Live Streaming
Tuesday, 24 July 2018 11:44

Anggota DPRD Batam Wajib Kembalikan Rp248 Juta

Sumber: Sindobatam.com

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri menemukan adanya kelebihan bayar Rp248 juta untuk tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Batam selama 4 bulan, Mei-Agustus 2017. Uang itu wajib dikembalikan ke kas daerah. Kekhawatiran Udin Sihaloho akhirnya terbukti. Anggota Badan Anggaran DPRD Batam itu meminta rekan-rekannya mengikuti saja rekomendasi Gubernur Kepri agar mengoreksi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Batam yang dianggap lebih besar dibandingkan anggota DPRD Kepri.

Hal terebut pernah juga disampaikan oleh udin ia menghimbau untuk setiap angggota mengikuti rekomendasinya, karena bisa saja, setelah anggota tidak menjabat dipernitahkan mengembalikan kelebihan uang. Sepanjang 2017, anggota DPRD Batam memang mendapatkan tunjangan perumahan yang besar. Ketua DPRD mendapatkan Rp23 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD mendapatkan Rp21 juta dan anggota DPRD mendapatkan Rp19 juta per bulan. Tunjangan itu diterima lewat Peraturan Wali Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Batam.

Tunjangan itu kemudian dikoreksi Gubernur Kepri karena ternyata besarnya melebihi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Ketua DPRD Kepri misalnya, hanya mendapatkan Rp19 juta per bulan, sama dengan yang didapatkan anggota DPRD Batam, per Mei 2017. Wali Kota Batam Muhammad Rudi akhirnya menerbitkan peraturan kedua, Perwako 67/2017, September 2017. Hasil koreksinya, tunjangan perumahan ketua DPRD dan anggota DPRD Batam dikurangi Rp100 ribu dari tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kepri. Ketua mendapatkan Rp18,9 juta, wakil ketua mendapatkan Rp16,9 juta, dan anggota mendapatkan Rp14,9 juta per bulan.

Masalah tunjangan ini ternyata tak berhenti di situ. Lewat audit APBD Batam 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kepri meminta pimpinan dan DPRD Batam mengembalikan kelebihan bayar itu. BPK menyebut, meski perubahan baru terjadi September, anggota DPRD Batam harus mengembalikan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan karena pembayaran tunjangan perumahan untuk DPRD Kepri yang lebih kecil dari DPRD Batam sudah berlaku sejak Mei 2017.Jadinya, BPK menghitung kelebihan bayar selama empat bulan, per Mei-Agustus 2017. Jika dihitung rata-rata, pimpinan dan anggota DPRD Batam menikmati kelebihan bayar Rp4 juta selama empat bulan atau Rp16 juta per orang. Dikalikan 50 orang, totalnya Rp248 juta.

Read 32 times Last modified on Tuesday, 24 July 2018 11:46

Tentang Kami