Live Streaming
super me

super me

Page 2 of 25

Sumber: aceh.tribunnews.com/

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita berkomentar terkait ancaman perang dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Indonesia. Trump mengancam bakal mengenakan tarif ke-124 pada produk asal Indonesia, menyusul defisit yang terjadi pada AS dalam hubungan dagang dengan Indonesia. Mendag mengakui bahwa kini Pemerintah AS sedang mengevaluasi keberadaan generalized system of preference (GSP) yang diberikan ke produk-produk asal Indonesia.

Enggar sendiri meyakini bahwa berdasarkan hitungan yang dilakukannya surplus Indonesia bukan berasal dari daftar bea masuk untuk dikenakan. Untuk itu, pendekatan dan lobi digunakan Kemendag untuk menyampaikan hal tersebut. Enggar juga menambahkan, Duta Besar Indonesia di AS pun telah diminta untuk membantu Kemendag. Enggar juga mengatakan apabila Indonesia mendapatkan tekanan, maka perang dagang bisa terjadi. Sama halnya dengan AS dan China. Imbasnya akan berdampak di seluruh dunia, Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melayangkan peringatan kepada Indonesia karena jumlah ekspor ke AS lebih tinggi dibanding jumlah ekspor AS ke Indonesia.

Sumber: kumparan.com

Asosiasi Pengusaha Kepri akan melakukan uji materil terhadap Upah Minimum Sektoral (UMSK). Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Gubernur Kepri tentang UMSK  dinilai tidak berkeadilan. MenurutKetua Kadin Kepri, Maaruf Maulana permasalahan upah sektoral ini akan menjadi hambatan bagi investasi di Kota Batam.  Sedangkan Direktur Satnusa Persada, Abidin Hasibuan, Ia mengakui ada lima sektoral yang digolongkan dalam upah sektoral, namun menurutnya yang menjadi masalah merupakan sektoral yang seharusnya dimasukkan di dalam UMSK, ia mengatakan Golongan migas, kimia, lepas pantai, peternakan, kuli bangunan, tidak msalah untuk dinaikan upahnya, tapi sektor elektronik duduk di ruangan ber-ac dan minim resiko, "jadi UMSK dciptakan untuk siapa?” katanya. Ia menduga keputusan yang dikeluarkan Gubernur dan rekomendasi dari Wali Kota Batam tentang UMSK mengandung unsur politis.

Sumber: Metrobatam.com

Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan selama penerimaan peserta didik baru (PPDB) sekolah zonasi,  belum ada sekolah yang mengajukan penambahan rombongan belajar. Begitu juga untuk empat sekolah rujukan yang proses PPDB-nya sudah selesai akhir pekan lalu.Tapi ia berharap orangtua tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah negeri. Sebab jika hanya mengandalkan sekolah negeri, tidak akan dapat menampung seluruh anak usia sekolah di Batam, terkait dengan Sistem zonasi beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya,  menguntungkan orangtua. Anak-anak mereka dapat bersekolah di dekat lingkungan tempat tinggal. Hal senada diungkapkan Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad. Ia berharap orangtua calon siswa tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah tertentu.

Sumber: batampos.co.id

Menyambut hari raya Idul Adha 23 Agustus mendatang, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Batam akan melakukan pengecekan kesehatan untuk menyatakan hewan layak dikonsumsi. Kepala DKP Batam, Mardanis mengatakan Proses dimulai satu bulan sebelum hari raya. Mulai dari hewan datang hingga pengecekan kesehatan, Ia menyebutkan setiap tahun kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing mencapai 1.500-2.000 ekor. Hewan biasanya didatangkan dari Pulau Jawa, Sumatera hingga Bali.

Hewan yang sehat dan lolos pengecekan akan diberi label kesehatan DKP. Pembeli tidak usah khawatir saat memesan hewan kurban. Hewan dikatakan sehat memiliki bola mata terlihat berbinar serta cuping hidung atau moncong basah. Ia meminta kepada para pedagang untuk tidak menjual hewan mereka di luar lokasi yang telah ditentukan. Seperti tahun lalu ada beberapa penjual hewan yang menjajakan hewan mereka dekat dengan jalan. Keberadaan hewan ini bisa mengganggu ketertiban umum. Untuk itu pihaknya akan menindak tegas mereka yang melanggar ketentuan ini.

Sumber: Batampos.co.id

Harga sayur mayur beberapa hari terakhir tinggi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam mengkalim hal ini terjadi karean pasokan berkurang, sebagai imbas dari cuaca buruk.Kepala Disperindag Batam Zarefriadi mengaku persoalan ini bukan hal yang baru di Batam. Pasalnya Batam bukanlah daerah penghasil. Sehingga sangat wajar, ketika barang dari luar terkendala pasokannya akan berimbas langsung bagi Batam. Dalam kondisi ini, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja tersebut mengatakan untuk menangani permasalahan ini Batam berusaha mengandalkan hasil pertanian petani lokal seperti di bilangan Rempang dan Galang. Selain dari Jawa, Zaref berharap, stok dan harga sayur bisa kembali normal. Pihaknya akan berkoordinasi dengan distributor dalam kesediaan komoditi tersebut.

Sementara itu, belum lama ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri Gusti Raizal Eka Putra terus mendorong gerakan menanam cabai pada pekarangan kosong di sekolah dan kelurahan.Tak hanya itu, ke depan ia mendorong keterlibatan kelurahan se Batam untuk ikut program ini. Ia mengatakan, satu kelurahan ditargetkan 200 pohon. Dengan jumlah kelurahan 64 kelurahan diprediksi cabai yang akan dihasilkan mencapai 5 ton.

Sumber: Kompas.com

Ketua KPU Batam Syahrul Huda menegaskan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) yang diusulkan parpol harus memperhatikan keterlibatan perempuan di dalamnya. Bahkan keberadaan perempuan wajib 30 persen.Syahrul juga mengatakan posisi perempuan yang dicalonkan mendapatkan keistimewaan dibandingkan calon laki-laki, yakni bacaleg perempuan harus berada di nomor urut teratas barulah disusul laki-laki. Syahrul mencontohkan seperti pada urutan 1 hingga ke 3, wajib ada satu bacaleg perempuan dan berlaku kelipatan.

Selain itu Syahrul menambahkan pihaknya juga berpegang pada rancangan Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Legislatif 2019. Untuk pendaftaran bacaleg 2019, Syahrul mengaku sudah dibuka pendaftarannya, yakni sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 17 Juli 2018 mendatang. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menuturkan bahwa mantan narapidana kasus korupsi memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019. Namun, ia menegaskan KPU memiliki kewenangan untuk menolak pendaftaran caleg yang tak sesuai Peraturan KPU (PKPU) dalam proses verifikasi pada 5 hingga 18 Juli 2018. Berdasarkan PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota melarang, pelarangan pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.

Sumber:ekbis.sindonews.com

Pasar baja domestik masih mengalami tekanan yang diakibatkan oleh membanjirnya produk impor. Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Roy Maningkas mengatakan bahwa telah terjadi peningkatan volume impor baja paduan dari RRT sebesar 59% pada kuartal pertama 2018 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Roy juga menambahkan bahwa peningkatan impor tersebut hanya terjadi pada Indonesia sementara pada negara ASEAN lainnya hal tersebut tidak terjadi. Hal tersebut terungkap dalam perhelatan acara “2018 SEAISI Conference & Exhibition” yang berlangsung di Jakarta pada 25-28 Juni 2018 yang lalu. Produk baja impor tersebut diduga sebagian besar masuk ke pasar Indonesia dengan cara unfair trade yang salah satunya adalah dengan cara penyalahgunaan kategori pos tarif baja paduan. Sambung dia menyampaikan bahwa terjadinya peningkatan volume impor baja paduan merupakan suatu indikasi bahwa masih terjadi praktek circumvention yang dilakukan oleh eksportir RRT.

Ia menambahkan bahwa peningkatan impor dari RRT tersebut didominasi oleh produk baja Hot Rolled Coil, Plate, Cold Rolled Coil, Section dan Wire Rod. Roy mengambil contoh pada produk Section dan Plate dimana terjadi penurunan volume impor baja paduan di semua negara ASEAN kecuali Indonesia dan Malaysia. Dalam kasus Malaysia, dapat dipahami bahwa kebutuhan negara tersebut atas produk baja impor memang tinggi dikarenakan salah satu produsen domestiknya sudah berhenti beroperasi sejak Agustus 2016, namun untuk Indonesia dimana banyak produsen domestik beroperasi maka kenaikan volume impor menjadi sebuah pertanyaan. Pada kesempatan tersebut, Roy juga menyampaikan mengenai ditemukannya produk baja HRC murah yang beredar belakangan ini di beberapa daerah di pulau Jawa, antara lain telah ditemukan puluhan ribu ton di wilayah Jawa Timur dan puluhan ribu ton juga beredar di wilayah Banten. Berdasarkan label produk yang melekat pada coil, diduga barang tersebut berasal dari PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry, yang merupakan grup perusahaan Tsingshan yang berasal dari Tiongkok. Pada label tersebut juga tidak ditemukan adanya logo SNI maupun keterangan Nomor Registrasi Produk (NRP). Hal ini dipandang telah menciptakan persoalan baru di tengah-tengah kesulitan yang dialami produsen baja domestik yang sedang dihimpit oleh baja impor murah, kini justru semakin dipersulit dengan beredarnya baja murah non SNI dari produsen lokal yang diduga menyalahi ijin peredaran produk dan ketentuan SNI wajib yang berlaku.

Sumber: Merdeka.com

Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berkeinginan agar Indonesia bisa menjadi negara yang terdepan dalam publikasi ilmiah di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah pun akan meningkatkan anggaran riset bagi perguruan tinggi. Nasir menilai selama 2018, publikasi ilmiah Indonesia terus mengalami peningkatan. Saat ini peringkat Indonesia dalam publikasi ilmiah berada di nomor dua atau di bawah Malaysia. Nasir menerangkan dengan jumlah publikasi ilmiah tersebut, Indonesia saat ini berada di atas Thailand dan Singapura. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di bawah Malaysia yang menjadi peringkat pertama publikasi ilmiah di Asia Tenggara. Nasir menambahkan untuk menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara, anggaran riset bagi dosen di berbagai perguruan tinggi akan ditingkatkan. Peningkatan anggaran, kata Nasir diharapkan bisa memacu kampus-kampus untuk meningkatkan publikasi ilmiahnya. Nasir juga berpesan kepada para pimpinan perguruan tinggi agar meningkatkan kemampuan para dosen dalam pembuatan penulisan ilmiah. Sehingga jumlah penulisan ilmiah bisa terdongkrak.

Sumber: http://finansial.bisnis.com/

Pemerintah Indonesia mendorong pengusaha Hong Kong berinvestasi di Indonesia di berbagai sektor, mulai dari perikanan, pertanian, energi, perbankan, hingga pariwisata.Sebagaimana diketahui, beberapa pengusaha dari Hong Kong sudah melakukan investasi antara lain pembangkit listrik dan pengelolaan indusutrial waste di kawasan industri.Dalam pengantarnya yang dikutip dari keterangan resmi, Duta Besar (Dubes) RI untuk China Djauhari Oratmangun menyatakan kerjasama Belt and Road cukup bergema di Indonesia dengan beberapa proyek yang sedang berjalan maupun dalam tahap penjajakan dengan pengusaha China dan Hong Kong. Dubes yang akrab dipanggil Djo tersebut belum lama ini menempati pos di Beijing, setelah penyerahan kredensial (surat kepercayaan). Tak lama setelah menjabat, dia mulai melakukan kunjungan ke Hong Kong yang merupakan hub untuk urusan bisnis dunia termasuk dengan China. Pada kunjungan perdananya, Djo mengupayakan tiga misi penting yakni peningkatan perdagangan, investasi, dan pariwisata.Hong Kong menempati peringkat keempat sebagai investor terbesar di Indonesia dengan jumlah investasi US$2,1 miliar pada tahun lalu.Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pengusaha Hong Kong, dia berharap realisasi investasi bakal terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Sumber: batampos.co.id

Pendaftaran siswa baru tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimulai hari Senin (2/7). Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, HZ Dadang AG, mengimbau seluruh calon wali murid untuk tidak memaksakan anak masuk pada sekolah tertentu. Dadang juga memastikan daya tampung terpenuhi dari tingkat TK hingga SMP. Ia juga menuturkan, telah berkoordinasi dengan sekolah swasta agar dapat menerima calon siswa baru sesuai masing-masing kuota. Dengan sistem pendaftaran luar jaringan (luring) alias langsung di tempat, Dadang juga mengharapkan tidak ditemukannya proses pendaftaran yang menitipkan dengan guru di sekolah yang dimaksud. Selain adanya pengawasan dari tim saber pungli, Bagi Dadang, aktivitas tersebut juga menyalahi aturan dan bila kedapatan akan mendapatkan sanksi yang tidak ringan.

 

Page 2 of 25

Tentang Kami