Live Streaming
super me

super me

Page 10 of 25

Sumber:JawaPos.com 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi soal temuan keberadaan tenaga kerja asing (TKA). Upaya itu untuk meredam polemik di masyarakat dan membuktikan pemerintah bersikap responsif terhadap permasalahan seputar ketenagakerjaan di tanah air. Anggota ORI Laode Ida menyatakan, pihaknya terus menerima banyak pengaduan seputar keberadaan TKA dari sejumlah daerah. Salah satunya laporan yang datang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Di sana ada ratusan pekerja yang diduga berasal dari Tiongkok. Sebelumnya, pada akhir April lalu, ORI mengumumkan temuan hasil investigasi seputar keberadaan TKA di tujuh provinsi yang dilakukan penghujung 2017. Hasilnya, sedikitnya 200 TKA bekerja sebagai sopir. Padahal, sesuai aturan, TKA semestinya bekerja sebagai tenaga ahli atau menempati posisi di level manajemen.

Lebih lanjut Laode menjelaskan, salah satu rekomendasi yang harus segera dilakukan adalah penghentian terlebih dahulu kedatangan para TKA itu. Kebijakan bebas visa menjadi salah satu pintu yang memudahkan para TKA tersebut masuk dengan dalih sebagai turis. Mantan wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu mendesak adanya tindakan yang tegas dari pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi dari ORI dengan segera. Termasuk agar Presiden Joko Widodo tidak melakukan pembiaran terhadap TKA itu. Memang, bersamaan dengan rilis temuan tersebut, ORI juga membeberkan rekomendasi pada enam instansi. Yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pemerintah daerah (pemda).

Rekomendasi itu antara lain perlunya merevisi aturan menteri tentang TKA. Misalnya mewajibkan bisa berbahasa Indonesia bagi TKA dan menerapkan pembayaran gaji dengan rupiah.Selain itu, harus memastikan lokasi kerja TKA dalam izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) sesuai dengan fakta lokasi kerja sebenarnya. Harapannya, perpanjangan IMTA dapat dilakukan di dinas tenaga kerja kabupaten dan kota maupun provinsi. Ada pula rekomendasi agar terdapat optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pengawasan orang asing (pora) sesuai dengan Permenkumham Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pora. Sesuai dengan pasal 38 UU 37/2008 tentang ORI, pemerintah wajib menjalankan rekomendasi tersebut. Instansi yang mendapatkan rekomendasi dari ORI diberi waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya laporan untuk menjalankan rekomendasi itu.

Sumber: batampos.co.id

Menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari, Dinas Kesehatan Kota Batam membentuk tim monitoring jajanan berbuka atau yang lebih dikenal dengan takjil. Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan tim nanti melibatkan petugas dari masing-masing puskesmas yang ada di kecamatan. Ia menjelaskan momen puasa sering dimanfaatkan oknum pedagang untuk meraih keuntungan yang berlipat, namun mengabaikan unsur kesehatan. Tim yang akan dibentuk ini akan langsung turun tepat hari pertama puasa. Pengecekan dengan mengambil beberapa sampel makanan yang menjadi suughan berbuka puas. Mantan Direktur RSUP Kepri ini mengungkapkan makanyan yang menjadi perhatian adalah makanan yang memiliki warna yang mencolok. Nanti pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Makanan dan Obat terkait sidak takjil ini. Tahun lalu, Dinkes menemukan jajanan buka puasa yang terindikas mengandung rodamin atau pewarna pakaian. Untuk itu, pria yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini, berharap pedagang juga memperhatikan bahan makanan yang akan digunakan.

Sumber: batampos.co.id

Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Dinas Pendidikan Kota Batam untuk segera membahas permintaan Pemko Batam terkait keringanan uang bulanan di sekolah swasta. Ia sudah meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan untuk mengundang kepala yayasan swasta untuk bertemu dan membahas keringanan SPP ini. Walikota juga berkata yang akan diundang adalah pemilik yayasan tsb Agar SPP bisa diberi keringanan sehingga siswa yang tak tertampung di negeri nanti bisa bersekolah di swasta tanpa memikirkan uang SPP yang mahal, Ia mengungkapkan selama ini, Pemko Batam juga turut membantu sekolah swasta dengan memberikan insentif kepada guru swasta. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan sekolah swasta di Batam ada 200 lebih untuk tingkat SD, dan 84 SMP swasta. Minggu depan pihaknya akan mencoba untuk mengundang pemilik yayasan untuk membahas hal ini. Keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri membuat peran swsta sangat dibutuhkan.

Sumber: KOMPAS.com

Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam mengaku pasokan pangan di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) menjelang Ramadan hingga lebaran aman. Kepala Dinas Ketahana Pangan Kota Batam, Mardanis mengatakan, masyarakat Batam tidak perlu cemas dengan menipisya stok pangan di Batam. Sebab stok pangan seperti beras, telor, gula dan kebutuhan pokok lainnya dipastikan aman hingga lebaran nanti, ia juga mengatakan Jika ada stok yang habis, berarti ada oknum pengusaha yang bermain, seperti melakukan penimbunan atau hal lainnya, ia juga mengatakan Bahkan untuk antisipasi hal-hal yang tak dinginkan, kami impor beras dari Thailand sebanyak 1.000 ton melalui Bulog, Beras itu untuk jaga-jaga saja, mana tahu tingkat konsumsi bertambah. Setidaknya Batam akan memiliki banyak stok.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan, harga jual beras di Batam sangat tinggi. Bahkan harganya melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras yang ditetapkan pemerintah pusat sebesar Rp 9.950 per kg untuk beras medium, dan Rp 13.300 per kg untuk beras premium, menurutnyaTingginya harga jual beras di Batam dikarenakan banyak faktor, Faktor tersebut di antaranya, Batam bukan daerah penghasil beras. Kemudian letak geografis Batam terbilang cukup panjang sehingga biaya transportasinya cukup tinggi.

Sumber: jpnn.com

PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam tahun ini kembali melayani mudik gratis bekerjasama dengan Pelindo. Manager Operasional Pelni Cabang Batam, Toro mengatakan tahun ini KM Kelud sebagai angkutan mudik lebaran kembali berpartisipasi dalam membantu pemudik kembali ke kampung halamannya. Dia menyebutkan sesuai dengan rencana, tahun ini ada dua ribu tiket mudik gratis bekerja sama dengan Pelni Batam. Dia menegaskan tiket jadi wewenang dari perusahaan bukan PT Pelni cabang Batam. Perusahaan mungkin memiliki mekanisme tersendiri agar calon pemudik bisa ikut dalam mudik gratis ini. Disinggung mengenai lonjakan pemesanan tiket mudik, Toro menjelaskan hingga saat ini sudah ada pemesanan tiket.

Sumber: news.detik.com

Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Kepulauan Riau berhasil menggagalkan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 1.018 gram atau setara 1 kilogram. Barang haram senilai Rp 1 miliar itu disamarkan dalam kue bolu. Penggagalan penyelundupan sabu itu dilakukan  dari seorang calon penumpang pesawat lion Air yang berencana terbang dari Batam menuju Lombok. Penumpang bernama Samsul Bahri (35) asal Medan, Sumut ini diketahui selalu mulus melakukan aksi kurirnya menggunakan modus menyelundupkan sabu dalam kue bolu yang dikemas dalam kotak berukuran kecil dan besar.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi (BKLI) Kantor Bea dan Cukai kota Batam, Raden Evy Suhartantyo mengatakan, calon Samsul hampir saja lolos dari petugas penjagaan mesin pemindai X-ray pintu masuk bandara Hang Nadim. Namun petugas yang mencurigai sejumlah kotak kue yang bertuliskan ole-oleh Batam dan meminta melakukan pemeriksaan secara fisik terhadap kue tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap sejumlah kotak kue bolu itu, ditemukan sabu yang diduga diperoleh Samsul dari salah satu bandar yang masih dalam pencarian dan pengejaran kepolisian.

Evy menambahkan, sebanyak 4 bungkus kemasan kristal bening yang disembunyikan di dalam kotak kue tersebut rencananya akan dibawa ke wilayah Lombok untuk diserahkan pada pemesan.Sementara itu, Samsul mengaku nekat melakukan pekerjaan kurir sabu tersebut lantaran tergiur dengan upah yang diberikan bandar. Samsul lebih memilih modus membawa pesanan sabu tersebut dengan cara memasukannya ke dalam kemasan oleh-oleh khas setiap bandara daerah yang dilewatinya. Hingga kini, Samsul beserta barang bukti sabu seberat 1.018 gram tersebut diserahkan ke Polresta Barelang Batam untuk penyelidikan guna mengungkap jaringan narkotika.

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Brunei Darussalam tengah menyiapkan kontrak kerja sama terkait penempatan dan perlindungan TKI di Brunei Darussalam. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pembahasan draft MoU ini akan mulai dilakukan dan dinegosiasikan oleh kedua negara. Retno mengatakan, draft MoU tersebut mengatur mengenai penempatan dan perlindungan para TKI. Salah satunya yakni masalah struktur biaya. Menurut dia, selama ini masalah tersebut belum dibahas oleh kedua negara sehingga membuat para TKI merasa terbebani dengan biaya penempatan. Dengan adanya kerja sama di bidang tersebut, maka hak-hak para TKI di Brunei Darussalam diharapkan dapat lebih terlindungi. Ia menyampaikan, terdapat sekitar 80 ribu Warga Negara Indonesia yang berada di Brunei Darussalam. Sebagian besar WNI tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta Sultan Brunei Darusalam, Sultan Haji Hassanal Bolkiah untuk memperhatikan keamanan bagi WNI di Brunei.

Selain itu, Sultan Bolkiah juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Indonesia atas keberadaan para tenaga kerja Indonesia. Menurut Sultan Bolkiah, para TKI di Brunei pun turut memberikan kontribusi bagi negara Brunei, baik secara ekonomi maupun sosial. Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Sultan Brunei Darussalam itu, juga dibahas isu lainnya. Salah satunya yakni isu kawasan ASEAN terkait kesepakatan mengenai pentingnya sentralitas dan kesatuan ASEAN serta terkait dukungan ASEAN kepada ASEAN Humanitarian Assistance (AHA) Center yang markasnya berada di Jakarta. Karena itu, Indonesia dan Brunei, serta negara-negara anggota ASEAN lainnya juga telah sepakat untuk memberikan bantuan finansial bagi operasi AHA Center. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Brunei juga mendorong penyelesaian pembahasan mengenai masalah code of conduct.

Sumber: CNNIndonesia.com

Menteri Pertahanan Ryamirzard Ryacudu memastikan bahwa proyek program kerjasama pembuatan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) antara Korea Selatan dan Indonesia tetap dijalankan. Hal itu ia katakan untuk menjawab keraguan dan adanya isu penundaan dari program pembuatan pesawat jet siluman generasi 4.5 itu. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) itu mengatakan bahwa pemerintah bisa merugi jika program itu tak dilanjutkan. Pasalnya, uang yang sudah digelontorkan oleh pemerintah terbilang besar. Pemerintah telah menggelontorkan jaminan uang muka demi berlangsungnya proyek ini sebesar Rp3 triliun.Meski tetap dilanjutkan, ia melihat masih ada beberapa kendala seperti kelengkapan perizinan dan masalah MoU yang hingga saat ini masih diperdebatkan.Salah satu kendalanya karena Indonesia ingin agar alih teknologi pesawat itu dapat digunakan Indonesia dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Melihat hal itu, Ryamizard mengatakan pemerintah Indonesia bakal terus benegosiasi hingga tercapainya kesepakatan yang tak merugikan pihak Indonesia.

Tak hanya itu, Ryamirzard juga mengungkapkan tak ada permasalahan 'restu' dari Amerika Serikat terkait penggunaan teknologinya yang menjadi komponen dalam proyek tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih terus membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dengan pihak AS. Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Totok Sugiharto mengatakan pihaknya bakal meninjau ulang perjanjian proyek pengembangan pesawat tempur yang bernilai investasi mencapai 8 miliar dollar AS itu. Proyek pengembangan pesawat tempur ini pernah tertunda pada 2009 silam. Baru pada 7 Januri 2016 Indonesia dan Korea Selatan menandatangani cost share agreement.

Sumber: JawaPos.com

Peraturan Presiden (Perpres) No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) telah diterbitkan. Menteri Perindustrian Airlangga hartarto menegaskan regulasi tersebut bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Airlangga menegaskan, kualifikasi TKA yang boleh masuk ke Indonesia tidak dilonggarkan. Menurutnya, yang boleh masuk hanya tenaga kerja dengan keahlian khusus, lebih spesifikasi lagi,Tenaga kerja yang ketersediaannya kurang di Indonesia, Dia mengatakan, Kemenperin terus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri agar dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini terutama di era Industri 4.0. Hal itu dikarenakan keterampilan para pekerja mampu memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global.

Dia mengatakan, selama 3,5 tahun pemerintah fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saatnya fokus pada peningkatan kompetensi SDM. Semestinya, kata dia, beberapa proyek investasi industri yang sedang berjalan di dalam negeri dapat dikelola dan dioperasikan oleh para tenaga kerja lokal. Maka itu, pihaknya menggelar berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan SDM yang kompeten dan profesional. Airlangga menjelaskan, Kemenperin telah meluncurkan program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di beberapa wilayah Indonesia. Seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Banten

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Pemerintah Kota Batam meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar mengatakan, ini merupakan tindaklanjut dari peluncuran GISA secara nasional, beberapa waktu lalu. Dengan adanya GISA ini, warga diminta untuk lebih pro aktif jika ada perubahan data terkait identitas dirinya. Menyangkut alamat, status, dan lain sebagainya. Menurut Dia, usai diluncurkan untuk Batam, GISA juga akan diluncurkan per kecamatan. Selanjutnya masing-masing kecamatan akan menunjuk kelurahan yang menjadi contoh program GISA. Lebih lanjut, Said mengatakan, peluncuran GISA ini menindaklanjuti instruksi Mendagri. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta negara yang memiliki daya saing berdasarkan undang-undang terkait administrasi kependudukan. Patokannya pada program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia," ujarnya.

Page 10 of 25

Tentang Kami