Live Streaming
super me

super me

Page 5 of 25

Sumber: sp.beritasatu.com

Pemerintah akan menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor pekerja rumah tangga (PRT) di tiga negara di Timur Tengah (Timteng) dalam tahun 2018 ini. Menurut Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (TKLN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno,Tiga negara yang dimaksud, kata Soes, adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Qatar.  Soes mengatakan, kebijakan penempatan PRT ke tiga negara tersebut tanpa harus mencabut surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmen) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Pengiriman TKI PRT ke 19 negara di Timteng.

Dikatakan, penempatan PRT ke tiga negara tersebut akan dilandasi peraturan yang baru, dan peraturan tersebut sedang dirumuskan saat ini. “Kita sedang merumuskan ketentuannya,” kata dia. Menurut Soes, alasan ketiga negara tersebut dipilih untuk menempatkan PRT dalam tahun 2018 selain karena permintaan negara-negara tersebut, juga berdasarkan karena ketiga negara tersebut mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, termasuk TKI. Arab Saudi, kata dia, walaupun belum mempunyai peraturan perundang-undangan melindungi tenaga kerja asing, namun pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi melindungi TKI dengan adanya ketentuan seperti TKI diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi, berkomunikasi dengan keluarga, adanya batasan jam kerja, serta semua dokumen yang menyangkut TKI harus dipegang TKI sendiri. “Ketentuan seperti ini juga berlaku untuk semua negara yang menerima TKI,” kata dia. Menurut Soes, pemerintah Arab Saudi berkali-kali meminta agar pemerintah segera menempatkan PRT ke negara itu. Hal ini terbukti dengan adanya pertemuan antara Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud ketika sang raja datang ke Indonesia tahun 2017. Selain itu, dua kali Duta Arab Saudi untuk Indonesia bertemu Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di Jakarta pada tahun 2017 dan 2018.

Sumber: CNNIndonesia.com

Pemerintah bersikeras tak akan menaikkan iuran program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, dana cadangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp3,6 triliun yang digelontorkan tahun lalu tidak mampu menyelesaikan defisit eks PT Askes (Persero) tersebut. Mereka tetap mempertahankan iuran, untuk kelas 1 sebesar Rp80 ribu per bulan, kelas 2 Rp 51 ribu per bulan dan kelas 3 Rp 25.500 per bulan. Sri Mulyani, Menteri Keuangan mengatakan bahwa pemerintah masih akan melihat terlebih dahulu struktur atau penyebab defisit. Selain itu, pemerintah juga akan melihat terlebih dahulu pengelolaan dan langkah penyelesaian defisit keuangan yang dilakukan BPJS Kesehatan selaku pelaksana program tersebut.

Selain melihat struktur penyebab defisit, Ani mengatakan bahwa dirinya juga sudah menugaskan Wakil Menteri keuangan dan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk terus mengkaji langkah penyelamatan BPJS di masa depan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga meminta kepada rekomendasi dari BPK terkait langkah lebih lanjut yang perlu diambil BPJS Kesehatan agar ancaman defisit yang selalu membayangi keuangan BPJS Kesehatan bisa dicegah secara internal terlebih dahulu. BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 menemukan suntikan dana cadangan sebesar Rp3,6 triliun yang digelontorkan untuk BPJS Kesehata tahun lalu tidak bisa menutup defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp5,72 triliun. Alhasil, untuk menutupi kebutuhan likuiditas BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Kesehatan harus berhutang Rp 3,08 triliun.

Sumber: ekonomi.kompas.com

Kinerja industri manufaktur nasional mengalami tren peningkatan. Nikkei Indonesia Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) menunjukkan, PMI Indonesia pada bulan Mei 2018 berada pada level tertingginya setelah 23 bulan (Juni 2017) di posisi 51,7. Sementara bulan lalu, PMI Indonesia berada di posisi 51,6. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, peningkatan posisi PMI ini menunjukkan industri manufaktur di Indonesia masih bergairah. Pemerintah pun akan terus mendorong masuknya investasi untuk mendukung pertumbuhan di tubuh industri manufaktur nasional. Berdasarkan catatan Nikkei, geliat industri manufaktur di bulan Mei didorong oleh permintaan baru yang tumbuh pesat sejak Juli 2014. Selain itu, produksi terus mengalami peningkatan selama 3 bulan berturut-turut serta berpengaruh terhadap menguatnya sentimen industri manufaktur. Di sisi lain, permintaan baru terhadap ekspor terus mengalami penurunan selama 6 bulan berturut-turut. Hal ini mendorong perusahaan mengurangi pekerja mereka meski dalam jumlah yang relatif sedikit. Adapun tekanan inflasi biaya produksi terus meningkat dan membuat harga barang-barang produksi terkerek tajam dalam waktu 2,5 tahun. Namun, Menperin masih memandang positif tren peningkatan posisi PMI ini terus berlanjut.

Sumber: beritajowo.com

Aparat Bea dan Cukai Batam menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,056 kilogram yang disembunyikan penumpang pesawat Lion Air tujuan Lombok, transit di Surabaya. Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Susila Brata di Batam, Minggu, mengatakan petugasnya menahan seorang penumpang di Bandara Hang Nadim Batam berinisial AZM (22) karena kedapatan menyembunyikannya di dalam tas. Ia mengatakan, petugas awalnya mencurigai AZM yang berkewarganegaraan Indonesia itu saat melewati mesin "x ray", Kemudian, petugas memeriksa AZM yang semestinya terbang menggunakan pesawat Lion Air bernomor penerbangan JT 970 pada pukul 09.00 WIB dengan rute Batam-Surabaya-Lombok. Berdasarkan analisa citra mesin "x ray", terdapat sesuatu yang mencurigakan, kemudian petugas membawa barang bersama penumpang untuk diperiksa secara mendalam di Hanggar Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim.Dalam pemeriksaan di hanggar, baru diketahui, terdapat sabu-sabu yang disembunyikan dalam 12 bungkus di sela tumpukan pakaian

Sumber: JawaPos.com

Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam pada momen puasa dan lebaran memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan. Beruntungnya sejauh ini masih tergolong stabil. Meskipun telah berhasil menjaga stabilitas dan menurunkan angka inflasi jika dibanding tahun sebelumnya, TPID tetap memiliki tugas untuk memantau perkembangan beberapa jenis pangan yang berpotensi menghadirkan lonjakan inflasi.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan ada tiga jenis pangan yang saat ini masuk dalam daftar yang mendapat pengawasan TPID, yakni daging ayam, telur, dan cabai. Hal itu diungkapkannya usai memimpin rapat bersama TPID di lantai 4 Gedung Pemkot Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Pertimbangan peningkatan permintaan dari ketiga jenis pangan tersebut pada momen menjelang lebaran menjadi salah satu alasan kenapa ketiganya diawasi. Amsakar menambahkan, bahwa Pemkot Batam juga kembali akan mengadakan bazar sembako murah. Ini dimaksudkan agar barang-barang kebutuhan pokok masyarakat bisa didapatkan dengan mudah dan harga yang sesuai. Secara keseluruhan stok pangan masih akan tersedia dan mencukupi kebutuhan lebaran. Demikian juga dengan harga yang sampai saat ini masih stabil. Ia mengimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir karena tim di lapangan terus memonitor perkembangan pasar.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Empat sekolah negeri yang merupakan sekolah rujukan, dalam penerimaan peserta didik baru (PPDM) tidak menerapkan sistem zonasi seperti sekolah negeri lainnya. Empat sekolah ini bisa menerima siswa dari daerah manapun, tidak terikat pada aturan zonasi. Kempat sekolah negeri itu antara lain SDN 006 Sekupang, SMPN 3 Batam, SMPN 6 Batam dan SMPN 26 Batam. Empat sekolah itulah yang menjadi rujukan seluruh sekolah. Menurut Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, Sekolah unggulan sudah tidak ada lagi, diganti dengan sekolah rujukan. Penetapan sekolah rujukan ini didasarkan pada prestasi hingga ketersediaan sarana prasarana.

Hendri mengatakan PPDB di sekolah rujukan, akan melihat pada nilai siswa saat pendaftaran. Tidak saja siswa asal Batam, sekolah rujukan ini juga diperbolehkan menerima siswa asal luar Batam. Siswa yang diterima pun harus sesuai dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Untuk pendaftaran masuk ke sekolah rujukan, dimulai pada 26-28 Juni 2018 melalui daring (online). Namun tetap akan disediakan nomor antrean di sekolah, karena berdasarkan pengalaman orangtua tetap mendatangi sekolah meskipun pendaftaran secara daring. Sementara untuk sekolah yang menerapkan sistem zonasi, pendaftaran dibuka pada 3-5 Juli 2018.

Sumber: JawaPos.com

Kabar kurang mengenakkan datang dari Pemerintah Kota (Pemkot) Batam terkait kejelasan ada tidaknya Tunjangan Hari Raya (THR) untuk komponen Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Sekertaris Daerah (Sekda) yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota Batam, Jefridin mengatakan anggaran untuk TKD yang menjadi beban daerah ini belum masuk dalam APBD, sehingga sampai saat ini belum ada kepastian apakah THR dari daerah bisa diterima atau tidak. Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik mengatakan bahwa total THR untuk 5.623 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Batam sebesar Rp 56 miliar. Angka ini didapat dari total gaji pokok plus Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Gaji pokok yang dibiayai pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 25 miliar. Sementara pembayaran komponen TKD yang menyertai THR, Pemkot Batam sebesar Rp 31 miliar. Lebih jauh, Jefridin menjelaskan pihaknya masih mengupayakan yang terbaik untuk membantu teralirnya TKD kepada semua PNS. Hanya saja, pihaknya tidak ingin gegabah menggunakan anggaran lain yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Kalaupun nantinya tidak bisa dicairkan, pihaknya meminta kepada pegawai untuk bisa memaklumi.Surat edaran berisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2018 terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan PNS, serta anggota TNI dan Polri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini harus disesuikan oleh pemerintah daerah.

Sumber: batam.tribunnews.com/

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, banyaknya permintaan pindah rayon dari Batam, bukan karena aturan zonasi yang diterapkan tahun ini. Hendri Arulan mengatakan, banyaknya permintaan surat pindah rayon bukan karena aturan yang akan diterapkan atau soal kualitas pendidikan di Batam, Hendri mengatakan bahwa Memang benar banyak warga Batam yang mengurus surat pindah namun hal tesebeut dikarenakan masalah ekonomi, bukan karena dampak rayonisasi dan kualitas sekolah, Menurut Hendri, masalah perekonomian menjadi alasan, karena terkait masalah lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang saat ini terbilang lesuh.

Mungkin saat sejumlah perusahaan seperti galangan kapal tutup, anak pekerja itu belum selesai sekolahnya atau belum tamat sehingga ia menunggu kelulusan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam, Sudirman Dianto punya pendapat yang sama, bahwa banyaknya permintaah surat pindah rayon dari Batam semata-mata karena faktor ekonomi. Dia mengatakan, faktor kondisi ekonomi Batam yang belum pulih, membuat sejumlah orangtua harus memilih pulang ke kampung halamannya.

Sumber: timesindonesia.co.id/

Pemerintah pusat memastikan bahwa harga BBM jenis Premium dan Solar tidak ada kenaikan hingga akhir tahun. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Menurut anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, pihaknya sudah menanyakan kepastian BBM ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan. Pasalnya, kata dia, masyarakat perlu mendapat kepastian harga BBM di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia.

Diketahui, dua komponen itu masuk ke dalam hitung-hitungan pembentukan harga BBM di dalam negeri. Ditempat terpisah Menteri Jonan memastikan bahwa untuk harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar dipastikan tidak akan naik sampai akhir tahun 2018. Menanggapi hal itu, anggota Komisi VII lainnya, Kurtubi menilai bahwa tidak dinaikannya harga BBM maka akan menjadi beban PT Pertamina (Persero). Pada kesempatan itu, Kurtubi menyarankan kepada pemerintah pusat agar melakukan efisiensi di sektor pengadaan BBM. Pasalnya, impor BBM ataupun elpiji masih dilakukan dan hanya menguntungkan trader.

Sumber: WartaEkonomi.co.id

Kementerian Perindustrian mendorong penerapan perlindungan bagi industri keramik dan kaca dalam negeri. Cara yang dilakukan yaitu dengan menerapkan kebijakan non-tariff barriers (NTB). Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin, Achmad Sigit, mengatakan daya saing industri kaca Indonesia nomor satu di ASEAN. Sementara industri keramik menempati peringkat ke delapan sehingga dengan menggunakan instrumen perlindungan perdagangan tersebut, daya saing produk keramik dan kaca lokal terjaga. Saat ini, lanjut Sigit, pemerintah telah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk keramik dan kaca. Guna menggenjot penyerapan pasar domestik dan ekspor, pihaknya telah meminta kepada produsen keramik dan kaca di dalam negeri agar terus melakukan efisiensi proses produksi sambil meningkakan kualitas.Ia mengungkapkan bahwa potensi pengembangan industri keramik di Indonesia masih prospektif karena salah satunya didukung oleh ketersediaan bahan baku yang melimpah dan tersebar di wilayah Indonesia.

Page 5 of 25

Tentang Kami