Live Streaming
super me

super me

Page 6 of 25

Sumber: sports.okezone.com

Pemerintah Indonesia menyatakan persiapan Pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games 2018, yang akan dihelat 18 Agustus-2 September 2018 sudah 90 persen selesai. Hal tersebut merujuk pada infrastruktur pendukung atau venue yang hampir rampung diselesaikan. Untuk Jakarta, 25 venue sudah selesai dan 8 venue dalam proses penyelesaian. Di Palembang, 11 venue sudah selesai dan 2 masih berlangsung. Secara keseluruhan hingga pertengahan Mei 2018, pekerjaan telah selesai 95 persen dan akan selesai seluruhnya pada akhir Juni 2018.

Sementara di Jawa Barat, ada 10 venue yang masih dikerjakan karena keputusan pekerjaannya baru akhir tahun lalu. Di antaranya Stadion Jalak Harupat Bandung, Patriot Bekasi, Pakansari Bogor, Wibawa Mukti Cikarang, Lapangan Sabuga ITB, venue kano di Majalengka serta paragliding di Pasir Sumbul, Puncak. Hadir pula dalam diskusi tersebut, Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo dan staf khusus Menteri Perhubungan Wihana Kirana Jaya dan Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Michael Umbas, juga sejarahwan sekaligus arsitek Yuke Ardhiati. Dewan Komisaris PT Hotel Indonesia Natour (HIN) Michael Umbas menegaskan bahwa jajaran PT HIN (Persero) mendukung penuh ajang olahraga yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali, Asian Games XVII. Pesta olahraga terbesar Asia itu digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus-2 September 2018.

Sumber:medcom.id

PT Garuda Manintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) bersama mitra berencana mengalokasikan dana hingga USD50 juta atau setara Rp700 miliar. Dana itu bakal dianggarkan untuk membangun bengkel perawatan pesawat di daerah Batam. Direktur Utama GMF Iwan Joenarto menjelaskan dana ‎pembangunan tidak hanya didapatkan dari kas internal perusahaan. Adapun sebanyak 40 persen dana tersebut didapatkan dari perusahaan dan sisanya dari mitra yang digandeng untuk bekerja sama. Dia menyatakan rencana pembangunan sudah dalam tahap pembicaraan bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Pembangunan tersebut sudah mendapatkan sinyal hijau dari pemerintah. Menurutnya pembangunan tersebut direncanakan dilakukan di akhir 2018. Sebelum membangun, manajemen Garuda Manintenance Facility Aero Asia akan mematangkan terlebih dahulu segala sesuatunya dengan mitra. Selain di Batam, tambahnya, Garuda Manintenance Facility Aero Asia juga berencana melakukan ekspansi ke luar negeri.

Sumber: Skalanews.com

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menyoroti utang piutang di Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah Kota Batam dan menjadi temuan dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah 2017. Masalah utang piutang di RSUD Embung Fatimah juga sudah menjadi catatan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan 2016, dan sejak itu, Pemkot juga sudah melakukan berbagi perbaikan, termasuk mengganti direkturnya. Joko menyatakan, selain utang piutang di RSUD Embung Fatimah, BPK juga membuat catatan terkait kebijakan tunda bayar untuk sejumlah proyek di Pemkot Batam.

BPK juga membuat catatan terkait utang di oleh Sekretariat DPRD Kota Batam kepada pihak ketiga. BPK meminta pemerintah kota membuat jawaban atas laporan BPK itu, maksimal 60 hari sejak LHP diterima. Meski terdapat beberapa catatan, namun BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap laporan Pemkot Batam.Selain Batam, enam kabupaten kota di Kepri lainnya juga memperoleh predikat yang sama. Seluruh kabupaten kota yang memperoleh opini WTP juga menerima catatan yang berbeda-beda, namun Joko enggan merinci.Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi bersyukur atas prestasi pengelolaan keuangan Pemkot.

Sumber: nusantara.medcom.id

Imigrasi-Interpol Pantau Kelompok Radikal di Batam Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Irjen Pol (Purn) Ronny F Sompie saat memberikan keterangan pers di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM, Irjen (Purn) Ronny F. Sompie mengatakan Batam menjadi salah satu atensi karena wilayah ini berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sehingga kawasan ini rawan dijadikan sebagai pintu masuk-keluar ke negara lain. Terlebih lagi menurutnya Petugas Imigrasi di Batam juga sudah bisa mengakses program atau aplikasi i-24/7. Aplikasi ini merupakan produk Interpol, Ronny mengatakan, aplikasi itu berfungsi untuk mendeteksi data-data berkaitan paspor yang hilang, pemalsuan paspor, paspor yang dicuri, termasuk mendeteksi lalu lintas buron, pelaku kejahatan transnasional crime, maupun pelaku teror atau jaringan kelompok radikal di suatu negara. Ditambahkan Ronny, petugas Imigrasi di wilayah perbatasan, termasuk Batam terus melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang, baik WNI maupun WNA. Bila ada yang dicurigai masuk dalam data Interpol, maka petugas Imigrasi langsung berkoordinasi dengan kepolisian atau dengan BNPT.

Sumber:BATAMNEWS.CO.ID,

Puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Industri Kreatif menggelar deklarasi penolakan FTZ menjadi KEK. Penolakan ini bersama Kadin Kepri, Kadin Batam serta Dewan Koperasi Indonesia (Dekopindo) Batam. Deklarasi ini ditujukan sebagai bentuk kegundahan pelaku UMKM Batam terkait rencana penerapan KEK oleh pemerintah. Mereka menyampaikan kegundahan terkait status keadaan ekonomi di Batam. Ketua Kadin Kepri, Ahmad Maruf Maulana mengatakan, jika KEK disahkan maka akan berpengaruh ke UMKM. Menurut dia, di luar kawasan KEK itu akan dikenakan segala BNPM dan segala macamnya. Menurutnya juga, pemerintah tidak melihat resiko yang akan terjadi kepada pengusaha, kondisi sosial dan soal kepastian hukum bagaimana membangun Indonesia itu secara berkeadilan.Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk mengatakan, dalam penetapan KEK ada 12 fasilitas intensif yang telah disampaikan. 

Namun belum disetujui karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.  Mulai dari persyaratan jenis perusahaan, jenis produk, tenaga kerja yang dibutuhkan. Sampai minimal investasi, yakni Rp 500 miliar. Oleh karena itu, para pelaku UMKM ini meminta kepada pemerintah agar jangan ada keberpihakan dan keadilan dalam berusaha. Wakil Ketua Kadin Kepri dan Dewan Koperasi Indonesia Kota Batam, Andi Bola menegaskan bahwa pada hari ini para pelaku usaha sedang berjuang bagaimana mempertahankan FTZ di Batam. Lanjut Andi, sekali lagi dia menegaskan bahwa hari ini UMKM Batam akan membuat penyataan bahwa mereka menginginkan FTZ Plus plus. Persoalan yang ditakutkan oleh pelaku UKM, Andi menyebutkan yaitu adalah, kalau KEK itu hanya khusus daerah di dalamnya hanya pengusaha saja. 

Sumber: Kompas.com

Perekonomian Batam, Kepulauan Riau yang saat ini terpuruk, diyakini mulai membaik. Hal ini seiring dengan mulai banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya investor asal Singapura, PT Cipta Adil Industries yang menanamkan investasinya di Batam sebesar Rp 50 miliar. Ketua Kadin Kepulauan Riau (Kepri) Maruf Maulana  mengatakan dengan berinvestasinya salah satu PMA di Batam, hal itu menandakan bahwa Batam masih menjadi pusat industri bagi perusahaan asing.

Selain Cipta Adil, dalam waktu dekat ini juga akan ada investor asal Jepang yang masuk ke Batam, Di bagian lain, Deputi Bidang Pelayanan Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, Dwiyanto Eko Winaryo mengatakan PT Cipta Adil Industries merupakan PMA yang kesekian kalinya melakukan investasi di Batam setelah perekonomian Batam terpuruk. Bahkan untuk memberikan kemudahan PMA asal Singapura tersebut dalam berinvestasi di Batam, BP Batam memberikan proses perijinan melalui program Ijin Investasi 3 Jam (i23J) BP Batam. Perusahaan ini akan memproduksi daur ulang barang bukan logam (KBLI 38302) bijih plastik di Batam dan diolah menjadi jumbo bag, dan diperkirakan akan memperkerjakan sekitar 10 orang karyawan.

Sumber: ekbis.rmol.co

Pemerintah diminta memetik pelajaran dari buruknya pengelolaan utang negeri tetangga, Malaysia. Saatnya ngerem utang dan lebih bijak mengelola anggaran. Terlebih lagi menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Puspa Ghani Talat­tov menilai, gerakan penggalangan dana rakyat Malaysia membantu pemerintahnya, sulit diterapkan di Indonesia. Menurutnya, ada dua alasan mendasar. Pertama, rasio utang Malaysia sudah mencapai 51 persen, mendekati batas aman yang ditetapkan konstitusi mereka sebesar 55 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, rasio utang Indone­sia masih 30 persen dari PDB. Hal ini akan membuat banyak kalangan menganggap rasio utang masih aman.

Kedua, gerakan rakyat Ma­laysia sulit ditiru karena keper­cayaan masyarakat Indonesia rendah terhadap pengelolaan anggaran negara. Selain utang yang terus naik, menurut Abra, pemerintah inkonsisten dalam melakukan reformasi fiskal. Misalnya, semula pada awalnya pemerintah mengalihkan subsidi untuk infrastruktur. Namun men­jelang pemilu, subsidi dikem­balikan lagi. Selain itu, ada beberapa proyek infrastruktur dinilai publik tidak urgent tetapi terus dipaksakan jalan.

 

Kondisi tersebut, lanjut Abra, berbeda dengan Malaysia. Masyarakat negeri Jiran me­naruh kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintahan Mahathir Mohamad. Rakyat Malaysia memandang Mahathir memi­liki komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah keuangan.  Pertama, Mahathir memo­tong gajinya sendiri, beserta menteri dan pegawai-pegawai di pemerintah. Kedua, Mahathir melakukan revisi terhadap proyek-proyek yang memakan anggaran banyak dan tidak men­desak. Contoh teranyar, Mahatir merevisi proyek kereta cepat Kuala Lumpur-Singapura.

Abra menambahkan, gerakan moral rakyat Malaysia sebe­narnya tidak memiliki dampak besar terhadap pengurangan utang negara mengingat jumlah­nya yang besar. Tetapi, gerakan tersebut menimbulkan sentimen positif yang akan menguatkan kepercayaan iklim investasi.

Seperti diketahui, rakyat Malaysia baru-baru ini melakukan penggalangan dana untuk membantu pemerintahan Mahathir membayar utang. Sang inisiator, Nik Shazarina Bakti mengaku melakukan gerakan tersebut sebagai rasa cintanya terhadap negara.

Sumber: economy.okezone.com

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan status perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia mengenai divestasi 51% saham. Pasalnya, perundingan ini dijanjikan selesai pada April 2018, namun hingga kini belum selesai. Menjawab hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, kelanjutan negosiasi terkait divestasi 51% saham kepemilikan Freeport ke pemerintah Indonesia, bukan lagi berada di ranah Kementerian ESDM.

Akan tetapi, lanjut mantan Menteri Perhubungan ini, pihak Freeport Indonesia menyatakan secara tertulis bahwa participating interest Rio Tinto sebesar 40% di Freeport akan dikonversi menjadi saham 40%. Sedangkan sisanya sehingga bisa capai 51%, maka akan dibeli dari saham Freeport McMoran. Ia juga mengatakan mudah-mudahan Juni akuisisi selesai dan penuhi itu syarat perpanjangan. Sisanya 5% dari Freeport McMoran dan pemerintah sudah miliki saham Freeport sehingga kita akan miliki 51% Sebenarnya, kata Jonan, proses perundingan Freeport dan pemerintah hanya tinggal menunggu hasil divestasi. Pasalnya, tiga poin sudah disepakati seperti pembayaran total royalti lebih besar, pembangunan smelter, perubahan status IUPK menjadi KK.

Sumber:finance.detik.com

Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Senin lalu menerbitkan keterangan pers bersama (KPB) terkait koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Konferensi pers itu menyebut kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik dan kuat.  Menanggapi hal tersebut Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengungkapkan keterangan tersebut diberikan karena pemerintah menyadari bahwa ada sesuatu yang serius dalam perekonomian Indonesia yang membuat pelaku pasar gelisah, sehingga tidak tradisinya menerbitkan keterangan pers.

Ia juga menambahkan argumentasi dan pernyataan pernyataan yang dikemukakan dalam KPB tersebut terkesan ngambang dan tidak full disclosure sehingga bagi orang yang mengerti ekonomi seketika saja tahu bahwa KPB itu semacam propaganda untuk menutup kepanikan sekaligus mengantisipasi ancaman krisis.Dia menyebut dengan cara KPB ini Pemerintah telah menyeret atau mencoba berbagi tanggung jawab dengan BI, OJK, dan LPS. Menurut dia ada hal-hal yang tidak disampaikan secara penuh dalam keterangan tersebut. Seperti angka defisit transaksi berjalan yang meningkat pada kuartal I 2018 namun masih lebih rendah dibandingkan kuartal I 2013.

Menurut Fuad, perbandingan harusnya dengan target dan pencapaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Selain defisit, begitupun dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2018 yang hanya disebutkan tumbuh tanpa disebutkan dengan targetnya ataupun tahun sebelumnya. Menurut dia, angka defisit transaksi berjalan tahun ini 2018 diperkirakan di bawah 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). Fuad menjelaskan argumentasi normatif dan formalitas seperti ini juga biasa digunakan pemerintah untuk menjustifikasi defisit APBN yang maksimum 3% PDB dan utang negara yang maksimum 60% PDB sesuai UU Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003. 

Menurut dia keterangan tersebut tidak memberikan informasi yang semestinya. Ini karena pemerintah juga membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang Turki dan Brazil, padahal seharusnya pemerintah membandingkan keterpurukan kurs rupiah dengan mata uang sesama negara ASEAN.Sedangkan terhadap jatuhnya IHSG di BEI disebutkan sebesar 5,98% masih terkendali dan itu karena keluarnya arus modal asing dari pasar saham. Dia mengaku kasihan dan prihatin pada BI, OJK dan LPS yang harusnya menjalankan sistem keuangan secara independen. Namun kini ketiga lembaga tersebut diajak bertanggung jawab pada kondisi perekonomian pada umumnya.

Sumber: batampos.co.id

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad menjamin ketersediaan bahan pokok jelang hari raya Idul Fitri mendatang. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Batam untuk ketersedian bahan kebutuhan ini. Ia mengingatkan kepada distributor dan pedagang jangan bermain harga karena permintaan cenderung meningkat. Tim satgas pangan Batam yang dikepalai Kapolresta Barelang juga telah melakukan inspeksi dan menindak pedagang yang nakal beberapa waktu lalu.

Berdasarkan laporan dari Disperindag kebutuhan daging di Batam cukup terpenuhi dari stok daging yang dimiliki distributor. Dalam waktu dekat ini pihaknya juga akan mengintensifkan operasi pasar guna intervensi harga. Amsakar menyebutkan saat ini Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tengah dalam pembahasan bersama distributor dan beberapa instansi terkait mengenai kegiatan pasar murah.

Sementara itu, Kabag Perekonomian Kota Batam, Zurniati mengakui daging memang menjadi primadona selama pasar murah digelar. Pihaknya menggandeng dua distributor sekaligus guna menyanggupi permintaan warga. Mengenai waktu pelaksanaan pasar murah tahap dua akan digelar palig lambat satu minggu jelang hari raya Idul Fitri 15 Juni mendatang. Selama pasar murah, setiap harinya daging beku laku hingga 500 kilogram. Harga yang murah yang ditawarkan membuat permintaan meningkat.

Page 6 of 25

Tentang Kami