Live Streaming
super me

super me

Page 3 of 93
Mengawali Tahun 2021, proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam Badan Pengusahaan (BP) Batam memasuki tahapan Evaluasi Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul I).
Sebelumnya, pada Senin (4/1/2021) lalu, para peserta lelang (tender) telah menyampaikan Dokumen Penawaran di Gedung Marketing Center BP Batam, Batam Centre, Batam.
 
Peserta lelang yang turut serta dalam penyampaian dokumen penawaran Proyek KPBU Bandara Hang Nadim tersebut adalah Konsorsium Batam, yang terdiri dari PT Angkasa Pura II, PT Adhi Karya, Egis Project S.A., dan Engie South East Asia.
Sedangkan peserta lelang kedua adalah Konsorsium PT Angkasa Pura I, Incheon International Airport Corporation, dan PT Wijaya Karya.
 
Kepala Sub Direktorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko BP Batam, selaku Wakil Ketua Panitia Lelang, Tumirah, mengatakan, kegiatan Penyampaian Dokumen Penawaran Proyek KPBU Bandara Hang Nadim tersebut merupakan salah satu tahapan, di mana para peserta lelang menyerahkan dokumen penawaran kerja sama.
 
Dalam tahapan tersebut, Panitia Lelang, juga melakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi teknis (Sampul I) yang disaksikan secara bersama-sama oleh masing-masing peserta lelang.
“Sebelumnya ada empat peserta lelang yang lulus tahap prakualifikasi. Namun, yang mengajukan dokumen penawaran pada tahapan ini hanya dua peserta, yaitu Konsorsium Batam dan Konsorsium PT Angkasa Pura I,” ujar Tumirah.
Tumirah, mengatakan, meski mengalami pengurangan peserta lelang, tidak terdapat pengaruh yang berarti terhadap proses pelelangan proyek.
 
Lebih lanjut, Tumirah, menjelaskan, proses lelang ini menggunakan metode 1 tahap dengan 2 sampul, yaitu sampul 1 (Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis) dan sampul 2 (Dokumen Penawaran Finansial)
“Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis (Sampul 1) yang sudah kami terima akan kami evaluasi, dan akan diumumkan pada tanggal 29 Januari 2021 mendatang. Sedangkan untuk Pembukaan Dokumen Penawaran Finansial akan dilakukan pada tanggal 5 Februari 2021,” jelas Tumirah.
Seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan pelelangan proyek ini akan berakhir dengan Penandatanganan Perjanjian KPBU yang dijadwalkan pada tanggal 3 Mei 2021.
 
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam beberapa kesempatan mengatakan, pemanfaatan proyek KPBU yang akan memperbarui dan membangun Bandara Internasional Hang Nadim Batam ini nantinya akan dioptimalkan, guna mendukung kebutuhan arus keluar-masuk barang bagi kelancaran kegiatan perindustrian di Batam. (rud)

Jakarta, 6 Januari 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto menyampaikan Keterangan Pers terkait dengan Hasil Rapat Terbatas di Kantor Presiden pada 6 Januari 2021, terutama mengenai kebijakan terbaru pemerintah terkait upaya pengendalian Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang melengkapi dengan penjelasan mengenai rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menko Airlangga menjelaskan, “Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi di dunia akhir-akhir ini, di mana beberapa negara telah melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, dan dengan adanya varian baru virus Covid-19 yang lebih cepat menular, maka Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pengendalian pandemi Covid-19 di Indonesia”. Seperti diketahui, sebelumnya Pemerintah telah menerbitkan kebijakan pengaturan perjalanan orang/ WNA ke Indonesia, dengan melarang sementara masuknya WNA dari tanggal 1 s.d. 14 Januari 2021.

Pertimbangan Pemerintah melakukan langkah ini, adalah juga untuk menjaga keseimbangan antara sisi ekonomi dan aspek kesehatan. Seiring dengan semakin membaiknya beberapa indikator perekonomian (Indeks PMI, IHSG, Nilai Tukar dll), maka perlu tetap meningkatkan upaya menjaga kesehatan masyarakat, melalui pengendalian penyebaran virus Covid-19 secara terukur. “Di samping upaya menjaga momentum mendorong pemulihan ekonomi, harus tetap dibarengi dengan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.”

Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang mempersiapkan pelaksanaan Vaksinasi yang dijadwalkan dimulai sebelum pertengahan Januari 2021, setelah mendapatkan EUA (Emergency Used Authorization) dari BPOM, dan memenuhi aspek kehalalan dari MUI. Seperti halnya dengan kebijakan di 39 negara yang telah melakukan kegiatan vaksinasi, perlu dilakukan pengendalian kenaikan kasus Covid-19 melalui pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan berbagai aktivitas masyarakat.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengatur kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, terutama kegiatan yang berpotensi menimbulkan penularan dan penyebaran virus Covid-19. Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut antara lain meliputi:

1. membatasi tempat/ kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/on line;
3. untuk Sektor Esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen), dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
4. mengatur pemberlakuan pembatasan:
kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 19.00 WIB;
5. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. kegiatan di tempat ibadah tetap dapat dilaksanakan, dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen), dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara; dan
8. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Cakupan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan tersebut, diterapkan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memenuhi salah satu dari parameter berikut:
1. Tingkat Kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional
2. Tingkat Kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional
3. Tingkat Kasus Aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional
4. Tingkat Keterisian Rumah Sakit (BOR) untuk ICU dan Isolasi di atas 70%.

Pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan tersebut, pada tahap awal akan diprioritaskan penerapannya di seluruh Provinsi di Jawa dan Bali, dengan pertimbangan karena seluruh Provinsi dimaksud memenuhi salah satu unsur dari 4 parameter yang ditetapkan, dan juga mempertimbangkan bahwa sebagian besar peningkatan kasus Covid-19 terjadi di 7 Provinsi tersebut.

Penerapan pemberlakuan pembatasan tersebut akan dilakukan di Ibukota ketujuh Provinsi dimaksud, dan di Kabupaten/ Kota di sekitar/ yang berbatasan Ibukota Provinsi/ yang berisiko tinggi. (1) DKI Jakarta: Seluruh wilayah DKI Jakarta; (2) Jawa Barat: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Wilayah Bandung Raya; (3) Banten: dengan prioritas pada wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan; (4) Jawa Tengah: dengan prioritas pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya dan Kota Surakarta dan sekitarnya; (5) DI Yogyakarta: dengan prioritas pada wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo; (6) Jawa Timur: dengan prioritas pada wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang; (7) Bali: dengan prioritas pada wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/ Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter tersebut dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian Covid-19.

Kebijakan pengaturan kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut, akan diatur lebih lanjut melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah, dan Menteri Dalam Negeri akan segera menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran Covid-19, dan meminta Kepala Daerah (apabila diperlukan) untuk membuat Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur secara spesifik pemberlakuan pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut berlaku sejak 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021, dan akan dilakukan evaluasi dan monitoring secara harian. Untuk mengawal penerapan kebijakan pembatasan ini, Pemerintah akan melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan, dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), aparat Kepolisian, dan melibatkan unsur TNI.

“Pemerintah akan terus memantau pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara intensif. Dalam implementasinya, Pemerintah akan menguatkan pelaksanaan Operasi Yustisi, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pencegahan Covid-19,” tutup Menko Airlangga. (nck)

Jakarta, 04 Januari 2021. Sentimen positif atas capaian-capaian program penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi di tahun 2020 menghadirkan optimisme berbagai pihak untuk memulai langkah di tahun 2021. Selain dari aspek kesehatan, sentimen positif hadir dari aspek ekonomi, baik pada sektor riil maupun pasar modal.

“Optimisme di tahun 2021 melandasi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia, di mana capaian program pemulihan ekonomi di tahun 2020 memberikan sentimen positif dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19,” tutur Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021, Senin (04/01), di Jakarta.

Ekonomi global diprediksi tumbuh di kisaran 4,2% hingga 5,2% di tahun 2021. Sejalan dengan ini, Bank Dunia juga mengeluarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal tumbuh sebesar 4,4% di tahun 2021. Pemerintah sendiri memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 4,5% s.d. 5,5%.

Sejalan dengan optimisme di sektor riil, optimisme juga terlihat di pasar modal. Beberapa lembaga memproyeksikan IHSG mampu menyentuh level 6800. Bahkan diantaranya memperkirakan IHSG dapat mencapai level 7000 pada akhir Desember 2021.

“Hal tersebut sangat mungkin dicapai mengingat pada 22 Desember 2020 lalu IHSG sempat menyentuh level 6.165, walaupun di akhirnya berada sedikit dibawah 6.000,” terang Airlangga.

Di tahun 2021, BEI menargetkan 30 perusahaan akan melakukan penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) dan akan meningkat seiring pemulihan ekonomi nasional.

Dalam asumsi makro APBN 2021, inflasi ditargetkan 3 ± 1% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditetapkan Rp14.600. Sentimen positif pada beberapa bulan terakhir 2020 memberikan harapan dimana nilai tukar rupiah ditutup terapresiasi ke level Rp14.050/USD pada tanggal 30 Desember 2020 lalu yang berarti IHSG dan nilai tukar rupiah telah mendekati level sebelum Pandemi Covid-19.

Menurut Airlangga, optimisme pemulihan ekonomi juga didorong oleh sentimen positif setelah disuntikkannya sejumlah Vaksin Covid-19 di seluruh dunia.

Pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi untuk meraih peluang pemulihan ekonomi di tahun 2021. Strategi ini akan membantu menjaga momentum pemulihan ekonomi dan memanfaatkannya untuk melakukan transformasi ekonomi.

Vaksinasi Covid-19 telah dipersiapkan untuk menjadi game changer pemulihan ekonomi nasional. Terdapat 3 juta dosis vaksin telah disiapkan dan diharapkan dapat dimulai di pertengahan Januari 2021. Diperkirakan vaksinasi akan terus berlanjut sampai dengan kuartal pertama 2022.

“Masih menunggu Emergency Use Authorization dari Badan POM, juga menunggu kehalalan daripada vaksin ini. Diharapkan semuanya dapat diselesaikan dengan data saintifik yang sudah diperoleh baik dari penelitian di Bandung, Turki, dan Brazil,” imbuhnya.

Dukungan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp372,3 triliun. Sejalan dengan hal ini, kebijakan fiskal tahun 2021 melalui APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung akselerasi pemulihan ekonomi, dan mendorong transformasi ekonomi Indonesia.

“Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif dari pandemi terhadap tenaga kerja Indonesia. Ini dapat mengakselerasi peningkatan lapangan kerja. Melalui UU ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business dapat meningkat,” kata Airlangga.

UU Cipta Kerja juga memberikan berbagai kemudahan agar Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berkembang, salah satunya kemudahan dalam membentuk PT. Pemerintah juga telah menyiapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menangkap peluang investasi. DPI akan memberikan sentimen positif kepada dunia usaha, terkait keterbukaan penanaman modal dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

“Di luar strategi yang sudah disebutkan, kami juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit,” pungkas Airlangga. (nck)

Gubernur Kepri, H. Isdianto meninjau langsung warga yang menjadi korban bencana alam di dua tempat yakni Tanjung Uma dan Batu Merah, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Sabtu, (2/1).

Saat itu, Isdianto turun langsung hanya ditemani ajudan, melihat satu per satu rumah yang hancur tak tersisa.

Di Tanjung Uma, Isdianto mendapat informasi dari warga bahwa 3 rumah dan 6 kepala keluarga yang terdampak dari musibah rumah dihantam tongkang pada Jum’at, (1/1).

“Kita sangat terkejut mendengar kabar itu. Musibah ini terjadi karena faktor cuaca ekstrim, kapal tongkang itu dari tengah laut kemudian hanyut menghantam warga di Tanjung Uma,” ujar Isdianto.

Isdianto pada saat itu juga langsung meminta ketua RW untuk mendata apa saja yang menjadi kerugian korban.

Sedangkan di Batu Merah, Isdianto meninjau sebanyak 23 rumah rusak berat tersapu gelombang Kuat yang terjadi Jum’at, (1/1).

Isdianto mengajak masyarakat Kepri untuk bersabar dan banyak berdoa dengan musibah yang menimpa hampir sebagian wilayah Provinsi Kepri.

“Ujian dan musibah ini adalah ujian untuk kita bersama diawal tahun 2021. Bersabar dan selalu berdoa agar musibah ini segera berlalu,” kata Isdianto.

Isdianto juga menghimbau agar masyarakat yang terdampak bencana agar saling menguatkan satu sama lain di tempat pengungsian.

“Saling menguatkan, dan tetap perhatikan dan menjaga protokol kesehatan,” kata Isdianto.

Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam membentuk tim monitoring dan koordinasi Kewaspadaan Kejadian Alam, seperti banjir dan longsor. Tim ini terdiri dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam yang bertugas di seluruh kecamatan wilayah Mainland.

Seperti diketahui, awal tahun 2021 ini cuaca ekstrim menyelimuti Batam. Hujan mengguyur Batam sejak Jumat (1/1/2021) hingga Sabtu (2/1/2021). Monitoring dini diperlukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim tersebut.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad turun melakukan monitoring dan penanganan lokasi terdampak. Ramah – sapaan Rudi dan Amsakar – langsung bergerak berbagi tugas mengunjungi berbagai lokasi untuk mencari solusi penanganan.

Usai memediasi warga dan pengusaha terkait insinden kapal tongkang yang menerjang rumah warga di Tanjung Uma, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meninjau luapan air yang menggenangi Jalan Yos Sudarso sekitar Jalan Layang Laluan Madani. Berangkat dari monitoring ini dan kondisi cuaca, Rudi mengintruksikan camat, OPD, Satpol PP, dan Ditpam untuk bersama menangani titik-titik banjir bersama masyarakat.

“Drainase yang ada bersihkan, seperti dari sampah yang menutup saluran. Besok harus mulai bekerja bersama masyarakat juga yang berada di lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Tidak berhenti di situ, Rudi bersama Ketua Penggerak PKK Kota Batam Marlin Agustina Rudi mengunjungi lokasi longsor di Cipta Puri dan Tanjung Riau di Kecamatan Sekupang serta Jalan Raden Patah Kecamatan Lubuk Baja.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambangi lokasi terdampak gelombang pasang di Batu Merah Kecamatan Batu Ampar. Setelahnya, Amsakar memantau perkembangan bencana banjir dan penanganan masyarakat yang mengungsi karena perumahannya terendam banjir di Kecamatan Batuaji.

Senada dengan arahan Rudi, Amsakar meminta camat dan lurah se- Kota Batam sigap melakukan monitoring dan turba (turun bawah) dengan berkoordinasi dengan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis seperti Dinas Sosial, Damkar, Dinas Bina Marga SDA dan Disperkimtan berkoordinasi intens terkait hal memerlukan evakuasi yang bersifat segera.

“Laporkan setiap perkembangan pimpinan. Untuk hal yang mendesak dan urgen untuk penanganan segera, laporkan kepada saya di kesempatan pertama,” tegasnya.

Batam - Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga Walikota Batam, melakukan kunjungan dan mengadakan pertemuan dengan warga Tanjung Uma yang rumahnya tertabrak kapal tongkang akibat angin dan arus kencang pada Jumat (1/1/2020).

Adapun tujuan Kepala BP Batam mendatangi lokasi tersebut untuk memediasi warga dan pemilik tongkang dalam penyelesaian ganti rugi.
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi Kapolresta Barelang, Kombes Pol. Yos Guntur, Direktur Pengamanan Aset BP Batam, Moch. Badrus dan Direktur Badan Usaha Pelabuhan Batam, Nelson Idris, berdialog dengan warga dan pemilik tongkang di SDN 004 Tanjung Uma, Lubuk Baja, dan dilanjutkan dengan peninjauan ke lokasi kejadian.
 
Muhammad Rudi berharap penyelesaian ganti rugi sesuai dengan fakta dan kerugian yang ada.
 
Walaupun hujan cukup deras, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengenakan sandal jepit dan baju batik warna biru datang dan meninjau lokasi kejadian.
Usai meninjau di Tanjung Uma, Muhammad Rudi, melakukan peninjauan ke tempat lain untuk memantau suasana Kota Batam.
 
Curah hujan yang tinggi disertai angin kencang, membuat sejumlah daerah di Kota Batam tergenang banjir dan pasang air laut.(cc)

Jakarta, 30 Desember 2020. Otoritas Jasa Keuangan bersama Self-Regulatory Organization (SRO) di Pasar Modal sepanjang 2020 telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga daya tahan dan mengendalikan volatilitas Pasar Modal akibat gejolak perekonomian dampak pandemi Covid 19. Berbagai kebijakan tersebut juga selaras dengan upaya pemerintah dalam menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“OJK telah mengeluarkan banyak kebijakan pre-emptive dan extraordinary untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas pasar, memberikan ruang bagi sektor riil untuk bertahan dan menjaga fundamental lembaga jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2020 di Bursa Efek Indonesia, Rabu.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan itu juga menyatakan apresiasi atas terjaganya stabilitas di Pasar Modal dalam menghadapi gejolak perekonomian dan mengharapkan ketahanan Pasar Modal menjadi salah satu instrumen yang bisa mempercepat upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, vaksin Covid 19 dan resilient investor ritel serta transparansi dan akuntabilitas maka pasar modal Indonesia akan semakin stabil dan pulih di 2021,” kata Airlangga.

Selama periode Maret sampai dengan Desember 2020, OJK telah mengeluarkan 35 kebijakan Pasar Modal yang fokus pada tiga hal yakni:
1. Relaksasi bagi pelaku industri antara lain mengatur penyelenggaraan RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik dengan menerbitkan POJK No.15/POJK.04/2020 dan POJK No.16/POJK.04/2020, relaksasi terkait kewajiban pelaporan, dan relaksasi kebijakan dan stimulus SRO kepada stakeholder terkait dengan perubahan dan atau diskon pungutan atau biaya kepada pelaku industri, dan pengecualian pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dengan menerbitkan POJK 37 /POJK.04/2020.

2. Pengendalian volatilitas dan menjaga kestabilan pasar modal dan sistem keuangan, antara lain dengan pelarangan short selling untuk sementara waktu dan diperbolehkannya buyback saham tanpa melalui RUPS oleh Emiten; dan

3. Kemudahan perizinan dan penyampaian dokumen serta pelaporan, antara lain dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) Modul Wakil Manajer Investasi dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan kemudahan Emiten/Perusahaan Publik serta pihak lain dalam menyampaikan laporan dan surat menyurat kepada OJK melalui SPE-IDX.

Kebijakan OJK tersebut mampu meredam volatilitas dan menjaga stabilitas pasar dengan IHSG yang kembali menguat dan meningkatnya kepercayaan investor ritel terhadap Pasar Modal Indonesia di masa pandemi. Hingga akhir tahun 2020, pasar saham kembali stabil dan berangsur pulih dengan IHSG pada 29 Desember kemarin ditutup di level 6.036,17 atau secara year to date terkoreksi 4,18% atau mengalami kenaikan sebesar 53,7% dibandingkan level terendahnya pada 24 Maret lalu.

Per 29 Desember 2020, jumlah investor Pasar Modal juga tercatat naik sebesar 56% dari 31 Desember 2019 sebesar 2,48 juta menjadi sebanyak 3,87 juta. Peningkatan jumlah invetor ini didominasi oleh investor domestik yang berumur di bawah 30 tahun yang mencapai sekitar 54,79% dari total Investor. Selain itu, nilai pengelolaan investasi di Pasar Modal juga tetap meningkat. Hingga 28 Desember 2020, terdapat peningkatan NAB Reksa Dana sebesar 6,85% dari sebelumnya pada 30 Desember 2019 tercatat Rp542,2 triliun naik menjadi Rp579,33 triliun.
Secara akumulatif per 29 Desember 2020, jumlah Asset Under Management (AUM) Reksa Dana, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), KIK Efek Beragun Aset (EBA), dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) juga naik sebesar 2,28% dibandingkan posisi 30 Desember 2019 dari Rp802,65 triliun menjadi Rp820,98 triliun.

Jumlah total produk RDPT, KIK DIRE, KIK DINFRA, KIK EBA, dan KPD per 29 Desember 2020 sebanyak 597 dengan jumlah total nilai dana kelolaan Rp249,92 triliun. Di tahun 2020, OJK telah mengeluarkan surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk 169 emisi yang terdiri dari 48 Penawaran Umum Perdana Saham, 7 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, 16 Penawaran Umum Terbatas, 45 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap I, dan 53 Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Tahap II, dengan total nilai hasil Penawaran Umum sebesar Rp118,70 triliun.
Dari 169 aktivitas Penawaran Umum selama tahun 2020 tersebut, di antaranya merupakan 48 Emiten Efek bersifat Ekuitas baru dan 6 Emiten Efek Bersifat Utang dan atau Sukuk baru.

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Berbagai kebijakan Pasar Modal juga dikeluarkan OJK sejalan dengan upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dengan menerbitkan ketentuan yang mengakomodir kebutuhan permodalan UKM, dukungan implementasi UU Cipta Kerja dan kemudahan penerbitan obligasi daerah.

1. Penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Regulasi yang baru ini merupakan kebijakan OJK dalam mengakomodir kebutuhan UKM untuk memanfaatkan industri Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan dengan cara penerbitan Efek sehingga dapat membantu kebutuhan pengembangan UKM. Regulasi ini OJK membuat kemudahan bagi UKM untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan industri Pasar Modal, yakni dengan memperluas Efek yang ditawarkan selain bersifat ekuitas (saham) juga bisa Efek bersifat utang dan atau Sukuk. Selain itu juga memperluas kriteria Penerbit (issuer) dari yang sebelumnya adalah badan hukum berbentuk PT sekarang boleh berbadan hukum koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum seperti Persekutuan Perdata, Firma, atau Persekutuan Komanditer.

2. Penerbitan ketentuan dalam rangka mendukung implementasi UU Tapera.
OJK telah menerbitkan POJK Nomor 66/POJK.04/2020 yang mengatur pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta penyediaan sistem penunjang pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

3. Mendukung implementasi UU Cipta Kerja, terkait pasal 154 s.d. pasal 172 UU Cipta Kerja mengenai pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan Lembaga Pengelolaan Investasi (LPI) /Souvereign Wealth Fund (SWF) serta pasal 300 ayat (2) mengenai kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dalam Pasal 300 ayat (2) telah memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dalam menerbitkan Obligasi Daerah danatau Sukuk Daerah, yakni hanya cukup mengajukan izin kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tanpa perlu mengajukan izin terlebih dahulu kepada DPRD setempat.

Selain kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan dan melindungi investor Pasar Modal, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di Bidang Pasar Modal.

Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum.

Kemudian OJK juga OJK telah menetapkan Keputusan Nomor KEP-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Keputusan ini mengatur ketentuan peningkatan besaran batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yakni:

a. Batas maksimal ganti rugi per Pemodal naik dari Rp 100 juta per Pemodal menjadi Rp 200 juta per Pemodal.

b. Batas maksimal ganti rugi per Kustodian naik dari Rp 50 miliar per Kustodian menjadi Rp 100 miliar per Kustodian.

OJK akan terus mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan peran sektor jasa keuangan. OJK berkomitmen kuat untuk mendukung program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan siap mengeluarkan kebijakan stimulus lanjutan secara terukur dan tepat waktu untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. (nck)

Batam - Sepanjang tahun 2020 Direktorat Infrastruktur Kawasan Badan Pengusahaan Batam telah melakukan sebanyak 21 paket pengelolaan dan penyelenggaraan, serta pengendalian mutu infrastruktur kawasan, di antaranya pekerjaan perbaikan jalan dan drainase.

Direktur Infrastruktur Kawasan BP Batam, Imam Bachroni, dalam keterangannya, yang disampaikan oleh PPK Pengelolaan dan Penyelenggaraan serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan, Boy Zasmita, mengatakan, kegiatan yang bersumber dari PNBP TA 2020 dengan total nilai kontrak sejumlah Rp125.734.651.952,- yang terbagi dalam beberapa proyek perbaikan jalan dan drainase.
 
“Sejumlah proyek perbaikan jalan telah rampung 100%, di antaranya perbaikan Jalan Yos Sudarso, pembangunan jalan di Kaveling Sambau Nongsa, pembangunan jalur ke-2 Jalan Kawasan Industri Batam Centre, pembangunan Jalan Kolektor & Jembatan Kawasan Industri Sekupang, serta peningkatan kualitas jalan di sejumlah kawasan industri Kota Batam,” kata Boy Zasmita.
 
Boy, menambahkan, dana ini juga digunakan untuk pengadaan aspal swakelola, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan peralatan kerja pemeliharaan jalan, Jembatan dan Transportasi Masal, dan Kajian Struktur serta sarana penunjang Jembatan Tuanku Tambusai Barelang.
Selanjutnya beberapa proyek yang juga telah rampung antara lain, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Wasco Engineering Indonesia, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Rotary Engineering Indonesia, Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Dock Lautan Lestari, dan Peningkatan Jalan Kawasan Industri Tanjung Uncang Jalan Menuju PT Caterpillar Indonesia.
 
“Dalam pengelolaan ini ada pula proyek multiyears yang masih akan berlanjut hingga tahun depan, di antaranya pembangunan dan supervisi jalur ke-2 Jalan Hang Kesturi, pembangunan dan supervisi Jalan dan Lengan Simpang Batu Ampar, dan pembangunan Jalan Kolektor Bundaran Madani sampai dengan Bengkong Sadai,” kata Boy Zasmita.
 
Boy mengungkapkan, dari sisi pengelolaan drainase semua telah rampung 100%, yaitu proyek Pembangunan Bangunan Pelintas Kaveling Mandiri, dan Pembangunan Bangunan Pelintas Graha Nusa Batam.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, beberapa waktu lalu, mengatakan, dengan adanya sistem drainase dan insfrastruktur yang baik dapat membuat Kota Batam semakin mempermudah akses sehingga mendongkrak perekonomian kota untuk mewujudkan menjadi bandar dunia madani. (cc)

Batam - Menjelang akhir tahun, masyarakat Provinsi Kepri mengeluhkan harga bahan sembako mengalami kenaikkan. Khususnya harga cabe yang akhir-akhir ini semakin pedas.

Jeritan masyarakat tersebut, sudah sampai ditelinga Gubernur Kepri Isdianto. Tanpa membuang waktu lama, Isdianto mendesak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepri Burhanuddin untuk menindak lanjut keluhan masyarakat.

“Kita sudah kordinasi dengan pak Burhanudin (Kadisperindag) untuk segera turun kelapangan. Cek secara betul dan cari penyebab apa yang membuat harga cabe semakin pedas,” ujar Isdianto di Graha Kepri, Kota Batam, Senin, (28/12/2020).

Isdianto menegaskan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang berupaya ingin menimbun pasokan sembako, maka ia tidak segan segan untuk mengambil tindakan tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

“Kalau nanti dilapangan petugas saya mendapatkan ada oknum yang berusaha menimbun bahan sembako dengan tujuan untuk mengambil keuntungan semata. Saya tidak main-main akan berikan tindakan tegas berupa sanksi salah satunya akan mencabut izin usaha dan kalau ada unsur pidananya kita pidanakan,” tegas Isdianto.

Saat ini, sambung Isdianto untuk harga cabe merah masih sekitar Rp 78 ribu. Telor harga satu ikat telur ayam nomor I yang berisikan 150 butir, senilai Rp 247 ribu lebih dengan harga sebelum nya Rp 225 ribu.

Untuk telur ayam nomor II saat ini seharga Rp 240 ribu lebih satu ikat, sebelumnya Rp 217 ribu. Untuk nomor III saat ini harganya Rp 232 ribu lebih, dengan harga sebelumnya Rp 210 ribu.

Meskipun ada sedikit bahan sembako mengalami kenaikkan, Isdianto mengklaim hingga awal tahun baru kebutuhan sembako di Provinsi Kepri akan cukup.

“Saya sudah monitor juga di Anambas dan Natuna. Bahwa informasi yang didapat, sembako masih aman. Maka saya pastikan, masyarakat tidak usah kawatir dengan ketersediaan sembako. Cuma, sama kasih peringatan buat para oknum yang ingin menimbun sembako, jangan main-main dengan masyarakat saya. Kalau tidak, sanksi akan menanti,” pungkas Isdianto.

Batam – Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, sedang mencari lahan yang akan dijadikan sebagai kompleks permakaman. Hal itu, untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam di Batam.

“Sudah saya instruksikan ke Ilham (Direktur Lahan BP Batam, Ilham Eka Hartawan),” ujar Rudi usai rapat terkait lahan permakaman di Kantor Wali Kota Batam, Senin (28/12/2020).

Menurut dia, penambahan lahan permakaman sangat penting. Mengingat beberapa permakaman yang ada saat ini sudah hampir penuh karena keterbatasan lahan.

“Kita sedang mencari lokasi baru, kalau sudah ada langsung diserahkan ke Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Selain itu, beberapa lokasi yang sudah diajukan dan belum mendapat legalitas akan terus diproses. Ia mengaku beberapa lokasi yang diajukan Pemko Batam berada di hutan lindung.

“Ini sudah dibahas dalam rapat tadi. Dan kita ingin lahan permakaman baru segera tersedia,” kata Rudi.

Ia mengaku, lahan permakaman itu tidak untuk agama tertentu. Ia mengatakan, semua agama akan diakomodir agar tersedia lahan yang luas dan mampu melayani dan pemerintah bisa menyediakan lahan permakaman ini.

“Doakan semoga cepat tersedia. Dan masyarakat tidak khawatir terkait ketersediaan lahan khusus permakaman ini,” kata dia.

Untuk biaya pemakaman, Rudi pun akan membebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk proses, hingga ciri makam.

“Mau agama apapun kita akomodir. Dan ini sudah lama kita upayakan,” kata dia.

Page 3 of 93

Tentang Kami