Live Streaming
super me

super me

Page 8 of 25

Sumber: Bisnis.com

PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk., bakal menggandeng investor dari Eropa dan Asia untuk membangun bengkel pesawat kelas dunia di Batam. Direktur Utama Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Iwan Joeniarto mengatakan kedua investor itu akan bergabung dalam model kerja sama tripartit guna membangun pusat perawatan dan perbaikan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO) di Batam, Dia menjelaskan Kemenperin dan Kemenkomaritim sudah mengarahkan Batam yang merupakan zona perdagangan bebas menjadi pembangunan kawasan industri penerbangan terpadu atau aviation park. Iwan menyatakan GMF sudah mendapatkan komitmen pemakaian lahan seluas 23 hektare dari BP Batam yang lokasinya dekat dengan Bandara Hang Nadim. Dia menambahkan pemilihan MRO di Batam guna mendekatkan dengan akses pelanggan dari kawasan Eropa dan Timur Tengah. Selain itu, lokasi di Batam sudah memiliki infrastruktur yang memadahi dengan adanya bandara dan pelabuhan. Terkait dengan potensi persaingan dengan Batam Aero Technic (Lion Air Group), Iwan menilai lebih saling berkolaborasi.

Sumber: batampos.co.id

Tahap pembangunan Pasar Induk Jodoh, Batam tinggal menunggu secara resmi penyerahan aset. Pemko Batam kini masih menunggu secara sah aset yang lama terbengkalai tersebut diserahkan, baru kemudian merencanakan pembangunan. Namun demikian, segala persiapan menuju pembangunan kini tengah dilakukan. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan bahwa saat ini hanya tinggal menunggu penyerahan, Ia mengaku, setelah serah terima aset Pemko Batam tentu akan melakukan tindak lanjut. Untuk diketahui, pembenahan pasar induk adalah salah satu prioritas dari beberapa aset yang akan diserahkan Kementrian Keuangan melalui Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sembari menunggu peralihan aset, kini berbagai persiapan dilakukan Pemko Batam, seperti memindahkan terlebih dahulu pedagang yang masih berjualan di pasar yang bangunannya sudah banyak yang rapuh ini. Disperindag mencatat ada 86 pedagang yang berjualan, beberapa waktu lalu sudah dipindahkan di lahan kosong seberang DC Mall, Lubukbaja. Ia mengaku, tak ingin terburu-buru sebelum aset menjadi milik Pemko Batam, tentu ditandai kesepakatan di atas kertas atau dokumen peralihan aset. Salah satu yang akan dilakukan pasca peralihan aset kelak yakni mengajukan anggaran baik di daerah sendiri maupun ke pusat. Kepala Bidang Pasar Disperidag Kota Batam Zulkarnain, menyebutkan, sambil menunggu proses hibah selesai, pihaknya juga harus menili harga jual bangunan saat ini. Hal ini diperlukan untuk pertanggung jawaban anggaran. Perhitungan aset pasar induk ini nantinya akan melibatkan Kantor Pelayananan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Mereka akan menilai harga bangunan, sebelum nantinya dilaporkan ke kas negara. Untuk anggaran sendiri, ia memperkirakan di atas Rp 100 miliar.

Sumber:INDUSTRY.co.id

Bank Dunia menilai pelaksanaan pengelolaan keuangan publik Indonesia sudah selaras dengan praktik yang berlaku di tingkat internasional, meski masih terdapat beberapa kelemahan. Hal tersebut terlihat dari hasil penilaian Akuntabilitas Belanja dan Keuangan Publik (PEFA) dari Bank Dunia atas pengelolaan keuangan publik Indonesia yang dipublikasikan di Jakarta. Ruang lingkup pelaksanaan PEFA ini mencakup institusi anggaran pemerintah pusat yang menerima alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Kementerian Lembaga, lembaga pengawasan dan DPR. Periode analisis penilaian mencakup tiga tahun fiskal yang telah selesai yaitu 2014, 2015 dan 2016 dengan tanggal batas akhir pengumpulan data pada Agustus 2017 serta laporan keuangan yang telah diaudit terakhir untuk 2016.

Dalam penilaian PEFA, tujuh pilar yang dinilai antara lain keandalan anggaran, transparansi keuangan publik, pengelolaan aset dan kewajiban serta strategi fiskal dan anggaran berbasis kebijakan. Kemudian, pilar lainnya adalah prediktabilitas dan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, akuntansi, pencatatan dan pelaporan serta pengawasan dan pemeriksaan eksternal. Penilaian PEFA menyatakan rata-rata skor kinerja keuangan publik sedikit dibawah nilai B, atau berada di atas tingkat dasar kinerja sesuai dengan tata kelola internasional yang berlaku. Sebanyak 17 dari 31 indikator telah memperoleh nilai A maupun B, meski sisanya masih mendapatkan nilai C dan D yang berarti adanya kesempatan lebih lanjut untuk memperbaiki praktik pengelolaan anggaran. Beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan tersebut terkait alokasi sumber daya strategis, akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemberian layanan publik yang efisien.

Untuk alokasi sumber daya strategis, masih terdapat keandalan anggaran yang kurang baik, penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah dan proses penganggaran tahunan yang tidak konsisten serta tidak adanya informasi kinerja gabungan menurut sektor dalam anggaran secara keseluruhan. Penyampaian layanan publik juga menjadi sasaran penilaian karena masih adanya kelemahan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah dan lemahnya pengelolaan investasi publik, pengadaan publik dan sistem pengawasan. Bank Dunia mengatakan kelemahan tersebut merupakan bidang reformasi yang sedang dilakukan pemerintah meski upaya ini belum mewujudkan adanya kinerja perbaikan sepenuhnya. Beberapa indikator yang telah mendapatkan nilai A atau B antara lain klasifikasi anggaran, transfer dana ke pemerintah daerah, pengelolaan aset publik, peramalan ekonomi makro dan fiskal, strategi fiskal, akuntansi untuk penerimaan, tunggakan belanja dan integritas data keuangan.

Sedangkan, beberapa indikator yang mendapatkan nilai C atau D antara lain realisasi belanja total, pelaporan risiko fiskal, administrasi penerimaan, pengendalian penggajian, audit intern, laporan keuangan tahunan, audit eksternal dan pengawasan dari DPR atas laporan pemeriksaan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo seperti dilansir Antara mengatakan realisasi belanja pemerintah memang belum sepenuhnya optimal karena masih menumpuk pada akhir tahun. Namun, menurut dia, pemerintah sudah mulai memperbaiki kualitas penyerapan belanja sejak awal tahun melalui berbagai upaya yaitu melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta mendorong efektivitas pelaksanaan belanja.Penilaian PEFA ini didukung oleh pemerintah Indonesia bersama Bank Dunia serta berkoordinasi dengan mitra pembangunan dan donor internasional melalui proses konsultasi dan validasi berulang untuk memastikan adanya dukungan pemerintah dan membangun dialog konstruktif mengenai standar pengelolaan keuangan publik secara internasional.

Sumber:CnnIndonesia.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa dijadikan contoh sebagai pemerintahan yang bersih dan jauh dari praktik korupsi. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Launching Program 'Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Komitmen Pengendalian Penolakan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta' di Balai Kota, Jakarta, Anies menyampaikan Pemprov DKI Jakarta siap menjadi partner dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi.

Meski begitu, Anies mengakui tantangan yang dihadapi tidak mudah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan politik yang saling terkait. Lebih lanjut, Ketua Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Ibu Kota Bambang Widjojanto mengatakan dengan adanya rencana aksi pemberantasan korupsi dan penolakan gratifikasi, akan menjadi penghubung antara KPK RI dengan para jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebab, kata Bambang KPK Ibu Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan. Sehingga selama ini jika ada laporan maka pihaknya hanya melakukan krocek dengan SKPD, kemudian dikaji lebih lanjut untuk nantinya memberikan saran kepada Gubernur.

Di sisi lain, Bambang menyampaikan saat ini pihaknya tengah merancang sebuah program pencegahan korupsi di BUMD dengan menggandeng Badan Pengawas BUMD. Menurut Bambang hal itu dilakukan karena selama ini pengawasan terhadap BUMD hanya dilakukan oleh pengawas internal dan juga komisaris. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan rencana aksi pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di semua provinsi dari Aceh hingga Papua. Tujuannya, kata Saut untuk membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan integritas semua aparaturnya.

Sumber: TEMPO.CO

Indonesia memastikan pengamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 sesuai dengan standar internasional yang telah ditetapkan Dewan Olimpiade Asia (OCA) dan Komite Paralimpiade Asia (APC). Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan bahwadirinya sudah meminta Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 (INASGOC) dan Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) segera memberi tahu OCA dan APC bahwa kondisi Indonesia terkendali dan aman karena aparat keamanan terus mengendalikan situasi.

Imam mengakui sejumlah negara peserta Asian Games mendapat informasi terbatas terkait dengan keamanan Indonesia menyusul peristiwa ledakan bom di Surabaya dan pengumuman peringatan diri bepergian ke Indonesia dari sejumlah negara. Dia optimistis peristiwa tindakan terorisme di Surabaya tidak mempengaruhi dukungan para sponsor untuk membantu penyelenggaraan Asian Games 2018.Indonesia, kata Imam, telah menjelaskan ke sejumlah perwakilan negara peserta terkait dengan lokasi peristiwa ledakan bom di Surabaya yang jauh dari lokasi penyelenggaraan Asian Games di Jakarta dan Palembang.

Sebelumnya, Ketua INASGOC Erick Thohir memastikan pengamanan Asian Games 2018 akan dilakukan berlapis untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan, seperti tindakan teror.Selain itu, dia menegaskan, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan Asian Games 2018 harus memiliki tanda pengenal yang terakreditasi. Ini berlaku pula bagi masyarakat yang ingin menonton langsung pertandingan-pertandingan Asian Games.

Sumber:sindobatam.com

Badan Pengusahaan (BP) Batam menyatakan tidak ada kenaikan tarif air yang diberlakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB) selaku perusahaan pengelola air bersih di Kota Batam. Hanya saja sebanyak 15 ribu pelanggan mengalami perubahan golongan dari sebelumnya golongan rumah tangga A menjadi golongan rumah tangga B. Kepala Bidang Pengelolaan Air BP Batam, Tutu Witular mengatakan perubahan golongan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ATB. Dimana ada beberapa kriteria yang menjadi dasar dilakukannya perubahan golongan pelanggan tersebut. Diantaranya adalah daya listrik di atas 10 ampere, luas bangunan lebih dari 120 meter persegi, harga jual di atas Rp129 juta dan rumah terletak di jalan lebih dari 6 meter.

Namun, ditegaskannya bahwa jika dari empat kriteria tersebut ada satu yang belum terpenuhi maka tidak akan ada perubahan golongan. Berdasarkan hasil survei ada sekitar 15 ribu pelanggan yang akan berubah golongan tersebut, tahapannya saat ini ATB masih melakukan sosialisasi kepada pelanggan yang akan dinaikan penggolongannya. Itu sebabnya pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak panik menyikapi hal tersebut. Tutu juga menjelaskan 15 ribu pelanggan tersebut tersebar di seluruh wilayah Batam, seperti Sekupang, Batam Centre, Batuaji. Jika dipresentasikan dari seluruh pelanggan ATB saat ini diperkirakan hanya sekitar 5 persen yang akan mengalami perbuhan golongan. Itu sebebanya dikatakannya bahwa tidak semua pelanggan akan mengalami kenaikan tagihan airnya yang akan mulai berlaku di Mei untuk tagihan Juni mendatang.

Sumber: sindobatam.com

Kondisi Siaga 1 yang telah ditetapkan Polda Kepri pascateror bom di Jawa Timur tak mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam. Jumlah kunjumgan wisman tampak tidak mengalami penurunan meskipun Indonesia disebut tengah darurat terorisme.Hal ini terlihat dari banyaknya penumpang dari Malaysia dan Singapura yang masuk ke Batam melalui Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center. Jumlah kunjungan wisman dari kedua negara ini tidak mengalami penurunan.

Kepala Seksi (Kasi) Operasional Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center, Sobri mengatakan, teror bom yang terjadi sejak kemarin di sejumlah tempat di Jawa Timur tidak membawa dampak buruk pada kunjungan wisman. Bahkan, jumlah kunjungan wisman mengalami peningkatan.Sobri menjelaskan, dari data yang dimiliki pihak Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center diketahui jumlah penumpang atau wisman yang masuk ke Batam mencapai 4.000 penumpang setiap harinya. Bahkan, di hari kejadian teror bom di Surabaya kemarin, jumlah kedatangan wisman bertambah dibandingkan hari biasanya. Saat disinggung terkait pengamanan di pelabuhan, Sobri mengaku bahwa tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan oleh pihak otoritas pelabuhan. Hanya saja, pihak otoritas pelabuhan bekerjasama dengan kepolisian terus meningkatkan kewaspadaan pasca teror bom yang terjadi.

Sumber: sindobatam.com

Pedagang dan distributor diwanti-wanti tidak memainkan harga daging dengan memanfaatkan momentum Ramadan ketika permintaan sedang tinggi-tingginya. Menyambut bulan puasa, Satgas Pangan Kota Batam ikut dipusingkan dengan semakin tingginya harga daging sapi. Dalam sidak kemarin di Pasar Tos 3000 Jodoh, Satgas Pangan menemukan daging dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Kebanyakan daging sapi di pasar tersebut dijual Rp86 ribu per kilogram, sementara HET Rp80 ribu per kilogram.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Zarefriadi mengatakan bahwa dirinya juga memperhatikan nasib pedagang, tetapi ia menambahkan bahwa pedangang jangan menjual di atas harga yang sudah ditentukan. Harga daging menjadi sorotan selama sidak Satgas Pangan yang terdiri dari Polda Kepri dan Polres Barelang. Zaref meminta pedagang tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk mencari keuntungan lebih dengan berspekulasi memainkan harga. Harga yang melonjak tinggi hanya akan membebani masyarakat Batam.

Untuk diketahui, sapi bakalan yang masuk ke Batam berasal dari sentra peternakan di Bali, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Barat.Sentra itu memasok sekitar 90% bagi kebutuhan Batam. Sedangkan komposisi pasokan daging sapi lokal hanya mampu memenuhi sekitar 10% dari total kebutuhan yang rata-rata mencapai 25 sampai 30 ton per hari di luar hari besar. Adapun menjelang puasa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam menjalankan strategi pasar murah untuk menekan harga kebutuhan pokok. Pasar tersebut digelar dalam dua tahap. Tahap pertama lima kali digelar menjelang puasa di 10 lokasi.

Sumber: batampos.co.id

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah di 2018 ini mendapatkan dana segar dari klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 33 miliar. Dana tersebut dari piutang RSUD tahun lalu di BPJS Kesehatan. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Utama RSUD Batam, Ani Dewiyana, Inilah, lanjut Ani, yang membuat mereka agak bisa bergerak mengoperasionalkan RSUD dengan anggaran yang sudah masuk dari klaim BPJS Kesehatan sebesar Rp 33 miliar.

Sedangkan mengenai pendapatan dari BLUD di RSUD, tak hanya dari BPJS Kesehatan saja, tapi ada juga kerja sama dengan kabupaten/kota yakni pasien jamkesmas atau JKN. Ada juga dengan perusahaan swasta. Inilah salah satu sumber pendapatan juga di RSUD Embung Fatimah. Tentang berapa jumlah utang RSUD Embung Fatimah pastinya, Ani mengatakan hal itu belum bisa diputuskan berapa akumulasi utang dari RSUD yang harus dibayarkan. Karena dari BPK juga belum memberikan rekomendasi dan kepastian untuk itu.

Sumber: batampos.co.id

Badan Narkotika Nasional Kota Batam menggelar tes urine terhadap pegawai yang ada di sekretariat DPRD Kota Batam, Dari sekitar 210 yang ikut tes urin, satu orang dipastikan positif narkoba. Menurut  Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Kota Batam ada tiga orang yang sempat terindikasi positif. Tetapi setelah diperiksa lebih lanjut, hanya ada satu yang positif narkoba dan menjadi korban pengguna narkoba, Sementara dua orang pegawai lainnya sebelum menjalani tes urin kepada petugas BNN mengaku mengkonsumsi obat-obatan.

Ucok menambahkan, satu orang petugas yang positif narkoba tersebut masih akan terus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan selanjutnya, pihak BNNK akan menyurati Pemko Batam terkait hasil tes tersebut. Sebelum melakukan tes urine di DPRD Kota Batam, BNN Kota Batam juga sudah menggelar beberapa kali tes urin di OPD lainnya. Dan beberapa di antaranya juga positif narkoba. Sementara itu, Kabaghumas dan Protokol Pemko Batam, Yudi Admaji mengakui BNN dan Pemko sudah beberapa kali menggelar tres urine pegawai. Ini sebagai langkah untuk menghindari adanya pegawai yang terjerat narkoba.

Page 8 of 25

Tentang Kami