Live Streaming
super me

super me

Page 4 of 39

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Persib Bandung vs Persija Jakarta - Laga El Clasico Diminta Diundur Dua Hari. Ini Penyebabnya

Setelah menang atas Borneo FC, Persib Bandung akan menyiapkan laga berat lainnya bertajuk laga klasik, el calsico melawan Persija Jakarta.

Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan tersaji di pekan ke-23 Liga 1 Indonesia musim 2018.

Sedianya pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan dihelat pada hari Minggu, 23 September 2018 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

 

Panitia meminta kepada operator Liga Indonesia untuk memundurkan jadwal laga el clasico dua hari dari jadwal, yakni menjadi hari Selasa (25/9/2018).

Seperti yang tertulis dari surat resmi bernomor 115/PANPEL-L1/IX-2018, panpel Persib meminta pertandingan digelar ke hari Selasa, 25 September 2018, pukul 15.30 WIB di stadion yang sama.

Pada surat yang diterima PT LIB pada Senin sore (17/9) itu, disebutkan dua alasan penting yang disampaikan oleh pihak keamanan dibalik permohonan perubahan jadwal tersebut.

Pertama, karena aspek keamanan dan meningkatnya potensi kerawanan kriminalitas. Kedua, bersamaan dengan jadwal dari KPU bahwa pada tanggal 23 September 2018 dimulainya tahap kampanye Pileg dan Pilpres 2019.

Borneo FC vs Persib Bandung
Borneo FC vs Persib Bandung (TWITTER/LIGA1MATCH)

Menanggapi permohonan surat tersebut, PT LIB belum mengambil keputusan.

“Surat baru kami terima hari ini. Perlu diketahui, banyak hal yang harus dipikirkan untuk mengubah jadwal pertandingan. Bukan melulu pada kondisi atau situasi kedua tim yang bertanding. Kami harus mempertimbangkan aspek lain yang tak kalah penting,” jelas Tigorshalom Boboy, COO PT LIB, Senin (17/9/2018) seperti dilansir dari situs resmi Liga Indonesia.

Terkait hal tersebut, PT LIB akan berkoordinasi dengan banyak pihak terlebih dulu.

“Perkembangan tentang status laga itu, akan kami umumkan secepatnya,” pungkas Tigor.

Sementara itu,  Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema dalam laman resmi Persib, mengatakan pihaknya mengusulkan kepada panpel untuk memundurkan jadwal laga selama dua hari.

Waktu kick-off juga akan dimajukan dari semula pukul 18.30 WIB menjadi pukul 15.30 WIB.

"Kami mengusulkan kepada pihak panpel agar jadwal pertandingan antara PERSIB Bandung vs Persija Jakarta yang semula terjadwal bertanding pada Minggu, tanggal 23 September 2018 pukul 18.30 WIB dapat diubah waktunya menjadi hari Selasa tanggal 25 September 2018 pukul 15.30 WIB," ujar Irman seperti dikutip Tribun Jabar dari laman resmi Persib.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Tim terpadu bakal melakukan penertiban di Pasar Induk dan kios liar di Bengkong Bengkel. Sejauh ini untuk penertiban di Pasar Induk, sudah diberikan Surat Peringatan (SP) Pembongkaran.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan segera melakukan rapat teknis untuk membahas teknis pelaksanaan penertiban Pasar Induk.

Pasalnya seluruh Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk sudah disediakan tempat relokasi sembari menunggu revitalisasi gedung Pasar Induk.

 "Penertiban di Pasar Induk kita tinggal menunggu rapat teknisnya saja. Untuk koordinasi kapan waktu rapatnya, bisa koordinasi dengan Pak Yusfa Hendri (Asisten 1)," ujar Kabid Tantrib Satpol PP Batam, Imam Tohari, Minggu (16/09/2018).

Diakuinya Bengkong Bengkel sudah menerima Surat Peringatan 1 (SP1). Pasalnya kios tersebut berada tepat di atas buffer zone.

 

Pihaknya bakal melakukan penertiban pada September ini juga."Soalnya mereka menempati harusnya digunakan untuk parit," ujarnya.

Ia menambahkan lokasi tersebut berada di Batu Ampar. Pihaknya akan segera melakukan prosedur penertiban selanjutnya untuk mendukung Pemko Batam menjadikan kota pariwisata."Kita lakukan juga untuk menciptakan kota yang indah dan bersih," tegasnya.

Pasca pemberian Surat Pembongkaran oleh tim terpadu, sejauh ini belum ada Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Induk yang menempati relokasi tempat yang telah disediakan. Kepala Bidang (Kabid) Trantib Satpol PP Batam, Imam Tohari mengakui untuk jadwal pasti penertiban kios-kios tersebut pihaknya menyerahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

"Untuk jadwal pastinya kami tinggal menunggu dari Disperindag. SP 2 sudah kita berikan sejak awal September lalu," ujar Imam kepada Tribun, Minggu (16/9).

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kota Batam, Zarefriadi mengatakan pihaknya sudah melakukan proses relokasi kepada PKL. Mulai dari pendataan PKL hingga pembagian kios relokasi yang baru.

"Kita sudah katakan kepada tim terpadu segera sudah bisa ditertibkan. Soalnya kios relokasi sudah kita berikan," tuturnya.Zarefriadi mengakui jadwal pindahnya PKL Pasar Induk, pihaknya tidak menentukan kapan deadline-nya.

Pasalnya kapan saja bisa pindah ke tempat relokasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam."Kita tak tentukan. Kapan saja seharusnya sudah bisa pindah. Surat peringatan kan sudah diberikan oleh tim terpadu," katanya.

Perihal teknis, Kabid Pasar Disperindag Kota Batam, Zulkarnain menegaskan secara prosedural sudah diselesaikan. Mulai dari pendataan, verifikasi, cabut undi, dan lainnya. Perihal penertiban akan dilakukan oleh tim terpadu."Tanggal relokasi pasti saya serahkan kepada pak Zarefriadi. Kalau kita pendataannya, dan lainnya," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Ratna Sarumpaet gagal menggelar kegiatan di Batam setelah kehadirannya ditolak dan diadang massa, Minggu (16/9/2018) kemarin.

Sebelum kedatangan Ratna Sarumpaet ke Batam, ratusan massa sudah berkumpul, dan menyampaikan penolakan akan kehadirannya.

Kehadiran Ratna Sarumpaet di Batam dianggap mengusik keamanan dan kedamaian Batam.

Ratna Sarumpaet sempat mendarat dan turun dari pesawat, namun tidak sampai keluar dari Bandara Hang Nadim Batam, hingga kemudian kembali ke Jakarta dengan pesawat Garuda Minggu sore.

 

Berikut sejumlah fakta terkait kedatangan Ratna Sarumpaet ke Batam, Minggu (16/9/2018):

1. Massa datang dengan jalan kaki

Ratusan massa  berdatangkan untuk menolak kedatangan Ratna Sarumpaet, Minggu (16/9/2018)
Ratusan massa berdatangkan untuk menolak kedatangan Ratna Sarumpaet, Minggu (16/9/2018) (TRIBUNBATAM/endra)

Massa yang menyampaikan penolakan terhadap kedatangan Ratna Sarumpaet datang dengan jalan ke kaki ke Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (16/9/2018).

Mssa yang berjalan kaki sampai di depan gerbang masuk Bandara Hang Nadim sekira pukul 13.00 WIB.

Massa membawa kertas bertulisan penolakan terhadap Ratna Sarumpaet yang dianggap sebagai provokator serta mengusik keaamanan dan kedamaian di bumi melayu.

Aksi massa terlihat berlangsung di pìnggir jalan keluar dari Bandara Hang Hang Nadim tepatnya di gerbang masuk.

Dalam aksinya massa meminta pihak kepolisian mendukung penolakan mereka.

 

 

2. Semua mobil yang keluar dari bandara disuruh buka kaca mobil

Massa juga meminta setiap mobil yang keluar dari bandara diperiksa dan menurunkan kaca kendaraan.

 "Ayo buka kacanya. Jangan biarkan provokator masuk dan merusak Batam. Usir dia dari sini," kata sejumlah massa di lokasi.

Kedatangan massa terus bertambah dan arus kendaraan dari arah bandara terlihat antre panjang, dikarenakan massa melakukan pengecekan satu persatu mobil yang keluar dari arah bandara.

"Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu. Kaca mobilnya di buka ya, kita mau memastikan Ratna Sarumpaet tidak datang," katanya sambil meminta pengendara mobil membuka kaca.

 

 

3. Massa bertahan di gerbang bandara 

Massa bertahan di depan gapura Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (16/09/2018).
Massa bertahan di depan gapura Bandara Hang Nadim Batam, Minggu (16/09/2018). (TRIBUNBATAM/ALFANDI SIMAMORA)

Lebih dari dua jam ratusan massa yang menolak kedatangan Ratna Sarumpaet di Batam bertahan di pinggir jalan keluar bandara.

"Kami akan terus bertahan di sini, dan tidak akan pergi sampai Ratna Sarumpet dikembalikan dan tidak menginjakkan kakinya di tanah Melayu," kata Suratno, salah satu anggota massa itu, Minggu (16/09/2018).

Dia menilai  kedatangan Ratna Sarumpet akan memecah persatuan antara umat beragama dan suku di Kota Batam.

"Kami sangat mengkhawatirkan hal itu. Jangan sampai provokator masuk dan merusak keamanan dan kedamaian Kota Batam,"tuturnya.

 

4. Ratna Sarumpaet Kembali ke Jakarta, massa bubar

Ratna Sarumpaet akhirnya tidak jadi menginjakkan kaki di tempat acara GSI di Batam.

Ia dipulangkan, dan bertolak kembali ke Jakarta.

Massa yang berada di depan Gapura Bandara Hang Nadim senang atas ketegasan aparat ini.

Setelah mendapat kepastian Ratna Sarumpaet kembali ke Jakarta, mereka langsung meninggalkan lokasi.

"Mantap, ternyata aksi kita berhasil memulangkannya dan tidak sempat menginjakkan kakinya di Kota Batam," ujar sejumlah massa, Minggu(16/9).

Ketua Gagak Hitam, Udin Pelor di hadapan seluruh massa yang berada di Gapura Bandara Hang Nadim menyatakan, karena Ratna Sarumpaet sudah dipulangkan maka pihaknya ikut merasa lega.

Udin menegaskan, tak ada sweeping di bandara, apalagi persekusi.

Menurut Dia, penolakan dengan orasi adalah wajar demi kenyamanan dan kondusifitas Batam.

"Iya benar Ratna Sarumpet telah kembali ke Jakarta dan tadi dari informasi pihak kepolisian Ratna sekitar pukul 15:30 Wib sudah berangkat," tutur Udin.

Udin mengakui sudah menyuruh massa untuk segera pulang dan tidak menggelar aksi penolakan lagi.

Sebab Ratna sarumpet sudah bertolak ke Jakarta.

"Kita sudah suruh pulang seluruh massa, dan sampai saat ini tidak ada sweeping dan persekusi yang dilakukan massa. Hanya sekedar orasi penolakan saja,"ungkapnya.

 

5. Ratna Sarumpaet ke Jakarta dengan Pesawat Garuda

Ratna Sarumpaet meninggalkan Kota Batam sekitar pukul 16.22 WIB dengan maskapai Garuda dengan nomor penerbangan GA063, Minggu (16/9/2018)

"Iya benar sudah pulang. Tadi sekitar jam empatan lebih lah (16.00 WIB), pakai pesawat Garuda," kata Direktur BUBU Hang Nadim Suwarso, Minggu (16/09/2018).

Sebelumnya diberitakan, Ratna Sarumpaet tiba di Bandara Hang Nadim Batam menggunakan pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ 032. Tiba di Batam pukul 13.30 WIB.

 

6. Ucapan kekecewaan Ratna Sarumpaet

Ratna Sarumpaet memberikan keterangan sebelum bertolak kembali ke Jakarta.
Ratna Sarumpaet memberikan keterangan sebelum bertolak kembali ke Jakarta. ()

Ratna Sarumpaet menyampaikan rasa kecewanya atas penolakan tyerhadap dirinya yang datang ke Kota Batam.

Ditemui di lantai dua Bandara, Ratna Sarumpaet mengatakan, kunjungan ini murni untuk berdiskusi yang tidak ada hubungannya dengan politik.

"Saya ke sini ingin berdiskusi tidak ada hubungan dengan politik dan pemilu ini," katanya, Minggu (16/09/2018).

Dia menyampaikan, agenda Road show Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) di Kepri, Batam ini adalah yang keempat.

GSI sendiri adalah lembaga yang fokusnya mempermasalahkan Pancasila yang tidak ada di undangan-undang dasar 1945.

"Jadi salah satu konsen Ratna dan kawan-kawan GSI mengembalikan Pancasila ke tubuh Undang-undang Dasar 1945. Itu toh, karena itu menjadi persoalan bangsa ini yang kami perjuangkan," sebutnya.

Dia menyebutkan, road show GSI masih akan berlanjut di kurang lebih 30 provinsi untuk menggelar diskusi.

"Kita punya hak demokrasi kan, kenapa gak boleh berdiskusi saja," ucapnya.

Dia mengharapkan, untuk agenda kunjungan ke provinsi selanjutnya, jangan ada lagi penolakan yang seperti di Kota Batam.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Warga Tiban Koperasi Sekupang bersama Komunitas Penggiat Lingkungan Batam dan Organisasi Kemahasiswaan dari Ibnu Sina Batam, UIB dan Poltek menggelar aksi penanaman pohon.

Mereka menanam pohon di atas bukit yang dipotong dan lahan kolam retensi yang ditimbun pengembang dan Koperasi Karyawan Otorita Batam, Minggu (16/9/2018).

Sejumlah mahasiwa pencinta lingkungan dan warga melakukan penanaman sejumlah bibit pohon di lahan dan bukit yang dipotong di Tiban Koperasi Sekupang.

 

Humas Komunitas Penggiat Lingkungan Batam, Yopta Eka Saputra mengatakan, aksi penanaman 30 bibit pohon ini merupakan bentuk kepedulian Komunitas Penggiat Lingkungan Batam dan Organisasi Kemahasiswaan dari Ibnu Sina Batam, UIB dan Poltek terhadap bencana banjir yang dialami warga Tiban Koperasi, Sekupang.

Sebab bisa diketahui sendiri, di tengah pengembang melakukan pemotongan bukit dan penimbunan kolam retensi warga di Tiban Koperasi, bencana banjir terus melanda warga dan ekosistem alam di lingkungan warga rusak.

"Kita turut prihatin terhadap apa yang dialami warga Tiban Koperasi, dan penimbuhan kolam retensi serta pemotongan bukit sangat merugikan warga,"terangnya.Adapun bibit pohon yang akan ditanam yakni bibit pohon durian, mahoni,lengkeng, palem, kelapa ,pisang dan masih banyak lagi yang lainnya.

"Kegiatan ini akan kita lakukan berkelanjutan, sampai kolam retensi warga Tiban Koperasi di kembalikan," tuturnya.Di tempat yang sama, Anto Sujanto warga Tiban Koperasi menyampaikan, penanaman bibit pohon ini dalam rangka keinginan warga untuk mencegah banjir dan mengembalikan kolam retensi warga seperti semula.

"Karena kami sangat berkeinginan kolam retensi kami dikembalikan,sebab semenjak kolam retensi ditimbun pemukiman kami sudah sering dilanda banjir,"katanya.

Dia juga menuturkan, bahwa warga sangat berharap Pemerintah mencabut Izin Membuat Bangunan(IMB) di lahan kolam retensi yang saat ini sudah di segel Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Batam.

"Kita ingin izin IMB dicabut dan kita bisa mengembalikan kolam retensi kembali seperti semula,"ungkapnya.

sumber : tribunnews.com

RAMA SHINTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, sebanyak 2.357 koruptor saat ini masih berstatus sebagai PNS.

Data tersebut diperoleh BKN setelah melakukan penelusuran data di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

"Saat ini baru 317 koruptor yang diberhentikan tidak hormat sebagai PNS," ujar Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan, saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (13/9/2018).

 Menurut Ridwan, BKN telah melakukan pendataan rekapitulasi PNS yang terlibat tindak pidana korupsi (tipikor) berdasarkan rekapitulasi data PNS pada instansi pusat dan daerah.

Data ini terhitung sejak program Pendaftaran Ulang PNS (PUPNS) pada akhir 2015.

 

Tingkat pusat Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak.

Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang. Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 14 orang.

Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang jumlahnya 9 orang.

Berikut detailnya:

1. Kementerian Perhubungan: 16 orang.

2. Kementerian Agama: 14 orang.

3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: 9 orang.

4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: 9 orang.

5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang: 8 orang.

6. Kementerian Keuangan: 6 orang.

7. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 5 orang.

8. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4 orang.

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 3 orang.

10. Kementerian Pertahanan: 3 orang.

11. Kementerian Pertanian: 3 orang.

12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 2 orang.

13. Kementerian Tenaga Kerja: 1 orang.

14. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: 1 orang.

15. Kementerian Kesehatan: 1 orang.

16. Kementerian Pemuda dan Olahraga: 1 orang.

17. Kementerian Perindustrian: 1 orang.

18. Mahkamah Agung RI: 5 orang.

19. Badan Narkotika Nasional: 1 orang.

20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: 1 orang.

21. Badan Pusat Statistik: 1 orang.

22. Setjen Komisi Pemilihan Umum: 3 orang.

Total: 98 orang

Tingkat daerah Berdasarkan data BKN, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang.

Provinsi Jawa Barat menempati posisi kedua, dengan jumlah 193 orang.

Sementara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan jumlah PNS terjerat korupsi paling sedikit, yaitu 3 orang.

Berikut detailnya, yang dibuat tak berdasarkan peringkat, tetapi wilayah.

1. Provinsi Aceh, total: 89 orang

- Pemerintahan Provinsi: 13 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 76 orang

 

2. Provinsi Sumatera Utara, total: 298 orang

- Pemerintahan Provinsi: 33 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 265 orang

 

3. Provinsi Sumatera Barat, total: 84 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 72 orang

 

4. Provinsi Riau, total: 190 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 180 orang

 

5. Provinsi Kepulauan Riau, total: 27 orang

- Pemerintahan Provinsi: 4 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 23 orang

 

6. Provinsi Sumatera Selatan, total 13 orang

- Pemerintahan Provinsi: 2 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 11 orang

 

7. Provinsi Jambi, total 44 orang

- Pemerintahan Provinsi: 15 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29 orang

 

8. Provinsi Bengkulu, total 20 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 19 orang

 

9. Provinsi Bangka Belitung, total 6 orang

- Pemerintahan Provinsi: 6 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 0 orang

 

10. Provinsi Lampung, total 97 orang

- Pemerintahan Provinsi: 26 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 71 orang

 

11. Provinsi Kalimantan Barat, total 47 orang

- Pemerintahan Provinsi: 4 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 43 orang

 

12. Provinsi Kalimantan Tengah, total 55 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

 

13. Provinsi Kalimantan Selatan, total 44 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 34 orang

 

14. Provinsi Kalimantan Timur, total 60 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 48 orang

 

15. Provinsi Kalimantan Utara, total 10 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 10 orang

 

16. Provinsi Banten, total 70

- Pemerintahan Provinsi: 17 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 53 orang

 

17. Provinsi DKI Jakarta, total 52 orang

- Pemerintahan Provinsi: 52 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut: 0

 

18. Provinsi Jawa Barat, total 193 orang

- Pemerintahan Provinsi: 24 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 169 orang

 

19. Provinsi Jawa Tengah, total 23 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 22 orang

 

20. Provinsi DI Yogyakarta, total 3 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

 

21. Provinsi Jawa Timur, total 80 orang

- Pemerintahan Provinsi: 3 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 77 orang

 

22. Provinsi Bali, total 37 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 32 orang

 

23. Provinsi NTB, total 72 orang

- Pemerintahan Provinsi: 7 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 65 orang

 

24. Provinsi NTT, total 183 orang

- Pemerintahan Provinsi: 5 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 178 orang

 

25. Provinsi Sulawesi Selatan, total: 30 orang

- Pemerintahan Provinsi: 1 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 29

 

26. Provinsi Sulawesi Barat, total 3 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 3 orang

 

27. Provinsi Sulawesi Tenggara, total 4 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 4 orang

 

28. Provinsi Sulawesi Tengah, total: 56 orang

- Pemerintahan Provinsi: 12 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 44

 

29. Provinsi Sulawesi Utara, total 58 orang

- Pemerintahan Provinsi: 8 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 50 orang

 

30. Provinsi Gorontalo, total 42 orang

- Pemerintahan Provinsi: 6 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 36 orang

 

31. Provinsi Maluku, total 9 orang

- Pemerintahan Provinsi: 0

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 9 orang

 

32. Provinsi Maluku Utara, total 65 orang

- Pemerintahan Provinsi: 20 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 45

 

33. Provinsi Papua Barat, total 59 orang

- Pemerintahan Provinsi: 18 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 41

 

34. Provinsi Papua, total 146 orang

- Pemerintahan Provinsi: 10 orang

- Pemerintahan Kabupaten/Kota: 136 orang

 

Total: 2.259 orang

 

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Ribuan PNS Koruptor Resmi Dipecat Tidak Hormat, Simak 5 Fakta Menarik Berikut Ini

Pemerintah akhirnya memecat 2.357 pegawai negeri sipil yang berstatus koruptor, Kamis (13/9/2018).

Sebelumnya, para PNS tersebut masih menerima gaji dari negara, padahal kasus hukum yang menjeratnya sudah berkekuatan hukum tetap.

Awalnya, data soal PNS koruptor ini diungkap oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemecatan dilakukan agar tidak merugikan negara dan menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, serta bersih dari tindak korupsi.

Setelah sekitar satu minggu, pemerintah akhirnya melakukan pemecatan dengan tidak hormat.

Berikut fakta-fakta terkait 2.357 PNS koruptor yang dirangkum Kompas.com:

 

 

1. Temuan berawal dari pendataan ulang PNS

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, penemuan mereka berawal pada upaya BKN melaksanakan pendataan ulang pegawai negeri sipil (PUPNS) tahun 2015.

Pendataan ulang bertujuan untuk mendapatkan data akurat, terintegrasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian.

Dari penelusuran di PUPNS, ada sekitar 97.000 PNS yang tidak mengisi PUPNS tersebut.

Setelah dilakukan penelusuran, mereka yang tidak mengisi PUPNS disebabkan berbagai hal, salah satunya terkait tindak pidana korupsi.

 

2. Salah siapa?

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo berpendapat, fakta bahwa ada 2.357 koruptor masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS) adalah kesalahan dari kejaksaan.

"Setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, mestinya jaksa eksekutor memberikan informasi itu kepada instansi (asal terdakwa). Karena eksekutornya, jaksanya kan pastinya sudah tahu bahwa perkaranya sudah inkrah," ujar Agus saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Pemberitahuan jaksa tersebut sebagai salah satu bentuk mekanisme hukum agar instansi tempat terdakwa bekerja dapat langsung memproses statusnya.

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpendapat lain.

Ia menilai, hal itu lantaran adanya surat edaran Kemendagri pada 29 Oktober 2012.

Menurut Tjahjo, surat tersebut seolah membolehkan para PNS terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

Tjahjo menyatakan, surat edaran tersebut telah dicabut dan sudah dikeluarkan Surat Edaran baru Nomor 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi.

 

3. Tiga besar instansi dan wilayah dengan jumlah PNS koruptor terbanyak

Berdasarkan data BKN, Kementerian Perhubungan tercatat sebagai instansi yang memiliki koruptor berstatus PNS terbanyak.

Jumlah PNS yang terjerat kasus korupsi di Kemenhub tercatat sebanyak 16 orang.

Di posisi kedua, terdapat Kementerian Agama dengan 14 orang.

Selanjutnya, diikuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang jumlahnya 9 orang.

Sementara di tingkat daerah, Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat teratas jumlah PNS yang terjerat korupsi, yaitu sebanyak 298 orang.

Posisi kedua diisi oleh Provinsi Jawa Barat dengan jumlah PNS koruptor sebanyak 193 orang. Disusul dengan Provinsi Riau di peringkat ketiga dengan total 190 orang.

 

4. Pemecatan tidak hormat

Mendagri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala BKN Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang berstatus koruptor.

SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi. Baca juga: Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN Teken SKB Pemecatan 2.357 PNS Koruptor

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (4/9/2018).

 

5. Data Masih Fluktuatif

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini, jumlah PNS koruptor yang telah divonis inkrah masih terus diverifikasi dan divalidasi.

"Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung,” kata Bima di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

“Tapi ada juga yang bertambah kalau misalnya ada tambahan-tambahan dari Kumham (Kementerian Hukum dan HAM), karena sampai saat ini masih banyak putusan yang belum inkrah, masih banding," sambung Bima.

Sebagai informasi, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengungkapkan, sejauh ini tidak sedikit calon anggota legislatif yang tidak memahami soal perpajakan.

Hal ini tentu saja memprihatinkan terlebih menjelang Pemilihan Legislatif pada 2019.

Terkait dengan ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, Ditjen Pajak akan mengakomodir terkait dengan pemahaman pajak oleh calon legislatif (caleg).

“Pemahaman mengenai kebijakan perpajakan yang sifatnya cukup besar ini juga harus ada pemahaman. Kalau tahun lalu ada tax amnesty harusnya para caleg ikut. Bahkan ada caleg yang sudah menjadi anggota DPRD tidak ngerti jenis-jenis pajak. Misalkan mau konsultasi mengenai pajak kendaraan bermotor atau PBB. Itu enggak ngerti membedakan, seperti itu yang terjadi,” kata Yoga di Cikini Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Calon legislatif seharusnya mengerti bagaimana sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

Lantaran seseorang yang akan menjadi tokoh masyarakat seharusnya menjadi panutan dalam hal ketaatan pajak.

“Ini penting karena ini akan menjadi tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan dalam hal ketaatan pajak dan memiliki pemahaman cukup baik terkait dengan perpajakan. Ini yang harus dipahami, uang pajak ini harus seperti apa,” katanya.

Adapun sejauh ini yang menjadi kendala adalah peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana para caleg yang mendaftar tidak diwajibkan menyertakan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan keterangan bahwa ia tidak memiliki utang pajak.

“Problem kita adalah, untuk caleg ini kita lihat peraturan KPU Nomor 20. Itu tidak di syaratkan, misalnya mencantumkan SPT. Ini beda dengan pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur di mana dia harus menyerahkan SPT tahunan minimal 5 tahun terakhir dan keterangan bahwa dia tidak punya utang pajak,” ujarnya.

Terkait dengan hal ini, anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari menyarankan agar ada regulasi yang bersifat wajib dilakukan bagi para calon legislatif. Hal ini dilakukan demi semakin memberikan kedisiplinan para legislatif.

“Secara general ini ada baiknya jika diberi langkah intensif dipaksa regulasi dan mentransformasi para pemain di pemilu itu semakin baik. Itu gunanya Undang-Undang selain meregulasi tapi juga mentransformasi. Kalau mendorong itu juga harus konsekuen,” kata Eva.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta  - Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menemukan praktik tindak kekerasan ala militer di sebuah SMK swasta di Batam, Kepulauan Riau.

Bahkan, sekolah tersebut juga memiliki sel tahanan untuk menghukum para muridnya.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, ini kali pertama KPAI menemukan kasus seperti ini.

 "KPAI dan KPPAD Kepulauan Riau (Kepri) menerima laporan mengejutkan terkait adanya siswa yang dimasukkan dalam sel tahanan di sebuah SMK swasta di Batam," kata Retno saat konferensi pers di Kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (12/9/2018).

"Dalih penahanan seorang anak diduga atas nama mendisiplinkan karena ada pelanggaran yang dilakukan siswa di sekolah tersebut," lanjut dia.

Kronologi kejadian berawal saat korban yang berinisal RS (17) dituduh mencuri uang saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Korban mengatakan tidak melakukan hal tersebut, tetapi dipaksa untuk mengakuinya. Hal itu membuatnya melarikan diri.

Akhirnya, dia kembali ke Kota Batam melalui Bandara Hang Nadim dan dijemput paksa oleh pelaku berinisial ED. Sang pelaku merupakan anggota kepolisian dan pemilik modal sekolah tersebut.

Saat penjemputan paksa tersebut, RS diborgol sehingga disaksikan publik, dan dipukul oleh pelaku ketika sudah berada dalam mobil.

Setelah itu, RS dijebloskan ke "penjara" di sekolah dan kembali menerima tindak kekerasan.

"Pada 8 September 2018 yang lalu, RS mendapatkan hukuman fisik, disuruh berjalan jongkok di pekarangan sekolah yang beraspal dalam kondisi tangan masih diborgol dan disaksikan teman-temannya yang lain," ujar Retno.

Kejadian tersebut disebarkan oleh oknum pelaku melalui media sosial dan aplikasi pesan instan kepada sanak keluarga korban.

Perundungan tersebut membuat RS mengalami trauma berat sehingga ia membutuhkan penanganan medis dan psikis.

Retno mengatakan, proses belajar di sekolah tersebut juga tidak maksimal karena lebih banyak menerapkan pelatihan ala militer.

"Menurut informasi yang diterima, proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya karena kurang porsi jam belajar dengan guru lainnya. Siswa tidak fokus belajar, tapi fokus latihan semimiliter," ujar Retno.

"Siswa-siswa diajarkan menembak dengan senapan angin. Selain itu juga mengemudikan mobil dalmas milik sekolah," lanjut dia.

Atas ditemukannya kasus ini, KPAI berencana menempuh jalur hukum agar kasus serupa tidak terulang.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengunggah sebuah video yang menunjukkan cara kerja teknologi baru pagar pembatas jurang bersilinder putar.

Video tersebut ia unggah melalui akun Instagram miliknya, @ridwankamil, Selasa (11/9/2018).

Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, tampak sejumlah kendaraan beroda empat, seperti mobil hingga truk menabrak road barrier dengan silinder putar itu.

 Meski ditabrak dengan kecepatan tinggi, teknologi buatan Korea Selatan itu sukses membuat kendaraan berbelok ke samping.

Akibatnya, kendaraan tidak mengalami kerusakan berarti dan pengendara juga selamat.

Ridwan Kamil berharap pagar pembatas itu bisa segera diterapkan di Provinsi Jawa Barat agar dapat menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya.

 

 

"ROAD BARRIER dengan teknologi silinder putar ini secepatnya kita terapkan. Semoga jalanan Jawa Barat lebih aman. TAPI tetep jangan ngebut, lengkapi keamanan mobil, pake seatbelt dll.. INGAT keluarga anda setiap hari menunggu anda pulang dengan selamat di rumah. Aamiin," tulis Ridwan Kamil.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menggunakan teknologi baru pagar pembatas jurang bersilinder putar.

Ridwan Kamil menyebut, teknologi baru pagar pembatas jurang ini ditujukan untuk mengurangi kecelakaan yang terjadi di jalan besar antar kota antar provinsi yang berliku dan banyak melewati jurang.

Ridwan Kamil mengatakan, pagar ini memiliki tabung silinder yang bisa berputar.

"Ia (pagar pembatas) mengubah energi tabrakan linear menjadi energi rotasi sehingga mobil menjadi melipir kesamping ketimbang terus ke depan," tulis Ridwan Kamildalam caption.

Ridwan Kamil menuturkan, teknologi tersebut merupakan buatan Korea Selatan.

"Semoga solusi ini membuat jalanan kita lebih aman. Hatur Nuhun," pungkasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil juga mengunggah sebuah tangkap gambar berisi berita kecelakaan maut bus wisata yang menewaskan 21 orang.

Bus tersebut mengalami kecelakaan di jalur Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat.

Atas hal tersebut, Ridwan Kamil pun menyatakan duka citanya untuk para korban.

"Turut Berduka Cita kepada para korban dan keluarganya atas musibah Bus yang mengalami kecelakan di jalur Cikidang Kab Sukabumi.

Saya sudah memerintahkan Kadishub untuk segera memperingatkan para pemilik Bus untuk selalu mengecek dan menyempurnakan sistem keamanan Bus yang melewati Jawa Barat dan juga untuk mengecek jalur2 jalan antar kota yang berpotensi kritis karena dekat jurang agar diperbaiki sistem penguatan dan keamanannya," tulisnya pada caption.

Diberitakan, bus rombongan wisata alami kecelakaan di Jalan Raya Cibadak-Cikidang-Pelabuhanratu, Desa Cikidang, Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (8/9/2018) pukul 12.30 WIB.

Kecelakaan ini menewaskan 21 orang.

Sedangkan korban luka berjumlah 17 orang, dirawat di IGD RSUD Palabuhanratu, dan RS Sekarwangi Cibadak Sukabumi.

Bus ini mengangkut penumpang rombongan Catur Putra Grup (CPG) Bogor berjumlah 38 orang, termasuk dua awak bus.

Rencananya, rombongan ini akan melaksanakan gathering perusahaan di operator arung jeram Bravo di Cikidang.

"Semuanya ada empat bus, tiga bus sudah duluan," kata pengawal kendaraan dari Bravo, Dendi Kinong (45), kepada Kompas.com, di RSUD Palabuhanratu, Sabtu siang.

Bus yang mengalami kecelakaan ini rombongan terakhir yang bergerak dari arah Cibadak menuju Cikidang.

"Pas belokan, bus masuk ke jurang sebelah kanan. Kedalaman sekitar 25 meter," katanya.

sumber : tribunnews.com

Rama Shinta - Gelandang timnas Indonesia, Evan Dimas, mengaku bahagia bisa membawa timnya meraih kemenangan dalam laga uji oba melawan Mauritius di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (11/9/2018).

Tak lupa Evan Dimas mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya yang sudah bermain maksimal pada laga ini.

"Terima kasih untuk semuanya, saya bersyukur bisa membawa Indonesia meraih kemenangan," kata Evan Dimas selepas pertandingan.

 

 Evan Dimas juga mengungkapkan bahwa jersey baru timnas menambah kepercayaan dirinya.

"Saya semakin percaya diri dengan jersey tersebut," kata Evan Dimas.

Lebih lanjut, Pemain yang saat ini membela klub asal Malaysia, Selangor FA, itu meminta kepada rekan-rekannya untuk segera melupakan kemenangan tersebut.

Sebab, pertandingan malam ini hanya laga uji coba dan ke depannya masih ada Piala AFF 2018.

Sebelum Piala AFF 2018, timnas Indonesia juga dijadwalkan akan beruji coba melawan timnas Myanmar.

Pertandingan yang masih belum ditentukan venue-nya itu akan digelar pada 10 Oktober mendatang.

"Saya rasa masih banyak kekurangan dan jangan puas dahulu karena Piala AFF sudah dekat, jadi kami harus maksimal," kata Evan Dimas.

Laga persahabatan ini berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Evan Dimas menjadi pencetak gol semata wayang pada laga ini.

Tim pelatih

Kemenangan itu sangat berharga bagi skuat Garuda lantaran tidak ada Luis Milla di jajaran tim pelatih.

Tidak ada Luis Milla, membuat PSSI memilih Danurwindo, Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Kurnia Sandy, di jajaran tim pelatih timnas Indonesia.

Asisten pelatih timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, mengaku bersyukur dengan kemenangan malam ini.

Menurut Kurniawan, kemenangan yang diraih anak-anak asuhnya itu tak lepas dari kesabaran di atas lapangan hijau.

"Terima kasih kepada semua pemain atas kerja kerasnya dan kesabarannya malami ini," kata Kurniawan selepas pertandingan.

Lebih lanjut Kurniawan mengatakan Mauritius bermain sangat rapi di lini belakang.

Untung saja, Boaz Solossa dkk bisa bermain sabar demi memasuki pertahanan Mauritius.

Memang terlihat Evan Dimas dkk mencoba bermain bersabar dengan melepaskan umpan-umpan pendek.

Tim Merah Putih juga tidak terlalu sering melepaskan umpan jauh ke lini depan.

"Alhamdulillah pemain bisa bermain sesuai intruksi karena saya lihat Mauritius bermain bertahan dan ini menjadi pelajaran kami untuk menyiapkan tim pada Piala AFF 2018 nanti," kata Kurniawan.

Page 4 of 39

Tentang Kami