Live Streaming
super me

super me

Page 4 of 25

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Untuk tetap memberikan pelayanan transportasi angkutan umum kepada masyarakat, pelayanan transportasi umum bis Trans Batam tetap melayani penumpang saat libur lebaran. Hal ini disampaikan Kepala Dinas perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri, selain itu ia juga mengatakan Hanya di hari pertama lebaran, bus pertama yang akan melayani baru mulai pukul 10.00 WIB. Sebab petugas angkutan umum menunggu selesai sholat Ied dulu, Yusfa juga menyampaikan pelayanan bus Trans Batam akan berlangsung seperti biasanya, melayani penumpang di setiap rute di Wilayah Batam yang biasanya dilayani.Menurut Yusfa, dengan tetap beroperasinya Trans Batam, diharapkan bisa mempermudah masyarakat yang ingin melakukan aktivitas. Dia juga menambahkan, jumlah bus Trans Batam yang akan melayani masyarakat sebanyak 73 unit.

 

Info: CNNIndonesia.com

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam mengantisipasi lonjakan penumpang dengan meningkatkan sistem dan jumlah sumber daya manusia yang bertugas. Pasalnya, ribuan penumpang yang sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mudik melalui Kota Batam, Kepulauan Riau. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam, Lucky Agung Binarto mengatakan ribuan TKI yang mengadu nasib di Singapura dan Malaysia, pulang ke kampung halaman masing-masing melalui Pelabuhan Batam setiap harinya, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Ia optimistis penambahan anjungan pemeriksaan paspor tersebut dapat meningkatkan pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, sekaligus mengurangi antrean panjang. Pihak imigrasi tidak dapat membedakan WNI yang melalui tempat pemeriksaan imigrasi adalah TKI atau hanya WNI pelancong, sehingga jumlahnya tidak bisa dipastikan.

Sumber: ANTARANews.com

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) menilai pemerintah Indonesia harus serius melawan polusi sampah plastik dengan membuat kebijakan teknis yang mengatur kewajiban perusahaan produsen untuk mengurangi penggunaan plastik. Direktur ICEL Henri Subagiyo mengatakan kewajiban tersebut seharusnya berlaku bagi pemegang merek, pelaku usaha ritel, dan pelaku usaha jasa makanan dan minuman.

Menurutnya Indonesia sudah darurat sampah plastik. Indonesia berada di posisi nomor dua setelah Tiongkok sebagai negara penghasil sampah plastik yang dibuang ke laut. Sehingga dibutuhkan terobosan solusi yang mendorong perbaikan di sektor hulu, produsen. Seperti kita ketahuai padaTanggal 5 Juni yang lalu adalah merupakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang tahun ini dengan tema "Beat Plastic Pollution". Sampah plastik kini jadi masalah genting global. Diperkirakan setiap tahunnya sekitar 4,8 juta sampai 12,7 juta ton plastik masuk ke laut, di mana sebanyak 80 persen berasal dari sampah darat. Sementara itu, pada tahun 2015 Indonesia menghasilkan sampah sebesar 3,2 juta ton dan sebanyak 1,29 juta ton di antaranya sampai ke laut.

Henri menambahkan, permasalahan sampah di laut tidak terlepas dari pengelolaan sampah di darat. Dua pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan yakni masih tingginya kontribusi sampah di laut dari manufaktur plastik dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan 3R.World Bank mencatat setidaknya 52 persen dari komposisi sampah plastik di laut berasal dari manufaktur plastik. Di sisi lain, data KLHK menunjukkan bahwa di tingkat nasional total timbulan sampah plastik secara nasional sebanyak 16 persen. Oleh karena itu pemerintah harus menerbitkan rencana aksi nasional penanganan sampah plastik di laut yang meliputi pembagian tanggung jawab dan rencana program yang jelas antar instansi pemerintah pusat dan daerah; darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, dan laut; kewajiban produsen dalam upaya pengurangan sampah di laut; dan aksi pengawasan dan penegakan hukum bagi produsen dan pemerintah daerah.

Sumber: Merdeka.com

Pelaku usaha meminta pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan nomor 229 tahun 2017 mengenai Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional. Aturan ini dinilai menimbulkan kerugian hingga puluhan miliar bagi pengusaha. Masalah yang dihadapi saat ini adalah waktu yang diberikan. Peraturan tersebut mengatur batas waktu penyerahan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk barang yang masuk jalur merah atau kuning hanya diberikan satu hari atau sampai pukul 12.00 WIB hari berikutnya sejak pemberitahuan impor barang (PIB) mendapatkan penetapan jalur.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Akbar Djohan, mengatakan batas waktu tersebut terlalu singkat untuk barang yang melalui jalur merah dan harus diperiksa fisik oleh petugas pabean. Sementara itu apabila melewati batas waktu tersebut, maka SKA dianggap tidak berlaku lagi. Tidak hanya industry logistic dan forwarder yang mengeluh, Asosiasi Persepatuan Indonesia berharap pemerintah dapat memberikan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut. Wakil Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Budiarto Tjandra, mengatakan pemerintah perlu mengadakan dialog dengan para pihak terkait supaya bisa memanfaatkan tarif preferensi yang berdasarkan aturan internasional. Menurutnya, industri skala kecil dan menengah yang paling merasakan dampak jika tidak bisa mendapatkan tarif preferensi.

Sumber: Warta Ekonomi.co.id

Laporan IMD World Competitiveness Yearbook 2018 menunjukkan Indonesia berada di peringkat 43. Dari 63 negara dari berbagai kawasan di dunia yang dikumpulkan IMD World Competitiveness, peringkat Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat 42. Namun, jika dilihat dari kawasan Asia Pasifik, peringkat Indonesia mengalami kenaikan dari 12 menjadi 11.Peringkat daya saing yang diukur dengan empat faktor: kinerja ekonomi, efisiensi pemerintah, efisiensi bisnis dan infrastruktur, Indonesia mengalami peningkatan peringkat yang signifikan pada kinerja ekonomi dari 33 menjadi 27. Namun, penurunan terjadi pada efisiensi pemerintah dari 30 menjadi 36, efisiensi bisnis dari 30 menjadi 35. Sementara infrastruktur bertahan di peringkat bawah, 59. Lebih jauh jika dilihat dari subfaktor masing-masing faktor, kinerja ekonomi terjadi peningkatan pada ekonomi domestik dari 13 menjadi 10, perdagangan internasional dari 56 menjadi 51, investasi luar negeri dari 50 menjadi 43, penurunan pada kesempatan kerja dari 13 menjadi 19, dan harga dari 34 menjadi 37. Untuk subfaktor pada efisiensi pemerintah, mengalami penurunan pada keuangan publik dari 22 menjadi 29, kerangka institusional dari 40 menjadi 44, legislasi bisnis dari 53 menjadi 54, kerangka sosial dari 48 menjadi 50, dan peningkatan terjadi pada kebijakan perpajakan dari 6 menjadi 5.

Untuk subfaktor efisiensi bisnis, terjadi peningkatan peringkat pada produktivitas dan efisiensi dari 53 menjadi 50 sementara lainnya mengalami penurunan pada ketenagakerjaan dari 4 menjadi 5, keuangan dari 38 menjadi 44, praktik manajemen dari 29 menjadi 32, serta attitutes dan values dari 24 menjadi 28. Kemudian, untuk subfaktor infrastruktur terjadi penurunan pada infrastruktur dasar dari 45 menjadi 47, kesehatan lingkungan dari 58 menjadi 60, peningkatan peringkat terjadi pada scientific dari 52 menjadi 49, dan pendidikan dari 61 menjadi 57. Managing Director Lembaga Management FEB UI (sebagai partner IMD), Toto Pranoto, mengatakan, banyaknya peringkat yang turun dibanding peringkat yang naik membuat peringkat secara global mengalami penurunan dari 42 menjadi 43. Namun, secara keseluruhan keseluruhan faktor tersebut dilihat dari indikator daya tarik utama, sebetulnya mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.Beberapa yang mendorong daya saing tersebut antara lain dinamika ekonomi 78,2%, biaya daya saing 62,1%, dan sikap keterbukaan 43,7%. Sementara beberapa yang masih lemah antara lain, kekuatan riset dan pengembangan yang hanya 9,2%, efektivitas kepastian hukum 11,5%, dan level pendidikan tinggi yang hanya 14,9%. Akibatnya, tingkat daya saing Indonesia digeser oleh negara-negara yang mengalami perkembangan lebih baik, seperti Slovania dari 43 menjadi 37 dan Italia dari 44 menjadi 42. Peningkatan daya saing Indonesia di kawasan Asia Pasifik sendiri lebih dipicu oleh penurunan peringkat Filipina dari 41 merosot menjadi 50.

Sumber: Patrolmedia.co.id

Kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Tipe B Batam sampai 31 Mei 2018, telah meraih total sebesar Rp 74,62 miliar atau 51,08% dari target yang dibebankan APBN 2018 sebesar Rp146,08 miliar. Seperti disampaikan Kepala KPU Bea Cukai Tipe B Batam Susila Brata, capaian ini lebih tinggi dari 2017, 48,56%, naik 4,34% (3,10 miliar). Namun, lanjut Susila, pada realisasi penerimaan Bea Masuk hingga 31 Mei 2018 yakni 52,89% atau Rp71,10 miliar. Sementara, untuk penindakan Narkotika Psikotropika dan prekursor (NPP) selama 2017, Bea Cukai Batam sudah melakukan 39 kali penegahan.Dikatakan pula, untuk penindakan Barang Kena Cukai (BKC) sepanjang 2017, Bea Cukai Batam setidaknya telah menegah 123 kali, dengan total Rp23, 425 miliar. Dalam kesempatan yang sama, Susila juga menyampaikan soal pentingnya peran media. Ia katakan, pihaknya siap untuk di kritisi dengan media asalkan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan mendidik, sehingga Bea Cukai juga dapat mengkoreksi kinerja, agar lebih baik lagi. Untuk itu, Susila berharap media sebagai kontrol sosial harus menyajikan informasi-informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya.Tak lupa Susila juga mengucapkan permohonan maaf jika selama ini ada hal hal ynag kurang berkenan antar Bea Cukai Batam dan Media.

Sumber: batampos.co.id

Pusat perbelanjaan dan lokasi transaksi uang seperti Bank, ATM dan lain sebagainya jadi perhatian serius pihak kepolisian. Polisi menerjunkan personil khusus untuk mengamankan warga yang melakuan transaksi keuangan di bank, ATM ataupun yang berbelanja di pusat keramaian menjelang hari raya Idul Fitri ini. Polsek Sagulung misalkan udah menempatkan anggota patroli pengamanan di lokasi bank, ATM ataupun pusat perbelanjaan di wilayah hukum Polsek Sagulung. Anggota patroli rutin mengawasi aktifitas warga agar terhindar dari aksi kejahatan.

Kapolsek Sagulung AKP Yuda Suryawardana juga mengatakan, Polisi juga akan melayani siapa saja yang membutuhkan pengawalan saat membawa ataupun melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang banyak. Senada disampaikan Kapolsek Batuaji Kompol Syaruddin Dalimunthe, yang menghimbau masyarakat untuk tidak segan memintah pengamanan dari kepolisian jika memang membutuhkan. Kepada masyarakat pada umumnya baik Yuda ataupun Dalimunthe sama-sama berharap agar memperhatikan keamanan diri dan keluarga saat melakukan aktifitas di luar rumah. Begitu juga mereka yang mudik Lebaran, Dalimunthe berharap agar memperhatikan keamanan rumah dan kendaraan sebelum mudik.

 

Sumber: TRIBUNBATAM.id

PGN Kota Batam siap menyalurkan gas untuk pembangkit listrik di pulau-pulau. Hal ini sejalan dengan kapasitas gas yang dimiliki oleh PGN Batam. Sales area head PGN Batam Amin Hidayat mengatakan, selain menyalurkan gas kepada PLN Batam untuk distribusi listrik ke Bintan, kini PGN Batam juga menyuplai gas untuk menghidupkan pembangkit listrik di Karimun.Suplai gas yang dikirim berupa gas CNG atau gas yang dialiri tanpa pipa. Gas tersebut berbentuk tabung tabung gas yang berukuran besar. hidayat juga menjelaskan bahwa dirinya akan mengubah gas pipa ke bentuk CNG atau tabung tabung besar itu. Tabung gas itu yang dikirim ke Karimun dari Batam. Nanti di sana akan dipakai untuk menghidupkan pembangkit listriknya, Pengiriman gas tersebut dilakukan oleh anak perusahaannya, gagas Indonesia, yang juga bertugas mengoperasikan SPBG di Batam Center.

Sumber: TRIBUNBATAM.id

Pemerintah Kota Batam akan memaksimalkan potensi zakat profesi di lingkungan pegawainya. Ini juga berlaku bagi para pejabat seperti posisi wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah. Wali Kota Batam HM Rudi mengajak pegawai Muslim yang berpenghasilan setara 85 gram emas setahun, atau sekitar Rp 4 juta ke atas per bulan menurut penghitungan nilai emas per gram saat ini, agar mengeluarkan zakat profesi. Dana yang terkumpul dari zakat profesi itu, nantinya akan digunakan untuk membantu masyarakat Batam yang membutuhkan.

Dikatakannya, dari 1,3 juta penduduk Batam saat ini, hampir seperempatnya merupakan masyarakat kategori kurang mampu atau sekitar 37 ribu kepala keluarga, Dari hitung-hitungan, belanja tak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai di Pemko Batam hampir Rp 600 miliar setahun. Dari angka itu ada potensi zakat profesi sebesar Rp 14 miliar hingga Rp 15 miliar.

Sumber: KOMPAS.com

Tim koordinasi dan supervisi penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan supervisi kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan ( HGB) atas nama PT Karimun Pinang Jaya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, sertifikat HGB itu diduga tanpa disertai bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sehingga indikasi kerugian negaranya adalah Rp 1,5 miliar. Perkara ini disidik oleh Polda Kepulauan Riau sejak tahun 2016, dan KPK mulai melakukan supervisi sejak tahun 2017, Saat ini, kata dia, supervisi dilakukan KPK dalam bentuk dukungan ahli pada sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Batam, dengan Polda Kepulauan Riau sebagai termohon. Menurut Febri, KPK menghadirkan ahli hukum acara pidana dari Universitas Riau, Pekanbaru dalam sidang praperadilan, Ia berharap melalui dukungan ini, penanganan perkara ini dapat berjalan lancar dan tuntas. KPK berharap pada saat pembacaan putusan praperadilan besok, hasil persidangan bernilai positif pada penanganan perkara.

Page 4 of 25

Tentang Kami