Live Streaming
super me

super me

Page 9 of 25

Sumber: Datakata.co.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Istana Merdeka, dengan topik peningkatan hubungan dagang dan neraca perdagangan ke pasar nontradisonal, seperti Afghanistan di kawasan Asia Selatan. Upaya itu diperkuat salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan ekspor-impor khusus untuk pengusaha Afghanistan sebagai bentuk pengembangan kapasitas dan kemitraan dengan pebisnis Indonesia. Menurut Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Arlinda sebanyak 30 pengusaha Afghanistan berpartisipasi dalam pelatihan. Materi yang disajikan dalam program pelatihan tersebut di antaranya meliputi pengenalan produk potensial Indonesia dan Afghanistan, tinjauan kegiatan ekspor-impor, prosedur dan dokumen ekspor-impor, sistem pembayaran ekspor-impor, prosedur transportasi dan penanganan kargo ekspor-impor, ketentuan perdagangan internasional (INCOTERMS 2010), kalkulasi dan penentuan harga ekspor, latihan pengisian dokumen ekspor, serta kisah sukses para eksportir. Pelatihan ekspor-impor ke negara tersebut  merupakan tindak lanjut kunjungan bilateral Presiden Joko Widodo ke Afghanistan pada Januari 2018 lalu terkait kerja sama peningkatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Arlinda menjelaskan, pelatihan ekspor-impor ini juga menjadi salah satu cara Indonesia meningkatkan ekspor ke negara tujuan ekspor nontradisional, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Salah satunya terlihat dari jumlah buyer Afghanistan yang mengunjungi Trade Expo Indonesia 2017 sebanyak 266 orang. Kunjungan buyer Afghanistan tersebut menghasilkan transaksi dagang sebesar US$ 64 ribu dengan produk utama yang diminati antara lain perlengkapan rumah tangga, produk dari kayu, produk herbal, kertas dan produk kertas.Pada 2017, nilai ekspor Indonesia ke Afghanistan tercatat sebesar US$ 20,2 juta, naik 24,69% dibandingkan 2016 yang sebesar US$ 16,2 juta. Sedangkan impor dari Afghanistan tahun 2017 tercatat sebesar US$ 29 ribu, atau turun 6,45% dibandingkan tahun 2016 yang sebesar US$ 31 ribu.

Sumber: TEMPO.CO

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Papua Aiesh Rumbekwan meminta pemerintah segera memaksa PT Freeport Indonesia membersihkan limbah pertambangan (tailing) yang meluber dan mencemari lingkungan di Mimika, Papua. Menurut Aiesh, operasi Freeport membuat kualitas lingkungan hidup di daerah sekitarnya menurun. Pada Oktober 2017, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjatuhkan sanksi berupa paksaan kepada Freeport karena melakukan 47 pelanggaran lingkungan. Namun, dari puluhan perintah, tak satu pun poin yang mewajibkan perusahaan membersihkan tumpahan limbah. Berdasarkan riset Walhi, operasi Freeport merusak lingkungan Mimika dari hulu ke hilir. Mulai air asam batuan (acid rock drainage) yang mencemari air tanah di pegunungan, tumpukan logam berat pada tumbuhan dan hewan daratan dan perairan, hingga air laut yang tercemar, sehingga jumlah spesies hewan dasar laut merosot sampai 70 persen. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun lalu juga menunjukkan adanya kerusakan karena limbah yang meluber.

Ketua Tim Pengendalian Penyelesaian Permasalahan Lingkungan PT Freeport Indonesia Ilyas Asaad membenarkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pembersihan limbah yang tumpah dari kolam penampungan Ajkwa (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA). Ilyas berdalih, pemerintah tengah berfokus mencegah kerusakan yang lebih besar. Kementerian Lingkungan sudah menetapkan standar pengelolaan yang lebih ketat melalui Keputusan Menteri Nomor SK.175/Menlhk.Setjen/PLB.3/4/2018 pada 5 April lalu. Freeport membantah aktivitas perusahaannya melanggar aturan. Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, menyatakan pengelolaan limbah saat ini adalah hasil kesepakatan bersama pemerintah. Menurut perusahaan, lingkungan yang terkena dampak akan pulih setelah penambangan selesai

Sumber: TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah Indonesia melalui Kasubdit Kawasan 2 Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan BHI Kementeri Luar Negeri, Arief Hidayat mengatakan pihaknya kini tengah berupaya mendata ulang WNI yang ada di Arab Saudi. Arief menjelaskan hal itu perlu dilakukan karena Indonesia merupakan negara yang paling banyak kedua setelah Malaysia yang mengirimkan warga negaranya ke Arab Saudi. Arief menjelaskan bahwa pendaftaran itu tak hanya berguna bagi WNI ketika berada di Arab Saudi saja, tapi juga saat mengurus catatan kependudukan, asuransi, dan lain-lain saat di Indonesia.

Ia mengatakan dengan pendataan maka perwakilan negara Indonesia di Arab Saudi bisa melakukan sosialisasi hukum dan aturan yang berlaku sehingga kasus vonis qisas (perbuatan dibalas dengan perbuatan) termasuk hukuman mati kepada WNI tak terulang lagi. Sementara itu Dubes Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Mohammed Abdullah Shuibi mengatakan pemerintah Arab Saudi sangat terbuka bagi warga negara yang memperbaiki datanya agar bisa terpantau terutama bagi WNI

Sumber: http://sindobatam.com/

Pernah paling rendah di Sumatera pada Triwulan I 2017, ekonomi Kepri kini tumbuh 4,47 persen di Triwulan I 2018. Secara nasional dari 34 provinsi, peringkat Kepri naik dari posisi 33 ke posisi 29. Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri Zunadi mengatakan, pertumbuhan ekononomi Kepri ini masih didominasi oleh tiga struktur ekonomi yakni, kategori industri pengolahan, kontruksi, dan pertambangan dan penggalian. Industri pengolahan memberi andil sebesar 1,65 persen. Itu andil yang terbesar dalam meningkatkan ekonomi Kepri. Pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I-2018 ini jauh lebih baik bila dibanding dengan priode yang sama pada triwulan I-2017 lalu. Di Triwulan I-2017 hanya tumbuh sebesar 2,02 persen, sedangkan tahun ini 4,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi itu juga mendongkrak peringkat Kepri secara nasional. Pernah ada di posisi 33 dari 34 provinsi, kini naik 4 peringkat di posisi 29. Dan dalam lingkup regional, Produk Dosmetik Regional Bruto (PDRD) Provinsi Kepri memberikan kontribusi sebesar 7,85 persen terhadap PDRB untuk lingkup Pulau Sumatera. Namun, bila dibanding dengan pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan IV-2017 lalu, pertumbuhan ekonomi Kepri di Triwulan I 2018 turun 0,93 persen. Kategori yang mengalami penurunan terdalam adalah sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, yaitu -23,26 persen. Sementara dari sisi pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam dari sektor pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -71,88 persen.

Sumber: sindobatam.com/

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Batam mendesak Pemko Batam segera memasukan Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2018 yang akan diharmonisasikan. Ada lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas semester satu yang belum dibahas. Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Batam, Tumbur M Sihaloho mengatakan Hingga kini belum ada satupun yang masuk, padahal paling lambat Juni nanti semuanya sudah selesai diharmonisasi. Adapun kelima Ranperda yang diharmonisasi tersebut ialah perubahan Perda No.4/2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan Perda No.6/2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Selanjutnya, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, perubahan atas Perda No.8/2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Retribusi tertentu serta perubahan Perda No.12/2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Ombudsman Perwakilan Kepri membuka pendaftaran untuk kepala perwakilannya. Waktu pendaftaran akan berakhir pada 11 Mei 2018 mendatang. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Ombudsman Perwakilan Kepri Achmad Irham Syatria mengatakan selama ini sudah ada 11 calon yang mendaftar. Menurut Achmad  beberapa Kriterianya antara lain para calon harus berijazah sarjana dan tidak harus sarjana hukum. Itu secara umum, Achmad juga meminta para calon untuk melengkapi syarat-syarat khususnya. Semua syarat tersebut bisa dilihat pada alamat website ombudsman.co.id.

Sumber: RMOL.co

Penurunan kebutuhan energi di Batam terjadi karena banyak pabrik atau industri yang sudah tutup. Salah satunya industri yang melakukan penutupan adalah docking atau perkapalan. Begitu kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari lalu. Herman mengatakan PLN di Batam yang dulu tumbuh antara 7 sampai 8 persen, sekarang pertumbuhannya hanya 1,7 persen. Untuk gas di PGN yang biasa tumbuh mencapai 3 sampai 4 persen juga mengalami penurunan sekitar 1 sampai 2 persen. Politisi Demokrat ini pun meminta agar perhitungan kebutuhan energi bisa dilakukan lebih tepat. Jangan sampai daerah yang secara linear terjadi penurunan, tetapi kuotanya dialokasikan sebesar kuota pada waktu kebutuhannya memuncak.

Sumber: ANTARANews.com

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau mengajukan total anggaran Rp64,7 miliar dari Dana Alokasi Khusus 2019 untuk 19 kegiatan pembangunan di pulau-pulau penyangga. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar, di Batam pada Senin menyatakan dari 19 kegiatan yang diajukan dalam DAK 2019, di antaranya adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lima lokasi. Kemudian pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di 12 lokasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di dua lokasi.Pembangunan itu di antaranya dilaksanakan di Pulau Labu, Boyan, Banun, Karas, Kasam, Kasu, Sembulang, Bulang Lintang, Jolo, Temoyong, Lance, Cengkui, Buluh, Terong, dan Belakangpadang.

Pada 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp21,3 miliar DAK untuk pembangunan SPAM dan SPALD melalui Dinas CKTR Batam.Lokasi pembangunan SPAM di antaranya di Tanjunggundap Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung, Pulau Geranting Kelurahan Pulau Terong Kecamatan Belakangpadang, dan Rempang Cate Kelurahan Rempang Cate Kecamatan Galang. Sedangkan SPALD dibangun di Kelurahan Kasu dan Sekanak Raya Kecamatan Belakangpadang, serta Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa.Ia mengatakan, untuk tahun depan, pihaknya masih konsentrasi pada penyediaan air bersih di pulau penyangga melalui pembangunan SPAM dan SPALD.Hingga saat ini, akses air bersih warga pulau penyangga masih sekitar 20 persen, sementara untuk warga pulau utama sudah mencapai 96 persen.

Sumber: bbc.com

London menyatakan ingin menangkap peluang besar dalam sektor infrastruktur di Indonesia dengan kebutuhan yang disebut Bank Dunia masih kurang US$1,5 triliun. Charles Bowman, Lord Mayor of London -wali kota London khusus untuk wilayah yang mencakup area kawasan finansial London- mengatakan hal itu menjelang kunjungan ke Indonesia dan Singapura, pekan ini, untuk meningkatkan kerja sama lebih lanjut dalam bidang finansial khususnya pembiayaan infrastruktur. Menurut Bank Dunia, Indonesia memerlukan US$1,5 triliun kebutuhan dana untuk infrastruktur. Kurangnya jalan yang layak serta koridor transportasi yang menghubungkan tempat-tempat di seluruh Indonesia merupakan hambatan logistik yang menyebabkan tingginya biaya untuk bisnis.

Lord Mayor of London Charles Bowman mengatakan London memiliki keahlian dan kemampuan dalam membantu pembiayaan proyek infrastruktur Indonesia. Bowman direncanakan akan membuka perdagangan di Bursa Efek Indonesia sebelum melakukan serangkaian pertemuan dengan para pejabat keuangan Indonesia untuk mempromosikan London sebagai salah satu pusat keuangan yang menjual obligasi dengan demoninasi rupiah dengan nama Komodo Bond. Komodo Bond diterbitkan oleh PT Jasa Marga di Bursa Saham London tanggal 13 Desember tahun lalu dengan nilai yang diterbitkan mencapai sekitar Rp4 triliun, untuk kebutuhan pendanaan perseroan dalam pembangunan jalan tol.

Melalui penerbitan Komodo Bond di London, maka ada alternatif pendanaan dari luar negeri yang berdemoninasi rupiah. Dari rencana pembangunan infrastruktur lima tahun yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia masih memerlukan sekitar US$150 miliar. Pemerintah sejauh ini baru menerima janji lebih untuk lebih dari setengah dana yang diperlukan guna mengembangkan proyek prasarana, termasuk jalan, bandar udara, dan jaringan kereta dalam rencana total senilai US$327 miliar. Hanya sekitar US$15 miliar dari anggaran negara dan selebihnya dari sektor swasta termasuk dari luar negeri. Lord Mayor London, Charles Bowman mengatakan proyek infrastruktur yang ditawarkan Indonesia sangat beragam "mulai dari transportasi sampai energi" dan karena itu kunjungannya ditujukan "untuk memahami lebih lanjut apa yang bisa dilakukan oleh London," untuk meningkatkan kerja sama dalam pembiayaan proyek infrastruktur.

Sumber: Merdeka.com

Ekonom Salamudin Daeng menilai pemerintah terkesan membiarkan nilai tukar melemah. Sebab, pemerintah selama ini menilai perekonomian Indonesia masih stabil meski nilai tukar rupiah mendekati Rp 14.000 per USD. Menurutnya, pelemahan rupiah akan berpengaruh pada belanja pemerintah. Selain itu, pelemah rupiah juga akan membuat utang pemerintah membengkak, mengingat utang pemerintah ada yang berbentuk dolar sehingga jika di-rupiah-kan jumlahnya akan semakin besar. Rupiah masih melemah terhadap Dolar Amerika bahkan nyaris menyentuh level 14.000 per USD. Bank Indonesia (BI) meminta agar semua pihak tidak pesimistis menyikapi kondisi tersebut. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Nanang Hendarsah, mengatakan kondisi rupiah saat ini sedang mengikuti dinamika global. Namun, secara umum kondisi Indonesia masih stabil.

Page 9 of 25

Tentang Kami