukum. Itu secara umum, Achmad juga meminta para calon untuk melengkapi syarat-syarat khususnya. Semua syarat tersebut bisa dilihat pada alamat website ombudsman.co.id.

Sumber: RMOL.co

Penurunan kebutuhan energi di Batam terjadi karena banyak pabrik atau industri yang sudah tutup. Salah satunya industri yang melakukan penutupan adalah docking atau perkapalan. Begitu kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Herman mengatakan PLN di Batam yang dulu tumbuh antara 7 sampai 8 persen, sekarang pertumbuhannya hanya 1,7 persen. Untuk gas di PGN yang biasa tumbuh mencapai 3 sampai 4 persen juga mengalami penurunan sekitar 1 sampai 2 persen. Politisi Demokrat ini pun meminta agar perhitungan kebutuhan energi bisa dilakukan lebih tepat. Jangan sampai daerah yang secara linear terjadi penurunan, tetapi kuotanya dialokasikan sebesar kuota pada waktu kebutuhannya memuncak.

Sumber: ANTARANews.com

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan total anggaran Rp64,7 miliar dari Dana Alokasi Khusus 2019 untuk 19 kegiatan pembangunan di pulau-pulau penyangga. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, di Batam pada Senin menyatakan dari 19 kegiatan yang diajukan dalam DAK 2019, di antaranya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lima lokasi. Kemudian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di 12 lokasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di dua lokasi.Pembangunan itu di antaranya dilaksanakan di Pulau Labu, Boyan, Banun, Karas, Kasam, Kasu, Sembulang, Bulang Lintang, Jolo, Temoyong, Lance, Cengkui, Buluh, Terong, dan Belakangpadang.

Pada 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp21,3 miliar DAK untuk pembangunan SPAM dan SPALD melalui Dinas CKTR Batam.Lokasi pembangunan SPAM di antaranya di Tanjunggundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Pulau Geranting Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakangpadang, dan Rempang Cate Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang. Sedangkan SPALD dibangun di Kelurahan Kasu dan Sekanak Raya Kecamatan Belakangpadang, serta Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa.Ia mengatakan, untuk tahun depan, pihaknya masih konsentrasi pada penyediaan air bersih di pulau penyangga melalui pembangunan SPAM dan SPALD.Hingga saat ini, akses air bersih warga pulau penyangga masih sekitar 20 persen, sementara untuk warga pulau utama sudah mencapai 96 persen.

Sumber: batampos.co.id

Menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, Dinas Kesehatan Kota Batam membentuk tim monitoring jajanan berbuka atau yang lebih dikenal dengan takjil. Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan tim nanti melibatkan petugas dari masing-masing puskesmas yang ada di kecamatan. Ia menjelaskan momen puasa sering dimanfaatkan oknum pedagang untuk meraih keuntungan yang berlipat, namun mengabaikan unsur kesehatan. Tim yang akan dibentuk ini akan langsung turun tepat hari pertama puasa. Pengecekan dengan mengambil beberapa sampel makanan yang menjadi suughan berbuka puas. Mantan Direktur RSUP Kepri ini mengungkapkan makanyan yang menjadi perhatian adalah makanan yang memiliki warna yang mencolok. Nanti pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Makanan dan Obat terkait sidak takjil ini. Tahun lalu, Dinkes menemukan jajanan buka puasa yang terindikas mengandung rodamin atau pewarna pakaian. Untuk itu, pria yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini, berharap pedagang juga memperhatikan bahan makanan yang akan digunakan.

Sumber: batampos.co.id

Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera membahas permintaan Pemko Batam terkait keringanan uang bulanan di sekolah swasta. Ia sudah meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan untuk mengundang kepala yayasan swasta untuk bertemu dan membahas keringanan SPP ini. Walikota juga berkata yang akan diundang adalah pemilik yayasan tsb Agar SPP bisa diberi keringanan sehingga siswa yang tak tertampung di negeri nanti bisa bersekolah di swasta tanpa memikirkan uang SPP yang mahal, Ia mengungkapkan selama ini, Pemko Batam juga turut membantu sekolah swasta dengan memberikan insentif kepada guru swasta. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan sekolah swasta di Batam ada 200 lebih untuk tingkat SD, dan 84 SMP swasta. Minggu depan pihaknya akan mencoba untuk mengundang pemilik yayasan untuk membahas hal ini. Keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri membuat peran swsta sangat dibutuhkan.

Sumber: KOMPAS.com

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam mengaku pasokan pangan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjelang Ramadan hingga lebaran aman. Kepala Dinas Ketahana Pangan Kota Batam, Mardanis mengatakan, masyarakat Batam tidak perlu cemas dengan menipisya stok pangan di Batam. Sebab stok pangan seperti beras, telor, gula dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan aman hingga lebaran nanti, ia juga mengatakan Jika ada stok yang habis, berarti ada oknum pengusaha yang bermain, seperti melakukan penimbunan atau hal lainnya, ia juga mengatakan Bahkan untuk antisipasi hal-hal yang tak dinginkan, kami impor beras dari Thailand sebanyak 1.000 ton melalui Bulog, Beras itu untuk jaga-jaga saja, mana tahu tingkat konsumsi bertambah. Setidaknya Batam akan memiliki banyak stok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan, harga jual beras di Batam sangat tinggi. Bahkan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 9.950 per kg untuk beras medium, dan Rp 13.300 per kg untuk beras premium, menurutnyaTingginya harga jual beras di Batam dikarenakan banyak faktor, Faktor tersebut di antaranya, Batam bukan daerah penghasil beras. Kemudian letak geografis Batam terbilang cukup panjang sehingga biaya transportasinya cukup tinggi.

Sumber: jpnn.com

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam tahun ini kembali melayani mudik gratis bekerjasama dengan Pelindo. Manager Operasional Pelni Cabang Batam, Toro mengatakan tahun ini KM Kelud sebagai angkutan mudik lebaran kembali berpartisipasi dalam membantu pemudik kembali ke kampung halamannya. Dia menyebutkan sesuai dengan rencana, tahun ini ada dua ribu tiket mudik gratis bekerja sama dengan Pelni Batam. Dia menegaskan tiket jadi wewenang dari perusahaan bukan PT Pelni cabang Batam. Perusahaan mungkin memiliki mekanisme tersendiri agar calon pemudik bisa ikut dalam mudik gratis ini. Disinggung mengenai lonjakan pemesanan tiket mudik, Toro menjelaskan hingga saat ini sudah ada pemesanan tiket.

Page 10 of 18

Tentang Kami